Ditemukan 1074 data
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
73 — 46
Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, perihalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhnan PTDH oleh PPK Terhadap PNSyang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan HUKUM Tetap ............
TJATUR TOTO HARDYANTO
Tergugat:
WALIKOTA MATARAM
265 — 139
Perihal : TindaklanjutKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN danRB dan Kepala BKN (fotokopi Sesuai dengan asl) ;Undangan dari Walikota Mataram Nomor820/03/BKPSDM/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan aslli) ;Daftar Hadir Pengarahan Sekretaris Daerah Kota Mataramtanggal 4 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asi) ;Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari2019, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH
RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM, MM
Tergugat:
Bupati Tapanuli Utara
178 — 154
selayaknya kepada Tergugat dibebankan kewajiban untukmemperbaiki keputusan objek sengketa a quo khususnya pada diktum kesatu bagianTerhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengantanggal ditetapbkannya keputusan sebagaimana dimakud dalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana puladiatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrsiNomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH
Roy Ricardo Sihombing
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
334 — 193
Pada kejadian tanggal 17 Mei 2017 di Caf,Penggugat melindungi Taruna tingkat 2 yang sedang diamukoleh Taruna tingkat 3 rekan Penggugat, tetapi justruPenggugat kena PTDH. Tergugat telan melakukanKeberpihakan terhadap Taruna tingkat 2 yang memberiketerangan palsu;c.
20 — 10
Lalu bagaimananasib anakanak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi kelakjika perkara pidana dan siding kode etik profesi Polri / disiplin anggotaPolri dengan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dipecat atau di PTDH?
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
70 — 0
KementerianPendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BadanKepegawaian Negara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27Desember 2018 bertempat di Hotel Belleza Jalan Arteri PermataHijau No. 34 Jakarta Selatan yang dihadiri oleh para sekretarisdaerah , para kepala BKD/BKPP/BKPSDM dan Inspektur Provinsiseluruh Indonesia dengan hasil bahwa surat keputusan bersama3menteri harus segera dilaksanakan sampai dengan Desember 2018,Putusan Perkara No. 24/G/2018/PTUNBL hlm. 28pemutusan gaji bagi tyang terkena PTDH
SUWAN
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
61 — 51
Tenggang waktu mengajukan gugatan telah kadaluarsaHalaman 24 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUNBKLBahwa mempertegas maksud angka 1 diatas, penjatuhan disiplinpemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Penggugatadalah Keputusan Tata Usaha Negara bidang Kepegawaian termasukdalam klasifikasi hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4)huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : Jenis hukuman disiplin beratsebagaimana
59 — 21
tuntutanBahwa Oditur Militer telah yakin akan dakwaan terhadapTerdakwa dan tuntutannya dengan tidak melebihi ancaman pidanadalam pasal yang didakwakan itu sah saja, kemudian terkait denganpidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sesuaidengan Surat Telegram yaitu ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan kepada Prajurit yangterlibat kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor danzat adiktif lainnya untuk ditindak tegas diberhentikan dengan tidakhormat (PTDH
HERIYANTO PALILATI, SKM., M.KES.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
92 — 53
BuktiT14 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019, Hal : Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangBerkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Januari 2019(Fotokopi dari fotokopi);15.
Subandi, S.E.
Tergugat:
Bupati Indragiri Hulu
204 — 80
kepada PPK dan keputusan tersebut ditetapkan masihdalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) kerja, dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan penerbitan Objek Sengketa harus dinyatakan telah prosedural;Menimbang, bahwa selain itu, mengenai dalil Penggugat dalam Repliknya yangmendalilkan Objek Sengketa secara format tidak sesuai dengan Lampiran PeraturanKepala BKN Nomor 3 Tahun 2020, setelah Majelis Hakim mencermati Surat BKNNomor: K.2630/V.1398/99 yang di dalamnya melampirkan mengenai formatkeputusan PTDH
Hasudungan, S.Sos
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
98 — 60
Bukti T8: fotokopi Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal :Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK TerhadapPNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanHalaman 44 Put.267/G/2019/PTUNMdnPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi dariasli).9.
395 — 326
79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS Bahwa pada saat mengeluarkan SKPP tersebut saksi menerimaSurat Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Penggugat tetapi tanggal terimanya lupa; Bahwa hanya satu SKPP itu diterbitkan tanggal 18 Februari2019 dan tidak pernah mengeluarkan SKPP yang lain; Bahwa saksi mengeluarkan Surat Keterangan (Bukti P 9)yang menyatakan bahwa Penggugat sudah memasuki batasusia pensiun, pada tanggal 8 Februari 2018 saksi belummengetahui adanya PTDH
HAMRIN
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
138 — 59
Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara,Nomor: 800/547/BKPSDM/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan KepegawaianNegara, Nomor: K.2630/V.1001/99, tanggal 26 Desember 2018, Perihal: Tindak Lanjut Keputusan Ber sama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, danKepala BKN;Fotokopi sesuai Scan, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Perihal:Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap
123 — 69
Jawaban untuk Gugatan Penggugat bahwa pada hakekatnyaPenggugat sudah tahu kenapa di PTDH / dipecat dariDinas Polri' karena Pengugat sudah menuangkan dalamGugatannya nomor II nomor 2 , nomor 3 dan nomor 5yaitu.
JAHRUDIN, SH
Terdakwa:
EKO RISTANTO ALS. ARIS BIN MUHAMMAD FAQIH
179 — 155
Als ARIS Bin MUHAMMAD FAQIH pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat; Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa dan akan memberikanketerangan yang sebenarbenarnya berkaitan dengan tindak pidanaterorisme; Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan gurungaji di Sidoarjo divonis selama 11 tahun dan menjalani selama 5 tahun8 bulan di Lapas Sidoarjo; Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada tahun 2013 Terdakwadiberhentikan dari dinas Kepolisian (PTDH
88 — 32
sopan dan tertib di persidangan ; Bahwa penyebab awalnya dikarenakan korban JUSRAN yangmemulai pertengkaran terhadap terdakwa dan korban sempatmemuku terlebih dahulu terdakwa ; Terdakwa mengakui' terus terang perbuatannya sehinggamemperlancar jalannya persidangan ; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ; Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana oleh MajelisHakim, juga akan dijatuhi hukuman disiplin atau hukumanKode Etik Profesi Polri yang kemungkinan dapat di PTDH
Drs. M. BAKHTIAR
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
77 — 46
Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/ KEP/2018 TentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHalaman 21 dari 41 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.MkHukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;Bahwa SKB 3 (tiga) Menteri tersebut mewajibkan kepada Tergugatuntuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH
Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si
Tergugat:
Bupati Kolaka Timur
206 — 107
Bukti T.Informandum14: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat MenteriPendayagunaan aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019,tanggal 28 Februari 2019, Hal : Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ;Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa pada persidangan
125 — 53
Terlepas dari tindakan Terdakwa tersebutberdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 poinccc nomor satu berbunyi : Kepada Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum danperaturan Perundangundangan yang berlaku, khusus kepada Pengedar, Pemilik danPemakai yang berulang kali/Pecandu agar Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH)dari dinas Keprajuritan.Bahwa berdasarkan Surat Telegram
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
122 — 221
Bukti T7 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKterhadap PNS~ yang telah dijatuhi Hukumanberdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tertanggal 28 Februari 2019 (fotocopysesuai dengan fotocopy);8.