upaya pemerintah dalammemberantas penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.e Terdakwa pernah dihukum selama 1 9satu) tahun dan 8 (delapan)bulan dalam perkara pidana penyalahgunaan Narkotika.Keadaan yang meringankan:e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;e Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesianomor 35ntahun 2009 tentang Narkotika

, Pasal 112 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UndangUndang Republik Indonesia nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1.

Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun2009 tentang Narkotika sudah terbukti akan tetapi tidak membuktikan Pasal 132ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis HakimPengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri berdasarkan faktafaktayang terungkap di persidangan lebih tepat memenuhi unsurunsur dakwaanalternatif kKedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikayang unsurunsurnya sebagai berikut: Setiap

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkatperadilan. 222222 nn nnn n nnn nnn nnn nen ne nnn nnn nnn cence ennnneMengingat, Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951, Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahu 2009Tentang Narkotika Pasal , 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika dan pasalpasal dari UndangUndang No.8Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang undangan lainyang

Narkotika); Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenisshabu tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan:Pertama: : Pasal 114 ayat (1) Undangundang No. 35 Tahun 2009atauKeduatentang Narkotika

;Pasal 112 Ayat (1) Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Halaman 12 dari 17 Putusan 471/Pid.Sus/2021/PN PtkMenimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yangdisusun secara alternatif Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akanlangsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Putusan.No.352/Pid.Sus/2017/PN.Rgt.KESATU eePasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;KETIGA nnnnnnnne nen nen nen nne cee nenennenen nen nee nnn cee nen en senna nen nen see nnn nne nen nen nen anennPasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan para terdakwaharuslah memenuhi segala

itu menurut pendapat Majelis HakimPengadilan Tinggi cukup untuk menetapkan terdakwa terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa lamanya terdakwa terdakwa berada dalam tahananpatutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaterdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat banding;Memperhatikan,pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) undangundangRI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

,pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1)undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 127 ayat(1) huruf a undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP, undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitabundang undang hukum acara pidana (KUHAP) serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 April 2020Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN

Dengan demikian perbuatan Terdakwa adalahmenguasai Narkotika Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009;Hal. 15 dari 17 hal. Put.

memberatkan:e Perbuatan Terdakwa bertentangan denganprogram pemerintah yang sedang giatgiatnyamemberantas Narkotika;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;e Terdakwa mengaku terus terang atasperbuatannya;Halaman 19 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2016/PN SDAe Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika

, pasal 112 ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

makaperlu. dipertimbangkan terlebin dahulu halhal yang memberatkan dan yangmeringankan dari Terdakwa ;Halhal yang memberatkan:7 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan progarm pemerintah untukmemberantas peredaran narkoba;Halhal yang meringankan:e Terdakwa sopan dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;18Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

,Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RINo.5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI1.

olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak adaalasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan;Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

, Pasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2021/PT PdgMemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor929/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 18 Maret 2021 yang dimintakanbanding tersebut sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidananya,lamanya pidana

Gitadini Kelurahan SukowinangunRT 6 RW 3 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan dengansengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal111 ayat 1 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 112 ayat 1 UU RINomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat 1 huruf a UU RINomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut

.4 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanyaTerdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka iaharuslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka Terdakwadinyatakan tetap berada dalam tahanan;Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

, Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor tahun 1981 ketentuan pasalpasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan denganperkara ini;MENGADILI:1.

menyimpan, memiliki, menguasainarkotika setelah tahapan itu harus dilalui barulah narkotika digunakan.Bahwa seorang penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan narkotikatanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, memiliki narkotika,setelah itu barulah Terdakwa menggunakannya.Menurut Majelis Hakim kasasi apabila penyalahguna ditangkappada rangkaian perbuatan menyalahgunakan narkotika sebagaimanadimaksud dalam perkara a quo maka terhadapnya tidak dapat diterapkanketentuan tentang peredaran gelap narkotika

Pasal 112 ayat (1) atau Pasal114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Judex Facti tidak salahmenerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harusdibebani

dipersalahkan dan diterapkanketentuan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009sedangkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 diperuntukkan bagi pelaku yang berperan melakukan tindak pidanaperedaran gelap Narkotika atau jaringan/sindikat peredaran gelap Narkotika.Misalnya seorang menyediakan, memiliki, menguasai Narkotika untuk tujuandiedarkan, diperdagangkan;Bahwa Judex Facti dan Jaksa Penuntut Umum harus membedakan unsurmemiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika

Pasal 112 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyalahguna yang memiliki,menyimpan, menyediakan, menguasai Narkotika.

memberatkan:e Perbuatan Terdakwa bertentangan denganprogram pemerintah yang sedang giatgiatnyamemberantas Narkotika;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;e Terdakwa mengaku terus terang atasperbuatannya;Halaman 19 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2016/PN SDAe Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika

, pasal 112 ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

tersebut,majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbuktibersalah atau tidak, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorangterdakwa, maka semua unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum harusterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritassebagaimana tersebut diatas, yaitu : Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2010tentang Narkotika

;Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009Subsidair . tentang Narkotika; Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan JaksaPenuntut Umum yang berbentuk Subsidiaritas tersebut, maka MajelisHakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwamemenuhi unsurunsur dari dakwaan primair, apabila terbukti makadakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan dan apabila tidak terbuktimaka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, adapun dakwaanprimair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI No 35

yang berlaku, maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa didepanpersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depanpersidangan apakah terdakwa terbukti telah melakukan sesuai dengan apa yang didakwakan ;14Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengandakwaan kumulatif yakni :Kesatu :Primair : Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

;Pasal 112 ayat (1) Undangundang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam bentukkumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 114 ayat (1) uu RINomor 35 Tahun 2009 yang unsurunsurnya :1 Unsur Barang Siapa ;2 Tanpa hak atau melawan hukum ;3.

pidana baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwaharuslahmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabmaka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Penuntut Umum meminta agar kiranya kepadaTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesarRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah) subsidair 3 (tiga) bulanPenjara ditentukan dibawah ini;Bahwa oleh karena dalam Undangundang Narkotika

pasal 112 ayat (1)diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku juga bag!

Bambang Priyo Wrdhono yang pada kesimpulannya menerangkanbahwa barang bukti berupa kristalkristal putih pada tabel 01 mengandungmetamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor Urut 61Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.

Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaATAUKETIGAnn Bahwa terdakwa Samsul Bahri Bin Hanan pada hari Senin tanggal 12November 2018 sekitar pukul 09.15 Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Rt. 002 Rw. 001 Kel.Mangun Jaya Kab.

perludipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan faktafakta di atasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telan melakukan suatutindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delikyang didakwakan padanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika

), Pasal 112 ayat (1) UUNarkotika, atau Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.Putusan 11 dari 18 Putusan Nomor: 258/Pid.Sus/2019/PN KrsMenimbang, bahwa karena dakwaan diajukan secara alternatif, maka MajelisHakim bebas untuk memilin dakwaan mana yang pertama kali dibuktikan terlebihdahulu, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuludakwaan yang menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika;Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika memiliki unsurunsuryang terdiri dari:1.