Ditemukan 1775 data
65 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuaidengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal15 Juni 2005, apabila semula komposisi kepemilikan saham PT. AMBAPERSadalah PD. Bangun Banua in casu Tergugat Il sebesar 60% (enam puluhpersen) dan PT. PELINDO Ill incasu Penggugat sebesar 40% (empat puluhpersen), maka komposisi kepemilikan saham kemudian berubah menjadi PD.Hal. 8 dari 17 hal. Put.
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak cermat dalammemeriksa 2 (dua) bukti adanya RUPS tertanggal 16 Januari 2007 (Bukti P6)dan 19 Januari 2007 (Bukti P4) tersebut merupakan RUPST (Rapat UmumPemegang Saham Tahunan) atau RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa);Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2385 K/Padt/2014e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkantidak adanya akta pemindahan hak.
156 — 63
Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikatpekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.Bahwa oleh karena Penggugat adalah Direksi yakni Direktur PTIndosurya Semesta Abadi/Tergugat yang diangkat berdasarkan RUPSLB Indosurya Semesta Abadi sebagaimana dibuktikan di atas, yangberdasarkan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang mewakiliperseroan baik didalammaupun diluar pengadilan maka sesuai denganPasal 1 angka
yangtunduk pada UndangUndang No. 43 Tahun 2013 tentangKetenagakerjaan karena Direktur diangkat dan diberhentikan oleh ParaPemegang Saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Sahamdalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang dalam perkara aquoberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Indosurya Semesta Abadi Nomor 25 Tertanggal26 Januari 2018 (vide T1a).Bahwa oleh karena Penggugat adalah Direksi yakni Direktur PTindosurya Semesta Abadi/Tergugat yang diangkat berdasarkan RUPSLB
65 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1099 K/Pid.SUS/2009 Untuk Pengurusan ljin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), yang menyerahkanadalah saudara BUANG ASRORI, SH atas perintah Asistenpemerintahan Saudari Hj. ARI PINTARTI, SH.
211 — 146
MAAGeneral Assurance aquo Tergugat II telah mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (Bukti T.II2);Adapun isi dari keputusan RUPSLB vide Bukti T.II2 tersebut adalah:(1) Memberikan persetujuan untuk membubarkan Perseroan terhitungsejak tanggal rapat tersebut sehubungan dengan dicabutnya ljin UsahaPerseroan dibidang Asuransi Kerugian oleh Dewan Komisioner OtoritasJasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Salinan Keputusantertanggal 3 September 2015 (tiga September tahun dua ribu limabelas
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
penawaran projek (Tender ConditionsCompliance) dalam hal dokumentasi untuk garansi pekerjaan(performance bond), penandatanganan tender danpersetujuan;Mereview dan menyetujui RFPs (Request for Proposals) danRFQ (Request for Quotation);e Penyediaan Jasa Sekretariat Korporat;Menyiapkan Risalah Rapat dan Resolusi dari pihak Direksi;Menyimpan dan menjaga semua catatan Akta Perusahaandan dokumen penting lainnya;Menyiapkan dokumen untuk Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB
151 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAEIL INDONESIAjuga diperkuat lagi dengan Berita Acara RUPSLB PT. JAEIL INDONESIAtanggal 29 Nopember 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Eko Gunarto, SH.Notaris di Bogor (Bukti P6) ;Bahwa sebagai kelanjutan dari Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13Nopember 2003 tersebut di atas, dibuatlah Perjanjian antara Pemohon denganTermohon dan Sdr.
74 — 50
Adapun berdasarkan Putusan yangdikeluarkan dalam perkara No. 312/2013 terdapat fakta tetap bahwa isiamar/diktum putusan tersebut adalah sebagai berikut (kutipan):1.2.Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;menyatakan Terlawan I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, danTERLAWAN XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;menyatakan RUPSLB Terlawan tanggal 21 September 2012 yangmenyatakan Terlawan IX dan Terlawan Xiv sebagai pemegang sahamadalah cacat hukum.
1.Drs. Haryono, selaku Direktur Utama PT. SHANA TOVA ANUGERAH
2.Hans Alvianto Hon, selaku Direktur PT. SHANA TOVA ANUGERAH
Tergugat:
PT. HAIXIN INDONESIA
191 — 148
Shana Tova Anugerah Nomor 276, tanggal 30 Juli 2012 dan AktaPerjanjian Pengalihan Saham Nomor 278, tanggal 30 Juli 2012 salingterkaitkan dan/atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan AktaPerjanjian Nomor 277, tanggal 30 Juli 2012, maka PENGGUGAT jugamemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utaramembatalkan Akta Notaris RUPSLB Nomor : 276, tertanggal 30 Juli 2012dan Akta Perjanjian Pengalihan Saham, Nomor : 278, tertanggal 30 Juli2012, yang dibuat dihadapan Notaris Buntario
Elly Gunawan,S.E.
Tergugat:
1.PT Tunas Rimba Utama
2.Indahwati
3.Moch Usman
Turut Tergugat:
1.Bambang Mariyanto
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria Tata Ruang Kerpala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur cq Kepala Kantor ATR Pertanahan Kabupaten Pasuruan
3.PT Bank Rakyat Indonesia Pesero Tbk
103 — 27
mayoritasnyasebesar 80 % yang dimiliki padaTergugat kepada Penggugat;Bahwa dengan berdasarkan posita gugatan ini angka 26 di atas maka mohonagar Pengadilan untuk menetetapkan menurut hukum bahwa Penggugatsebagai pemilik saham mayoritas sebesar 80 % saham yangditempatkan/dimiliki pada Tergugat ;Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik saham mayoritas pada Tergugat maka berdasarkan UU No. 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas PenggugatMohon agar ditetapkan berhak memanggil Rapat Umum Pemegang saham LuarBiasa (RUPSLB
) melalui putusan Pengadilan dalam perkara aquo dengansusunan acara / agenda RUPSLB sebagai berikut :1.
Tergugat II yang kini jadi obyeksengketa untuk diserahkan kepada Penggugat tanpa dibebani denganbeban apapun dan tanpa konsekuensi hukum apapun untuk selanjutnyadibaliknamakan menjadi nama Tergugat I;Menetapkan sah menurut hukum atas peralihan bahwa Penggugat sebagaipemilik saham mayoritas pada Tergugat yaitu berjumlah 80 % padaTergugat berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Penggugat berhak memanggil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB
)berdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara aquo dengan susunanacara / agenda RUPSLB sebagai berikut :1.
157 — 92
Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilHalaman
dituangkan dalam Akta Nomor3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat PT.PANTAI PERUPUK INDAH yang dibuat di hadapan Terlawan VI selakuNotaris di Medan;Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harusdisetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham, oleh karenanya RUPSLB
131 — 99
ribu enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empatpuluh sembilan rupiah), dari hasil penjualan Tanah Cirebon,asset PT Sinar Finn Newsprint (dalam likwidasi) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 SuratPenunjukkan Bersama, tanggal 16 Februari 2005 dihubungkandengan bukti P8 berupa Resume Keputusan Tim Tanah Cirebontanggal 30 Maret 2005 terbukti bahwa pembagian penggugatatas hasil penjualan Tanah Cirebon adalah sebesarRp890.651.849,, bukti P9 berupa Keputusan PemegangSaham sebagai Pengganti RUPSLB
335 — 66
Bank Pembiayaan Rakyat SyariahBaktimakmur Indah berkedudukan di Sidoarjo, berdasarkan RUPSLB Nomor10 Tanggal 31 Maret 2018 berkantor pusat di Sidoarjo, dalam hal inimemberi kuasa kepada Rizka Anugerahi Marta sebagai Legal Officer danArifuddin sebagai Staff Remidial Kantor Operasional PT.
Java Energy Elpiji, Pte.Ltd.
Termohon:
PT. Tuban LPG Indonesia
69 — 0
Tuban LPG Indonesia berdasarkan Penetapan ini;
- Memerintahkan Direksi dan Komisaris Perseroan/ Termohon untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan/TERMOHON;
- Membebankan Pemohon membiaya permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp560.000,- ( lima ratus enam puluh ribu Rupiah)
.
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1700 — 3501
KPBpada tahun 2016 sebagaimana terlihat dalam Akta RUPSLB PT. KPB No.17 tanggal 21 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris SuparmanHasyim, SH. Penggugat mendapatkan saham tersebut berdasarkan jualbeli saham dengan Oorja Batua Pte. Ltd. (OBPL) yang tertuang dalamAkta Jual Beli Saham No. 06 tertanggal 16 Desember 2016 dibuat dihadapan Notaris Saint Anderonikus, A. Md, S.H., M.Kn.
KPBsebagaimana dapat terlihat dalam Akta RUPSLB PT. KPB No. 17 tanggal21 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris SuparmanHasyim, SH.;25.Selain perubahan kepemilikan saham, telah terjadi juga peningkatanmodal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dari PT. KPB yangtertuang dan disepakati oleh para pemegang saham PT. KPB dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. KPB No. 17 tanggal 21November 2016 yang ditegaskan kembali dalam Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham PT.
Karya Putra Borneo (Akta BA RUPSLB PT. KPB)No. 46, tanggal 18 April 2011, yang dibuat dihadapanNotaris Anne Djoenardi, SH., MBA., Notaris di JakartaSelatan, (fotokopi dari fotokopi);SK Kemenkumham RI No. AHUAH.01.1013413, tanggal05 Mei 2011, (fotokopi dari fotokop)) ;Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT. Karya Putra Borneo (Akta BA RUPSLB PT.
Karya Putra Borneo (Akta BA RUPSLB PT. KPB)No. 17, tanggal 21 November 2016, yang dibuat dihadapanNotaris Suparman Hasyim, SH., Notaris di Jakarta Selatan,(fotokopi dari fotokopi);SK Kemenkumham RI No. AHUAH.01.030109884, tanggal21 Desember 2016, (fotokopi dari fotokopi);Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.karya Putra Borneo No. 8 Tanggal 31 Agustus 2017, yangdibuat dihadapan Notaris Ida Faridah, SH., M.Kn., (NotarisKab.
135 — 42
Semua upaya dari Penggugat untuk berkomunikasi membahas perihal perlunyadiadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menunjukpengurus baru PT. TSUM tersebut selalu dihindari dan tidak dindahkan oleh Tergugat I danTergugat II. ;. Bahwa dengan demikian, praktis sejak Tanggal Oktober 2009 tersebut, kepengurusan danpengelolaan PT.
;KEWAJIBAN MENGADAKAN RUPS ADA PAPA TURUT TERGUGAT I ;Bahwa dalam gugatan halaman 19, butir 30.a. dinyatakan bahwa "SEHARUSNYA"Tergugat I dan Il menghubungi Penguggat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IVuntuk mengagendakan RUPSLB PT.
Semua upaya dari Penggugat untuk berkomunikasimembahas perihal perlunya diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menunjuk pengurus baru PT. TSUM tersebut selalu dihindari dan tidakdindahkan oleh Tergugat I dan TergugatBahwa bersama iniTurut Tergugat I meminta kepada seluruh pemegang saham PT. TSUMtersebut, agar kiranya segera menyelesaikan masalah internal mereka tersebut secara baikbaik, melalui RUPSluar Biasa PT.
863 — 374 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengurus;Tidak ada itikad baik dari debitur karena sampai dengan penyelenggaraanrapat tanggal 25 Februari 2013, Debitur tidak pernah menanggapiundangan dan informasi yang disampaikan Tim Pengurus terkait denganproses PKPU, tapi debitur malah mengirimkan surat kepada Tim Pengurusyang pada intinya meminta agar Tim Pengurus dapat menyetujui rencanadebitur untuk melakukan pembayaran kewajibannya melalui PengadilanTinggi Hong Kong, meminjam dana dengan menjaminkan saham milikdebitur serta menyelenggarakan RUPSLB
Ir.Bataradjaja Inderadjajanata
Tergugat:
1.PT. DUTAPENDAWA KHARISMA
2.Karna Brata Lesmana
3.Maulana Meilina
4.Morgan D. Inderadjajanata
5.Walton Inderadjajanata
6.Megan Inderadjajanata
7.Joe Marco Lesmana
8.Notaris Eliwaty Tjiptra, S.H.
9.9. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
241 — 79
DALAM REKONPENSI
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian
- Menyatakan TERGUGAT DALAM REKONVENSI / PENGGUGAT DALAM KONVENSI terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
- Menyatakan sah dan mengikat Surat Pengunduran Diri TERGUGAT DALAM REKONVENSI / PENGGUGAT DALAM KONVENSI tanggal 23 Agustus 2021;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB
383 — 133
Pemberian kredit dengan pola inimulai ada sejak saksi Ningsih Suciati bergabung dengan Bank YudhaBhakti sejak RUPsLB tanggal 24 Maret 2015 dengan jabatan DirekturKomersil merangkap sebagai Plt. Direktur Utama yaitu sampai tanggal 8Mei 2015;Halaman 24 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2018/PN Jkt.PstBahwa saksi Ningsih Suciati merangkap sebagai Plt.
Direktur Utama,karena Direktur Utama yang sudah diangkat dalam RUPSLB tanggal 24Maret 2015 saksi belum lulus fit & proper test;Bahwa Bank Yudha Bhakti tidak pernah memberikan kredit dengan jaminanhanya BG dan stock/persediaan tekstil. Pemberian kredit dengan pola inimulai ada sejak saksi Ningsih Suciati bergabung dengan Bank YudhaBhakti sejak RUPsLB tanggal 24 Maret 2015 dengan jabatan DirekturKomersil merangkap sebagai Plt.
Direktur Utama,karena Direktur Utama yang sudah diangkat dalam RUPSLB tanggal 24Maret 2015 saksi belum lulus fit & proper test;Bahwa alasan saksi Ningsih Suciati memberikan kredit dengan pola sepertiitu, karena:e Sudah puluhan tahun berkomunikasi, berinteraksi dan menanganidebitur dari komunitas India knususnya yang berbisnis tekstil, sehinggasudah mengenal karakter dan bisnis mereka sejak dari Bank Of IndiaIndonesia (BOIl).
dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 84 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2018/PN Jkt.PstBahwa saksi sehat Jasmani dan rohani;Bahwa saksi saat ini sebagai dosen, sebelumnya sebagai dirut BYB dandiberhenti berdasarkan RUPS pada bulan November 2018;Bahwa setahu saksi Bank Yudha Bhakti tidak pernah memberikan pinjamandengan jaminan Bilyet Giro dan stock/persediaan texstil;Bahwa, saksi Ningsih Suciati merangkap sebagai Plt.Direktur Utama karenaDirektur Utama yang sudah diangkat dalam RUPSLB
Bank Yudha Bhakti setelah adanya tunggakan dari debituradalah menemui debitur untuk membayar bunga;Bahwa setahu saksi jaminan pinjaman tersebut berupa Bilyet Giro ndan stokinventory milik Jawahar Ghamsamdas Punjabi;Halaman 85 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2018/PN Jkt.PstBahwa setahu saksi Bank Yudha Bhakti melarang memberikan pinjamandengan jaminan Bilyet Giro dan stock/persediaan texstil;Bahwa, saksi Ningsih Suciati merangkap sebagai PIt.Direktur Utama karenaDirektur Utama yang sudah diangkat dalam RUPSLB
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Semarang;7.Bahwa karena Penggugat sudah merealisasikan kewajibannya, makaPenggugat menuntut realisasi Pasal Il butir 4, 5 dan 6 MOU kepadaTergugat I, namun Tergugat selalu meminta ditunda dengan dalihmenunggu pencairan dana dari Jakarta (Sekneg);Bahwa sambi menunggu realisasi Tergugat memenuhi isi Pasal II butir4, 5 dan 6 MOU, Tergugat mengajak Penggugat untuk mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Tlaga Reksa Jayapada tanggal 28 April 2000 bertempat di JI.
., Notaris diSemarang;Bahwa hingga diajukannya surat gugatan ini, Tergugat tidak merealisasikan pembayaran seperti tertuang dalam putusan RUPSLB PT Tlaga ReksaJaya tertanggal 28 April 2000, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat melakukan ingkar janji kepada Penggugat khususnya untuk Pasal II butir 4,5 dan 6 MOU;10.Bahwa guna mengulurulur waktu dan usaha melakukan rekayasa guna11.menghilangkan aset Penggugat, Tergugat bersamasama Tergugat Ilmengembangkan isi rapat umum pemegang saham luar biasa denganbentuk