Ahmad Saari bin Sumadi.Dijelaskan dalam dokumen tersebut bahwa SHM No. 1362/TI.Kelapa tahun 1978 GS No. 144/1975 berlokasi di Jalan KebunBunga.4.Bahwa Putusan Kasasi, PTUN Mahkamah Agung Nomor488.K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015.DalamPertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusannyasebagai berikut :PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa terhadap alasanalasan Kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa putusan

Anmad Saaribin Sumadi pada tahun 2012 sebagaimana akta jual belliNo.508/2012 tanggal 20 September 2012, yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ThamrinAzwari,SH.Sementara dalil Penggugat pada Gugatan Penggugatterdahulu dengan Perkara Nomor: 168/TUN/2016 tanggal8 Desember 2016, pada halaman 4 dari 25 halaman yangmenyatakan dipetik : berdasarkan bukti kepemilikanberupa Sertipikat Hak Milik No. 1362/Kel Talang Kelapatanggal 12 Agustus 1978, gambar Situasi Nomor144/1975 tanggal 22 Juli

Bagaimana mungkin Penggugat telah memiliki tanahdengan Sertipikat Hak Milik No 1362/Talang Jambetersebut sejak tahun 1978, sementara dalam gugatanaquo Penggugat menyatakan bahwa Penggugatmemperoleh ha katas tanah aquo berdasarkan Akta JualBeli No.508/2012 Tanggal 20 September 2012, sementarapada tanggal 12 Agustus 1978 didalam bukti PeninjauanKembali Nomor Perkara 168/TUN/2016 tanggal 8Desember 2016, pada halama 4 dari 25 halamanPenggugat menyatakan, bahwa tanah tersebut telahbersertifikat atas nama

Bukankah hal tersebut telah membuktikan penggugatadalah seorang penggugat dengan gugatan klasifikasikontradiktif, karena tahun kepemilikan Penggugat atastanah aquo sangat berbeda jauh antara gugatanPenggugatan aquo dengan pernyataan Penggugatpada perkara Peninjauan Kembali No.168PK/TUN/2016,tanggal 8 Desember 2016.Berdasarkan Eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebutdiatas, mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili Perkara aquo untuk menolak gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya, atau

Dari sket lokasi tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1362 Tahun 1978 GS no: 144/1975 sangat mudahmenentukan dimana titk lahan tersebut karena posisi jalan danbentuk jalan tidak berubah dari dahulu sampai sekarang ;Bahwa penggugat telah melakukan tindakan ceroboh sehinggamenimbulkan kerugian diri sendiri karena membeli objektanah tersebut yang tidak ada hubungannya dengan tanahmilik Tergugat sesuai dengan putusan PTUN MedanNo.111/b/2014/PTUNMDN yang diperkuat dengan putusankasasi No.488.K/TUN

peraturanperundangundangan yang berlaku.Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan olehfungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN padasaat tindakan hukum TUN itu dilakukan.

Nomor 1775 K/Pdt/2016Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentukdari kKeputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusanyang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukumTUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatukeputusan yang ~menciptakan, atau menentukanmengikatnya atau menghapuskannya suatu hubunganhukum TUN yang telah ada.

perdata.Dalam praktek keputusankeputusan badan/Pejabat TUN yangberpotensi menimbulkan sengketa TUN, sebagaimanadikemukakan oleh H.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal 21Nopember 2006.c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 574 K/Pdt/2012 tanggal 31Juli 2012..

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005tanggal 5 Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005tanggal 21 Nopember 2006.c.

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

cacat formil dan materiil sehingga surat kuasa khusus tidaksah dan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah gugatan yangmelawan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Peradilan TUN besertaperubahannya, diatur yaitu).

peradilan TUN, keputusan deklaratif ini telahdipersoalkan.

Bahwa dari segi subjek gugatan dalam perkara ini, gugatandialamatkan kepada pejabat TUN yang tidak memiliki kapasitasuntuk digugat (error in persona) dalam mengajukan gugatan,sebab objek gugatan adalah bersifat Keputusan Deklaratif danyang bertanggung jawab atas keputusan TUN objek sengketaadalah pejabat/badan TUN yang mengeluarkan keputusankonstitutif;Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4, oleh karenaKeputusan Bupati Nomor 188.46/235/DPMD/2021, Tanggal 29Juni 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan

KeputusanHalaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor: 10/G/2021/PTUN.BJMyang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab PejabatPemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifatkonstitutif, maka yang seharusnya menjadi Subyek gugatan dalamperkara ini adalah keputusan pejabat/obadan TUN yang bersifatkonstitutif sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat adalahgugatan TUN yang error in persona;6.

Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa Bukan MerupakanObjek Gugatan TUN;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objeksengketa bukan objek gugatan TUN sebab merupakan keputusan deklaratifyang menindaklanjuti keputusan konstitutif dari pejabat/obadan TUN di bawahBupati Tanah Bumbu dan merupakan pencatatan atau peresmian semata yangmerupakan perintah Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 11 Tahun 2018;Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata UsahaNegara

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan Patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat : ITA PURNAMA SARI dengan tergugat TUN LIONG yang dilangsungkan di Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Nomor: 6171-KW-08122017-0010 Putus karena perceraian dengan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Slamet bin Supardi) terhadap Penggugat (Tiamah binti Kasno);
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Muhammad Ilham Fitra Sugiarto tanggal lahir 23 Agustus 2012 dan Jihan Nadhifa Tun Nisa

., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN

Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut

Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.

Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak

Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.

M 66 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama H Imam(Tergugat II) dan /atau sertifikat hak milik No.M 66 tertanggal 19 Januari 2011atas nama Hafiluddin ( Tergugat IV) adalah objek sengketa Tata Usaha Negara(TUN) sebagai keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan olehpejabat Tata Usaha Negara (TUN), dengan demikian orang yang merasadirugikan atas terbit objek sengketa TUN tersebut maka pembatalan sertifikattersebut sebagai objek sengketa harus diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negarakarena merupakan

kewenangan mutlak/ absolute mengadili dari peradilan TataUsaha Negara;Bahwa apakah proses penerbitan sertifikat sebagai objek sengketa TUN tersebutdan apakah tindakan perbuatan dan keputusan pejabat TUN melanggar peraturanperundang undangan yang berlaku atau tidak dan yang melibatkan para Tergugatdan para turut Tergugat dan apakah merugikan Penggugat atau tidak, perludibuktikan di depan persidangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, jikaproses penerbitan sertifikat melanggar perundangan yang

berlaku maka sertifikattersebut dibatalkan dan dapat memerintahkan pejabat TUN untuk menerbitkansertifikat baru atas nama yang berhak begitu juga sebaliknya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV telahmengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini mohon :e Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensie Tergugat I Konvensi disebut Penggugat I Rekonvensie Tergugat III Konvensi disebut Penggugat II Rekonvensie

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 303/Pdt/2021/PT MDNBahwa kemudian ketentuan pasal 62 ayat 2) UU No. 5 tahun 1986 tentangPengadilan TUN menegaskan:a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalamrapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b.

UU RI NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TUN;Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 dari 27 alinea 7, 8 dan9 JudexFactie tertulis :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 UndangUndang No. 5 tahun1986 yo Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara bermakna bahwa Ketua Pengadilan tata Usaha Negara melakukanproses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yangdiajukan penggugat layak diajukan atau tidak.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidakmempertimbangkan apakah gugatan MANUMPAK TONGGO OLOANSIMORANGKIR diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu;Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;3.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 2 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidak memanggil keduabelah pihak termasuk PEMBANDING untuk didengarkan sebelummenerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020tersebut; Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;4.

Bahwa terbukti TERBANDING tidak memberikan salinan atau fotocopyPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020 kepadaPEMBANDING meskipun telah dimohonkan secara resmi melalui suratPEMBANDING sebagaimana Bukti P10 berupa Surat berkop KantorHukum Marwan, SH & Rekan No. 198/KHMR/XII/2020 tanggal 10Desember 2020 tentang Mohon Salinan/Fotocopy Penetapan Dismissalditujukan kepada Ketua Pengadilan TUN Medan (ic.

) Cek/Bilyet Giro atasnama Para Pembantah dari Turut Terbantah (PT Bank Central Asia Tbk KC PuriIndah) mengakibatkan : Kerugian berupa Pencemaran Nama Baik dan Kehilangan JKepercayaan dari Pihak lain:8 Bahwa, menurut hukum mengenai sengketa Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 434/110/19 2/IX/PHK/42005, tertanggal 12April 2005, jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.221/G/2005/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Juli 2006, jo.Putusan Mahkamah AgungRI No.382K/TUN

Putusan Mahkamah AgungRI No. : 382 K/TUN/2006 tanggal 30 Januari 2007 jo. PenetapanWakil Ketua Hubungan Industrial pada PN.

BeritaAcara Eksekusi Sita/Pemblokiran Rekenig No. 03/2009 Eks. tanggal 9 Maret 2011sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No. 382 K/TUN/2006 tanggal 30Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 221/G/2005/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juli 2006 Jo.

VIII 1 );2Fotocopy Putusan PK No. 18 PK/TUN/2009 tanggal 30 Oktober 2009Tidak ada aslinya (Bukti T.L,0,IV.V.VI.VIL VII 2);Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.03/2009 Eks JoNo. 434/110/192/IX/PHK/42996 Jo.221/G/2005/PT.TUN.JKT. Jo.

No.382 K/TUN/2006 tanggal 22 Januari 2009 tidak ada aslinya (BuktiT.LULIV.V.VI.VIL VIII 3);22222025Fotocopy Penetapan No, 03/2009 Eks Jo No. 434/110/192/IX/PHK/42005 tanggal 03 Mei 2011 sesuai dengan aslinya (Bukti T.LII.IV.V.VI.VILVIUL Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pencairan Daft.No.03/2009 EKS, tanggal24 Mei 2011 sesuai dengan aslinya (Bukti T.LII,TV.V.VI.VII.

Kohir 289 Cl ; vide bukti T.TT1,TTIIIdan T.TTIV7 dan bukti T.TT1, TTIII dan T.TTIV5Bahwa di dalam dictum pelaksanaan Putusan Perkara PTUN atasperkara TUN No.87/G.G.TUN/2009/P.TUN.Mks jo,putusan PT TUNNo.79/B.TUN/2010/PT.TUN Mks Jo putusan MA No. 100 K/TUN/2011dan putusan PK No. 127 PK/TUN/2012, PADA PRINSIPNYA bahwa SHMHalaman 5 dari 40 halaman Putusan No 253/PDT/2021/PT.MKSmilik Tergugat Intervensi dalam perkara TUN atau Tergugat dalamperkara ini telah dibatalkan akan tetapi KEPEMILIKAN TIDAKBERUBAH

/2011 dan putusan PK No. 127 PK/TUN/2012.

Putusan Mahkamah Agung RINo.100.K/TUN/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 127PK/TUN/2012 Jo.

Putusan MahkamahAgung RI No.100.K/TUN/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 127PK/TUN/2012 Jo.

(vide bukti Surat P 22).Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat,Para TurutTergugat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarnomor : 87/ G.TUN/2009/P.TUN.Mks jo.Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar nomor : 79/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 100.K/TUN/2011jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor127.PK/TUN/2012, jo.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PeninjauanKembali (PK ) No. 15 PK / TUN / 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RI10.11.dalam tingkat Kasasi No. 68 K / TUN / 1994 jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta No. 45 / B / 1993 / PT.TUN Jkt jo.

W7.PTUN.JKT.PRK.088 486 2004 tentang PelaksanaanPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; yangdiberi tanda P3.C ;Fotocopy Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 088/G/1992/TN/PTUNJKT yang diberi tanda P3.D;Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 05/B/493/PT.TUNJKT, yang diberi tanda P3.E; Fotocopy Putusan MA RI No. 45.K/TUN/1993 tanggal 15 September 1994,yang diberi tanda P3.F ; Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya KDH.

TUN Jakarta No. 45/B/1993/PT.TUN.JKT, tanggal14 April 1994 yang diberi tanda P5.C ;Fotocopy Putusan MA. RI No. 68.K/TUN/1994 tanggal 22 September 1995,yang diberi tanda P5.D ;Fotocopy Putusan Putusan Perijinan Kembali dari MA. RI Reg.

No. 15.PK/TUN/1997, tanggal 31 Mei 1999, yang diberi tanda, P5.E ;Fotocopy Surat Depdagri RI. kepada Wahkotamadya tingkat IT Surabaya,tanggal 27 Nopember 1998 No. 181.235/273 5/SJ, yang diberi tanda P6.A ; Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan LingkunganDaerah Kodya tingkat JI Surabaya tanggal 19 Mei 1999 No.181.2/590/402.5.03/1999, yang diberi tanda, P7.B ;Fotocopy Surat Pengadilan TUN Jakarta tanggal 22 April 2004 No.107.PTUNJKT.PRK.054485.2004 kepada Mendagri RI dan Kepala DinasPerumahan

TUN Jakarta, yang telahberkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya, adalah : 1. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I / Terbanding tanggal 27Nopember 1998 No. 181.235/2735/SJ, dan memerintahkan Tergugat I /Terbanding untuk mencabutnya ;2.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 2018 mengakibatkan hapusnya kepentingan Penggugatsecara hukum untuk melindungi nilai atau berproses, dalam hal inimengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta jo.Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara;Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah kehilangan hakuntuk mengajukan gugatan TUN terhadap Objek Sengketa TUN a quo, sehinggacukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat

Objek Sengketa TUN a quo:a.

Atas dasar halhal tersebut di atas, maka Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan NomorSK.4161/MENLHKROPEG/MK/PEG.5/2021 tanggal 28 Mei2021 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri DenganPemberian Pensiun (Objek Sengketa TUN a quo);Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan ObjekSengketa TUN a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (baik dari segi kewenangan,prosedur, dan substansi) dan tidak melanggar asasasas umumpemerintahan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN a quotelah sesuai dan didasarkan dengan ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana yang telah diuraikan dalamkronologis di atas;c.

Menyatakan Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan gugatandengan Objek Sengketa TUN a quo;c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);2. DALAM POKOK PERKARA:a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;b.

TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara NomorHal. 2. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.85/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 85/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 131/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi danLAUPTIITEAR I Yee ate cee ie eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 85/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 8 Mei 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILI1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

yang selanjutnya didaftarkan dalam perkaraa quo pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritertanggal 26 Februari 2016, sehingga masih dalam tenggat waktu 90(Sembilan puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuanpasal 55 UU No.5 Tahun 1986 000nnanenenann nnBahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalahpenetapan tertulis yang Dersifat 2 messsnnernnnceeninmnnnncmmmimnnennKONKRET, berarti jelas tidak Abstrak tetapi berwujud, tertentuatau dapat ditentutkan yaitu Keputusan TUN

HUSNI) ; INDIVIDUAL, yaitu dalam OBJEK SENGKETA yang diterbitkanoleh TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum tetapi secara jelasditujukan kepada PENGGUGAT ; 22 no ne eneHal. 3 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi2.0.FINAL, karena OBJEK SENGKETA tidak memerlukanpersetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negaralainnya, sehingga berlaku definitif ; MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM, artinya Keputusan TUN telahmenimbulkan akibat hukum ~ yakni = hilangnya =hakhakPENGGUGAT sebagai Kepala

SMK Negeri 1 Mawasangka sejakKepuldsan TUN GIKGIUAIKAM 5 ~~~~~~n nnn nnn nnn mnn nnn nnnDari uraian diatas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteriasebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (9) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di rubah dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya PTUN Kendari berwenangmengadili perkara Ini ; Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat diterbitkannya ObjekSengketa oleh TERGUGAT yakni : a.

;Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Perkara No.17/G/2017/PTUN.Kdi14.Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No.28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DANBEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasas umumpenyelenggaraan pemerintahan = yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas.

Melanggar Asas Kepastian Hukum; dalam perkara aquo walaupunTergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan TUN, namun proseduralyaitu sidang Kode Etik dan Profesi yang telah melanggar peraturanperundangundang yang berlaku mengakibatkan Penggugat telahdilanggar hakhak hukumnya. Hukuman yang dijatuhkan yaitu PTDHtidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. ;b.

Melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Profesionalitas,Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat yang didasarkan padaputusan Komisi Kode Etik dan Profesi. Putusan Kode Etik dan Profesitelah melanggar peraturan perundangundang yang berlaku.Pertimbangan Komisi Kode Etik dan Profesi tidak didasarkan pada faktapersidangan dan pembuktian di depan persidangan Komisi Kode Etik danProfesi.

Asas Kepastian HUKUM; oo nnn nnn nnn nnerAsas ini dimaknai sebagai asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. ; Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkanSurat Keputusan TUN secara prosedural yang dilandasi atas peraturanperundangundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalil gugatanPenggugat yang menilai bahwa Tergugat dalam mengeluarkan SuratKeputusan TUN secara tidak prosedural dan melanggar asas kepastianhukum haruslah ditolak; .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Idham Khalid bin Akhmad) terhadap Penggugat (Risna Handayani binti Idham Khalid);
3. Menetapkan anak yang bernama
   1. Reva Kamalia binti Idham Khalid umur 11 tahun;
   2. Raisha Tun Azkia binti Idham Khalid umur 10 tahun;

berada di bawah hadhanah Tergugat;

4.

No. 83 K/TUN/2016 tersebutsama sekali tidak ada menyinggung mengenai prioritas.e) Pertimbangan Pengadilan TUN dalam Putusan No.32/G/2015/PTUNJKT Jo.

No. 83K/TUN/2016 serta putusan perdata No. 532/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Psttanggal 08 April 2014 merupakan suatu putusan yang terbit akibatadanya dugaan tindakan penyesatan fakta / duduk perkara, sebabPara Tergugat telah menggugat PT.

Jkt Pst tanggal 07Februari 2018 ;Putusan Perkara Tata Usaha Negara (PTUN): Putusan Tata Usaha Negara (TUN) No. 03/G/2013/PTUNJKTtanggal 04 April 2013; Putusan No. 32/G/2015/PTUN.JKT tanggal 03 Agustus 2015 jo.Putusan Banding No. 282/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 16November 2015 jo. Putusan Kasasi No. 83 K/TUN/2016 tanggal18 April 2016 ;Bahwa dengan demikian petitum Nomor 5 tidak beralasan hukumdan patut ditolak;6.

Jkt Pst tanggal 07 Februari2018;Putusan Perkara Tata Usaha Negara (PTUN):i.Putusan Tata Usaha Negara (TUN) No. 03/G/2013/PTUNJKTtanggal 04 April 2013;il. Putusan No. 32/G/2015/PTUN.JKT tanggal 03 Agustus 2015jo. Putusan Banding No. 282/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 16November 2015 jo. Putusan Kasasi No. 83 K/TUN/2016 tanggal 18April 2016;Yang terbit akibat dugaan tindakan penyesatan/penggelapan fakta danduduk perkara yang tidak benar dilakukan oleh Para Tergugat;6.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 83 K/TUN/2016tanggal 18 April 2016 Para Tegugat/Terbanding lah yang telah diberiHak Prioritas untuk mendapatkan Hak Baru atas tanah objeksengeta;c.

dan dikuatkan lagi oleh Putusan Kasasi MA RI No :101/K/TUN/2000 ; 102 HGU No: 12 Ds.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.Sby Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi TUNSurabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. Jo.

Pengajuan gugatan hanya dapat dilakukan dalamtenggang waktu 90 hari, yang dihitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya keputusan TUN. Apabila gugatan setelah lewatwaktu dari 90 hari maka pengadilan tidak akan menerima gugatan; dan gugatantersebut akan ditolak oleh pengadilan. Hal ini untuk menjaga agar kekuatan hukumdari keputusan TUN yang digugat tidak terlalu lama dalam keadaan yang tidakpasti .