OlNovember 2011 Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil,dengan demikian telah memenuhi kehendak pasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndang undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa kedua belah pihak telahdilaksanakan mediasi secara maksimal sesuai dengan PERMANomor 1 tahun 2008 oleh Hakim Dra.HASNAYETTI,M.MA

Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Kantor Pakualaman, Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal dan PerijinanTerpadu Kab.

Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo;Saksi Agus Proklamanto, S.E, dari Kantor Pakualaman;Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;Saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto oleh Majelis

Sudarna, M.MA., selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo (disumpah)yang menerangkan pada intinya: Bahwa benar tambak udang Termohon Kasasi tidak pernahmendapatkan ijin ataupun tidak ada terdaftar/tercatat padaDinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten KulonProgo sesuai dengan data/pembukuan yang ada pada Dinas; Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tidak mendaftarkanpengelolaan budidaya udang yang diklaim ditambaknyatersebut telah bertentangan dengan:1.

SUDARNA, M.MA., didukung pula olehketerangan dari: Saksi Susilo, MSI. (disumpah) dari Kantor Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progoyang pada intinya menerangkan:Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan airpayau/pembudidayaan udang di tambak yang ada di wilayahKabupaten Kulon Progo wajib mendaftarkan usahanya/memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten KulonProgo dengan kriteria:1.

Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulonprogo Saksi Agus Proklamanto, SE., dari Kantor Pakualaman, Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal dan PerijinanTerpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawahsumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febrianto oleh

Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Agus Proklamanto, SE., dari Kantor Pakualaman,;e Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto

Sudarna, M.MA, selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo (disumpah) yang menerangkanpada intinya: Bahwa benar tambak udang Termohon Kasasi tidak pernahmendapatkan ijin ataupun tidak ada terdaftar/tercatat pada DinasKelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo sesuaidengan data/pembukuan yang ada pada Dinas ; Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tidak mendaftarkan pengelolaanbudidaya udang yang diklaim ditambaknya tersebut telahbertentangan dengan :1.

Sudarna, M.MA., didukung pula oleh keterangan dari:= Saksi Susilo, MSI.

Sudarna, M.MA., selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo; saksi Agus Proklamato, S.E., dari Kantor Pakualaman; saksi Susilo, M.SI., dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kab.

Sudarna, M.MA., selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo;saksi Agus Proklamato, S.E., dari Kantor Pakualaman;saksi Susilo, M.SI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto);serta

Sudarna, M.MA., selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo (disumpah) yangmenerangkan pada intinya: Bahwa benar tambak udang Termohon Kasasi tidak pernahmendapatkan ijin ataupun tidak ada terdaftar/tercatat padaDinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten KulonProgo sesuai dengan data/pembukuan yang ada pada Dinas; Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tidak mendaftarkanpengelolaan budidaya udang yang diklaim ditambaknya tersebuttelah bertentangan dengan:1.

Sudarna, M.MA., didukung pula oleh keterangandari:Halaman 20 dari 42 Hal. Put. Nomor 3534 K/Pdt/2016 Saksi Susilo, M.Si., (disumpah) dari Kantor Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progoyang pada intinya menerangkan:Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan airpayau/pembudidayaan udang di tambak yang ada di wilayahKabupaten Kulon Progo wajib mendaftarkan usahanya/memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progodengan kriteria:1.

Ni Nyoman Rusmini, M.MA selaku Kepala DinasPeternakan Kabupaten Tabanan, mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor:524/0057/Disnak tanggal 12 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NiNyoman Rusmini, M.MA selaku Kepala Dinas Peternakan KabupatenTabanan. Setelah Surat Rekomendasi turun, lalu kKemudian terdakwa mengirimproposal dan Surat Rekomendasi tersebut kepada Menteri Pertanian RepublikIndonesia Up.

Ni Nyoman Rusmini, M.MA selaku Kepala DinasPeternakan Kabupaten Tabanan, mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor:524/0057/Disnak tanggal 12 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NiNyoman Rusmini, M.MA selaku Kepala Dinas Peternakan KabupatenTabanan. Setelah Surat Rekomendasi turun, lalu Kemudian terdakwa mengirimproposal dan Surat Rekomendasi tersebut kepada Menteri Pertanian RepublikIndonesia Up.

Muhammad Yusuf Siagian, M.MA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;

Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo; Saksi Agus Proklamanto, SE., dari Kantor Pakualaman; Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulHalaman 13 dari

Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo Saksi Agus Proklamanto, SE., dari Kantor Pakualaman; Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi AnggerFahrul Febrianto oleh

Sudarna, M.MA, selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo (disumpah)yang menerangkan pada intinya: Bahwa benar tambak udang Termohon Kasasi tidak pernahmendapatkan ijin ataupun tidak ada terdaftar/tercatat padaDinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan KabupatenKulon Progo sesuai dengan data/pembukuan yang adapada Dinas; Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tidak mendaftarkanpengelolaan budidaya udang yang diklaim ditambaknyatersebut telah bertentangan dengan:1.

Sudarna, M.MA., di dukung pula oleh keterangandari:1. Saksi Susilo, MSI. (disumpah) dari Kantor Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progoyang pada intinya menerangkan:Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan airpayau/pembudidayaan udang di tambak yang ada di wilayahKabupaten Kulon Progo wajib mendaftarkan usahanya/memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten KulonProgo dengan kriteria:1.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Sumedang pada hari Jumat, tanggal 29 September2017 M.mA naw a anniis oro4 os! AHal. 9 dari 10 halaman Salinan Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2017/PA.Smdg1, Biaya pendaftaran....... we Rp 30.000,2. BiAYA PFOSES......eeeeeeee ceeeettteeeeees Rp. 40.000,3. Biaya panggilan.......... 0 cecseeeeees Rp. 225.000,4.

,M.Ma., dan Mediator Hubungan Industrial Mudasdr. Karolis Simatupang, S.H., M.H., menerbitkan Surat Anjuran Nomor1326/1.835.1 bertanggal 9 Juni 2016 yang menganjurkan sebagai berikut:1. Kepala PT Prima Tigon Global beralamat pada kuasa hukumnya padaKantor Hukum Wisanggono, S.H., & Rekan berkedudukan di BintaroTrade Center Blok C2/3, Jalan Jend.

., M.MA. binti H.M. Arief Tachir).

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarainisejumlah Rp 691.000, (enam ratus sembilan puluh satu = ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, .Masehi,bertepatan dengan tanggal 21 Zulkoidah 1437 Hijriyah, oleh kamiDra..HASNAYETTI,M.MA. sebagai Ketua Majelis, Dra.RAUDANUR, MH.

Dahler, M.Ma.)

DAHLER, M.MA. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.

DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.

DAHLER, M.MA. selaku PA.

DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.

Haji AL MURSYID, M.MA.

EKO WAHYU WIDODO, M.MA selaku Tim TeknisBLMPUAP Kabupaten Trenggalek dan MOHAMMAD NASRUL AMIN, SPselaku verifikator Penyelia Mitra Tani (PMT), Gapoktan LANGGENGdinyatakan memenuhi syarat untuk menerima Pencairan Dana BLMPUAPtahun 2011;Bahwa sesuai Formulir Rencana Usaha Bersama (RUB) yang ditandatanganiSarminto selaku Ketua Gapoktan LANGGENG dan Ir.

EKO WAHYUWIDODO, M.MA selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten Trenggalek , DanaBLMPUAP tahun 2011 dipergunakan untuk kegiatan : No Usaha Produktif Satuan volume Nilai(ha, ekor, dll) (Rp.000) I. Budidaya (onfarm) 1.1. Tanaman Pangan padi 7,5 ha 30 orang 15000 1.2. Hortikultura 1.3. Peternakan (kambing) 60 ekor / 60 orang 30000 1.4. Perkebunan I. Non Budidaya (offarm) 2.1.

EKO WAHYU WIDODO, M.MA. Bin PARLAN HADINOTO, dalampersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara dugaantindak pidana korupsi penyelewengan Bantuan Langsung MasyarakatPengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLMPUAP) TA. 2011yang diterima Gapoktan LANGGENG di Ds. Prigi Kec.

Supriyadi, M.Ma dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin,sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Nomor: 01/BAPkPUK/HutbunTpn/2013 tertanggal 27 Nopember 2013, kayu yang diangkut olehTerdakwa adalah kayu ulin berbentuk balokan dengan jumlah 11 (sebelas) potongdengan volume 0,2700 M (nol koma dua puluh tujuh meter kubik), menurut ahliSumaryono, S.Hut Bin Noto Prayitno kayu ulin yang diangkut Terdakwa tersebutdalam setiap pengangkutannya berdasarkan Pasal 13 ayat (7) Peraturan

TAJUDDIN ,M.MA, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu jugadiucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakimtersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh DAUD PURBA,SH,sebagai Panitera Pengganti, dihadapan ELISABETH PANJAITAN,SH.M.Hum,Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.2627Hakim Anggota,1. JUNUN, SH.M.Si 2. Ir. TAJUDDIN .M.MA. Hakim Ketua,HJ. LELIWATI,SH. MH.

HASNAYETTI,M.MA, namun tidak berhasil;HIm. 6 dari 11 (0243/Pdt.G/2010/PaSIk.)Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasanbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan aman dan harmonissampai bulan Mei 2009, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaranserta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkanantara lain:a.

atas;Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon untukberperkara secara CumaCuma telah dikabulkan sesuaidengan putusan sela, Nomor: 79/Pdt.P/2011/PA.SI1k,tanggal 15 Maret 2011 ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yangtelah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadapsendiri ke persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak dan telah memberikesempatan untuk melakukan mediasi melalui HakimMediator Pengadilan Agama = Solok atas nama Dra.Hasnayetti, M.MA

NUGRAHWATI,M.Ma. binti BAMBANG HURIPAN, sebagai anak kandung perempuan.

3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Tajuddin,M.MA, HakimHakim Ad Hoc, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, SH, Panitera PenggantiPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri olehRoceberry C. Damanik, SH, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Dr. Ir. Hamzah Lubis, SH. M.

Tajuddin, M.MA,Panitera Pengganti,Mhd. Syahfan Siregar, SH,Putusan Nomor 10/Pid.SusPrk/2019/PN.MdnHalaman 24