Ditemukan 1438 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penghasilan
pengadil
penghafal
penghasti
pengasih
pengasi
penghalis
penghasilah
Register : 19-01-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA SIDOARJO Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Sda Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 12
19 — 12
Menimbang, bahwa berdasarkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi danbantahan Tergugat Rekonvensi, maka =majelis hakim akanmempertimbangkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaiberikut:Nafkah MadliyahMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampautersebut karena tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 3bulan.Menimbang, bahwa rekonvensi berupa nafkah lampau oleh PenggugatRekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan TergugatRekonvensi sekarng hanya mempunyai penghasil
Putus : 29-09-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semulaberdasarkan Surat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkaitlainnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil
Register : 23-07-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN JOMBANG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Jbg Tanggal 23 Agustus 2018 — Pemohon:
CITRA AGUSTINA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Jombang, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Wonosalam
41 — 12
CITRA AGUSTINA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Jombang, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Wonosalam
41 — 12
SAKSI 1 SUWANDI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernamaPIJIADI; Bahwa saksi adalah Perangkat Desa di Desa Panglungan, KecamatanWonosalam, Kabupaten Jombang; Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa kurang lebih 4 (empat)tahun sebagai Kepala Dusun; Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa sejak tahun 2015; Bahwa selain sebagai Perangkat Desa, pekerjaan sampingan saksiadalah sebagai peternak sapi perah atau sapi penghasil
Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali kepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usahaPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkaraa quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil
Register : 22-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 57/PDT/2021/PT DKI Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Dr. KHAERULSYAH NASUTION, Sp.PD
Terbanding/Tergugat : Rumah Sakit Haji Jakarta
150 — 50
Terbanding/Tergugat : Rumah Sakit Haji Jakarta
150 — 50
akantetap adalah karena tindakan dari Tergugat/Direktur Rumah Sakit Haji Jakartasendiri yang mengeluarkan surat pemberitanhuan No. 654/RSHJ/ DIR/XII/2014.tertanggal 31 Desember 2014 yang tidak sah menurut hukum.2) Tambahanketerlambatanpembayarandan Bunga daritambahanketerlambatan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) sub a,bdan c Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahandengan perincian sebagai berikut :Ayat (1) sub a dan b : Tambahan keterlambatan pembayaran yumia Denda Upah/Penghasil
Register : 27-06-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 B/PK/PJK/2012 Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SMELTING;
47 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selama PemohonBanding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai dengan standarinternasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annual benchmarkingpremium" yang dikeluarkan oleh Codelco, sebuah perusahaan penghasil cooperyang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMAN JAYA PERDANA
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti olen negara Malaysiadan Thailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least CostFormulation selalu attractive);Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;Disuka oleh ternak (palatable lebih baik);Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari seluruh
Register : 14-03-2013 — Upload : 14-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 73/Pid.B/2006/PN.Blt DAYU MUHARTO, BSc.
30 — 9
30 — 9
terjadi diapotik uang dari kasir tidak diserahkan ke bendahara, oleh kasir tetap disimpan dilaci kasir dan pembukuannya tidak ditandatangani bendahara tapi ditandatanganiKepala unit.e Bahwa jabatan struktural tidak dapat merangkap sebagai bendahara karenabendahara merupakan jabatan fungsional.7 Saksi AGUS TRI PURWANTO :e Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai staf bagianpenerimaan pada Kantor Kasda Kabupaten Blitar yang tugasnya menerima setorandari seluruh instansi penghasil
Putus : 28-02-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2007 Tanggal 28 Februari 2008 — PHILIPUS P. SUKIRNO vs MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
113 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 13 P/HUM2007.kerap menuduh Indonesia sebagai penghasil dan pengekspor bahan bakuNarkotika dan Psikotropika, maka sesuai dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara, dalam Pasal 43menyebutkan bahwa DepartemenPerdaganganmempunyaitugas dalampenyelenggaraan sebagianurusanpemerintahdi bidang perdagangantelah mengambil inisiatif untuk menerbitkan peraturan a quo.Sebelum diterbitkan Peraturan Menteri
Register : 16-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
NGIE TJUNG
129 — 30
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
NGIE TJUNG
129 — 30
Penghasil Terdakwa sendiribersih tiap trip berkisar delapan jutaan. Dalam satu bulan bisa sampai 25jutaan. Terdakwa mendapatkan hasil dari keuntungan penjualan ikandikurangi kebutuhan operasional perbekalan dan gaji ABK. Perbekalan dangaji ABK biasanya berkisar 27 jutaan pertrip,bahwa Ikan hasil tangkapan kapal KM. SARI akan dibawa ke Tanjung pinanguntuk dijual ke pengepulbahwa KM. SARI Tidak pernah masuk ke pelabuhan selain di kKepulauan riau.bahwa pada trip ini, KM.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
137 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
SehinggaFaktur Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobyek PPN;Halaman 6 dari 36 halaman.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 419 — 452
- Tentang : Minyak dan Gas Bumi
Mengingatminyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara danmerupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri,pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, makapengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesarbesarnyakemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Dalam rangka memenuhi ketentuan UndangUndang Dasar 1945 tersebut, setelah empat dasawarsasejak
Register : 11-08-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA MIMIKA Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Mmk Tanggal 28 Oktober 2015 — xxx melawan xxx
28 — 20
28 — 20
jumlahnya lebih kurang sebesar Rp300.000.000.00, (tigaratus juta rupiah), telah digunakan oleh Termohon untuk keperluan keluargaPemohon dan Termohon seperti, membeli mobil dan motor, renovasi rumahPemohon dan Termohon di Makassar dan keperluan lainlainnya, sehinggauang tersebut telah habis terpakai semua.Bahwa perkerjaan Pemohon saat ini sebagai Petani yang menanami sayurmayur seperti kKacang panjang, merica, jagung dan lainlain dan Pemohonbiasanya panen secara keseluruhan pertiga bulan dengan penghasil
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA;
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenapenyerahan dari unit penghasil Kecambah Kelapa Sawit dapatdiketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangkapenyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;. Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awalberdirinya KPP Wajib Pajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itusesuai dengan ketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporankewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
Register : 22-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 541/Pid.Sus-LH/2016/PN Plk Tanggal 8 Desember 2016 — SUKATMAN Als. SU Bin TUKIMIN
416 — 61
416 — 61
daerahKatoni tersebut merupakan daerah perkebunan;Bahwa saksi memiliki lahan di daerah Katoni tersebut sejak tahun 1998dan untuk surat yang saksi miliki sebagai dasar kepemilikan lahantersebut adalah SKT atau SPT yang dikeluarkan oleh Lurah Banturungdan Camat Bukit Batu dan untuk ukurannya kurang lebih 2 (dua) hektardengan ukuran panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 100 (seratus)meter;Bahwa sejak pertama kali saksi memiliki lahan tersebut, saksi Tanamisayuran, setelah itu saksi Tanami tanaman nilam (penghasil
Register : 27-06-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 04-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 B/PK/PJK/2012 Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SMELTING;
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selama Pemohon Bandingmemproduksi cathode yang kualitasnya sesuai dengan standar Internasional, penentuanpremium akan didasarkan pada "annual benchmarking premium" yang dikeluarkan olehCodelco, sebuah perusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Register : 12-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
32 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti oleh negara Malaysia danThailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least Cost Formulationselalu attractive);Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;Di suka oleh ternak (palatable lebih baik);Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari seluruh
Register : 25-05-2011 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.BKN Tanggal 4 April 2012 — Yayasan Riau Madani MELAWAN PT.Central Lubuk Sawit dkk
134 — 75
134 — 75
Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat, beralamatdi Jalan Raya Bangkinang Kuok Km.9 Bangkinang 28401. Telephon (0762)7000121, sebagai TERGUGAT III ;1 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn. Departemen Dalam Negeri Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. GubernurProvinsi Riau Cq. Bupati Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan Lingkar,Bangkinang Telephon (0762 ) 20077, sebagai TERGUGAT IV ;. Departemen Kehutanan RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq.
Sampai saat ini, Tergugat III tidak pernah melakukanperubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi TerbatasTesso Nilo Jo areal Kawasan Hutan dengan tujuankhusus (KHDTK) Kepau Jaya, yang saat ini menjadiobjek sengketa dan tidak pernah merubah statuskawasan hutan tersebut dengan memberikan izinpelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karenastatusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi HutanProduksi Terbatas sebagaimana angka dan 2 di atas.Bahwa Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat (Tergugat III) telahmelaksanakan
Foto copy Surat Keputusan dari Kepala Balai Penelitian Hutan Penghasil SeratNomor : SK.85/VII/BPHPS01/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang PembentukanTim Gelar Perkara dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan PenyelesaianKasus Perambahan KHDTK Kepau Jaya Tahun 2011, diberi tanda T.V13;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat VIII telahmengajukan alat bukti surat
Putus : 04-05-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210/B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur Pajakmasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;.
Register : 22-10-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SEKAYU Nomor 520/Pid.B/LH/2020/PN Sky Tanggal 13 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Renny Ertalina, SH.
Terdakwa:
Joshua Laroh Marbun Bin Saor Marbun Lumban Batu
82 — 7
Renny Ertalina, SH.
Terdakwa:
Joshua Laroh Marbun Bin Saor Marbun Lumban Batu
82 — 7
2001tentang Migas yang berbunyi Setiap orang yang melakukanPengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usahapengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluhmilyar rupiah); Bahwa yang dirugikan jika ada kegiatan usaha di sector migas tanpaperizinan, baik itu izin niaga, pengolahan, penyimpanan = danpengangkutan adalah Negara dalam hal ini Republik Indonesia dalam halini jika diperjelas lagi yaitu daerah penghasil