Ditemukan 782685 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Korupsi (sependapat
Tidak dapat dibenarkan)
Narkotika (tidak sependapat
Dapat dibenarkan)
Kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata tersebut tidak dapat dibenarkan
Dapat dibenarkan
Terdapat kekeliruan atau kehilafan hakim)
Narkotika (tidak dapat dibenarkan
Kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
Bahwa permohonan peninjauan kembali melalui/diketahui kepala lembaga pemasyarakatan (lp) rumah tahanan negara (rutan) bagi narapidana yang sedang menjalani pidana tidak dapat dibenarkan
- bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 1 pelanggaran pasal 56 ayat (1) kuhap tidak dapat dibenarkan
Karena faktanya pemohon telah didampingi oleh penasihat hukum
Baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan di pengadilan. dengan demikian
Alasan peninjauan kembali pemohon tersebut harus dikesampingkan
Karena tidak beralasan menurut hukum;
- bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 2 adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan
Karena dalam putusan judex juris/mahkamah agung yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud
Dan pemohon tidak mengajukan bukti-bukti baru (novum) untuk membuktikan dalil hukum peninjauan kembali yang diajukannya;
- bahwa mengenai alasan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan
Karena sifatnya hanya pengulangan dan penegasan dari penilaian hasil pembuktian yang sudah tepat dan telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh judex juris/mahkamah agung;
- bahwa pemohon dalam kapasitas sebagai kepala desa mekarwangi telah menggunakan sisa dana bantuan blmp sebesar rp118.000.000
00 (seratus delapan belas juta rupiah) secara menyimpang di luar dari tujuan peruntukannya dan diterima oleh pihak yang tidak berhak untuk itu. oleh karena itu
Perbuatan pemohon yang telah merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair;
Bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana adanya novum pk-1 sampai dengan pk-7
Yaitu:
1. pk-1 : berupa surat keterangan dari kepala laboratorium bio medik fkik dan ketua klinik utama universitas jambi tanggal 13 april 2018;
2. pk-2 : berupa foto alat kesehatan yang sudah digunakan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi;
3. pk-3 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 21 februari 2018 dengan judul âidentifikasi staphylococcal cassette choromosome mec
Methicillin resistent staphyloccus auereus pada sampel klinik dengan polymerase chain reactionâ;
4. pk-4 : berupa laporan penelitian fakulats kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 23 februari 2018 dengan judul âhubungan polimoreisme gen bactericidal permeabilityincreasing protein
Cluster of differenciatition 14
Interleukin 1 beta da matrix melalloproteinnase-16 dengan sepsis neonatoriumâ;
5. pk-5 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul âkadar interferon gamma (ifny) pada pasien toksoplasmosis yang asimptomatikâ;
6. pk-6 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universita jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul âperbandingan antara imuno ekspresi snail family transkriptional repressor 1 (snail-1) dan estrogen reseptor (er) sebagai faktor transisi epitelial-mesenkimal (tem) pada fibroadenoma dengan tumor pilodes payudaraâ;
7. pk-7 : berupa sertifikasi akreditasi program studi sarjana kedokteran universitas jambi dengan peringkat-b;
tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telah digunakan untuk kegiatan bealjar mahasiswa dan penelitian dosen
Tidak membatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak.
- bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kemblai/terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata
Tidak pula dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan putusan tersebut.
Register : 26-06-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PA Sendawar Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Sdw Tanggal 8 Juli 2020 — Pemohon melawan Termohon
28 — 12
28 — 12
sah.Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalamBerita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukupmenunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dariuraian penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yangtelah diuraikan tersebut di atas.Menimbang, bahwa Permohonan a quo, diajukan oleh Pemohon yangberagama Islam dan merupakan orangtua kandung Celyn Camilla Sari yangbelum mencapai usia minimal dibenarkan
bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untukmenghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secararesmi dan patut.Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang, Pemohon telahdipanggil menghadap ke persidangan secara resmi dan patut, namun Pemohontidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lainsebagai kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatualasan yang dibenarkan
Register : 06-10-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PA KOLAKA Nomor - 31/Pdt.P/2014/PA.Klk Tanggal 28 Oktober 2014 — - Pemohon
8 — 6
8 — 6
Membebankan biaya perkara menurut hukum;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa dalam persidangan, Tumiati binti Sariman dan Adi Wibowo binSukarman menyatakan telah menikah pada tanggal 8 Oktober 2014 dan dibenarkan oleh Pemohon;Bahwa untuk memepersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halihwalsebagaimana termuat dalam berita
sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas; Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberi dispensasi nikahterhadap anak Pemohon yang bernama Tumiati binti Sariman untuk menikahdengan Wibowo bin Sukarman, namun berdasarkan pernyataan Tumiati bintiSariman dan Adi Wibowo bin Sukarman bahwa mereka telah menikah padatanggal 8 Oktober 2014 dan dibenarkan
Putus : 14-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2475 K/PDT/2017 Tanggal 14 Desember 2017 — BRENDINA PATABANG, dkk. VS LILI PANDIN alias MAMA DEDDY, dkk.
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2475 K/Pdt/2017Facti halaman 39 alinea ketiga putusan Judex Facti yang dibenarkan olehJudex Facti Il, yang berbunyi:Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau dibenarkan atau setidaktidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhalsebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah keturunan dari NE LAPU dari TongkonanBelolangi; Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai Penggugat dan Penggugat III; Bahwa diatas obyek sengketa terdapat kandang kerbau milik Penggugat IIIdan potongan
;Bahwa karena Judex Facti telah menerapkan hukum pembuktian dankarenanya Judex Facti telah mengkonstatir dalildalil gugatan Penggugatdengan pembuktian yang disajikan oleh kedua belah pihak yang berperkara danPenggugat telah berhasil membuktikan yang telah diakui dan dibenarkan paraTergugat bahwa benar Penggugat adalah keturunan NE LAPU dari TongkonanBelolangi dan benar tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat dan PenggugatIll, maka sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yangberlaku gugatan
Para Penggugat yang meminta agar para Penggugatdinyatakan sebagai warga/pemilik Tongkonan Belolangi berdasar hukum untukdikabulkan dan bukan sebaliknya harus ditolak sebagaimana amar putusanJudex Facti pertama yang dibenarkan oleh Judex Facti kedua dalam perkara ini.
:;Alasan KetigaBahwa Judex Facti telah salah melaksanakan hukum dan melanggar hukum,karena telah mempertimbangkan dalildalil pokok gugatan paraPenggugat /Pemohon Kasasi dan dalildalil pokok bantahan para Tergugat/Termohon Kasasi secara tidak lengkap atau sempurna dengan Pertimbanganhukum sebagaimana pertimbangan hukumnya Judex Facti halaman 38 alineaterakhir sampai halaman 39 yang dibenarkan Judex Facti yang berbunyisebagai berikut:Halaman 13 dari 21 hal.Put.
;Bahwa yang orang menunjuk batas dalam T.11/TT.11 pada tahun 1982adalah Sampe Pandin sedangkan Sampe Pandin telah meninggal duniapada tahun 1980, telah diakui dan dibenarkan Termohon Kasasi dalamsurat Jawabannya termuat pada halaman 14 aliena terakhir putusanPengadilan Negeri Makale dalam perkara ini, bahwa : adalah fakta hukum(fetelijik) Sampe Pandin meninggal dunia pada tahun 1980.....dst., sehinggadalam penunjukan batas tanah termuat dalam 1T.11/TT.11 adalah tidaklasim dan janggal, karena terjadi
Register : 02-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA CIMAHI Nomor 8768/Pdt.G/2018/PA.Cmi Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 0
6 — 0
Bahwa Pengugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atasperlakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini,Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Cimahidan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan sertaditerima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehinggadengan demikian akan jatuhlah talak Tergugat satu kepada Penggugat.7.
Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri sayaenam bulan lamanya;Kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepadaPengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterimaoleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesarRp10.000, (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepadasaya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, kepadaPengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh(pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada DirektoratJenderal Bimas Islam
terwujud;Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapatmembuktikan bahwa Tergugat telah melanggar sigat taklik talak yangdiucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat ke PengadilanAgama Cimahi untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran takliktalak, merupakan fakta bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridlaatas perlakuan Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat menyatakan apabilagugatan Penggugat dibenarkan
karenanyagugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kepadaHakim ketua majelis uang sejumlah Rp10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) sebagaiiwad sebagaimana diperjanjikan dalam sigat taklik talak yang diucapkanTergugat sesaat setelah akad nikah, untuk diserahkan kepada KementerianAgama Cq Direktorat Urusan Agama Islam di Jakarta, maka semua syarattaklik talak telah terpenuhi;Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggarantaklik talak dapat dibenarkan
Register : 17-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA STABAT Nomor 920/Pdt.G/2015/PA.Stb Tanggal 25 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 3
10 — 3
/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyataketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undangundang;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamaidengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka medias!
/Pdt.G/2015/PA.Stb.ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasanyang dibenarkan undangundang;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 7ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalangdilaksanakan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar berdamai dengan Tergugat
Penggugat telah mampumembuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpaizin Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macamcara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan danberdiam diri tidak membela kepentingannya;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasanyang dibenarkan
Pasal 116 huruf bKompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dantidak melawan hukum;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebutdisebabkan alasan yang dibenarkan oleh undangundang, maka Majelis Hakimberpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasandan
Register : 12-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PA WONOSARI Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.Wno Tanggal 7 April 2015 — Pemohon dan Termohon
6 — 0
6 — 0
Pasal 82 UU Nomor 7Tahun 1989, maupun melalui mediasi sesuai PERMA no. 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Termohonberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari oleh karenanyaperkara ini secara relatif menjadi Kewenangan mengadili Pengadilan AgamaWonosari; Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) yang dibenarkan olehTermohon dan didukung dengan bukti P.3, telah teroukti bahwa antara Pemohondengan Termohon telah melakukan
pernikahan secara agama Islam dan sampaisaat ini masih terikat dalam perkawinan yang Sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) yang dibenarkan olehTermohon, ternyata selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohontelah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) sehingga dikarunialSCOFANG AN AK~ enna nnn an nn nnn en en nen nn ec nn ron te nnn nnn cnn nnn nnn nen nnneneMenimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talakmendalilkan alasan karena sejak tahun 2012
tidakmemberi nafkah, ketika diminta alasannya tidak punya uang, padahal PemohonGRY 8 jesse ees renee ener tistinciemensisot enmasisotennsesreEemaoeneMenimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil alasan Peemohondangan jawaban Termohon dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil alasan Pemohonterjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti penyebabnya adalahmasalah nafkah.Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohontelah dibenarkan
oleh kedua belah pihak; Menimbang, bahwa saksisaksi tersebut telah memberikan keterangansebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas, Majelis Hakimtelah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sahsejak tanggal 28 Desember 2007;Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukanhubungan suami istridan sudah dikaruniai satu
Register : 08-12-2011 — Putus : 24-01-2012 — Upload : 16-04-2013
Putusan PA KUDUS Nomor 951/Pdt.G/2011/PA.Kds Tanggal 24 Januari 2012 — Perdata : Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
kedua Pemohon, maka terbukti bahwa keinginanPemohon untuk berpoligami telah mendapat persetujuan dari Termohon maupun calonisteri kedua Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974; Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan olehTermohon dalam jawabannya, menunjukkan bahwa Termohon tidak dapat melahirkanketurunan, hal tersebut telah sesuai dengan persyaratan alternatif sebagaimana diaturdalam pasal 4 ayat (2) huruf (c) UndangUndang
Nomor Tahun 1974; Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan olehTermohon dalam jawabannya dan dihubungkan dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 danketerangan para saksi, menunjukkan permohonan Pemohon untuk menikah lagi telahmendapat persetujuan dari Termohon, adanya kemampuan Pemohon untuk menjaminkeperluan hidup bagi istriistri dan anakanaknya, serta adanya jaminan Pemohonmampu berlaku adil terhadap istriistri dan anakanak mereka, hal tersebut telah sesuaidengan persyaratan komulatif
sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974; Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan olehTermohon dalam jawabannya dan dihubungkan dengan bukti P.7 serta keterangan parasaksi, menunjukkan antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak terdapat laranganuntuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Pemohon, keterangan
berpoligamisebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan (2) serta pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara Pemohon dengancalon istri keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana di atur dalampasal 8, 9 dan 10 UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo pasal 39, 40, 41 dan 42Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami dapatdikabulkan; == == 523 nnn nnn nnn nn nnn nn nnn ee ne neeMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan
Register : 22-01-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 13-02-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Pbr Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 2
10 — 2
tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohonhadirdipersidangan secara in persoon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor0143/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyataketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan
dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelismemberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person,sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilatau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxxxxyang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasanyang dibenarkan
Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiranTermohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undangundang;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 13022019Menimbang
Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi danpatut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebutdisebabkan alasan yang dibenarkan oleh undangundang, maka Majelis Hakimberpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasandan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telahdipanggil
Putus : 04-03-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Plg Tanggal 4 Maret 2015 — MUHAMMAD HENDRA Bin SARWAN
22 — 5
22 — 5
Sumiah kerugianditaksir sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah)Bahwa benar saksi korban Bella langsung melaporkan kejadiantersebut ke Polsek SU II Palembang ;Keterangan tersebut dibenarkan terdakwa ;. Saksi BELLA INDAH SARI BINTI YENDI KASNO: dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hariSenin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wibdi Jin.Telaga Swidak Lrg. Rukun No.1003 B Rt. 21 C Rw. 006 Kel. !4 UluKec.
Sumiah kerugianditaksir sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah)Bahwa benar saksi korban Bella langsung melaporkan kejadiantersebut ke Polsek SU II Palembang ;Keterangan tersebut dibenarkan terdakwa ;. Saksi DIANSYAH BIN M. ZAINURI: dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hariSenin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wibdi Jin.Telaga Swidak Lrg. Rukun No.1003 B Rt. 21 C Rw. 006 Kel. !4 UluKec.
Reja als Ejauntuk menjual motor tersebut kepada Rusli (Dpo) di daerahRambutan (banyuasin) seharga Rp. 2.400.000,(dua juta empatratus ribu rupiah) ;Keterangan tersebut dibenarkan terdakwa ;4. Saksi Taufik Novriansyah Bin Tausi BA: dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hariSenin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wibdi Jin.Telaga Swidak Lrg. Rukun No.1003 B Rt. 21 C Rw. 006 Kel. !4 UluKec.
Reja als Ejauntuk menjual motor tersebut kepada Rusli (Dpo) di daerahRambutan (banyuasin) seharga Rp. 2.400.000,(dua juta empatratus ribu rupiah) ;Keterangan tersebut dibenarkan terdakwa ;Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;Terdakwae Bahwa benar terdakwa mengaku melakukan tindak pidanapencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober2014 sekira pukul 21.30 Wibdi Jin. Telaga Swidak Lrg.
Putus : 19-08-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 433/Pid.B/2013/PN.Kpj Tanggal 19 Agustus 2013 — JAYUS Bin TRIYADI
18 — 10
18 — 10
;Bahwa keuntungan terdakwa 20 % dari jumlah penombok ;Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;SAKSI 2Saksi AHMAD AFIFUDIN.
Jayus kami tangkap pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 ;Bahwa terdakwa ditangkap saat berada disekitar Kantor Polsek Gedangan;Bahwa peran terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai pengepul ;Bahwa terdakwa sebagai pengepul perjudian togel sudah sekitar 6 (enam) bulan ;Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;SAKSI 3Saksi DIAN MIARI AWAN.
,Bahwa barang bukti itu milik saya yang diberi oleh Pak Jayus ;Bahwa sehari kurang lebih ada 10 orang samapi 20 orang penombok ;Bahwa pendapatan kotor sehari kurang lebih Rp. 250.000, hingga Rp. 350.000,Bahwa saya tidak punya ijin ; Bahwa saya hanya setor kepada Pak Jayus saja ; Bahwa saya menjual nomor togel sejak kurang lebih sejak 4,5 bulan yang lalu ; Bahwa saya dikasih 2 (dua) bendel kupon setiap penarikan ;Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa
jawabkan perbuatannya dan dari faktafakta yang terungkapdipersidangan, baik dari keterangan saksi SUTOMO, AHMAD AFIFUDIN danketerangan terdakwa sendiri yang mengaku terus terang perbuatannya dipersidanganmaka yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" tersebut adalah benar terdakwaJAYUS Bin TROYADI ;Unsur Tanpa Mendapat Jjin ;Unsur ini telah terpenuhi oleh karena berdasarkan keterangan saksisaksi yaitu : saksiSUTOMO dan AHMAD AFIFUDIN yang merupakan Anggota Reskrim PolsekGedangan Kabupaten Malang yang dibenarkan
Register : 16-10-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 13-06-2013
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1035/G/2012/PA.Lpk Tanggal 3 April 2013 — PEMOHON vs TERMOHON
10 — 5
10 — 5
No /Pdt.G/2012/Lpk.resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebutdisebabkan suatu alasan yang dibenarkan undangundang, tetapi pada sidangsidanglainnya Pemohon hadir di persidangan secara in person, Termohon hadir pada sidangtanggal 05 November 2012 secara in person, sedangkan pada sidangsidang lainnyaTermohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di
persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatualasan yang dibenarkan undangundang;Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai denganTermohon, akan tetapi tidak berhasil;Termohon hanya hadir pada sidang tanggal 05 November 2012 dan tidakpernah hadir lagi pada sidang lainnya, sehingga proses mediasi terhalang untukdilaksanakan;Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidakberhasil
dimaksudPasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan tanggal 05 November 2012dan tanggal 26 November 2012 Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilanNomor /Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Pemohon telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebutdisebabkan suatu alasan yang dibenarkan
tetapi pada sidangsidanglainnya Pemohon hadir di persidangan secara in person, Termohon hadir pada sidangtanggal 05 November 2012 secara in person, sedangkan pada sidangsidang lainnyaTermohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatualasan yang dibenarkan
Register : 21-12-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 10-08-2012
Putusan PN DEMAK Nomor 362_Pid_B_2011_PN_Dmk Tanggal 7 Februari 2012 — PURWANTO Bin SUWARDI
43 — 5
43 — 5
warna abuabu yang sedang di charge terletak di atas sebuah speaker di toko helm yang dijaga saksi ;e Bahwa pemilik hp tersebut waktu itu sedang tidur disebelahnya hp tersebutbernama Firman ; e Bahwa mungkin karena melihat keadaan sepi kemudian terdakwa mengambilhandphone tersebut dan memasukkan ke dalam baju yang dipakainya dansaksi ikut menangkap terdakwa setelah masyarakat berteriak malinge Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ; e Bahwa barang bukti dibenarkan
Sultan Fatah Demak dan mendapatiterdakwa telah ditangkap masyarakat sehubungan mengambil sebuah hand phonemilik Firman yang sedang di charge ;e Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar jam 06.30Wib ; e Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;e Bahwa barang bukti dibenarkan saksi ; 3.
handphone merk Mito type 2436warna abuabu yang sedang di charge terletak di atas sebuah speaker di toko helm Noor Jalan Sultan Fatah Demak ;Bahwa pemilik hp tersebut waktu itu sedang tidur disebelahnya hp tersebutdan terdakwa merasa tidak ada yang melihat kemudian terdakwamengambilnya dan memasukkan ke dalam baju yang dipakainya namunkemudian masyarakat berteriak malingmaling dan terdakwa ditangkap ;Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke kantor Polisi untuk diproses lebihlanjut ; Bahwa barang bukti dibenarkan
sebuah speaker di tokohelm Noor Jalan Sultan FatahDemak ; Bahwa pemilik hp tersebut waktu itu sedang tidur disebelahnya hp tersebutdan terdakwa merasa tidak ada yang melihat kemudian terdakwamengambilnya dan memasukkan ke dalam baju yang dipakainya namunkemudian masyarakat berteriak malingmaling dan terdakwaditangkap ; e Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada ijin daripemiliknya; Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke kantor Polisi untuk diproses lebihlanjut ;e Bahwa barang bukti dibenarkan
Register : 06-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 4492/Pdt.G/2017/PA.Sby Tanggal 10 Nopember 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
7 — 0
7 — 0
Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan peraturan yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat tidakdatang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara patut dua kali berturutturut berdasarkan relaaspanggilan tanggal 20 Oktober 2017 dan tanggal 03 November 2017, sedangkantidak ternyata
bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasanyang sah;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidakdatang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturutturut berdasarkanrelaas panggilan tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 02 November 2017,sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkansuatu alasan
Register : 17-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 738/Pdt.G/2019/PA.Sgm Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 4
8 — 4
Membebankanbiayaperkaramenurutketentuan yang berlaku.Subsider:Mohonputusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidakpula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita PenggantiPengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 23Juli 2019, ketidakhadiran Tergugattersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan
Tahun 2006 TentangPerubahanatasUndangUndang RI Nomor 7Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, danolehkarenanyaPengadilan AgamaSungguminasaberwenangmemeriksadanmenyelesaikanperkaraini;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutberdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasatanggal 23Juli 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapatdibenarkan menurut hukum dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasanyang dapat dibenarkan
Register : 09-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 3494/Pdt.G/2017/PA.Sby Tanggal 14 September 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
9 — 1
9 — 1
Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlakuAtau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetaokan Pemohon tidakdatang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara patut dua kali berturutturut berdasarkan relaas tanggal16 Agustus 2017 dan 04 September 2017, sedangkan tidak ternyata bahwaketidakhadirannya
di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidakdatang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 14 Agustus 2017;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk padaberita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan
Register : 18-05-2017 — Putus : 03-07-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 2259/Pdt.G/2017/PA.Sby Tanggal 3 Juli 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
6 — 0
6 — 0
Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan peraturan yang berlakuAtau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Hal 2 dari 5 Put No 2259/Pdt.G/2017/PA.SbyBahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon tidakdatang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturutturut berdasarkanrelaas tanggal 24 Mei 2017 dan 16 Juni
2017, sedangkan tidak ternyata bahwaketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Termohon tidakdatang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas tanggal 31 Mei 2017dan 16 Juni 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya diPengadilan didasarkan suatu alasan yang sah;;
Register : 26-03-2010 — Putus : 19-10-2010 — Upload : 25-11-2014
Putusan PA BOYOLALI Nomor 334/Pdt.G/2010/PA.Bi Tanggal 19 Oktober 2010 — Perdata
8 — 0
8 — 0
atas.Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk dapatmencabut gugatannya.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan olehPenggugat setelah sampai pada tahap jawaban Tergugat, maka permohonan pencabutantersebut memerlukan persetujuan Tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena saat Penggugat menyatakan mencabut gugatannyaTergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya,oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dibenarkan
dan tidak perlumendapatkan persetujuan Tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibenarkan, maka permohonan Penggugatuntuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat dapatdikabulkan, maka perkara Nomor : 0334/Pdt.G/2010/PA.Bi harus dinyatakan telah selesaikarena dicabut.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.Memperhatikan
Putus : 29-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2333/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERKASA INAKAKERTA
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 17 April 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
Peninjauan Kembali dalamperkara a quo dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) atas Keputusan Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor: KEP2188/WPJ.19/2015, tanggal 20November 2015, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak Nomor:00088/106/14/091/14, tanggal 7 November 2014, Masa Pajak Agustus2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan
karenanya koreksi Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 25 UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 14 angka (ili)PKP2B;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Putus : 20-02-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 B/PK/PJK/2019 Tanggal 20 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK;
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 November 2016 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan
12tanggal 28 November 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.001.608.7093.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp34.529.203.524,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 sebesar Rp4.964.081.000.000,00; terkait adanyaTransaksi Penghapusan Piutang, yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan
dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf h serta Pasal 9 ayat (1)huruf c UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 3 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/2009 s.t.d.d Peraturan MenteriKeuangan Nomor 57/PMK.03/2010 berikut Pasal 2 ayat (4) ayat (6)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009;bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3525 B/PK/PJK/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. COAL INDONESIA;
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 11 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
Koreksi Peredaran Usaha sebesarRp13.370.054.978,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalamHalaman 4 dari 8 halaman.
dan Memelihara)penghasilan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) UndangUndangPajak Penghasilan;bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan