Ditemukan 1098 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-11-2012 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.TJP Tanggal 10 Juli 2013 — YANDRI YANI PUTRA
lawan
NADAR, dkk
144 — 48
144 — 48
(Sumber : Husniati, dalam bukunya Agrarian Reform di Philipina danPerbandingannya Dengan Landreform di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990,halaman 61).Bahwa Para Tergugat A dan B juga berpendapat bahwa berdasarkan Pasal danPasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 TentangPelaksanaan Pemebagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Para Tergugat Adan B juga secara jelas dapat membedakan bahwa pengaturan tentang kelebihantanah dari batas maksimum dikuasai oleh negara adalah
Putus : 14-08-2017 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 — TRIMAN ADY, ST
121 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyekInstalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit ListrikTenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya penggelolaan danpenggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor: PER45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan DanaLOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790IND/4078IND dan GRANT TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata PemerintahanDaerah/P2TPD (Initiaves For Local Governance Reform
Register : 18-01-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mll Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
139 — 50
139 — 50
Bahwa adanya larangan pemilikan tanahpertanian secara absente ini juga diatur dalam Undangundang Pokok Agraria bahkanhal ini menjelma menjadi Asas dalam Pertanahan Nasional;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya absente ini dipandang sebagaibentuk pencampakan atau penelantaran hak atas tanah, sehingga guna mengembalikansemangat Agrarian Reform dan tujuan mendistribusikan tanah kepada masyarakatpetani agar petani indonesia tidak lagi menjadi buruh penggarap yang dimana menjadiobjek eksploitasi dari
Register : 15-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 09-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 7 Maret 2012 — 1.Ahmad Hafiz Zawawi,2.Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman,DKK;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
240 — 212
240 — 212
; Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, guna mengefektifkanpemberantasan tindak pidana korupsi dan menciptakan rasa keadilan bagimasyarakat, Tergugat memandang perlu untuk lebih memperketat pemberianhakhak narapidana tindak pidana korupsi ; Dengan demikian, kebijakan pengetatan pemberian remisi dan pembebasanbersyarat (in casu objek sengketa) adalah di dalam koridor Tergugatmemutuskan Pencabutan Pembebasan Bersyarat ini adalah dalam rangkameningkatkan kualitas untuk melakukan law and legal reform
Putus : 08-07-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/Pdt/2015 Tanggal 8 Juli 2015 — LIDIA KOESOEMA vs PT PRIMA KARYA KENCANA, Dk
154 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya Penjelasan HukumTentang Kebatalan Perjanjian, halaman 57, Cet 1, Penerbit NasionalLegal Reform Program, Jakarta, 2010 :"Dalam konteks Hukum Perjanjian Indonesia menurut KUHPerdata,terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian...tidakterpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undangundang untukjenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
Putus : 24-06-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/ PID/SUS/2013/PN. TIPIKOR.SMG. Tanggal 24 Juni 2013 — KARYONO
69 — 15
69 — 15
Yang harus dilampirkan adalah bukti material seperti SPPT PBB,fotokopi Letter C Desa, Surat pernyataan dari Terdakwa bahwa tanah tersebut betulbetuldikuasai oleh Terdakwa dan tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh Terdakwa, tanahtersebut tidak dalam sengketa dan tanah tersebut belum pernah diterbitkan sertifikatnya ;Bahwa saksi memberikan saran pada Ketua panitya ; Sesuai ketentuan Land Reformpenerbitan SHM No. 872 tidak melanggar Land Reform .
Saksijuga melihat berkas permohonan Terdakwa secara formal tidak melanggar Land Reform ;Bahwa saksi melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut dengan diantar pak kades;65Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa dikuasakan pada Notaris ;Bahwa tandatanda kepemilikan tida ada sama sekali, sehingga panitya meyakini bahwatanah tersebut milik Terdakwa ;Bahwa yang bertugas mengecek Letter D ke Kantor Desa adalah Ketua Panitya danSekretaris Panitya ;Bahwa saksi lupa apakah mereka sudah
Register : 24-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 273/PDT/2018/PT MDN Tanggal 2 Oktober 2018 — HOBBY HUTAURUK VS PT CAHAYA PELITA ANDHIKA (PT.CPA)
109 — 66
109 — 66
tingkat pertama menyebutkan tidak memiliki relevansi yang jelasdengan perkara ini, dengan alasan : Bahwa bukti P12 diajukan guna memberikan gambaran bahwa atasobjek perkara dan tanah sekitarnya terletak di Kelurahan Hutabalangdahulu Desa Hutabalang, yang telah pernah dicetak persawahan olehHalaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 273/Padt/2018/PT MdnPemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pelaksanaan UU No. 56 Prp1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian atau yang kemudiandisebut undangundang /and reform
Register : 07-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 11/PID.TPK/2021/PT BJM Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH K, SH
Terbanding/Terdakwa : BAHARUDIN Bin DARMAJI Alm
125 — 37
Terbanding/Terdakwa : BAHARUDIN Bin DARMAJI Alm
125 — 37
PeterHoefnagels, The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept ofCrime (Kluwer 1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan AnthonyLangdon mengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itupada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (bothspecific to the individual offender and general to exert a deterrentinfluence on the population at large); Kedua, Rehabilitation (to reform theoffenders character, rather than frighting him into good future behaviour);Ketiga
Putus : 17-07-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS/2012/PN.KPG Tanggal 17 Juli 2012 — ANNY KAPIORU
59 — 39
59 — 39
atau kejadian diluar kemauan, kemampuan atau kendali para pihak, menimbulkan kerugian bagi para pihakatau salah satu pihak, terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan tertunda, terhambat,terhalang, atau tidak dapat dilaksanakannya prestasi para pihak bahkan walaupun para pihaktelah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menghindari peristiwa tersebut dan bahwakejadian tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian (Rahmat SS Soemadipradja,Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, National Legal Reform
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 16/PID.TPK/2021/PT BJM Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN.
141 — 82
Terbanding/Terdakwa : ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN.
141 — 82
Peter Hoefnagels,The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime(Kluwer 1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan Anthony Langdonmengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga
Putus : 26-07-2021 — Upload : 15-02-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Cbi Tanggal 26 Juli 2021 — * Perdata
- Ir. JOHADI AKMAN X PT. PUTRA ADHI PRIMA
401 — 370
401 — 370
Dalam bahasa Inggrisdikatakan bahwa Pejanjian yang demikian itu Null and Void (videBukti P11);Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunyayang berjudul: Penjelasan Hukum tentang kebatalan Perjanjian,terbitan Nasional Legal Reform Program, cetakan Gramidea Jakartatahun 2010, halaman 614, terdapat sejumlah alasanalasan yangdapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian dikategorikan bataldemi Hukum, yaitu (Bukti P12):1.
Register : 03-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2017 Tanggal 23 Februari 2017 — NANANG, DKK VS I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. BUPATI KUTAI KARTANEGARA., III. PT. BERINGIN JAYA ABADI;
65 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi, dalam perjalanannya, karena pengaruhdeideologisasi, depolitisasi dan dekonstruksi politik pengelolaansumber daya lahan oleh berbagai kelompok kepentingan yangbersimbiosis dengan berbagai oknum aktor negara, menyebabkankurang konsistennya pemerintahan dalam menerapkanreformaagrari secara utuh, yang terjadi hanyalah seperti diistilahkan Wiradi(2013) sebagai pseudo agrarian reform.
Register : 30-08-2012 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 450/Pdt.G/2012 / PN.Jkt.Bar Tanggal 6 Maret 2014 —
2251 — 1406
2251 — 1406
Lihat pendapatElly Erawati dan Herlien Budiono, "Penjelasan Hukum tentang KebatalanPerjanjian, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, halaman 10yang menyatakan (Bukti T21):Untuk mengetahui ketentuan manakah dalam peraturanperundangundangan yang bersifat memaksa sehingga tidak bolehdisimpangi para pihak, perlu diperhatikan apakah rumusanketentuan itu menyebut secara eksplisit akibat hukum bila apa yangdiatur dalam perundangundangan itu dilanggar.Bahwa Tergugat akan memberikan pula contoh undangundang
Register : 16-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADI
156 — 259
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADI
156 — 259
Tanah tersebut bukan obyek land reform / redistribusi ;Hal. 152 dari 351 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SusTPk/2018/PN. Dps2. Bahwa pipil 126 persil 65.6 kelas Il SPPT No. 51.03.050.004.00401318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah dijual beli hibah sebelumperaturan land reform ;3.
Adapun tugasyang dilakukan secara umum adalah memeriksa dan meneliti obyektanah Land Reform atau tanah kelebihan dari batas maksimum.Wewenangnya adalah memberikan suatu saran kepada kasi apakahtanah yang dimaksud menjadi obyek Land Reform atau bukan. Dalamtugas dan wewenang saksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksipada yang saat itu dijabat oleh Drs.
Putus : 12-10-2015 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. Tanggal 12 Oktober 2015 — SUYATMI, SE., MM (TERDAKWA)
136 — 33
136 — 33
Karanganyar, Melaksanakan kebijakan konsolidasi tanah dan land reform, Mengeluarkan permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalambidang ijin lokasi, penetapan lokasi dan jin Perubahan PenggunaanTanah,e Bahwa pada prinsipnya tanah pertanian tidak boleh dialinkan kepada pihaklain , kecuali pembeli tersebut tinggal satu kecamatan dengan lokasi tanahtersebut,e Bahwa hal ini dimaksudkan agar tanah pertanian itu benarbenar digarapdan tidak ditelantarkan.Hal. 39 dari 82.
Putus : 23-10-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1572 K/Pdt/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 — NINE AM LTD VS PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTAR
4963 — 8433 — Berkekuatan Hukum Tetap
4963 — 8433 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lihat pendapat Elly Erawati danHerlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Peranjyian, NationalLegal Reform Program, Jakarta, 2010, halaman 10 (bukti T21) yangmenyatakan:Halaman 52 dari 80 hal. Put.
Putus : 28-11-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955 K/PDT/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 — I. Dr. SUDUNG SIMBOLON, II. 1.PERUM PERHUTANI, dkk. VS 1. ANTON MUHADJIR, dkk. dan 1. BAINAN Bin H. KANE, dkk.
82 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengenaannya diberlakukan pada tanahtanah sektor Perdesaan,Perkotaan, Perhutanan, sektor Perkebunan dan sektor Pertambangan;Setelah Tax Reform 1983 lalu dikeluarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang ditetapkan tanggal 27Desember 1985 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1986 (LN Th. 1985Nomor 68, TLN 3312);Tanggal 9 November 1994 disahkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentangPBB, yang mulai berlaku
Register : 28-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/P/FP/2017/PTUN.BNA Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
344 — 364
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
344 — 364
Santer Sitorusdalam buku Anotasi Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan* yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia Centerfor Study of Governance and Administrative Reform (UICSGAR), tahun 2017,Bab 5 Keputusan Pemerintah, Sub Bab 5.7 Tanggapan, Hal 233, yang menyatakanbahwa cakupan permohonan yang dimaksud dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan adalah permohonan untuk menerbitkan keputusan yang sifatnyabaru dan bukan pembatalan keputusan yang sudah ada;Menimbang,
Putus : 20-05-2014 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN BALIGE Nomor 13/PDT.G/2013/PN.BLG Tanggal 20 Mei 2014 — ROCKY MARSIANO AGUSTINUS SIRAIT, SH, DK
LAWAN
NURMAIDA SITORUS, DKK
60 — 56
60 — 56
(Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukumtentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal.48);Menimbang, bahwa Subekti mengatakan 4(empat) syarat sahnya suatu perjanjiansebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, 2(dua) syarat pertamadinamakan syaratsyarat subjektif karena mengenai orangorangnya atau subjeknya yangmengadakan perjanjian, sedangkan 2(dua) syarat terakhir dinamakan syaratsyaratobjektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek
Register : 07-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BJM Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH K, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ENDANG MARYATI Binti SUKARMAN Diwakili Oleh : TAUFIKKURAHMAN, S.H.I
101 — 33
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ENDANG MARYATI Binti SUKARMAN Diwakili Oleh : TAUFIKKURAHMAN, S.H.I
101 — 33
PeterHoefnagels, The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept ofCrime (Kluwer 1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan AnthonyLangdon mengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itupada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (bothspecific to the individual offender and general to exert a deterrentinfluence on the population at large); Kedua, Rehabilitation (to reform theHalaman 71 dari 97 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT BJMoffenders character