perceraian ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri Sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;aly clay lS, zal al ficl dan, gil diy quasi

perceraian ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri Sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;aly clay lS, zal al ficl dan, gil diy quasi

35,U+79 Glo Vg Quasi Led aay re ole UrrotOY C55 Dt ore Byp40 4795) Abe I Qedozo!

Hakim yang teliti dan secara saksama yang menyidangkanperkara ini pasti dapat melihat bukti Pengikatan Jual Beli tersebut, dimanasebagai bukti dan fakta hukum adalah merupakan suatu kejadian benarHal 8 dari 14 hal.Put.No.128 PK/Pid/2010benar murni merupakan ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalamhukum perjanjian, yaitu adanya Pengikatan Jual Beli dan belum dijual (jadiprematur sebagai peralihan hak milik) ;Memang bagi seorang Hakim yang tidak teliti dan tidak cermatmelihat persoalan ini ada quasi

PutusanMajelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat, Nomor :11/PTS/MPWN/Prov/JabarN/2014, tanggal 8 Mei 2014;Bahwa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris adalah merupakanPutusan Quasi Yudicial, yang pada dasarnya tidak berbeda dengankekuatan Putusan Pengadilan yang tidak dapat digugat Pembatalannyadalam Peradilan apapun, sebab Putusan Majelis Pengawas Pusatmemakai "irahirah" "Demi Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa" danPutusan Majelis Pengawas Pusat Notaris memakai istilah "PutusanPerkara" yang

Putusan Nomor 263K/TUN/2016) ;Bahwa fakta yang melatar belakangi dan menjadi dasar Penggugatmengajukan gugatan a quo adalah karena faktor personal rasa tidak puasPenggugat terhadap sanksi Pemberhentian Sementara yang diberikankepada Notaris Elly Heryati, S.H., in casu (vide halaman 54 dan 58 halamanPutusan Nomor 263 K/TUN/2016) ; Bahwapertimbangan putusan Majelis Hakim perkara Nomor44/G/2015/PTUNJKT hal 37 dan i 54 hal menegaskan bahwa Putusan MaijelisPengawas Pusat Notaris adalah merupakan Putusan Quasi

Padahal Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai quasi peradilanadalah lembaga etik profesi notaris yang berkenaan dengan pemeriksaanatas dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris atau PelanggaranPelaksanaan Jabatan Notaris;Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang dijatuhkan bersifat konstitutifdan wajib ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia.

Lagi pula, pembayaranuang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;cara berpikir Penggugat yang menganggap seolaholah PutusanMPPN seperti putusan pada badan peradilan atau MPPN seolaholahsebagai badan peradilan adalah cara berpikir yang sangat aneh.Padahal MPPN sebagai quasi peradilan adalah lembaga etik profesinotaris yang berkenaan dengan pemeriksaan atas dugaanpelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatannotaris;meski Putusan MPPN bersifat final dan mengikat

Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara ;Bahwa perlu diketahui juga, Panitia Urusan Piutang Negara adalahlembaga interdepartemental yang bertanggung jawab langsung kepadaMenteri Keuangan yang merupakan quasi peradilan (quasi rechspraak)Lembaga yang diberikan kewenangan khusus (tidak menggunakanprosedur biasa seperti diatur dalam HIR berdasarkan UU No. 49 Prop.Tahun 1960), yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen Keuangan,unsur POLRI, unsur Bank Indonesia

Eksepsi Pertama mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yakni:menyatakan PTUN tidak berwenang mengadili karena alasan PUPN incasu TERMOHON PK adalah Badan Pengadilan Administrasi SemuHalaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 01 PK/TUN/2015(quasi rechstpraak) berdasarkan UU No. 49 Prp Tahun 1960 Jo.Yurisprudensi MA No. 1205 K/Sip 1970 karenanya tidak memenuhiPasal 1 (9) UU No. 51 Tahun 2009;b.

PTTUN Jakarta yang dikuatkan olehJUDEX JURIS telah mempertimbangkan dan menyatakan eksepsi lewatwaktu tidak dapat diterima, oleh karena secara formal permohonanbanding a quo dapat diterima, banhwa sedangkan mengenai EksepsiAbsolut dengan alasan PUPN adalah quasi rechtspraak tidakdipertimbangkan;Bahwa ternyata dalam Jawabannya TERMOHON PK, sekalipun tidakpernah mengajukan permohonan eksepsi absolut mengenai kewenanganperadilan perdata;Bahwa atas kekeliruan yang nyata yang telah diperbuat oleh JUDEXFACTI

Bahwa PEMOHON KEBERATAN SANGAT KEBERATAN dengan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung No. 021/G/VIII/2020/BPSK.BDG tanggal 11 September 2020, termasuk sebagai Quasi Pengadilankarena Majelis Arbittase BPSK Kota Bandung telah SALAH/KELIRU/TIDAKCERMAT SERTA TIDAK DIDASARKAN KEPADA PEMAHAMAN YANG BAIKMENGENAI TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI MESIN ATM DAN BERATSEBELAH, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:A.

KEBERATAN tidakdiwajibkan untuk mengganti kerugian mengingat kesalahan (kelalaian)TERMOHON KEBERATAN yang menjadi korban card trapping karena telahmemberitahukan nomor PINnya kepada pihak lain/pelaku;Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kota Bandung yangmenyatakan tidak terikat dan tidak dapat diterapkannya yurisprudensi berupaPutusan Mahkamah Agung No. 769 K/Pdt.SUS/2011 dan PutusanMahkamah Agung No. 266 K/Pdt.SusBPSK/2014 adalah tidak benar dantidak berdasar karena BPSK Kota Bandung sebagai quasi

Keberatan tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian mengingatkesalahan (kelalaian) Termohon Keberatan yang menjadi korban card trappingkarena telah memberitahukan nomor PINnya kepada pihak lain/pelaku;Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kota Bandung yang menyatakan tidakterikat dan tidak dapat diterapkannya yurisprudensi berupa Putusan MahkamahAgung No. 769 K/Pdt.SUS/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/Pdt.SusBPSK/2014 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena BPSK Kota Bandungsebagai quasi

alow JI Quasi Gury ,cMbo Vo qos lgrotay ebbilas S5o)l Qawh gir95 221 ale pSu ul cline soi.aJoxJlArtinya : Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungansuami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu) suami istri dengan penjara yangberkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengankeadilan.Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengarketerangan keluarga dan/atau

untuk melanjutkan hubunganrumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebutboleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikandengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti danhakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, makahakim menceraikan keduanya dengan talak bain.e.Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab alFigh allslami waAdillatuhu, Juz Vil, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:dloll quasi

perkawinan yang sakit tanpakepastian;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas dankriteria serta sifat perselisihan yang terjadi dan prediksi mudlaratyang akan ditimbulkannya kemudian, maka perceraian sudahmerinakan alternatif caticatiinva vang terhaik haqi kedii helahMenimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkantersebut adalahsesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukumIslam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:ceo il sls GC ypleco i cur Web plas pM iw LLislisyuw 6992 T95Il alos quasi

Nomor 11 PK/PID/2017Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan halaman(41) sampai dengan halaman (43), sebagai berikut:Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan disini, apakah benarperbuatan Terdakwa di atas merupakan quasi keperdataan yang tundukpada domein peradilan perdata? Sebagaimana dikemukakan PenasihatHukum Terdakwa dalam nota pembelaannya?

perceraian;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri Sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;aly clay lS, zal al ficl dan, gil diy quasi

perceraian ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri Sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;aly clay lS, zal al ficl dan, gil diy quasi

ells epMwYl ,lisl x59Tlo jd ales, quasi curg cilo Vo qos gr9 eau ru laacl le pSau ul olixe jloiwYl WV top nt yo dyg10Alol 795 obb Iams u5o0)l Qa ys>95JIIslam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumahtangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat,dimana sudah tidak berguna lagi nasihatnasihat dan tidak dapatdicapal lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinansudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapaitujuannya.

Namun oleh Tergugat melakukan perbuatan hukum menjual tanah tersebut kepada Tergugat Il,sehingga perbuatan tersebut menurut Para Pengugat dianggap sebagaiperbuatan melawan hukum, dan bukan tuntutan menyangkut hutangpiutangyang tunduk pada quasi perjanjian;Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan dimaksud, makagugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Para Tergugat, sudahlahtepat dan tidak ada faktor yang menjadi syarat menangguhkantuntutan/gugatan tersebut sehingga berakibat gugatan premature

tegas dalam posita maupunpetitum gugatan, baik mengenai letak lokasi tanan objek sengketa maupunbatasbatasnya yang relatif sama dengan hasil pemeriksaan setempat(plaatsopneming) yang dilakukan majelis, maka gugatan penggugat yangsedemikian tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudahlah tepat dan tidakterdapat kekaburan;Menimbang, bahwa terkait dalil posita gugatan (point 8, 9, 10) yangmenguraikan tentang adanya hutangpiutang, tidak bisa diartikan sebagaituntutan tentang wanprestasi yang tunduk pada quasi

Putusan Nomor 946/B/PK/PJK/2017sejalan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sesuaidengan lisensi yang diberikan oleh The Coca Cola Company.Dengan demikian penggunaan metode/pendekatan yangberbeda dalam menentukan koreksi pada waktu pemeriksaandan pada waktu keberatan bukan merupakan perbedaandan/atau penambahan koreksi, sekalipun penambahan koreksidalam proses keberatan dimungkinkan, karena keberatan adalahmerupakan quasi peradilan (quasi rechtspraat)sehingga dimungkinkan adanya herzeining van den

Dengan demikianpenggunaan metode/pendekatan yang berbeda dalammenentukan koreksi pada waktu pemeriksaan dan padawaktu keberatan bukan merupakan perbedaan dan/ataupenambahan koreksi, sekalijpun penambahan koreksi dalamproses keberatan dimungkinkan, karena keberatan adalahmerupakan quasi peradilan (quasi rechtspraak) sehinggadimungkinkan adanya herzeining van den anslaag tetapikenyataanya koreksi yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) baik pada prosespemeriksaan atau pada

Termasukupaya hukum istimewa ialah peninjauan kembali (request civil) dan atau(quasi) derdenverzet.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum diatas, maka dengan memperhatikan kepentingan para pihak dan penyelesaiansengketa a quo secara komprehensif dan tuntas, patut kiranya Majelis Hakimberpendapat untuk menyatakan bahwa terhadap gugatan para Penggugattersebut tidak berdasar hukum (abscuur libel) dalam perspektif yang berbedadengan eksepsi Kuasa Tergugat, sehingga Majelis Hakim

Dan atau dengan upaya perlawan dalambentuk quasi derdenverzet dengan nomer perkara baru, hal ini dianalogikandengan pasal 195 (6) HIR, dan sebagaimana pendapat ahli hukum SudiknoHilm.32 dari 35 him.Putusan No.1108 /Pdt.G/2019 /PA.Gs.Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, 2010, halaman109111, yang selanjutnya dapat pula diambil alih sebagai pendapat MajelisHakim.Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya pokok gugatan paraPenggugat ini tidak dapat diterima / NO (Niet Onvantkelijkverklaard

Putusan No. 3728/Pdt.G/2015/PA.Sda.Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, MajelisHakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Bagarah ayat 227yang berbunyi :ele quasi fe SUI LastArtinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha MengetahuiMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat

perceraian ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri Sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;aly clay lS, zal al ficl dan, gil diy quasi