Ditemukan 99456 data
188 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASIDan1. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, Dkk
61 — 15
PT KUMALA BERLIAN lawanKementerian Keuangan Republik Indonesia qq Direktorat Jendral Kekayaan Negara qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
SH ; untuksecara bersamasama atau sendiri sendiri mewakili Negara RepublikIndonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara CqDirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasiberalamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara Jalan Banteng TimurNomor 24 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No SKU122/MK.1.2014 tanggal 23 Mei 2014, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas A Khusus Palembang padatanggal
Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan dalamsurat gugatan Penggugat tentang perbuatan Tergugat yang merugikanPenggugat.2.2.Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugatmerupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel).2.3.Bahwa Penggugat mendalilkan keberatan atas penjualan melalui lelang atasHak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 247 / Plaju Darat,
Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi, tidak ada satupun dalil yang menyebutkandalam surat gugatan Penggugat tentang perbuatan Tergugat yang merugikanPenggugat.2.2. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugatmerupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel).2.3.
1.HENDRIADY KOSASIH
2.Luqman sulaiman, S.H (kuasa dari Hendriadi kosasih)
Tergugat:
HOTMAN DANTO
Turut Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.Direktorat jendral kekayaan negara direktorat pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi
56 — 23
Penggugat:
1.HENDRIADY KOSASIH
2.Luqman sulaiman, S.H (kuasa dari Hendriadi kosasih)
Tergugat:
HOTMAN DANTO
Turut Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.Direktorat jendral kekayaan negara direktorat pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi
Tergugat:
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta,
911 — 825
M E N G A D I L I
DALAM PENUNDAAN :
- Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lelang ulang pengadaan barang/jasa pemerintah berupa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagai akibat diterbitkannya Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus
sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde);
- Menyatakan eksepsi Tergugat berkaitan Diskualifikasi In Person Penggugat tidak diterima;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhya;
- Menyatakan batal objek sengketa berupa : Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem
Jalan Berbayar Elektroniktanggal 2 Agustus 2019;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektroniktanggal 2 Agustus 2019;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
DALAM EKSEPSI :
DALAM POKOK PERKARA :
Diwakili oleh Jap Owen Ronadhi
Tergugat:
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta,
Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 TERGUGAT melaksanakan prosesprakualifikasi untuk pembangunan sistem jalan berbayar elekronikdengan menerbitkan Dokumen Prakualifikasi Secara ElektronikPengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor01/PPBJSJBE/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017;2.
dilakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak Sistemberoperasi secara penuh dan UP Sistem Jalan BerbayarElektronik telah menerima pendapatan dari operasional Sistemdan dilakukan pembayaran setiap bulan kepada Badan UsahaPelaksana Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektroniksampai dengan bulan ke60 (enam puluh).Bahwa Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronikadalah lelang kedua yang diulang dan Panitia mengumumkan lelangpada tanggal 17 Januari 2018 di LPSE Provinsi DKI Jakarta.2.4 Bahwa pada
(print out) ;Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan BerbayarElektronik Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor6 Tahun 2016 Tentang CKetentuan PengadaanPembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan BerbayarElektronik Tanggal 23 Juni 2016.
(Sesuai dengan asli) ;Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan BerbayarElektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang PengukuhanPanitia dan Sekretariat Pengadaan Barang / JasaPembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik ProvinsiDKI Jakarta Pada Unit Pengelola Sistem Jalan BerbayarElektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTanggal 16 Juni 2017.
lalu lintas jalan berbayar elektronikberbasis pada Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan BerbayarElektronik Nomor 6 Tahun 2016 tentang hal tersebut artinya BLU karena disini eksekutornya adalah Unit Pengelola sistem jalan berbayar elektronikDinas Perhubungan dan Vokasi Provinsi DKI Jakarta.
110 — 28
GRACE LUKMAN (Grace Loekman) dan ANTHONY SUMITRO RAHARDJO (Anthony Rahardjo) X Departemen Keuangan RI qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi,Cs
115 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIRJEN PENGOLAAN KEKAYAAN NEGARA & SISTEM INFORMASI(D/H BPPN),
Tergugat:
1.menteri keuangan R.I
2.direktur pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi kemnterian keuangan R.I
15 — 7
SAKALO / kevin wijaya santoso tan
Tergugat:
1.menteri keuangan R.I
2.direktur pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi kemnterian keuangan R.I
1.PT Baja Prima Lestari
2.PT Logos Construction
3.PT Dinamik Struktural Sistem
Termohon:
PT Saeti Centricon Wahana
54 — 0
Pemohon:
1.PT Baja Prima Lestari
2.PT Logos Construction
3.PT Dinamik Struktural Sistem
Termohon:
PT Saeti Centricon Wahana
Terbanding/Penggugat : PT. JASUKA BANGUN PRATAMA (JO). PT. AMARTA KARYA
22 — 10
Pembanding/Tergugat : SATKER/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PETANU
Terbanding/Penggugat : PT. JASUKA BANGUN PRATAMA (JO). PT. AMARTA KARYA
Terbanding/Penggugat : PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Diwakili oleh Jap Owen Ronadhi
372 — 159
Pembanding/Tergugat : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta,
Terbanding/Penggugat : PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Diwakili oleh Jap Owen RonadhiMemerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lelang ulangpengadaan barang/jasa pemerintah berupa Pembangunan Sistem JalanBerbayar Elektronik sebagai akibat diterbitkannya Surat PengumumanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama PaketPembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 AgustusHal. 4 dari 13 hal. Put.
Menyatakan batal objek sengketa berupa : Surat PengumumanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama PaketPembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat PengumumanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama PaketPembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus4.
/n casu pelelangan sudah ditahap pemasukan dokumen penawaran file (administrasi dan teknis); Menimbang, bahwa dengan demikian dari segi hukum hal yangharus dijawab terlebin dahulu oleh pengadilan adalah apakah tindakanpembatalan lelang paket pembangunan sistem jalan berbayar elektronikyang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dalam obyek sengketa sudahsesuai ketentuan hukum atau tidak atau dengan kata lain apakahTergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa mempedomani(mengacu) pada peraturan
dasar yang mengatur pelelanganpembangunan sistem jalan berbayar elektronik atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pembuktian, ketentuan(peraturan dasar) yang mengatur pelelangan pengadaan pembangunansistem jalan berbayar elektronik tunduk pada ketentuan khusus (bersifatlex spesialis) di luar ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasapemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018; Menimbang, bahwa Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 61angka 1 huruf a secara tegas
No.153/B/2020/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa dalam hal ini Kepala Badan Layanan UmumDaerah Sistem Jalan Berbayar Elektronik (BLUD SJBE) telah menerbitkanKeputusan Kepala Unit Pengelolaan SJBE Nomor 6 Tahun 2016 tentangKetentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan BerbayarElektronik (vide bukti P11); Menimbang, bahwa atas dasar itu dalam kasus a quo, secarasubstansial pelaksanaan pelelangan pengadaan pembangunan sistemjalan berbayar elektronik harus mengacu pada ketentuan dalamKeputusan Kepala
Terbanding/Tergugat I : Kepala BPN Kota Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat II : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi PKNSI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN
118 — 58
Pembanding/Penggugat : ELSON
Terbanding/Tergugat I : Kepala BPN Kota Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat II : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi PKNSI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKNPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) berkedudukan di jalan lapangan BantengTimur No.24 gedung Syafruddin Prawira Negara Jakarta Pusat, yang dalamhal ini memberikan kuasa kepada Tio Sepina siahaan,SH.LLM.dkkhal 1 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNAberdasarkan surat kuasa khusus nomor sku201/mk /2016 tanggal 2162016 ,selanjutnya disebut sebagai terbanding II
(Bukti P5).Bahwa setelan adanya Laporan Polisi tertanggal 12 Pebruari 2014,Penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertipikatpengganti dari SHM No.116 yang dinyatakan hilang tersebut kepada KepalaKantor BPN Kota Lhokseumawe, dan sebelum tahapan proses untukmenerbitkan Sertipikat pengganti dari SHM No.116 yang hilang tersebutKepala Kantor BPN Kota Lhokseumawe menyurati Direktur PengelolaanKekayaan Negara Dan Sistem Informasi (PKNSI) Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) sebagaimana suratnya
Milik No. 116, terdaftar atas nama ELSON.Dengan tidak diterbitkannya Sertipikat pengganti No. 116 atas namaELSON (Penggugat) sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ini,berarti Tergugat berlaku tidak patut dan telah tidak melaksanakankewajibannya dan melanggar azasazas Pemerintahan yang baik.Bahwa pada surat dari Tergugat tanpa tanggal dan nomor tersebut,Tergugat menyatakan "Sehubungan dengan hal diatas, permohonansaudara tersebut menunggu konfirmasi dari Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem
Maka kami perlumenunggu jawaban dari pihak Direktur Pengelolaan Kekayaan Negaradan Sistem Informasi (PKNSI) DJKN. Surat tersebut yang dijawab padatanggal 09 Mei 2016 No. 5936/KN.5/2016 perihal tanggapan ataspermohonan pengganti sertipikat yang hilang.. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepadaMajelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusansebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;hal 9 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNA2.
(Bukti P5).e Bahwa setelah adanya Laporan Polisi tertanggal 12 Pebruari 2014,Penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertipikatpengganti dari SHM No.116 yang dinyatakan hilang tersebut kepadahal 25 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNAKepala Kantor BPN Kota Lhokseumawe, dan sebelum tahapan prosesuntuk menerbitkan Sertipikat pengganti dari SHM No.116 yang hilangtersebut Kepala Kantor BPN Kota Lhokseumawe menyurati DirekturPengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi (PKNSI) DirektoratJenderal
Terbanding/Tergugat : INDRA TANUJAYA
Terbanding/Turut Tergugat : PT SISTEM TEKNOLOGI REGULARISASI ELEKTRONIK AKTIVITAS MILENIAL ( PT.STREAM )
17 — 0
Terbanding/Tergugat : INDRA TANUJAYA
Terbanding/Turut Tergugat : PT SISTEM TEKNOLOGI REGULARISASI ELEKTRONIK AKTIVITAS MILENIAL ( PT.STREAM )
195 — 121
NUSANTARA CITRA KONSULTAN;- PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BIDANG TATA RUANG;
Bahwa PENGGUGAT adalah peserta seleksi umum PENGADAANJASA KONSULTANSI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIPENATAAN RUANG TAHAP II DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BIDANG TATA RUANG2. Bahwa = TERGUGAT adalah PANITIA PENGADAAN JASAKONSULTANSI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIHal anan # dari 61 halaman, Putusan Nonor : 29/G 2011/PTUNSMD ........
RRPESER "PAR 4 BENGADAAN SRSA KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIPENATAAN RUANG TAHAP II NO. 13.a./PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 YANG DI TERBITKAN PADA TANGGAL 17 JUNI 2011ATAS NAMA PT. DWI ELTIS KONSULTAN dimana surattersebut menyatakan bahwa PT.
Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memerintahkan TERGUGAT untukmenunda tindak lanjut pelaksanaan SURAT KEPUTUSANPANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANGKEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANGTAHAP II NO. 13.a.
T15T 16T17T 18Klarifikasi Dan Negoisasi Teknis Dan BiayaKegiatan Penyusunan Sistem Informasi PenataanRuang Tahap II Nomor11.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011, tanggal 16 Juni2011Foto copy sesuai dengan asii Notulen RapatPanitia, tanggal 16 Juni 2011 ;Foto copy sesuai dengan asli Penetapan PemenangKegiatan Penyusunan Sistem Informasi PenataanRuang Tahap II Nomor : 13.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011, = atasnama PT.
NusantaraCitra Konsultan telah menyampaikan surat yang ditujukankepada Panitia Lelang Penyusunan Sistem Informasi PenataanRuang Tahap II Dinas PU Prov.
MUHAMAD ARIF
Tergugat:
1.PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Bank Sulutgo Cabang Kotamobagu
2.UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap SAMSAT Kotamobagu
62 — 221
Penggugat:
MUHAMAD ARIF
Tergugat:
1.PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Bank Sulutgo Cabang Kotamobagu
2.UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap SAMSAT Kotamobagu
80 — 2
83 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MIRA MEDAN INDAH VS PT BANK SUBENTRA cq KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cqDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARADAN SISTEM INFORMASI (PKNSI),
229 — 6
THORNYCROFT MARITIME AND ASSOCIATES (Aust) Pty.Ltd;SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN PERIKANANDAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROYEK SISTEM KAPAL INSPEKSI PERIKANAN INDONESIA (SKIPI) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN PERIKANAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI;PANITIA PENGADAAN PROYEK SISTEM KAPAL INSPEKSI PERIKANAN INDONESIA (SKIPI) DIREKTORAT JENDERAL
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN PERIKANANDAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DANPERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DANPERIKANAN selaku KUASA PENGGUNA ANGGARANPROYEK SISTEM KAPAL INSPEKSI PERIKANANHim. 1 dari 8 him. Put.
PANITIA PENGADAAN PROYEK ' SISTEM KAPAL INSPEKSIPERIKANAN INDONESIA (SKIPI) DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN PERIKANAN DANPENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DANPERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DANPERIKANAN' RI, berkedudukan di Kantor PusatDepartemen Kelautan dan Perikanan JI. Medan MerdekaTimur No. 16 It. 14 Jakarta 10110, untuk selanjutnyadisebut sebagal.............
diterbitkanTergugat II (vide bukti P1 = Bukti Tambahan T.II2) ; Menimbang, bahwa esensi substansial dari kedua obyek sengketatersebut adalah : Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan terhadap 2(dua) surat yaitu Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 508/KPA.1/P2SDKP /XI/2009tanggal 30 Nopember 2009 perihal Proses Pelelangan Ulang Proyek SKIPIdan Surat Panitia Pengadaan Proyek Sistem
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
AZHAR ZAKARIA,ST, dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKPNSI) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) PT ASURANSI WAHANA TATA, dk
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKPNSI)DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA (DJKN) PT ASURANSI WAHANATATA, berkedudukan di Jalan Lapangan BantengTimur Nomor 0204, Gedung Syafruddin PrawiraNegara, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh TioHalaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3088 K/Pdt/2018Serepina Siahaan, SH,LL.M, dan kawankawan,Para Pegawai, dalam hal ini memberi kuasaSubsitusi kepada: jhon feri S.
199 — 100
NY.EMMY SUTANTO CS >< NEGARA RI CQ PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN RI CQ DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) CQ PUPN CAB DKI JAKARTA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I
DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) c.q. PUPNCABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANAN KEKAYAANDAN LELANG JAKARTA I, JI. Prajurit KKO Usman Dan HarunNo.10 Jakarta Pusat 10410, untuk = selanjutnya disebut:TERBANDING semula TERGUGATPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini 5 220 renner nnnTENTANG DUDUK PERKARANYA.
Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI) atas nama Darwnto dilaksanakanoleh PUPN Cabang DKI Jakarta/KPKNL Jakarta berdasarkan suratpenyerahan Direksi PKNSI No.S721/KN/2015 Tanggal 11 Juni 2015disebutkan jumlah piutang Negara yang harus ditagih kepada debitorsebesar Rp 4.776.226.131, (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enamjuta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), dandiminta kepada debitor segera menyelesaikan kewajibannya, mengingatakan dilaksanakan
Darwinto telah diserahkan oleh Kementerian Keuangan cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) Cabang DKI Jakarta yang pengurusannyadiselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jakarta berdasarkan surat Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi No. S721/KN/2015 tanggal 11 Juni 2015perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto.8.
Adapun data tersebut berdasarkan SuratDirektur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DirektoratJenderal Kekayaan Negara tanggal 11 Juni 2015 perihal PenyerahanHal 29 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKIPengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto, yang tercatat dalam DetailLoan Balance pada Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB),sehingga diperoleh data outstanding kewajiban Debitur a.n. Darwintokepada PT Bank Bali Tbk cq.
1.YAYASAN PERKUMPULAN RENANG MEDAN
2.Amril (Bertindak sebagai Ketua - I Yayasan Perkumpulan Renang Medan)
Tergugat:
1.NGARIJAN SALIM
2.DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
3.PT. Bank Subentra CQ. Menteri Keuangan Republik Indonesia CQ Direktorat Jendral Kekayaan Negara CQ Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
98 — 20
Penggugat:
1.YAYASAN PERKUMPULAN RENANG MEDAN
2.Amril (Bertindak sebagai Ketua - I Yayasan Perkumpulan Renang Medan)
Tergugat:
1.NGARIJAN SALIM
2.DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
3.PT. Bank Subentra CQ. Menteri Keuangan Republik Indonesia CQ Direktorat Jendral Kekayaan Negara CQ Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDANDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN ALAM NEGARADAN SISTEM INFORMASI, beralamat Kantor di Jalan LapanganBenteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;3.
MIRA MEDAN INDAH, berkedudukan diMedan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 173/2017 tanggal 04082017 yang dibuat oleh ROHANI RUSPITA ERITE SIMARSOIT, SarjanaHukum selaku PPAT; Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi Riwayat terbitnya Sertifikat Hak GunaBangunan No. 496/Mesjid yang terletak di JI. Sisimangaraja No. 6Desa/Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan yang saat ini tercatat sebagaikekayaan negara berasal dari eks BPPN/ eks kelolaan PT.