berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/07.01/Bagian Hukum/2019, tanggal 05September 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/238.27/V/BKPSDM

Putusan Nomor 530 K/TUN/2019 Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/238.27/V/BKPSDM/2018,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Kamarudin M. Lasuru, S.Sos., tanggal 17 Mei 2018,sampai perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/238.27/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M. Lasuru,S.Sos., tanggal 17 Mei 2018:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/238.27/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M.Lasuru, S.Sos., tanggal 17 Mei 2018;4.

pidana yang dijatuhkan;

Bahwa mengingat Pemerintah Kota Bukittinggi tidak juga memberikantanggapan, melalui surat Nomor 22/5083/049 tanggal 13 April 2020,Tergugat telah menyampaikan surat kepada BKPSDM Kota Bukittinggimelalui Pemerintan Kota Bukittinggi untuk menerbitkan kembali SuratKeputusan sebagaimana dimaksud di atas.m.Bahwa BKPSDM Pemerintah Kota Bukittinggi melalui surat Nomor800/1259/IIBKPSDM/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditujukankepada Tergugat Perihal Tindak Lanjut Surat PT BSM CabangBukittinggi Nomor 22/0593

Bahwa Kantor BKPSDM Pemerintah Kota Bukittinggi pada PemerintahKota Bukittinggi telah menerima kedatangan Penggugat dan Tergugatdan telah mendengarkan dan memahami permasalahan yangdisampaikan oleh Penggugat dan Tergugat.e.

telah menyampaikan surat kepada BKPSDM Kota Bukittinggimelalui Pemerintan Kota Bukittinggi untuk menerbitkan kembali SuratKeputusan sebagaimana dimaksud butir h di atas.Bahwa BKPSDM Pemerintah Kota Bukittinggi melalui surat Nomor800/1259/IIBKPSDM/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditujukankepada Tergugat Perihal Tindak Lanjut Surat PT BSM CabangBukittinggi Nomor 22/0593/IIAFO Bukittinggi 22/2613/049 tanggal 4Maret 2020 pada intinya menyampaikan permohonan penerbitanSK tersebut dapat ditindaklanjuti

Bahwa Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk menguruspenerbitan dokumen kepegawaian Penggugat secara bersamasamake Kantor BKPSDM Pemerintah Kota Bukittinggiterbukti Tergugat danPenggugat telah mendatangi Kantor BKPSDM Pemerintah KotaBukittinggi dan Polres Bukittinggi untuk keperluan membuat SuratLaporan Kehilangan Dokumen guna keperluan mengurus penerbitandokumen kepegawaian Penggugat.b.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat mengenaiinformasi yang terdapat dalam surat BKPSDM Pemerintah KotaBukittinggi melalui suratnya Nomor 800/1259/IIlBKPSDM/2020tanggal 28 April 2020 yang ditujukan kepada Tergugat agarPenggugat segera membuat surat permohonan penerbitan SKsendiri yang ditujukan kepada BKPSDM Pemerintah KotaBukittinggi..

JenepontoBahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Tergugat mengeluarkandisposisi yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM Jeneponto agarPenggugat di bantu untuk pindah;Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Kepala BKPSDM Jenepontomengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi HukumanDisiplin Aparatur Sipil Negara dengan Nomor: 861.1238/BKPSDM/XIl/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugatberdasarkan Data Kepegawaian yang ada pada BKPSDM JenepontoPenggugat selama menjadi Aparatur Sipil Negara, tidak

serta Asas Profesionalitas:Bahwa selain itu Surat Keputusan tersebut diterbitkan tanpa melaluipemanggilan terlebih dahulu dan tidak disampaikan secara resmi olehTergugat kepada Penggugat serta penerbitan Keputusan tersebuttidak pernah dibentuk Tim Pemeriksa, karena sampai dengandiajukannya Gugatan ini, Penggugat tidak pernah menerima SuratPanggilan secara tertulis baik dari pihak Tergugat ataupun dari TimPemeriksa maupun dari Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten (BKPSDM

)Jeneponto namun tibatiba tanggal 7 Januari 2019, Penggugatmengetahui kemudian pergi mengambil di Kantor BKPSDM Kab.Jeneponto bahwa telah terbit Surat Keputusan Bupati JenepontoNomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. HamidSanubi, NIP 196601252007011014:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. HamidSanubi, NIP 196601252007011014:4.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. HamidSanubi, NIP 196601252007011014:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. HamidSanubi NIP 19660125200701 1014:4.

SORONG, tempat kedudukan di Jalan Kurana Remu Utara, Kota Sorong, Papua Barat;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam pokok perkara:1.BrMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sorong Nomor888/03/BKPSDM

;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota SorongNomor 888/03/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Drs. Markus lek, M.Si.;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 71 K/TUN/20214. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dankedudukan Penggugat seperti semula;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sorong Nomor888/03/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHalaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 71 K/TUN/2021Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Drs. Markus lek, M.Si.,tanggal 04 Oktober 2019;3.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mencabutKeputusan Walikota Sorong Nomor 888/03/BKPSDM/2019 tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan,atas nama Drs. Markus lek, M.Si., tanggal 04 Oktober 2019;4.

Bupati Luwu No. 888/11/BKPSDM/2019 An. Drs. H.Andi Musakkir, MM tentang pemberhentian tidak dengan hormatPegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatanHalaman 10 dari 39 halaman Perkara Nomor: 66/G/2019/PTUN.Mks.jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan atas namaPENGGUGAT yang yang di terima oleh TERGUGAT pada tanggal31 Mei 2019, kemudian tidak mendapatkan tanggapan dariTERGUGAT;VI.

PETITUM1.2.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negarayang di keluarkan oleh TERGUGAT berupa :Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/11/BKPSDM/2019, Tanggal25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Atas Nama Drs. H.

Andi Musakkir, MM;Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdi keluarkan oleh TERGUGAT berupa :Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/11/BKPSDM/2019, Tanggal25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Atas Nama Drs. H.

Bukti P.8Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,atas nama Drs. H. Andi Musakkir, M.M, tanggal 25 April2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Bupati Luwu Nomor: 800/165.2/BKPSDM/V/2019atas nama Drs. H.

Drs.Andi Musakkir, MM, NIP. 195812311983031204 ditujukanKepada Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSDM Kabupaten Luwu di Belopa;Fotokopi sesuai dengan asli, Perihal: Keberatan atasterbitnya SK Bupati Luwu No.888/11/BKPSDM/2019, tentangPTDH An. Drs. H. Andi Musakkir, MM danNo.888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana, S.Sos. M.Si.,tanggal 29 Mei 2019, ditujukan Kepada Bupati Luwu diBelopa, tanggal 29 Mei 2019;Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Drs. H. Andi Muzakkir, M.Mdan H. Andi Sana, S.Sos.

3, Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM

Supandi; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018,tanggal 2 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Supandi, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/229.26/V/BKPSDM/2018, tanggal 2 Mei 2018, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. Supandi;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018, tanggal 2 Mei 2018, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. Supandi;4.

., Muara Dua ; Halaman 7 dari Putusan Perkara Nomor 66/G/2017/PTUNPLGDalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :2403.3/KUASA/BKPSDM/2017., Tertanggal 01 November 2017, kepada : 1. Nama H. RAMIN HAMIDI, SE. MH. ; NIP 196605021987031010 ; Pangkat / Gol. Ruang Pembina Utama Muda / IV.c ; Jabatan Asisten Administrasi Umum Kabupaten OganKomering Ulu Selatan ; 2. Nama YUSRINAWATI, SH. MT. ; NIP 19710704200501 12007 ; Pangkat / Gol.

Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu SelatanNomor: 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriyanto, SE, NIP:197705162007011029 tanggal 21 Agustus 2017, menimbulkan kerugian bagiPERGOUGAT VANIL 2 seecesnneentccsen canneries nnnnnainenenentintsateeananibentniae nena1.

Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu SelatanNomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriyanto, SE,NIP. 197705162007011029, yang diterbitkan tertanggal 21 Agustus 2017,dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; 4.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Ogan Komering UluSelatan Nomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriyanto, S.E.,NIP :197705162007011029, tanggal 21 Agustus 2017 ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati OganKomering Ulu Selatan Nomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Heriyanto, S.E., NIP :197705162007011029, tanggal 21 Agustus4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamPOrkara.

M E N G A D I L I

PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Perintah Pemotongan Gaji dan Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Istri PNS yang melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2224/BKPSDM, tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan;

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

POKOK PERKARA

<

ol>

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan batal Surat Perintah Pemotongan Gaji dan Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Istri PNS yang melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2224/BKPSDM, tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pemotongan Gaji dan Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Istri PNS yang melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2224/BKPSDM, tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan

Tergugat) atau Bupati Kutai Kartanegara untuk menundapelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek SengketaSurat berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan

dan Pencatatan Sipil di Instansi Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara.Memerintahkan kepada Terbanding (dahulu Tergugat) untuk menundapelaksanaan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati KutalKartanegara Nomor: 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30April 2019 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan dan Pencatatan

No. 110/B/2020/PT.TUN.JKTKutai Kartanegara.Menolak Eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) berupa: Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAKEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atasnama SYARIFAH MAEMUNAH, NIP. 196512122000122005

pada unitkerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Instansi PemerintahKabupaten Kutal Kartanegara.Memerintahkan kepada Terbanding (dahulu Tergugat) untuk mencabutSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / IIl.1151 / A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang PEMBERHENTIANKARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUHlm.6 dari 10 him.

Mks.Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Luwu Provinsi SulawesiSelatan Nomor: 888/8/BKPSDM/2019 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, AtasNama Muh.

Bahwa Bupati Luwu dengan Keputusannya Nomor: 821.20/02/BKPSDM/20, tanggal 03 Januari 2017, menaikkan Pangkat/Golongan/Ruang: Penata Tingkat /Ill/d, Eselon IV/a, dengan JabatanKepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Unit Kerja: Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu;5.

., tanggal 03 Januari 2017; Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, SuratPernyataan Pelantikan oleh Bupati Luwu Nomor: 821.24/80/BKPSDM/ 2017, atas nama Muh. Yusri Jufri, tanggal 04Januari 2017;Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati LuwuNomor: 888/8/BKPSDM/2019, tentang Pemberhentiankarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan, tanggal 25 April 2019, Atas Nama Muh.

Mks.Keputusan Bupati Luwu Nomor: 888/8/BKPSDM/2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25April 2019, Atas Nama Muh.

/2017, tanggal 03 Januari2017 (vide Bukti P4), dengan Surat Pernyataan Pelantikan olehBupati Luwu Nomor: 821.24/80/BKPSDM/2017, tanggal 04 Januari2017 (vide Bukti P5); Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor: 74/G/2019/PTUN.

OBJEK SENGKETAKeputusan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan No.800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaHalaman 2 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 94/G/2019/PTUN. Mks.Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ANDIAMIRUDDIN JUSUF, S.H., NIP. 197111162002121004;ll.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo ProvinsiSulawesi Selatan No. : 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama ANDI AMIRUDDIN JUSUF, S.H., NIP.197111162002121004;3.

. : 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama ANDI AMIRUDDIN JUSUF, S.H., NIP.197111162002121004;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hakhak Penggugat sertakedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jabatan semula,atau jabatan lain yang setingkat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.5.

Menyatakan Keputusan Walikota Palopo No.800/403/BKPSDM/V/2019 tentang Pemberhentian karena melakukantindak Pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan atas Nama sdr. Andi AmiruddinJusuf,S.H, adalah Sah Menurut Hukum;3.

BuktiP 9: Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan, No. : 800/403/BKPSDM/V/2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Kejahatan, tanggal 31 Mei 2019;Fotokopi sesual dengan asli Berita AcaraPenyerahan Keputusan Walikota Palopo, No.890/302/BKPSDM/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 ;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan SikapKeberatan yang dibuat oleh Andi Amiruddin Jusuf,

Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanterhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019;Bahwa diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019, tanggal 31Mei 2019, oleh Tergugat didasarkan pada adanya PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht vangewijsde) pada tanggal 04 April

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019, tanggal 31 Mei2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama MATIUS TAMBING, SP.,NIP 19621231 198903 1 152:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019, tanggal31 Mei 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama MATIUS TAMBING, SP.

Menyatakan Keputusan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi SelatanNomor: 800/407/BKPSDM/ V/2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama sar.Matius Tambing, S.P. adalah Sah Menurut Hukum:;3.

BuktiP1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atasnama Matius Tambing, SP;2. BuktiP2 =: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Walikota Palopo Nomor: 890/304/BKPSDM/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019:3.

ADAPUN YANG MENJADI OBYEK SENGKETA ADALAH :Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENIYUSRIANI, S.Pd.,NIP.197107292012122001;2nneenneeecneeceesll. KEWENANGAN PENGADILAN1.

Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/III.1149/A.SK/ IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd.

Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30April 2019 oleh TERGUGAT sebagaimana pada poin diatas,PENGGUGAT menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT padatanggal 07 Januari 2020 dan diterima tanggal 10 Januari 2020;3.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI,S.Pd.,NIP.197107292012122001;4.

Menyatakan SAH dan BERLAKU Surat Keputusan Bupati KutalKartanegara No. 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Eni Yusriani, S.Pddengan NIP. 197107292012122001;3.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang di keluarkan oleh Tergugat berupa:Keputusan Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:888/14/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 25 April 2019, Atas Nama Muliati,NIP. 580053308/197712312007012027;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang di keluarkan tersebut berupa;Keputusan Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:888/14/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada HubunganHalaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor: 75/G/2019/PTUN. Mks.nya Dengan Jabatan, tertanggal 25 April 2019 Atas Nama Muliati,NIP. 580053308/197712312007012027;4.

) Pemerintah Kabupaten Luwu Nomor:800/158/BKPSDM/V/2019, tanggal 02 Mei 2019,Perihal: Panggilan Menerima SK PTDH,; Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan BupatiNomor: 888/14/BKPSDM/2019, tanggal 25 April2019, Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muliati; Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Luwu, tanggal 15 Mei2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Mulati

ke pada Bupati Luwu, tanggal 29 Mei 2019, Perihal:Sikap Keberatan atas terbitnya Surat KeputusanBupati Luwu Nomor: 888/14/BKPSDM/2019, tenHalaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor: 75/G/2019/PTUN.

Mulati, NIP. 19771231 200701 2027;7 Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perihal: SuratPermohonan untuk diaktifkan kembali sebagaiASN, yang ditujukan kepada Bupati Luwu, tanggal29 Juli 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Muliati yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Perihal: Banding Administrasi atas terbitnyaSurat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 888/14/BKPSDM/2019, PTDH, An.

Bahwa Surat Keputusan Nomor : 888/327/BKPSDM/V/2018, tanggal28 Mei 2018 sebagai Objek Gugatan, yang dikeluarkan oleh Tergugatadalah cacat hukum / inprosedural sehingga sudah sepatutnya LembagaPeradilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palumembatalkan atau menyatakan tidak sah surat keputusan danmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;17.

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati MorowallUtara Nomor : 888/327/BKPSDM/V/2018 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenMorowali Utara, tanggal 28 Mei 2018 an. GUSLAND TOMBOELU, S.Sos,M.AP;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiMorowali Utara Nomor : 888/327/BKPSDM/V/2018 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Morowali Utara, tanggal 28 Mei 2018 an.

P1 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali UtaraNomor 888/327/BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang :Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama Gusland Tomboelu,S.Sos., M.AP ( Sesuai dengan aslinya );2.

P2 : Fotokopi Tanda Terima Keputusan BupatiMorowali Utara Nomor 888/327/BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei2018 Tentang: Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara AtasNama Gusland Tomboelu, S.Sos., M.AP, tertanggal 18 September2018 (Sesuai dengan aslinya );3.

T1 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali UtaraNomor 888/327/ BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang :Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama Gusland Tomboelu,S.Sos., M.AP ( Sesuai dengan aslinya );2.