Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4ayat

(2) PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Pasal 1 angka10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 TentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka PengadilanAgama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara inisecara absolut;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon,anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tuacalon suami anak Para Pemohon, agar menunda rencana penikahananaknya sampai anak tersebut minimal

bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksudmenikahkan anaknya bernama iDP yang lahir pada tanggal 21 Februari 2003dengan calon suaminya bernama A unur 19tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten, Kabupatenmajalengka, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karenaHal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 0202/Padt.P/2019/PA.Mlanak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antaraanak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak;Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Perma

Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohonberkompeten (legal standing) dalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 ternyata benaranak Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 21 Februari 2003, sehinggabelum mencapai umur 19 tahun, sedangkan calon suaminya telah berumurlebin dari 19 tahun, dengan demikian penolakan oleh Pegawai PencatatPerkawinan sesuai bukti Surat P11 adalah hal yang sesuai denganketentuan Undangundang, namun untuk melaksanakan perkawinan darianak

tidak hadir dan perkaraini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rog dansesuai dengan pendapat ahli Figh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz ilhalaman 405 yang berbunyi:4) Ga Y AL gel Gans lb Guabeell SS ye Sle Ul go 2 UsArtinya :"Barangsiapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalampersidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilanitu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*.Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil:Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kKedua belahpihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

No. 263/Pdt.G/2019/PAKdgTgl. 10 September 2019Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat danTergugat rukun dan harmonis

akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutupuntuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan ceraigugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasanyang dibenarkan oleh hukum, maka Jawabannya atas gugatan Penggugattidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak adapetunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkanketentuan Perma

Perma Nomor1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana. Demikian pulareplik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;Surat Bukti :Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya; Penggugattelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33280941048Xxxxx, tanggal15072012, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telahdinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.Diberi tanda (P.1);Him. 4 dari 14 hlm./Put./No.0212/Pdt.G/2016/PA Slw2.

Perma Nomor 1 Tahun2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak pernah terlaksana. Demikian pula replikduplik tidak terjadi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah dicocokkandan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapatdinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili diHim. 8 dari 14 hlm./Put.

BeritaAcara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telahtermasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang,bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaragugatan ini, Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kedudukanPenggugat dalam hal kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan sertamenghadiri persidangan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma

)Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo.Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata CaraPerubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang TataCara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana Jo.

Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo.

mendengarkanketerangan anak Pemohon (Anak ke 1) dan calon suaminya (Seorang lakilaki),baik anak Pemohon maupun calon suaminya mengakui telah lama kenal dekat(berpacaran) dan telah melakukan hubungan intim sehingga anak Pemohonsaat ini hamil 2 bulan, karenanya ingin segera membina rumah tangga sebabditakutkan akan terjadi halhal yang mudharat, selain itu Keduanya menyatakantidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segalakonsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal13 PERMA

SumoDimejo, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anakPemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dancalon suaminya sudah lama kenal, dan telah melakukan hubungan intimsehingga anak Pemohon saat ini hamil 2 bulan, serta telah memahamiHalaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kphtanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yangbelum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai denganamanat Pasal 12 dan pasal 138 PERMA

PA.PwrPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusahamenasehati Pemohon agar menunda perikahan anak Pemohon hinggamencapai batas umur yang ditentukan undangundang, namun usaha tersebuttidak berhasil Sampai penetapan ini dijatunhkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair),maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam buku Ilhalaman 85 dan PERMA

mendalilkanbahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohondengan calon isterinya dikarenakan calon mempelai wanita telah hamil 3 bulanserta untuk mengantisipasi kesulitankesulitan administratif yang mungkintimbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak Pemohon,calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon, dengan demikian secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA

Dengan demikian ketentuan pasal 12 PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawintelah terpenuhi;Hal. 7 dari 13 Hal. Pen.

149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambilalin pendapat ahli figin dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal 405 yangberbunyi sebagai berikut :Y elle 999 ry ald yrolmall olS> yo pSl> WI o> yoal >Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ta tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor O01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Him. 6 dari 14 halaman.

berikut;1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan AgamaKebumen;3 Membebankan biaya perkara sesuai hukum;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yangberperkara akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, berdasarkan Perma

sidang pemeriksaan perkara ini, dipandangtelah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan isi surat permohonan Pemohon a quosebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon danTermohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakimberupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjunyadengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma

Nomor 01 Tahun 2008 tentangMediasi, maka usaha perdamaian dilanjutkan dengan ditempuh prosedur mediasi;Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim para pihak telah dilakukan mediasisebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tanggal 12 Januari2015 dan 19 Januari 2015, Mediator dalam laporannya menyatakan gagal;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon pada pokoknya rumahtangga Pemohon dan Termohon semula harmonis kemudian sering terjadi perselisihandan pertengkaran penyebabnya Termohon

Putusan Nomor 0444/Pdt.G/2017/PA.MrbMenimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa sejak memasuki tahun kedua pernikahan atau sejakbulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

cicilandari gaji Suaami Penggugat selama 15 (lima belas) tahun;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan Penggugatsebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugattidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak danHakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alatalat bukti yang diajukanTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, makaPenggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Perma

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara PenyelesaianGugatan Sederhana dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri di persidangandan telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya, dan wali daricalon suami anak para Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat kepadapihakpihak tersebut mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspekdan akibatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat(1) dan (2) PERMA

perkara ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Pemohon Il,yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,maka alat bukti tersebut telan memenuhi syarat formil, oleh karenanyadinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu Ssesuai dengan ketentuan Pasal 8ayat PERMA

bukti P3 dan P5 berupa Fotokopi KartuKeluarga atas nama Pemohon dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama AnakHalaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 190/Pat.P/2021/PA.Sgtapara Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai aktaautentik, bermeterai cukup, telan dicap pos (nazegelen) dan sesuai denganaslinya, maka alat bukti tersebut telan memenuhi syarat formil, karena ituterbukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung dari para Pemohon,karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA

Pasal 8 dan Pasal 9 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);Bahwa selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 10 PERMA Nomor 5Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawinkhususnya ayat (1) menyebutkan jika dalam pemeriksaan perkara dispensasikawin Pemohon (Para Pemohon) dalam persidangan wajib menghadirkan:1. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.2. Calon suami/ istri.3.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernamaRiatri Rahayu untuk menikah dengan calon suaminya yang bernamaTambah;3.

dan ternyata bahwa ketidak datangannya itu tidak disebabkan sesuatuhalangan yang sah;Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikanPemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepadaPemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kemballmembina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 23 Juli 2019.3Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makaproses mediasi sebagaimana maksud PERMA

Nomor 1 tahun 2008 dengandiperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebutyang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapatdidengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelishakim menyatakan bahwa hak jawab dari Termohon dinyatakan gugur danTermohon dianggap

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi;Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketaperdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melaluiperdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selamaberlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, makacukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untukmengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksudPasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor

Majelis Hakim kemudian berusahasemaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapitidak berhasil;Bahwa, untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, telahditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016,dengan Mediator Hakim Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., namun sesuai LaporanMediator tanggal 27 Agustus 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapalkesepakatan damai;Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan Penggugat;Bahwa, atas

tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg. tentang upayadamai oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian telah ditempuhproses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Hakim Fahadil Amin AlHasan, S.Sy tanggal 27 Agustus 2020, mediasi tersebut gagal mencapalkesepakatan damai, sehingga ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan juga harus dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pedullterhadap masa depan rumah tangganya, hal ini menunjukkan rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua juga harus dinyatakantelah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian juga telah ditempuhproses mediasi sebagaimana amanat Perma

Pemohonadalah sebagaimna telah diuraikan diatas;Menimbang bahwa setelah Majelis memeriksa KompetensiAbsolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis menyatakanbahwa pekara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosobo;Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mandamaikan Pemohondan Termohon di depan persidangan dan Pemohon dan Termohon telahmenempuh mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA

sejakbulan Maret 2013 sampai saat ini Mei 2014 telah 1 Tahun 2 bulan dantelah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapatrukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsurkedua telah terpenuhi;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamiakanPemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiappersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upayadamai melalui mediasi sesuai dengan PERMA

berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan AgamaWonosobo diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan penetapanikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon danTermohon dan di tempat perkawinan dilangsungkan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 237 HIR jo Pasal 60 BUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebaskan untukmembayar biaya perkara;Menimbang bahwa berdasarkan PERMA

hukum;Subsider;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya; Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agarPenggugat mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumahtangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Majelis mengupayakan perdamaian dengan upayamediasi sebagaimana maksud PERMA

Nomor 1 tahun 2008 dengandiperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016.

7tahun 1989, pasal 65 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secaramaksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati Penggugatuntuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugatdengan Tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008dengan diperbaharui PERMA

Akan tetapi tidak berhasil, karenaPenggugat tetap pada pendiriannya;Bahwa, sebagaimana perintah PERMA nomor tahun 2008, bahwa setiapperkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus melalui proses Mediasi, tanpamelalui proses Mediasi, putusan menjadi batal demi hukum, menurut Majelis Hakimkarena pihak Tergugat tidak pernah datang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.Oleh karena itu dalam hal salah satu pihak tidak hadir, maka tidak perlu lagi untukmelakukan mediasi;Bahwa, kemudian dibacakan surat

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat telah tidak datang menghadapsidang, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas PengadilanAgama Tangerang, maka apa yang diamanatkan oleh Perma nomor tahun 2008tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu menurut Majlis Hakimuntuk diputuskannya perkara ini tidak perlu lagi berpedoman kepada Perma nomor 1tahun 2008, karena pada dasarnya mediasi telah gagal;Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, tujuan perkawinansebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undangundang nomor tahun 1974, yaituikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istriuntuk membentuk rumah tangga yang

Pasal 132 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdatayang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 wajibterlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak hadir 2 (dua) kali berturutturut dalampersidangan yang pertama tanggal 22 Juli 2013 dan persidangan yang kedua tanggal12 Agustus 2013, maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator

dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksudPasal 7 ayat (1) PERMA Nomor Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndangNomor Tahun 1974 jo.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1Hal. 7 dari 12 Putusan No. 249/Pdt.G/2013/PA.Tjg.Tahun 2008, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha keras menasehatiPenggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan 2 (dua) kali berturutturut, meskipun Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebutdisebabkan suatu halangan

149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figin dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyisebagai berikut :Y ble 999 ar plo Usoluall elS> Yo pSl> I o> Uoal b>Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi (1)Halaman 7 dari 14.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokokperkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnyaTergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut,pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakansebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalamyurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal73 ayat (1) Undangundang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana