Banding diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai No. KEP416/WBC.06/KPP.MP.01/2013 tanggal 11 Juni 2013tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapanyang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPP Nomor: SPPHalaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/2016647/WBC.05/2013 tanggal 03 April 2013.

PETROCHINA INTERNATIONALJABUNG, LTD. terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea danCukai dalam SPP Nomor: SPP647/WBC.05/2013 tanggal 03 April 2013 dariKantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan.Dengan demikian importasi Pemohon Banding telah sesuai SKEP Fasilitaspembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut, dantidak seharusnya terutang BEA MASUK don PAJAK DALAM RANGKA IMPORsebesar Rp.42.050.000, sebagaimana ditaginkan dalam SPP Nomor: SPP647/WBC.05/2013 tanggal 03 April

Bahwa ketentuan pasal 93A ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:Ayat (1): Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dancukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk perhitungan bea masukdapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada DirekturJendral dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 40 Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor: KEP205/BC/2003, sehingga dipungut Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai,dan Denda Administrasi berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut :4.678.469.000,00PPN Rp. 3.393.775.000,00Denda Rp. 4.678.496.000,00Total Rp. 12.750.713.000,00Tagihan atas penjualan afal/sisa scrap (sisa pemotongan ikan) yang tidak dapatdipertanggungjawabkan

Sejak 1 Januari2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 junctoKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP205/BC/2003 semua fasilitas KITEdilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, artinya seluruh pelayanan danpengawasan KITE dilakukan sepenuhnya oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Bea danCukai;bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 menyebutkan untuk mendapatkan pembebasan dan/atau pengembalian sertaPPN dan

bulansejak tanggal pendaftaran PIB sampai dengan tanggal penyerahan barang ke KawasanBerikat;bahwa Pemohon Banding telah mengekspor seluruh barang yang diimpor dengan fasilitasKITE sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf c Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor aquo dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan terhitung sejak tanggal pengajuan PIB.Sehingga semua bahan baku berupa Tin Plate yang diimpor Pemohon Banding telahdipertanggungjawabkan sesuai laporan pelaksanaan ekspor (LE) ke Kantor Wilayah Bea danCukai

Namun ketika paket/barang itu dimasukkan kedalam mesin XRay terdapat kejanggalan di dalam paket tersebut,kemudian saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWWAYA (petugas Bea danCukai) bersama dengan saksi SELAMAT IRAWAN (anggota Ditpam BPBatam) menurunkan barang itu dari mesin XRay lalu saksi STEPHANUSSURYA CANDRAWIWAYA memasukkan kawat ke dalam tabungcompressor dan ternyata tertahan atau tidak tembus, karena merasa curigamaka saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWWAYA melaporkan kejadiantersebut kepada atasannya.

Namun ketika paket/barang itu dimasukkan kedalam mesin XRay terdapat kejanggalan di dalam paket tersebut,kemudian saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWWAYA (petugas Bea danCukai) bersama dengan saksi SELAMAT IRAWAN (anggota Ditpam BPBatam) menurunkan barang itu dari mesin XRay lalu saksi STEPHANUSSURYA CANDRAWWAYA memasukkan kawat ke dalam tabungcompressor dan ternyata tertahan atau tidak tembus, karena merasa curigamaka saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA melaporkan kejadiantersebut kepada atasannya.

Namun ketika paket/barang itu dimasukkan kedalam mesin XRay terdapat kejanggalan di dalam paket tersebut,kemudian saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIWAYA (petugas Bea danCukai) bersama dengan saksi SELAMAT IRAWAN (anggota Ditpam BPBatam) menurunkan barang itu dari mesin XRay lalu saksi STEPHANUSSURYA CANDRAWIWAYA memasukkan kawat ke dalam tabungcompressor dan ternyata tertahan atau tidak tembus, karena merasa curigamaka saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA melaporkan kejadiantersebut kepada atasannya.

Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksiDAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR (anggota Polda Kepri) mendatangiTerminal Cargo Bandara Hang Nadim karena mendapatkan laporan tentangpenemuan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari pihak Bea danCukai. Petugas Bea dan Cukai lalu menceritakan kronologis kejadiankepada saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR, kemudian pihak BeaHal. 18 dari 36 hal. Put.

Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksiDAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR (anggota Polda Kepri) mendatangiTerminal Cargo Bandara Hang Nadim karena mendapatkan laporan tentangpenemuan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari pihak Bea danCukai. Petugas Bea dan Cukai lalu menceritakan kronologis kejadianHal. 23 dari 36 hal. Put.

,M.Si, Kepala Sub Direktorat Peraturan danBantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;Lulus Hadi P., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;M.Z. Firmansyah, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaandan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;Rusdianto K.

Sompie, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;Kesemuanya beralamat hukum di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea danCukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Ahmad Yani ByPass, Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKU82/BC/2013 tanggal 21 Maret 2013 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;melawan:PT.

Setelah selesai muat surveyor membuat Laporan Surveyor yang berisi antara lain jumlahCPO yang dimuat, tanggal mulai muat dan tanggal selesai muat, selanjutnya LaporanSurveyor dan NPE disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Pejabat Hanggar Bea danCukai untuk mengisi selesai muat dan menandatangani NPE, Laporan Surveyor, NPE yang telah diisi tanggal selesai muat beserta dokumen pendukunglainnya disampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala SeksiPabean.bahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen

Seksi Pabean tidak mengeluarkan SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK),bahwa menurut Majelis penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yang dilakukanoleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sudah benar dan sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 11ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008;bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 Terbanding dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Bea danCukai

ukur yangditetapkan di daerah pabean.bahwa Pelaksanaan Pelayanan ekspor barang curah CPO yang diberlakukan oleh Terbandingdengan menggunakan prosedur ekspor mekanisme biasa yaitu penyampaian PEB ke KantorPabean Pemuatan paling cepat 7 hari sebelum Tanggal Perkiraan Ekspor dan paling lambatsebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean.bahwa dalam persidangkan Terbanding menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

untukmenyampaikan PEB ke Kantor Pabean Pemuatan dimungkinkan dengan dua cara,menggunakan ayat (1) PEB mekanisme biasa atau ayat (2) PEB mekanisme barang curah,alasan Terbanding karena pada Pasal 4 ayat (2) adanya kata dapat sehingga tidak diwajibkan;bahwa Majelis berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

Keluar atas barang curah CPO.bahwa menurut Majelis dengan diizinkannya eksportir dalam mengekspor barang curah denganmenggunakan dua pilihan dalam prosedur pelayanan ekspor barang curah oleh Terbandingmenunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Terbanding dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan dalam hal ini PemohonBanding.Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai

.: Prosedur Ekspor Barang Curah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe A3 Tembilahanbahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Terbanding prosedurekspor barang curah yang berlaku di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe A3 Tembilahan tetapi sampai dengan persidangan selesai Terbandingtidak menyerahkan prosedur barang ekspor curah yang berlaku di KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Tembilahan;bahwa Pemohon Banding dalam melaksanakan Ekspor Crude

tanggal 04November 2010 jumlah CPO yang dimuat 1.000 MT.Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang berisi tanggal mulai muat sampai denganselesai muat, NPE tanggal 30 Oktober 2010KMK No. 1827/KM.04/2010 tanggal 28 September 2010 tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2010sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010bahwa Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untukmenghitung Bea Keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea danCukai

atas nama Menteri Keuangan) dapat diketahui dan diunduh dari situs Bea danCukai oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean padahari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan a quoditerbitkan;bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkanTerbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala SeksiPabean tidak mengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBk);bahwa menurut Majelis penelitian atau pemeriksaan

dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P27/BC/2010 mengatur pilihan bagi Pemohon Banding untuk menyampaikan PEB keKantor Pabean Pemuatan dimungkinkan dengan dua cara, menggunakan ayat (1)PEB mekanisme biasa atau ayat (2) PEB mekanisme barang curah, alasanTerbanding karena pada Pasal 4 ayat (2) adanya kata dapat sehingga tidakdiwajibkan;bahwa Majelis berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri KeuanganNomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

mengatur secara tegas dan jelas prosedur ekspor barang curah.CPO tergolong barang curah adalah barang tidak dikemas (bulk) dan dibuktikandengan setiap pelaksanaan ekspor CPO diharuskan mengajukan permohonanpemuatan barang ekspor curah kepada Kepala Kantor Pabean Pemuatan untukmendapat izin atau persetujuan muat ekspor barang curah, tetapi di dalampelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yangsecara khusus sudah diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

UNION PERKASALESTARI yang tanda tangan dan capnya telah discan sehingga terbitlembar disposisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya Pabean B Samarinda Nomor 400629/BC.14/KPP.MP.0205/2012tanggal 11 September 2012, Nota Dinas Kapala Seksi Kepabeanan danCukai IV Nomor ND013A/WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 11 September2012 dan Surat Pembatalan PEB Nomor S0683A/WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 12 September 2012 dan untuk pembuatan dokumenHal. 4 dari 36 hal. Put.

APARALAMseorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala SeksiKepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe A2 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Sirektur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP6/BC/UP.9/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang MutasiPejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Bea dan Cukai, pada tanggal 25Agustus 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012,bertempat di JI.

UNION PERKASALESTARI yang tanda tangan dan capnya telah discan sehingga terbitlembar disposisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TypeMadya Pabean B Samarinda Nomor 400629/BC.14/KPP.MP.0205/2012tanggal 11 September 2012, Nota Dinas Kapala Seksi Kepabeanan danCukai IV Nomor ND013A/WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 11 September2012 dan Surat Pembatalan PEB Nomor S0683A/WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 12 September 2012 dan untuk pembuatan dokumenpembatalan tersebut Terdakwa meminta uang tambahan

APARALAMseorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala SeksiKepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe A2 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP6/BC/UP.9/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang MutasiPejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Bea dan Cukai, pada tanggal 25Agustus 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012,bertempat di JI.

No. 1488 K/PID.SUS/2015Persetujuan Ekspor) dari Bea Cukai yang seharusnya untuk permohonanizin muat di luar kawasan pabean dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)beserta dokumen pelengkapnya hanya boleh dibuat oleh Eksportir ataukuasanya/Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dan selain itu tidakdiperbolehkan termasuk Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan danCukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yangseharusnya bertugas meneliti keabsahan Pemeberitahuan Ekspor Barang(PEB) namun malah

Batamyaitu saksi Guntur Revolusi Pamungkas; Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwadengan cara menggeledah badan terdakwa dan menemukan sesuatubenda yang berada di sepatu terdakwa; Bahwa setelah diteliti, saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastikbening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika golongan jenis sabu; Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Bea dan Cukai KotaBatam yang berada di Batu Ampar; Bahwa setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai, petugas Bea danCukai

dan saksi Chandra Adewilham Daulaymelakukan pemeriksaan kepada terdakwa dengan cara menggeledahbadan terdakwa dan menemukan sesuatu benda yang berada di sepatuterdakwa; Bahwa setelah diteliti, saksi dan saksi Chandra Adewilham Daulaymenemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Kristalbening yang diduga Narkotika golongan jenis sabu; Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Bea dan Cukai KotaBatam yang berada di Batu Ampar; Bahwa setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai, petugas Bea danCukai

menggeledah badan terdakwa dan menemukan sesuatu bendayang berada di sepatu terdakwa;Bahwa setelah diteliti, saksi Chandra Adelwilham Daulay dan saksiGuntur Revolusi Pamungkas menemukan 4 (empat) bungkus plastikbening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika golongan jenis sabu;Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2018/PN Btm Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Bea dan Cukai KotaBatam yang berada di Batu Ampar;Bahwa setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai, petugas Bea danCukai

menggeledah badan terdakwa dan menemukan sesuatu bendayang berada di sepatu terdakwa;Bahwa setelah diteliti, saksi Chandra Adelwilham Daulay dan saksiGuntur Revolusi Pamungkas menemukan 4 (empat) bungkus plastikbening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika golongan jenis sabu;Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2018/PN Btm Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Bea dan Cukai KotaBatam yang berada di Batu Ampar;Bahwa setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai, petugas Bea danCukai

Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Bea danCukai Kota Batam yang berada di Batu Ampar;Menimbang, bahwa setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai, petugasBea dan Cukai langsung melakukan pengecekan terhadap barang bukti berupa4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan kristal dengan menggunakanNarkotest dengan hasil positif mengandung Methamphetamine (Sabu).

APARALAM seorangPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan danCukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2Samarinda berdasarkan surat tugas Kepala KPPBC TMP B Samarinda No.ST 263/WBC.14/KPP.02/2012 tanggal 30 Juli 2012 periode tanggal 1 sampaidengan 31 Agustus 2012 bertugas melayani dokumen ekspor, danberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.O01/2009tentang organisasi

APARALAM selaku KepalaSeksi Kepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai yang seharusnya bertugas meneliti keabsahan Pemberitahuan EksporHalaman 3 dari 23 Putusan No.24/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMRBarang (PEB) namun malah membuat surat ijin muat diluar kKawasan pabeandan surat permohonan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) besertakelengkapannya. Selanjutnya saudara ARMAN SIHOMBING, SH anak dariAlm.

APARALAM selaku Kepala SeksiKepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai yang seharusnya bertugas meneliti keabsahan Pemberitahuan EksporBarang (PEB) namun malah membuat surat ijin muat diluar kKawasan pabeandan surat permohonan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) besertakelengkapannya. Selanjutnya saudara ARMAN SIHOMBING, SH anak dariAlm.

UNION PERKASA LESTARI yang tanda tangan dan capnya telah di scansehingga terbit lembar disposisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean B Samarinda Nomor400629NVBC.14/KPP.MP.0205/2012 tanggal 11 September 2012, Nota DinasKepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Nomor ND013A/WBC. 14/KPP .MP .02/ 2012 tanggal 11 September 2012, dan Surat Pembatalan PEB Nomor: S0683A /WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 12 September 2012.

INTIPRATAMA MULYASANTIKA yang mempunyai tugas untukmengurus dokumen impor dan ekspor lalu menghubungi serta memintabantuan kepada saudara ARMAN SIHOMBING, SH anak dari Alm.APARALAM Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan selaku Kepala SeksiKepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe A2 Samarinda yang berdasarkan surat tugas Kepala KPPBC TMPB Samarinda No.

Surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta, Direktorat Jendral Bea danCukai Nomor: S1172/WBC.07/BPIB/2012 tanggal 19 November 2012 perihal HasilPengujian dan Identifikasi Barang;2. Surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Medan, Direktorat Jendral Bea danCukai Nomor: S939/WBC.02/BPIB/2012 tanggal 13 November 2012 perihal HasilPengujian Laboratorium;3.

BUANALAUTAN NAGA No. 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 tertanggal 22Desember 2011 periode 01 Maret 2006 s/d 31 Oktober 2009 dariKementeriaan Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea danCukai Kantor Wilayah Jakarta. (Novum PPK1)Berita Acara Pencacahan Fisik Sediaan Barang No : BA01/KITE/ BLN/X/2009 dan lampirannya dari Kementeriaan Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta.

(NovumPPK1.1)Surat Penetapan Pabean (yang selanutnya disebut SPP) No:SPP000941/WBC.07/2010 tertanggal 23 Desember 2010 = dariKementeriaan Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea danCukai Kantor Wilayah Jakarta. (Novum PPK1.2)Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (yang selanjutnya disebutSSPCP) tertanggal 17 Februari 2011 oleh PEMOHON PENINJAUANKEMBALI. (Novum PPK1.3)Bukti Penerimaan Negara Impor KPC 040300Tanjung Priok III tertanggal17 Februari 2011.

Fasilitas KITE yangdiperoleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah melalui prosedur yangbenar sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor : KEP205/ BC / 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan tatalaksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya..

(Lampiran4 (Surat No :S012/BLN/KEBERTAN/BC/VIII/201 1))Lebih lanjut lagi dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang padapokoknya menyatakan :Bahwa SPTNP Nomor : SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/201 1tanggal 08 Juli 2011 bukan merupakan keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai dan bukan merupakan penetapan Direktur Jenderal Bea danBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di dalam persidangangandiatas, Majelis berkesimpulam permohonan banding pemohon banding tidakmemenuhi ketentuan pengajuan banding

Pengadilan Pajak yangmenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanTarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP019179/ NOTUL/KPU.TP/BD.02/2011 tanggal O08 Juli 2011 atas nama Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah tepat dan benardengan pertimbangan :e Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas SPTNP NomorSPTNP019179/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2011 tangggal 8 Juli 2011, yangbukan merupakan Keputusan atau Penetapan dari Direktur Jenderal Bea danCukai

.: Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum,Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.: M.

, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.: MAHMUD ZEIN FIRMANSYALH, S.H.: Penangan Perkara Tk.III pada Seksi Bantuan Hukum,Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum,Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 April 2014memberikan Kuasa Substitusi kepada JEFFREY LAWRENCE,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea danCukai;15.

NamaJabatan: Penangan Perkara Tk. pada Seksi Bantuan Hukum,Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum,Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.: HELDA ANGGRAINI OCTAVINA, S.H.: Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan.: RIKSI A.

Objek Sengketa Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara.Halaman 7 dari 109 halaman Putusan Nomor : 42/G/2014/PTUNJKT.1.Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderan Bea danCukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.

Bukti P22Surat dari Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Bea danCukai, kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok, Nomor Surat : S804/KPU.01/BD.02/2012, tanggal 3 Mei2012, sifat surat : Segera, Perihal : Perekaman PermohonanKeberatan, yang ditujukan kepada Direktur Informasi Kepabeanandan Cukai, (fotokopi dari fotokopi); Surat dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Bea danCukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok, Nomor surat : S324/KPU.01/2012,

Kembali dahulu) Pemohon Banding telahmengajukanPermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan PengadilanPajakNomor : Put 19761/PP/M.XIV/19/2009 tanggal 08 September2009 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan positaperkara pada pokoknya :Bahwa STCK1 Nomor : STCK03/WBC.11/KPP.08/2008tanggal02 Mei 2008 dan SPPSA Nomor : S005/WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 tanggal 02 Mei 2008diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai

.; Kepala Bidang Pelayanan Pabean danCukai IV pada Kantor Pelayanan UtamaBea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; SUGENG MEWANTO POERBA,Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum LApada Biro Bantuan Hukum KemenirianKeuangan; LIMAR MARPAUNG, S.H.; Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum LBpada Biro Bantuan Hukum KementrianKeuangan; HASYA ILMA ADHANA, S.H.; Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.Dpada Biro Bantuan Hukum KementrianKeuangan; "AGUS ARNIWNAYA, S.H.,M.H.

;Kepala Sub Direktorat Peraturan danBantuan Hukum, Direktorat Penerimaandan Peraturan Kepabenan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; AGUS YULIANTO, S.E.; Kepala Bidang Penindakan danPenyidikan pada Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A TanjungKepala Bidang Pelayanan Pabean danCukai IV pada Kantor Pelayanan UtamaBea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; SUGENG MEWANTO POERBA,Halaman 5dari 43 halaman. Putusan Nomor : 77/B/2012/PT.TUN.JKTJabatan7. NamaJabatan8. NamaJabatan9. Nama10. Nama11.

;Kepala Sub Direktorat Peraturan danBantuan Hukum, Direktorat Penerimaandan Peraturan Kepabenan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; AGUS YULIANTO, S.E.; Kepala Bidang Penindakan danPenyidikan pada Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A TanjungKepala Bidang Pelayanan Pabean danCukai IV pada Kantor Pelayanan UtamaBea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; SUGENG MEWANTO POERBA,Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum LApada Biro Bantuan Hukum KementrianKeuangan; LIMAR MARPAUNG, S.H.; Kepala Sub Bagian

Surat Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai Tipe A Tanjung Priok ( TERGUGAT ) No.SPTNP003235/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal :Surat Penetapan Tarif Dan/ Atau Nilai Pabean (SPTNP); 2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok (TERGUGAT Il) Nomor: S180/KPU.01/BD.0202/2011 tanggal 04Februari 2011 Perihal: Pemberitahuan Tunggakan Hutang Perusahaan;3.

, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yangbersangkutan telah diguinakan; =2asee eens eesPasal 51 ayat (3) yang berbunyi: ane ene nne cencePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketaTata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Bahwa Pasal 93 UndangUndang Kepabeanan menyatakan:(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dancukai

Letter of Receipt pada hari Jumat O09 Maret 2012, yangditandatangani oleh Lourenco dos Reis Carvalho (Pejabat Bea danCukai Timor Leste) dan Hendri Darnadi (Kepala Bidang Penindakandan Penyidikan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT) yang telahditerjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia diKupang tanggal 11 Maret 2013 oleh Drs. Gotlief Bertygo, M.A. Dip.TEFT Jabatan kepala Pusat Bahasa Undana Kupang;.

Ottu dan saksi Andri Rahmat sebagaipetugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan Pelayanan Bea danCukai (KPPBC) Tipe A3 Kupang sedang melakukan Patroli darat disekitar Pelabuhan Tenau Kupang, berdasarkan Surat PerintahKepala KPPBC Tipe A3 Kupang Nomor : 394/WBC.12/KPP.05/2011tanggal O01 April 2011 yang memerintahkan untuk melakukanpengawasan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukaiterhadap orang, sarana pengangkut barang, rumah, tempatpenimbunan dan tempat lainnya serta halhal yang trkait denganpelanggaran

Ottu:Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa tetapitidak ada hubungan Keluarga;Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada kantor Bea danCukai Kota Kupang / KPPBG tipe A3 Kupang, bertugas a;Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Import,eksport dan cukai;Penindakan dibidang kepabeanan yang diperlukan terhadaporang ,sarana pengangkut, barang kena cukai, pabrik atautermpat atau bangunan lain yang terkait pelanggaran dibidang kepabeanan dan cukai ;Mengambil langkahlangkah yang sesuai dengan ketentuanyang

Letter of Receipt pada hari Jumat O9 Maret 2012, yangditandatangani oleh Lourenco dos Reis Carvalho (Pejabat Bea danCukai Timor Leste) dan Hendri Darnadi (Kepala Bidang Penindakandan Penyidikan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT) yang telahditerjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia diKupang tanggal 11 Maret 2013 oleh Drs. Gotlief Bertygo, M.A. Dip.TEFT Jabatan kepala Pusat Bahasa Undana Kupang;.

Letter of Receipt pada hari Jumat O9 Maret 2012, yangditandatangani oleh Lourenco dos Reis Carvalho (Pejabat Bea danCukai Timor Leste) dan Hendri Darnadi (Kepala Bidang Penindakandan Penyidikan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT) yang telahditerjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia diKupang tanggal 11 Maret 2013 oleh Drs. Gotlief Bertygo, M.A. Dip.TEFT Jabatan kepala Pusat Bahasa Undana Kupang;5.

Masuk: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor: KEP3187/KPU.01/2012, tanggal 14 Juni 2012, tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Penetapan Tarif dan/atauNilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP006875/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 17 April 2012;bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)Nomor: SPTNP006875/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal17 April 2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai

Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 42 Tahun 2009.: Menyatakan Mengabulkan seluruh permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor : KEP3187/KPU.01/2012, tanggal 14 Juni 2012tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP006875/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 17 April

Seksi Pabean tidak mengeluarkanSurat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);bahwa menurut Majelis, penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yang dilakukanoleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sudah benar dan sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Bea danCukai

yang tidak ada diatur dalam Peraturan perundangundangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapatdalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Bandingyang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidakterjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai

peraturanperundangundangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang diaturdalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2007 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

tidakdikemas (bulk) dan dibuktikan dengan setiap pelaksanaan ekspor CPO diharuskanmengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah kepada Kepala Kantor PabeanPemuatan untuk mendapat izin atau persetujuan muat ekspor barang curah, tetapi di dalam pelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yang secarakhusus sudah diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ELANCO ANIMAL HEALTH INDONESIA, beralamat diAlamanda Tower Lantai 19 Unit D, Jalan TB SimatupangKavling 2324, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Leonard Mamahit, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur13230;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea danCukai

Putusan Nomor 1870/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa Judex Factie sudah benar, karena Surat BandingNomor: 201SCNOV/2019, tanggal 12 November 2019, tidak ditujukankepada Pengadilan Pajak, melainkan kepada Direktur Jenderal Bea danCukai, sehingga tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006, yangmenyatakan:~ Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang imporsebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor273475 tanggal 8 Juli 2013 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

Dokumen Pemberitahuan ImporBarang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement, memberi petunjukmengenai Indikasi keabsahan SKA diragukan, yang antara lain adalah :a) ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada keterangan mengenai SKA masingmasing FTA,b) tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan capjJabatan tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan dan capjabatan yang bersangkutan.c) kriteria Ketentuan Asal Barang diragukan, hanya dalam hal Bea danCukai

XXX terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea danCukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP011249/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013tanggal 17 Juli 2013, Jenis Usaha Agriculture Products ExportImport &Trading, dan menetapkan pos tarif atas barang yang diimpor dengan PIBNomor 469608 273475 tanggal 8 Juli 2013, masuk dalam pos. tarif1202.42.00.00 dengan tarif BMACFTA 0 %.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaandalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014,oleh

Dan 1 set dokumen invoice pembayaran PT Samudra tbk;Bahwa saksi meletakan tas tersebut dibelakang sewaktu saksi akan solatjumat dan posisi saksi saat kejadian atau apda saat solat jumat beradadibarisan ketiga dan pada saat saksi selesai solat jumat saksi akanmengambil tas nya ternyata sudah tidak ada di tempat semula,;Bahwa selanjutnya saksi melapor kejadian tersebut ke security Bea danCukai pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara yaitu kepada saksi AndiSupriyadi dan diberitahu oleh saksi Andi SUpriyadi

Saksi Andi Supriadi :Bahwa saksi pada hari jumat tanggal 14 oktober 2016 sekitar jam 12.20WIB di mesjid Baitut Taubah lantai 4 kantor pelayanan utama Bea danCukai pelabuhan tanjung priuk Jakarta Utara saksi telah mengamankanterdakwa dan tas warna abuabu merk Taikes yang berisi 1 unitHandphone merk OPPO tipe R831 warna putih, sebuah dompet warnacoklat merk mountblanc dan fotokopi 3 set dokumen invoice jaminancontainer PT Arpeni Ocean Line tbk dan 1 set dokumen invoicepembayaran PT Samudra tbk milik

Saksi Barry Ramadhan ; Bahwa saksi pada hari jumat tanggal 14 oktober 2016 sekitar jam 12.20WIB dimasjid Baitut Taubah lantai 4 kantor pelayanan utama Bea danCukai tanjung priuk Jakarta Utara saksi bersama dengan saksi AndirSupriyadi telah mengamankan terdakwa dan tas warna abuabu merkTaikes milik saksi Atam Basri ; Bahwa tas milik saksi Atam Basri yang diambil oleh terdakwa berisi 1 unithandphone merk OPPO tiper R831 warna putih, sebuah dompet warnacoklat merk MountBlanc dan 3 set fotokopi dokumen