Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor266/Pid.Sus/2020/PN.Pbu tanggal 18 Nopember 2020.Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2020/PT.PLKMenyatakan terdakwa CONG MIAU FONG Bin AFAT telah terbukti danbersalan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalamDakwaan Kedua.Menjatuhkan

permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehTerdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dancara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang maka permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca danmemperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acarapersidangan, keterangan saksisaksi, serta salinan resmi putusan PengadilanNegeri Pangkalan Bun tanggal 18 Nopember 2020 Nomor266

/Pid.SUS/2020/PN.Pbu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama atas unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, makapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dandijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding; Oleh karenanya putusan PengadilanNegeri Pangkalan Bun tanggal 18 Nopember 2020 Nomor266/Pid.SUS/2020

DKI Jakarta tanggal 4 April 2018Nomor 199/PEN/PDT/2018/PT.DKI Jakarta, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebutditingkat banding ;Berkas perkara Nomor 266/PDT.G/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 Juli2017, dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal23 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Mei 2017 dalam Register Nomor266

maka Majelis Hakim Tingkatbanding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukumputusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sSudah tepat dan benar olehkarenanya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat banding,sehingga pertimbangan tersebut diambil alin dan dijadikanpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalammemeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makaputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juli 2017 Nomor266

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sahyang menikah pada tanggal 20 Desember 1986, yangdicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) padaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo KabupatenMojokerto, Sesuai dengan akte nikah Nomor266/49/XII/1986 ~~ tanggal 20 Desember 1986 denganmaskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah) dan status saat akad nikah dilaksanakanTergugat jejaka sedang Penggugat janda, dan sesaatsetelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik2.

Foto copy Kutipan Akta Akta Nikah Nomor266/49/XII/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto,tanggal 20 Desember 1986 (P.2) je eee eee ee ee ee ee ee eee ee ee ee ee eee eee Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti buktisurat tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup danmembenarkannya ; Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukansaksi saksi di persidangan, yaitu1.

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48557/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1884/02/Dispenda tanggal 3 Desember 2012, mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor266

Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan MegaKuningan Lot 5.1, Jakarta 12950 sehingga PKB tidak dapat dikenakankepada Pemohon Peninjauan kembali atas kepemilikan Alat Besar danBerat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor266/XI/AB/07E yang diterbitkan oleh pemerintan Daerah Nusa TenggaraBarat harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreksi yangMahkamahUraian Peninjauan Peninjauan dibatalkan. .

tinggal di xxxx, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, Mojokerto, 25 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 31 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Balikpapan tanggal 31 Januari 2019 dengan Nomor266

perkara cerai gugat antara:Penggugat;melawanTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARAPenggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor3683/Pdt.G/2016/PA.Sby, tanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor266

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya Nomor266/Pdt.P/2019/PN.Bpp :2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;3.

PT.DPS1.Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil dalil dari penggugatkecuali apa yang tegas tegas di akuinya.PT BPR MITRA BALI MANDIRI, berkedudkan di Kabupaten BadungBadung dan beralamat di Jalan Raya Kapal Br Muncan, Desa/KelurahanKapal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,Bahwa sessuai dengan ketentuan hukum acara perdata, serta sesuaidengan Azas Actor Sequitur Forum Rei dengan ini Tergugatmenyatakan bahwa Pengadilann Negeri Tabanan tidak berwenangmemeriksa serta mengadili Perkara Perdata Nomor266

Memperbaiki putusan pengadilan negeri tabanan nomor266/PDT.G/2019/PN Tab tertanggal 10 Desember 2019 menjadisebagai berikut;MENGADILI1. Menolak Eksepsi Tergugat2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadiliperkara tersebut3. Membatalkan dan memperbaiki putudsan pengadilan negeri tabananNomor 266/PDT.G/2019/PN Tab tertanggal 10 Desember 20194.

memeriksa mengadilismemberikan pertimbangan hukum = danmemberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono) berdasarkan nilai nilai keadilan,kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amarputusannya yang amarnya selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebutdi atas, dengan alasanalasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkandalam turunan resmi Putusan putusan Pengadilan Negeri Tabanan , Nomor266

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor266/Pdt.G/2019/PN.Tab, tanggal 10 Desember 2019 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00.

Bahwa pada tanggal 22 September 1989, pemohon telah melakukanpernikahan dengan seorang lakilaki bernama SUAMI PEMOHON di KUAKecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana pada akta Nikah Nomor266/48/1989 tanggal 22 September 1989;2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami bertempat tinggal diKota Kediri;3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon belom dikaruniai keturunan;4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Warsito dan Sulinem Nomor266/48/1989 tanggal 22 September 1989 yang ditandatangani PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri, yangbermeterai cukup dan telah telah dicocokan dengan aslinya dan ternyatacocok dengan aslinya, (P.2);3.

terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukan lagi dalam membina rumah tanggaMenimbang, bahwa menurut majelis hakim, ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo, Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, harus dimaknai bahwa rumahtangga tersebut, nyatanyata telahtidak harmonis, sulit untuk dirukunkan, satusama lain memiilikipendirian/perspektif masingmasing akan keadaan rumah tangga mereka,sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor266

Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, dihubungkan dengan perbedaan perspektifatas faktor penyebab ketidak harmonisan rumahtangga, majelis berkeyakinan,bahwa setidaktidaknya rumahtangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonislagi dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta yang terungkapsebagaimnana tersebut di atas yang diperkuat dengan keterangan saksisaksiyang menyatakan

Pemohon II ;Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatatdalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untukmeringkas uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acaratersebut ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud = dan tujuan permohonanPemohon dan Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikantersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknyaPemohon dan Pemohon II mohon perubahan biodata Pemohon danPemohon Il yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor266

buktibukti yangoleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P9. seluruhnyaberupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidanganternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapatditerima sebagai alat bukti yang sah.Menimbang, bahwa bukti P.1., Bukti P.2. dan P.4. terbukti bahwaPemohon dan Pemohon II berdomisili di Desa Krandon, KecamatanKota, Kabupaten Kudus;Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor266

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor266/Pdt.G/2017/PA.Sbs tanggal 27 Maret 2017 dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 526.000,(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 M. bertepatan dengantanggal 28 Rajab 1438 H. oleh kami Drs. H.

melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Stabat, 22 Desember 1992,agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,pendidikan SLTA, tempat kediaman diKabupaten Langkat, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama StabatKelas B pada hari itu. juga dengan register perkara Nomor266

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, oleh karena itu penetapanperkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Februari 2021 Penggugatmenyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor266/Pdt.G

bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya tanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan perkara Isbat Nikah,yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, denganNomor 266/Padt.P/2021/PA.Kag, tanggal 07 Juli 2021;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon danPemohon Il tidak datang menghadap ke muka sidang yang tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya perkara Nomor266

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biayaperkara yang timbul akibat perkara ini Sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku;SUBSIDER:Atau mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan(relaas) Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal 12 Juni 2020 dan Nomor266

TarNomor 266/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal 12 Juni 2020 dan Nomor266/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal 13 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan,Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadirdan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide PasalPasal

., pekerjaan xxxx, tempat tinggaldi xxxx, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapanpada tanggal 20 Juli 2016 dengan register perkara Nomor266/Pdt.P/2016/PA.Bpp, mengemukakan halhal sebagai berikut:XXXXBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500, (duaribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor266/Akta.Pid.B/2012/PN.Pso tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat oleh paniteraPengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa Penasehat HukumTerdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, dan permintaan bandingmana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun PenasehatHukum Terdakwa masingmasing

Nomor : 266/Pid.B/2012/PN.Pso tanggal16 Januari 2013 harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhihukuman, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ;Mengingat Pasal 374 KUHP, UU No.48 tahun 2009, UU No. 49 tahun2009, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yangbersangkutan ;MENGADILI Menerima Permintaan bading dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor266

Bahwa peristiwa Pernikahan Para Pemohon tersebut sudah didaftarsebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor266/66/VII/2008Pada Kantor Urusan Agama Kec. Binuang Kab. Tapintertanggal 7 Agustus 2008;3. Bahwa ternyata pada saat pengisian data pada Kutipan Akta NikahPara Pemohon terdapat kekeliruan untuk itu Para pemohon bermaksudingin memperbaiki sesuai dengan data yang sebenarnya, yaitu Darinama RIFKI menjadi REFKY RACHMAN dan ENNA ARIANTI menjadiENNAARYANTI;4.

faktafakta tersebut, alasanpermohonan Para Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkutbiodata suami istri atau Para Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuanPasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, untukmelakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan PengadilanNegeri pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata karena dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor266

Bahwa oleh Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi NusaTenggara Barat mengabulkan permohonan Para Pemohon yang disahkandengan surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan CatatanSipil Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011 #Nomor266/IV.3/SOSPENCAPIL Tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak WargaNegara Indonesia..

aslinya,oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;Him 3 dari 14 hlm.Pen Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mtr7.10.11Surat Pernyataan kesanggupan sebagai calon orang tua angkat atasanak Hamas Robbani, yang dibuat dan ditandatangani oleh MuhammadFirad dan Qomarul Islamiyati, bukti tersebut telah bermeterai cukup, olehKetua Majelis diberi tanda P.7;Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan DanCatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pemberian IzinPengasuhan Anak Warga Negara Indonesia, Nomor266

Bahwa oleh Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi NusaTenggara Barat mengabulkan permohonan Para Pemohon yang disahkandengan surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan CatatanHim 10 dari 14 hlm.Pen Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.MtrSipil Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011 Nomor266/IV.3/SOSPENCAPIL Tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak WargaNegara Indonesia.Bahwa anak tersebut oleh Para Pemohon akan diasuh secara baik.Menimbang,bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsipprinsiphukum

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Pemohon dan Termohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanWidang, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor266/20/VIV2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKua.13.17.08/Pw.01/110/2017 , tanggal 22 September 2017, tanggal 20 Juli2011;Putusan, Nomor :2136 /Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 1 dari 9 Hal..

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Nomor266/20/VI/2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kua.13.17.08/Pw.01/110/2017 , tanggal 22 September 2017 Bukti tersebutbermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;2.