Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP171/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 April 2017 tentang KeberatanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1646/B/PK/Pjk/2020wajib pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00001/207/12/09/16 tanggal 14Januari 2016 untuk masa Pajak Januari 2012:4.

sudah dibayar masa Januari 2012 Rp 163.080.135,00PPN yang masih harus dibayar Masa Januari 2012 Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 08 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114237.16/2012/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 31 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP171/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 6 April2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor:00001/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama: PT.

Menyatakan bahwa KEP171/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 April2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2012 Nomor: 00001/207/12/009/16 tanggal 14 Januari2016, atas nama: PT. Masinton Abadi Sentosa, NPWP03.015.462.9009.000, beralamat di JI. Malaka No. 6 RT.006RW.007, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 6 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor:00001/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 03.015.462.9009.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp38.928.951,00; adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyetujui alasan formalPemohon Banding, menyatakan membatalkan Keputusan TerbandingNomor KEP11/WBC.20/2017, tanggal 25 Oktober 2017, tentangPenetapan Atas Keberatan Pemohon Banding terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor000036 tanggal 13 Juli 2017;3.

Putusan Nomor 3810/B/PK/Pjk/2019 Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP11/WBC.20/2017, tanggal25 Oktober 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000036,tanggal 13 Juli 2017, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan HR. RasunaSaid Kav.

Putusan Nomor 3810/B/PK/Pjk/2019mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP11/WBC.20/2017, tanggal 25 Oktober 2017, tentangPenetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan BeaKeluar (SPPBK) Nomor SPPBK000036, tanggal 13 Juli 2017, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.069.536.9091.000 dan menetapkan atasbarang ekspor Konsentrat Tembaga dan Mineral Ikutannya yangdiberitahukan dengan PEB Nomor 000221, tanggal 18 Juni 2017, denganjumlah 11.000,00 WMT

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP11/WBC.20/2017 tanggal 25Oktober 2017 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan BeaKeluar (SPPBK) Nomor SPPBK000036 tanggal 13 Juli 2017 atasPemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor 000221 tanggal 18 Juni2017 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114084.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajakmengabulkan permohonan Banding ini seluruhnya dan keputusan keberatanyang diterbitkan oleh Terbanding dalam Surat NomorKEP00160/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 3 April 2017 dapat dibatalkansehingga perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah menjadisebagai berikut: No Keterangan Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 02 PPN Kurang Bayar 03 Sanksi Administrasi 0PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114084.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00160/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 3 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor00003/207/13/007/16 tanggal 8 Januari 2016 atas nama PT CIMB NiagaHalaman 2 dari 9 halaman.

Dengan mengadili sendiri:1..1Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00160/KEB/WPJ.20/2017, tanggal O03 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 0003/207/13/007/16, tanggal 8 Januari 2016, atas nama PTCIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana Internusa Artha Finance),NPWP 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000);1..2Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk

Putusan Nomor 3182/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00160/ KEB/WPJ.20/2017, tanggal 3 April 2017 mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00003/

Pemohon Bandingsehingga kekurangan pembayaran Bea Keluar Pemohon Bandingmenjadi sebesar Rp. 778.117.000.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001164.40/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP20/WBC.20

/2017 tanggal 11Desember 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000040 tanggal28 Agustus 2017 atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan HR.

Menyatakan sah dan bernilai Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai nomor KEP20/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember 2017;Mengadili Sendiri4. Menetapkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telahmengesampingkan Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991 untukmenundukkan diri dalam bentuk IUPK OP dan membayar bea keluar;5.

Putusan Nomor 1249/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagianbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP20/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan atasKeberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)Nomor: SPPBK000040 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000; dan menolak selebinnya danmenetapkan atas barang

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP20/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember2017 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBK000040 tanggal 28 Agustus 2017 atasPemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor: 000304 tanggal 03Agustus 2017 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan

Notaris di Surabaya, dan Akta Jual Beli PPAT No. 20/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Rossa Kristantina S.H., serta balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1034/Desa Kureksari, yang semula atas nama Nyonya Doctoranda Lilik Hamidah (Tergugat I) menjadi atas nama Ivan Wibowo (Penggugat) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

maka sanksi administrasi kenaikan sebesarRp3.677.327.659 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus duapuluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) (100%) secaraotomatis juga batal demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 13ayat (3) c sehingga harus juga dibatalkan;Bahwa Pemohon Banding mohon Majelis Pengadilan Pajak YangMulia mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding danmemutuskan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00091/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 2 Maret 2017 termasukmembatalkan SKPKB PPN masa Pajak Desember 2013 sehingga PPNmenjadi 0 (Nol/Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Juli 2017;Halaman 2 dari 9 halaman.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00091/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O2 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor: 00015/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama: PTAlngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000;4.

Mengabulkan selurunnya permohonan peninjauan kembali PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT113063.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018,sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00091/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O2 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor: 00015/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama: PTAlngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000, beralamat di PulogadungHalaman 4 dari 9 halaman

/2017 tanggal 02 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor: 00015/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama PemohonHalaman 5 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2410/B/PK/Pjk/2019memutuskan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00085/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O01 Maret 2017 termasukmembatalkan SKPKB PPN masa Pajak September 2013 sehingga PPNmenjadi 0 (Nol/Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113060.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00085/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 01 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2013 Nomor 00012/207/13/004/16 tanggal 18Januari 2016 atas nama: PTI Alngit Raya, NPWP:02.313.153.5004.000, beralamat di Pulogadung Trade CenterBlok A Lt.1, Nomor 1, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

PeninjauanKembali pada tanggal 9 Januari 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00085/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 01Halaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00224/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00994/107/14/007/15tanggal 2 Desember 2015 Masa Pajak Januari 2014 atas nama: PTCakung Permata Nusa, NPWP 01.353.307.0007.000, beralamat diJI.

PeninjauanKembali pada tanggal 9 Mei 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP00224/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal 1 Februari 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2014 Nomor: 00994/107/14/007/15 tanggal 2 Desember2015, atas nama Penggugat, NPWP: 01.353.307.0007.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00224/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2014

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00359/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 01038/107/14/007/15 tanggal 10Desember 2015 Masa Pajak Juli 2014 yang dibetulkan melaluiKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00059/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23 September 2016

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 April 2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00359/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 01038/107/14/007/15 tanggal 10Desember 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP00059/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23September 2016, atas nama Penggugat, NPWP 01.760.732.6007.000,adalah sudah tepat dan benar

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) atas Keputusan Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP00359/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena PermohonanWajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00326/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor00546/107/13/007/15 tanggal 1 Desember 2015 Masa PajakOktober 2013 atas nama PT Sumber Kharisma Persada, NPWP01.326.182.1007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokOR1, KIP Jatinegara Cakung, Jakarta Timur, adalah

PeninjauanKembali pada tanggal 5 Oktober 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP00326/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal 6Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00546/107/13/007/15 tanggal 1 Desember 2015 Masa Pajak Oktober 2013,atas nama Penggugat, NPWP: 01.326.182.1007.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00326/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:Halaman 4 dari 7 halaman.

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edi Herdiawan,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 4.04/4502, tanggal 12 Desember 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82077/PP/M.VIIB/20

/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 halaman.

Denda Jumlah Tagihan Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82077/PP/M.VIIB/20/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP238/BC.8/2015tanggal 11 November 2015, Penetapan atas Keberatan Pemohon Bandingterhadap

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82077/PP/M.VIIB/20/2017 tanggal 21 Maret 2017, dan mengadilisendiri dengan amar yang menyatakan:e Menolak permohonan Banding dari Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;e Menguatkan dan menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: KEP238/BC.8/2015 tanggal 11 November 2015;e Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00349/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 8 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00531/107/13/007/15tanggal 30 November 2015 Masa Pajak Desember 2013 atasHalaman 3 dari 8 halaman.

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 2 Mei 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP00349/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00531/107/13/007/15 tanggal 30 November 2015 Masa Pajak Desember2013, atas nama Penggugat, NPWP: 01.348.787.1007.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3070/B/PK/Pjk/2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00349/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa

Sanksi Bunga 0,00 Sanksi Kenaikan 76.726.157 ,00 Jumlah Pajak Yang Masih harus dibayar 198.492 3149 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115438.16/2011/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00194/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 24Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2011 Nomor 00013/207/11/003/16 tanggal 31 Mei 2016 atas nama PT.Tridana Bina Mulia, NPWP: 02.408.942.7024.000, beralamat di: PulomasSelatan Kav.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00194/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24 Mei2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2474/B/PK/Pjk/2019Nomor 00013/207/11/003/16 tanggal 31 Mei 2016, atas nama: PTTridana Bina Mulia, NPWP 02.408.942.7024.000, beralamat di:Pulomas Selatan Kav.

PeninjauanKembali pada tanggal 26 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00194/KEB/ WPJ.20

/2017 tanggal 24 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor :00013/207/11/003/16 tanggal 31 Mei 2016, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.408.942.7024.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp160.000,00; adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 404/B/PK/Pjk/202082058/PP/M.VIIB/20/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP206/BC.8/2015tanggal 20 Mei 2015 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon BandingTerhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai DalamSTCK1 Nomor S09/WBC.08/KPP.MP.01/STCK1

Pemohon .Terbanding . dibatalkanBandingSanksi Administrasi berupa denda 19.190.108.000,00 0,00)19.190.108.000,00 Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Bandingmohon agar diputuskan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82058/PP/M.VIIB/20/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82058/PP/M.VIIB/20/2017 tanggal 21 Maret 2017, dan mengadilisendiri dengan amar yang menyatakan: Menolak permohonan Banding dari Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya; Menguatkan dan menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP206/BC.8/2015 tanggal 20 Mei 2015: Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding untuk membayar biaya perkara;Halaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 4046/B/PK/Pjk/20192018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00191/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 22 Mei 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00014/207/14/004/16, tanggal1 April 2016, Masa Pajak Oktober 2014, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 115582.16/2014/PP, atas nama PT Tanjung SaranaLestari, NPWP

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00191/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 22 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00014/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016, atas nama PTTanjung Sarana Lestari, NPWP 31.475.565.3004.000, beralamatdi Jalan Pulo Ayang Raya Blok O.R.

PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00191/KEB/WPJ.20

/2017, tanggal 22 Mei2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00014/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016, Masa Pajak Oktober 2014 atasnama Pemohon Banding, NPWP 31.475.565.3004.000 sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Bayar 0,00Sanksi Administrasi (pasal 13 ayat 3) UU KUP) 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115579.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00188/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 19 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 0001 1/207/14/004/16 tanggal 1April 2016 Masa Pajak Juli 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor: 115579.16/2014/PP, atas nama PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP00188/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 19 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 268/B/PK/Pjk/2020Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:0001 1/207/14/004/16 tanggal 1 April 2016 Masa Pajak Juli 2014,atas nama PT.

PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00188/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 19 Mei 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00011/207/14/004/16tanggal 1 April 2016 Masa Pajak Juli 2014 atas nama Pemohon Banding,NPWP: 31.475.565.3004.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanHalaman 4 dari

VIA PPU 1590100668162SME BANK Cl SUBANDRIO 00.00RTGS =HTYOBIAYA6/16/2017 BIAYA JASA EBANKING TRANSFER 25,000.00SMETRANSFER VIA IBSME KE 0021610622 HILDA NARU 100,000,06/16/2017 TAHAPAN 100000000.00 IDR HALIM 00.00TRANSFER VIA IBSME KE 4840266899 KEVIN 262,835,06/16/2017 GIRO 262835000.00 IDR TANDRAWAN 00.00TRANSFER VIA IBSME KE 2370078991 25,000,006/19/2017 25000000.00 BENUNANTAHAPAN IDR 0.00TRANSFER VIA IBSME KE 4666788788 DAVID 925,000,06/19/2017 GIRO 925000000.00 IDR GUNAWAN 00.00BY 1,000,0006/20

/2017 NDLAINNYA AGUNANPENILAIAN .00BY 1,000,0006/20/2017 NDLAINNYA AGUNANPENILAIAN .00BY 1,000,0006/20/2017 NDLAINNYA AGUNANPENILAIAN .00BY 1,000,0006/20/2017 NDLAINNYA AGUNANPENILAIAN .00BY 1,000,0006/20/2017 NDLAINNYA AGUNANPENILAIAN .00REFTRANSF NOTRANSFER RTGS VIA IB 0220026PT.

PANIN SFER 1,000,000,000.010/17/2017 PPU 2299900 M2kVIA IBSME B VIA 0=G9YRTGSLBIAYA JASA E BIAYA TRANSFER10/17/2017 25,000.00BANKING SMETRANSFER VIA IB 391003712810/18/2017 80000000.00 : TJONG HERMANTO 80,000,000.00SME KE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA IB 698012265210/18/2017 20540000.00 VONNY SESILINA TAN 20,540,000.00SME KE TAHAPAN IDRB:PEMBAYARAN 1727710/20/2017 TIME LOAN 17,277,777.81PINJAMAN 777.81TRANSFER VIA IB 466678878810/20/2017 950000000.00 DAVID GUNAWAN 950,000,000.00SME KE GIRO IDR10/23/2017

/2017 TIME LOAN 16,361,111.13PINJAMAN 111.13TARIKAN GIRO11/20/2017 200,000,000.00LOKALB:PEMBAYARAN11/22/2017 TIME LOAN 81805 8,180,555.59PINJAMAN55.59B:PEMBAYARAN 2843711/24/2017 TIME LOAN 28,437,656.25PINJAMAN 656.25PEMBAYARAN BUNGA KREDIT11/27/2017 40,949,692.28PINJAMAN LOKALB:PEMBAYARAN 3520511/28/2017 TIME LOAN 35,205,020.78PINJAMAN 020.78TARIKAN TUNAI11/28/2017 500,000,000.00GIRO11/30/2017 BIAYA ADM 30,000.0012/7/2017 NDLAINNYA BAYAR ANGS Ki/I 128,854,167.30TARIKAN TUNAI12/14/2017 215,000,000.00GIROB

:PEMBAYARAN 7128512/18/2017 TIME LOAN 71,285,625.00PINJAMAN 625.00TARIKAN TUNAI12/19/2017 200,000,000.00GIROB:PEMBAYARAN 1583312/20/2017 TIME LOAN 15,833,333.36PINJAMAN 333.36 Halaman 17 Putusan Nomor 6/PID/2021/PT DKI B:PEMBAYARAN12/22/2017 D TIME LOAN 79166 7,916,666.70PINJAMAN66.70PEMBAYARAN BUNGA KREDIT12/27/2017 D 21,465,110.85PINJAMAN LOKALB:PEMBAYARAN 3406912/29/2017 D TIME LOAN 34,069,374.95PINJAMAN 374.95B:PEMBAYARAN 2752012/29/2017 D TIME LOAN 27,520,312.50PINJAMAN 312.50PEMBAYARAN BUNGA

Putusan Nomor 4045/B/PK/Pjk/20192018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00190/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 22 Mei 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016, Masa Pajak September 2014,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 115581.16/2014/PP, atasnama PT Tanjung Sarana Lestari,

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00190/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 22 Mei 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016 Masa Pajak September 2014,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor115581.16/2014/PP, atas nama PT Tanjung Sarana Lestari,NPWP 31.475.565.3 004.000, beralamat di Jalan Pulo AyangHalaman 4 dari 9 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00190/KEB/WPJ.20

/2017, tanggal 22 Mei 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/14/004/16tanggal 1 April 2016 Masa Pajak September 2014 atas nama PemohonBanding, NPWP 31.475.565.3004.000 sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

(Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi (Pasal 13 ayat (3)) UU KUP) 0,00PPN yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115580.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00189/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 19 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/14/004/16 tanggal 1April 2016 Masa Pajak Agustus 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor 115580.16/2014/PP, atas nama PT Tanjung Sarana Lestari, NPWP31.475.565.3004.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok O.R.1Nomor 1 KIP, Cakung, Jakarta Timur sehingga jumlah Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Agustus 2014 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00189/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 19 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4129/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/14/004/16tanggal 1 April 2016 Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PTTanjung Sarana Lestari, NPWP 31.475.565.3004.000, beralamatdi Jalan Pulo Ayang Raya Blok O.R.

PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00189/KEB/WPJ.20

/2017, tanggal 19 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus 2014,Nomor: 00012/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.475.565.3004.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

299.418.8702 Koreksi PPN menurut Wajib Pajak Nihil3 PPN yang Diajukan Banding Rp 299.418.870 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000815.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00259/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 10 November 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00023/207/15/009/17 tanggal 21 Februari 2017 atas nama KSO PPArkonin, NPWP 03.345.504.9009.000, beralamat di Gedong Plaza PP,Jalan TB Simatupang Nomor 57, RT 008 RW 011, Gedong, PasarRebo Jakarta Timur, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut : Uraian RpDasar Pengenaan Pajak 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 0,00Dikurangi

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00259/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 November 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2015 Nomor 00023/207/15/009/17 Tanggal 21 Februari 2017 atasnama KSO PPArkonin, NPWP 03.345.504.9009.000, beralamat diGedong Plaza PP, Jalan T.B. Simatupang Nomor 57, RT 008 RW011, Gedong, Pasar Rebo Jakarta Timur, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.

pada tanggal 13 Agustus 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00259/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 10November 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2015 Nomor 00023/207/15/009/17 tanggal 21 Februari 2017,Halaman 4 dari 8 halaman.