Ditemukan 23750 data
Nazhan bin Mahmud
17 — 8
Uycid sigh VoolraHalaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2018/PA.Mtr.Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatanMenimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakanpernikahan tersebut, adalah karena usia Ahmad zaenudin bin Nazhan yangbelum cukup 19 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudahmencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, olehkarena itu berdasarkan
18 — 10
l Glows 183 wleosll 5.Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbocl logis acid le plo sp.05Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNo.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan
14 — 4
Pasal 6 UndangundangNomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentangPencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitabAsybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :e Fece te ty zias el rs Arua dye AE LF aley enPenetapan Nomor;0387/Pdt.P/2017/PAKbmHalaman 7 dari 9 halamanArtinya: Pemerintah dalam mengurus~ rakyatnya sesuai
22 — 12
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:dylMesbwo S20 eb ab Wor W>Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Usb oWageies Mole elit , Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemasilahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkandengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal
30 — 6
:asnboos Lb lgic ac JIdc oL V1.9 posArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai denganpasal 7 ayat (1) dan ( 2 ) Undangundang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 15ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dapatdibuktikan dengan keterangan 2 orang saksi ( vide Pasal 147 HIR ) makapermohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan
13 — 2
antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukumdan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksudpasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqhdalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :Wovwlrd oigte ILjcsa Sl, ole iio 9Artinya:" Pemerintah mengurus rakyatnya
17 — 2
Pemohon, sedangkan hal tersebut adalah sesuatu yang wajardan tidak termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum, dan apabilaidentitas Para Pemohon tersebut tidak dilakukan perubahan, maka ParaPemohon mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan hukum, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Para Pemohontersebut harus dihilangkan;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapatdengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut yang:Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
22 — 4
Ga utArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak ParaPemohon yang bernamaCalon Suami dengan
M. Saat bin Saleh
17 — 10
Le ule pric swlaodl I>Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambilkemashlahatanLayrd Wolo Sls Ujcid wigh SoolraPemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatanMenimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakanpernikahan tersebut, adalah karena usia Muhammad Renaldi yang belumcukup umur 19 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudahmencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia
26 — 6
cogs le UswlaalsArtinya: Persaksian mengenai pernikahan wajid menyebutkan tentangtanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.Qoidah Fighiyah yang berbunyi sebagai berikut :arbal beico as Jl ale plo 8 paiArtinya: Tindakan penguasa terhadap' rakyatnya harusdihubungkan dengan kemasilahatan.Selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim mengambil alih daliltersebut di atas sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas,
19 — 1
Undangundang No. 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3 tahun 2006, dan pasal 56 Undangundang No. 7 tahun 1989, yaitu hakimharus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut dengan living lawmaka perubahan nama tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makapermohonan Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telah sesuai dengandalil syari sebagai berikut :Artinya : Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
38 — 6
Kitab AlAsybah wa AnNadzair hal 128, sebagai berikut;artiooArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;3. Kitab Mughni alMuhtaj Juz Ill, sebagai berikut;coy 6 tle a tN ed shel te Li Wz 9 jal 38%oii Vy Slaticg tha rayacl S55 0Artinya; Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adholwalaupun dengan paksa atau enggan mengawinkannya. Selanjutnyadikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya maka Hakim lahHal. 9 dari 11 hal.
13 — 3
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :ELnXpU+ EurY EviIRU aenl bYi> ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya Ssesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calonisterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syari maupun peraturanperundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, olehkarena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohonmengajukan dispensasi kawin
37 — 5
GuatArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbuktiberalasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, olehkarenanya berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biayaperkara ini dibebankan kepada para Pemohon
16 — 4
Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, kecualisyarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undangundang tersebut serta tidak adanyahalangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Kaidah Fiqh yangberbunyi sebagai berikut :arlach beis ac Jl We pLYl 9 paiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa juga sangat dikhawatirkan terjadi perbuatanperbuatanyang dilarang oleh ketentuan Agama Islam antara
17 — 4
belum mencapai usia perkawinan menurut undangundang,sebagaimana bukti surat P.3 berupa surat penolakan pernikahanNomor : tanggal 2 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh PPNKUA Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan penetapanatas permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut sesuaidengan gaidah fighiyah dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzairhalaman 128 yang diambil alih Majelis Hakim yang berbunyi :datalibgindic p5i de alod ld poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
61 — 2
Hal ini sesuai dengan kaidah ushulfiqh dalam kitab AlAsybah WanNadhoir hal.128 yang berbunyi :Artinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya
11 — 4
ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telahdilakukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebin besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83;dabocls de gis da Il ple ale 4 paiArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
11 — 10
.;2 .n non n onan nnn Kaidah Fightyyah yang berbunyi sebagai berikut:dol ok ot pat kdArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbool logis ae jl le plo So j.05Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminyasamasama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7UndangUndang Nomor 1 Tahun
53 — 16
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan ,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang