Ditemukan 14174 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 565/pid.b/2016/pn.bks 565/pdt.g/2014/pa.prg. 565/pdt.g/2011/pa.sbs 565/pdt.g/2015/pa.prg.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 275/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : SO UPA
Pembanding/Tergugat II : LAI DARI
Pembanding/Tergugat III : SO TANA
Pembanding/Tergugat IV : SO LEPPE
Terbanding/Penggugat I : MATIUS DOTTA LAMASI alias NE DOTTA
Terbanding/Penggugat II : KHRISTIAN JAYA SALUDUNG alias JAYA
Terbanding/Penggugat III : BARTHO PAONGANAN alias PAPAK SURYA
Terbanding/Penggugat IV : YOSTIN PAKAMBANAN alias MAMAK WANI
77 — 22
  • jelas karena Para Penggugat bukanlah Ne Sibauatau Allokaraeng sebagai pemilik obyek sengketa, apalagi kalau kitacermati keseluruhan petitum Para Penggugat tidak terdapat satupunpetitum yang menyatakan kalau Para Penggugat adalah ahli waris NeSibau yang sah sehingga semakin mempertegas kalau gugatan ParaPenggugat tidak sempurna dasar haknya oleh karenanya tepat danberalasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidakdapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard) Vide Yurispdensi MA RINomor 565
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 145/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : NOPRAN PRATAMA ERFIANSYAH, S.E. Diwakili Oleh : NOPRAN PRATAMA ERFIANSYAH, S.E.
Terbanding/Tergugat : KAKANWIL PT. Bank Mandiri Persero Tbk Regional II Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan
209 — 113
  • Hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/SIP/1973tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan: jika gugatan tidakJelas, maka gugatan tidak dapat diterima";Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-08-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 PK/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — AGUSCIK MA'AS bin MA'AS DK VS Drs. JOHAN ANUAR, S.H., M.M.
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketidakjelasan kepemilikan seperti itulahyang menyebabkan gugatan rancu, uraian tersebut dikuatkanjuga oleh Putusan MA.RI Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21Halaman 16 dari 23 Hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-01-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — PT. GEO LINK NUSANTARA VS 1. NISAR JAHRI, DKK
51 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sekalipun Mediator telah memfasilitasi untukmelakukan bipartit dan melakukan upaya Mediasi, namun tetap tidakmencapai penyelesaian;10 Bahwa oleh karena tidak tercapainya penyelesaian, maka Mediatormengeluarkan Anjuran sesuai Surat Nomor 565/4704/Perlin, tanggal 11Desember 2012, akan tetapi Penggugat tidak menerima dan menolakAnjuran tersebut, dari dan oleh karenanya Penggugat mengajukanGugatan a quo;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 02-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Jmb
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
SUANTO
Tergugat:
PT BANK MANDIRI TBK
34 — 12
  • Hal ini sesuai dengan Yuresprudensi Mahkamah Agung RINomor 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan: jikagugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima3.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata Tanah
Register : 02-12-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 89/PDT/2015/PT JAP
Tanggal 4 Februari 2016 — Fonny Anneke (vs) Selviana Marabon, dk
60 — 33
  • M 385 yangtidak ada kaitannya dengan objek sengketa ;Menimbang, bahwa bukti surat T11 berupa sertifikat Hak Milik No.M.564/Mandala atas nama Selvia Marabon telah dipertimbangkan diatas dan ada kaitannyadengan objek sengketa ;Menimbang, bahwa bukti surat T 12 berupa sertifikat Hak Milik No.M.565.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3037 K/PDT/2010
OSCAR HARIS, DKK.; KARIM ONGKOWIDJAJA
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk sekedar mempertegas salah satu darihukum yang menyatakan pemilik yang beritikad baik harus dilindungihukum, antara lain termuat dalam yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia; "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindunganhukumyang wajar".Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08Maret 1971 Nomor: 565 K/SIP/1971 ;"7 "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi" Berdasarkanputusan Mahkamah Agung tanggal 5 Nopember 1968Reg.Nomor: 292.K/Sip/1968, (PT.
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata
Register : 12-08-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN WAINGAPU Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Wgp
Tanggal 15 Agustus 2016 — -YOHANIS UMBU TUNGGU DJAMA, S.Th LAWAN - PEMER INTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
934 — 955
  • Wgp.Penggugat Intervensi im harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimanaditegaskan dalam Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 danPutusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa: Bilatidak jelas fuas dan batasbatas tanah sengketa, gugatan Para Penggugat ini haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaaard);B. Dalam Pokok Perkara.1.
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata
Putus : 30-05-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 27/Pdt.G/2015/PN LSK
Tanggal 30 Mei 2016 — Tgk. Abdurrahman Bin Usman Iswadi Bin A. Jalil, Ikhwani Binti Zakaria
66 — 8
  • LSK Tanggal 17 NovemberHalaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN LSK2015 adalah tidak dapat diterima ( niet ont vankelijk verklaard), inadmissibledan atau dikesampingkan ;Permintaan Tergugattergugat semacam itu sesuai dengan makna danperintah yang terkandung dalam Yuisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 239 K / SIP / 1986, Nomor 216 K /SIP /1974, Nomor716K / SIP / 1973 dan Nomor 565 K / SIP / 1973;.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
ASMUNGI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
70 — 145
  • ini ketigapengecualian tersebut tidak terjadi di Desa Ngimbang KecamatanNgimbang, Kabupaten Lamongan sehingga pelaksanaan PemilihanKepala Desa Ngimbang harus sesuai jadwal tahapannya;Bahwa, penting disampaikan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaTergugat mewakili Kepentingan Umum seluruh warga Desa Ngimbang,Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan untuk melaksanakanPemilinan Kepala Desa serentak yang telah diagendakan PemerintahKabupaten Lamongan, sebagaimana Keputusan Bupati LamonganNomor 188/565
    Bupati Lamongan Nomo 42 Tahun 2015 tentangPemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, ditetapkan pada tanggal15 September 2016, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016Nomor 38.1;Fotokopi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomo 42 Tahun 2015tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, ditetapkan padatanggal 04 Oktober 2017, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017Nomor 42;Fotokopi Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/565
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1967 K/Pdt/2016
Tanggal 26 September 2016 — ZAITUN, DKK VS ANBIDIN
52 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1967 K/Pdt/2016Agung RI Nomor 565/K/SIP/1973 pada tanggal 21 Agustus 1979 yangmenyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan,dasar gugatan tidak sempuma karena hak Penggugat atas tanahsengketa tidak jelas;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telahmemberikan Putusan Nomor 26/PDT.G/PLW/2013/PN Pbr tanggal 15 Januari2014 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Terlawan ;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — DRS. ANJAR SAPTORENGGO, DK VS DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK;
84 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yogyakarta Nomor 565/02475pada tanggal 13 April 2016 sebagaimana (Bukti T6);Halaman 17 dari 25 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-11-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1866 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — ERNAWATI, (Pr) vs PT BANK MEGA (Persero) CABANG PEMBANTU BUKITTINGGI
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hukum acara perdatapihak yang menggugat berkewajiban untuk mengkualifikasikan perbuatanpihakpihak yang digugatnya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1365Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang dikonstantir dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang kaidah hukumnya menyatakan: Jikagugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka gugatan demikian sudahsepatutnya ditolak atau dinyatakan
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 11-12-2019 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Srh
Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat:
ZULKARNAIN LUBIS
Tergugat:
NURHAJIJAH LUBIS
85 — 62
  • Dan dalam Yurisprudensi Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1974 dinyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karenadasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanahsengketa tidak jelas;Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, setelan Majelis Hakimmencermati dan mempelajari Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanTergugat telah membangun rumah permanen di atas tanah seluas 210 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-07-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 701 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 5 Juli 2017 — PT TSUKASA MANUFACTURING OF INDONESIA VS DWI SUKAMTO, dkk
159 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan Surat Anjuran Nomor 565/2808/HI Syaker/VI tanggal 10Juni 2016;9.2. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan risalah mediasi tanggal 27 Juni 2016, yang Penggugatjadikan dasar persyaratan formil untuk mengajukan gugatan kepengadilan hubungan Industrial sesuai dengan Undang Undang Nomor2 Tahun 2004;Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.SusPHI/201710.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 11 Nopember 2013 — SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO;
67 — 17
  • Akbar Tanjung dkk, hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 565 :Mahkamah Agung berpendapat : manakala suatu dakwaan dikaitkan denganmasalah kewenangan, jabatan atau kedudukan, maka harus dibedakan dandipisahkan antara pertanggungjawaban dalam jabatan yang menjadi ranah hukumadministrasi negara dengan pertanggungjawaban perorangan atau individu ataupribadi sebagaimana yang berlaku dalam prinsip hukum pidana; Halaman 180 dari 209 halaman Putusan No : 33/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Menimbang, bahwa
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 19-08-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 281/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 26 Oktober 2015 — SAGINO, DKK LAWAN SUBIJAKTO
24 — 14
  • Sebagaimana Yurisprudensi MARI yaitu: Putusan MARI No: 1149/K/Sip/ 1975, tanggal 17 April 1975Yang menyatakan karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelasletak/batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima Putusan MARI No: 1391/K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 Putusan MARI No: 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 Putusan MARI No: 81/K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973Yang menyatakan gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelasletak, batasbatas dan ukuran tanahOleh karena itu
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 27-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kdi
Tanggal 26 Mei 2020 — Penggugat:
SRIWATI
Tergugat:
1.IDRIS
2.NURDIN
3.BPN Kota Kendari
67 — 32
  • Penggugat tidakdapat menunjukan secara pasti posisi tanah objek sengketa karena sepertitersebut diatas objek sengketa telah berdiri perumahan ;Menimbang bahwa oleh karena atas tanah objek sengketa secara nyataletak dan batasbatas yang didalikan olen Penggugat tidak jelas dan pasti makamempedomani Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 jo PutusanMahkamah Agung RP.No.565
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 08-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2581 K/PDT/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — PAULUS MAMANGKEY VS JOHANIS WILLYBRORDUS POLUAN, dkk.
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga sudah sepatutnya gugatantersebut tidak diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17April 1975 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1973, juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979yang menyatakan bahwa terhadapobjek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.Dikuatkan Yurisprudensi Nomor 586K/PDT/2000, Bilamana terdapatperbedaan luas dan batasbatas tanah sengketa dalam posita dan
Pengadilan PA BUKITTINGGI Perdata Agama
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Bkt
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 25
  • Yang mana uang hasil penjualantersebut sama sekali tidak ada dibagi kepada kami para TergugatBerhubung karena Objek Gugatan (objek warisan) yang disampaikan olehPenggugat dalam surat gugatannya adalah kabur/tidak jelas, maka sesualdengan: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus1974 Reg No. 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima..