Ditemukan 1280 data
Firman Junaidi, SE, SH
Terdakwa:
Ahyar
23 — 13
pelaranganpenggunaan Pukat Trawl dan Permen KP Nomor 18/MENKP/2013tentang Perubahan ketiga terhadap Permen O02 tahun 2011 tentangPenempatan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan di WPPNRI,Permen 02 Tahun 2015 tentang Larangan penggunaan AlatPenangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Net) diWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN LgsBahwa Ahli menerangkan kapal asing diperbolehkan melakukanpenangkapan di wilayah ZEEI
1.ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H.
2.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
3.NANDA YOGA ROHMANA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
GAFAR
45 — 27
ikan, danimplementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atauotoritas lain yang diarahkan untuk mecapai kelangsungan produktivitassumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan RepublikHalaman 19 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN DglKHHParaf MAA lyl Indonesia meliputi a) perairan Indonesia, b) ZEEI
91 — 22
ZEEI;c.
122 — 15
Batas Zona Ekonomi EkslusifIndonesia (ZEEI);Bahwa ahli sebagai saksi menerangkan berdasarkan GPS dari KP.HIU.13 danPeta Laut Nomor.353 meliputi Laut Natuna yang dikeluarkan oleh TNI AngkatanLaut Hidro Oceanografi Tahun 2008 dan Tahun 2005 yang diperlinatkan olehpenyidik kepada ahli dan setelah ahli melihat garis bawah yang tertera di peta,posisi terditeksi 0257 300 LU 100 51 483 BT, benar tertangkapKM.PKFB.376 berada di Laut Teritorial Republik Indonesia, Perairan Selat Malaka.Menimbang, bahwa atas
1.Parmanto,SH
2.Susianik, SH.
Terdakwa:
Pamuji Alias Kempleng Bin Subandi
23 — 4
Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;wonn Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia yaitu merupakan wilayah pengelolaan perikananuntuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikananyang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zonatambahan, dan zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI), yang mengacu padaketentuan peraturan menteri kelautan dan perikanan RI Nomor : 18/PERMENKP/2014, wilayah pengelolaan
126 — 40
Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaUtara, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia diwilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPIasli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) "setiap orangmengoperasikan kepal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing di ZEEI
EDWIN B. TUMUNDO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Iswanto Tahumil alias Is
119 — 55
ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia); danHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.SusPRK/2020/PN Bitc.
1.Robinson Pardomuan, SH.
2.ERWIN EFENDI RANGKUTI,S.H
3.Bayu Kusuma Nugraha,SH
Terdakwa:
HANUDIN
441 — 36
Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa pasal 5 UndangUndang Perikanan menentukan wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan meliputi: perairan Indonesia, ZEEI dan sungai, danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayanh Republik Indonesia.
RUDI ISKONJAYA, S.H.
Terdakwa:
SUPARTO EFENDI alias ATUT bin RUSDIANSYAH
57 — 9
ZEEI; danc. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah RepublikIndonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 23.20 WIB, diPelabuhan/ dermaga sungai danau ganting, Desa Danau Ganting, KecamatanDusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah SaksiDenny Sanata bin H.
38 — 12
Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yangdapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yangpotensial di wilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 20 UU No. 31 tahun 2004Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Perairan Indonesia adalah lautteritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.Sedangkan menurut Pasal 1 butir 19, yang dimaksud dengan ZEEI adalah jalur28di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana
105 — 10
ZEEI; dan c. sungai, danau, waduk, rawa,dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;Bahwa lobster termasuk dalam kelompok jenis ikan crustacea, sepertiudang, rajungan, kepiting, dan yang sejenisnya;Bahwa menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI), ada 11 (sebelas) WPPNRI, antara lainHalaman 27 dari 59 Putusan Nomor 488/Pid.Sus
ZEEI; dan c. sungai,danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan sertalahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui:Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 04.00WIB pihak kepolisian dari Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter)Bareskrim Polri, antara lain Saksi Chandra Citra Kesuma, Saksi WidharmaJaya S., dan Saksi Khoirul Ikwan, S.H., M.H. telah
SAMUEL PANGARIBUAN, S.H.
Terdakwa:
TANG AN TOAN
177 — 46
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa Tang An Toan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
83 — 25
Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI ), dan;3.
SAMUEL PANGARIBUAN, S.H.
Terdakwa:
TRAN THANH HOA
151 — 26
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Tran Thanh Hoa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
NGO VAN HOA
130 — 76
>M E N G A D I L I :
1.Menyatakan Terdakwa NGO VAN HOA telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikandi ZEEI
NALKRY KRISTIAN LASUT, SH
Terdakwa:
3.Darwin Makalunsenge
4.Yuslan Damapolii
102 — 46
Amurang Indah adalah kapalperikanan berbendera Indonesia peruntukan Nelayan Indonesia dengan bobot 14GT menangkap ikan sampai ke ZEEI. Dari keterangan saksi, Ahli dan pengakuanTerdakwa dan kesesuaian peralatan yang ada di atas kapal seperti adanya JaringPurce Seine. Peralatan pendukung tersebut menunjukkan, bahwa kapal KM.Amurang Indah adalah kapal perikanan peruntukan penangkapan ikan yang diNakhodai Terdakwa (satu);Menimbang, Terdakwa .
102 — 14
Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan ataubendabenda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.Bahwa Kapal penangkapan ikan adalah kapal, perahu, atau alat apunglain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukungoperasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,pengolahan ikan, pelatinan perikanan, dan penelitian/eksplorasiperikanan.Bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesiaadalah wilayah pengelolaan perikanan yang terdiri dari laut ZEEI
68 — 10
ZEEI; danc. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada saat paraTerdakwa ditangkap, para Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK)KM Elly GT 40 tersebut memuat hasil tangkapan ikan sebanyak kurang lebih 1(satu) ton dan alat yang digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan di wilayahlaut Aceh adalah pukat cincin ;Menimbang, bahwa berdasarkan
49 — 8
Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan ataubendabenda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.Bahwa Kapal penangkapan ikan adalah kapal, perahu, atau alat apunglain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukungoperasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,pengolahan ikan, pelatinan perikanan, dan penelitian/eksplorasiperikanan.Bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesiaadalah wilayah pengelolaan perikanan yang terdiri dari laut ZEEI
ER HANDAYA ARTHA WIJAYA,SH
Terdakwa:
BAGUS SETYAWAN BIN MURAWI ALIAS WAWAN
78 — 8
Unsur Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau di laut lepas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU RI No.45 tahun2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yangdimaksud dengan Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasukdalam ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), laut territorial Indonesia,perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap