;Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya dari faktafakta yang terungkap di persidangantersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telahdisusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif yaitu :Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

;Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untukdibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dakwaan pertama;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut

pidana baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwaharuslahmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabmaka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Penuntut Umum meminta agar kiranya kepadaTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesarRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah) subsidair 3 (tiga) bulanPenjara ditentukan dibawah ini;Bahwa oleh karena dalam Undangundang Narkotika

pasal 112 ayat (1)diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku juga bag!

yang berlaku, maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa didepanpersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depanpersidangan apakah terdakwa terbukti telah melakukan sesuai dengan apa yang didakwakan ;14Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengandakwaan kumulatif yakni :Kesatu :Primair : Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

;Pasal 112 ayat (1) Undangundang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam bentukkumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 114 ayat (1) uu RINomor 35 Tahun 2009 yang unsurunsurnya :1 Unsur Barang Siapa ;2 Tanpa hak atau melawan hukum ;3.

Bahwa pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedarNarkotika, sedangkan saya hanyalah seorang penyalahguna yang mencobamembeli Narkotika bagi diri sendiri namun gagal karena tertangkap duluansebelum menikmatinya.Jadi, menurut saya tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnyaseorang penyalahguna Narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakanketentuanketentuan tersebut.e Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat mengaitkan antarakepemilikan, kepbenguasaan dan penyimpanan Narkotika

pasal 112 ayat (1)UU Narkotika, sebab seorang penyalahguna Narkotika dalam rangkaHal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTKmendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerimaatau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalamtangannya jelas merupakan miliknya atau setidaktidaknya dalamkekuasaannya, sehingga oleh karena itu tentulah tidak tepat apabila sayadikenakan pasal 112.Oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan,menguasai

dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; Menetapkan biaya perkara dibebankan tetap kepada Para Terdakwa.DanApabila Bapak Ketua/Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya menurut hukum.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding yang terdiri6 (enam) halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWABahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene telah memutusTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Narkotika

Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 TanpaHalaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2020PT MKSTANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA BUKAN TANAMAN namun JaksaPenuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat terhadap Pasal yang diterapkan oleh majelis hakim dimana jaksa Penuntuk umum membuktikan Pasal127 ayat (1) huruf (a) UndangUndang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Penuntut Umum sebelumnya dalam Surat Tuntutan menuntutagar para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masingmasing

Penerbitan tiga SEMA tersebut untuk menjawab berbagalkeraguan Judex Facti saat mengadili penyalanguna narkotika bagi dirisendiri apakah menerapkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika atau Pasal114 ayat (1) UU Narkotika, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Seperti halnyakeraguraguan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak menerapkan Pasal127 ayat (1) huruf (a) terhadap Terdakwa/Pemohon Banding,Bahwa ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud selengkapnyadiuraikan berikut:11.1.1.

untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telahbertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevanmenurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatanTerdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalahtanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa secara expressis verbis Pasal 8 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 112 Ayat(1) menyatakan, Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan.

Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan dalam dakwaan lebih subsider Terdakwa didakwaHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2017/PN Smg.melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 huruf a Undangundang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa mempelajari dakwaan Penuntut Umum yang mendakwaTerdakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas (berlapis) maka MajelisHakim berpendapat bahwa untuk mendakwa terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1)UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2209tentang Narkotika maka dakwaan yang paling tepat diterapkan adalah dakwaanalternative karena unsure dari pasal yang didakwakan adalah berbeda satudengan yang lainnya dan akibatnya juga berbeda.

(satu) lembar sobekan kertas timah rokok. 1 (satu) lembar sibekan plastik kresek warna hitam.Oleh Majelis Hakim ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkaradibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.Mengingat ketentuan pasal 132 ayat I jo pasal 114 ayat 1 UndangUndangNomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 112 ayat 1 UndangUndang Nomor :35 Tahun 2009 tantang Narkotika dan Peraturan lan bersangkutan.MENGADILI1

Bambang Priyo Wrdhono yang pada kesimpulannya menerangkanbahwa barang bukti berupa kristalkristal putih pada tabel 01 mengandungmetamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor Urut 61Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.

Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaATAUKETIGAnn Bahwa terdakwa Samsul Bahri Bin Hanan pada hari Senin tanggal 12November 2018 sekitar pukul 09.15 Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Rt. 002 Rw. 001 Kel.Mangun Jaya Kab.

perludipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan faktafakta di atasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telan melakukan suatutindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delikyang didakwakan padanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika

), Pasal 112 ayat (1) UUNarkotika, atau Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.Putusan 11 dari 18 Putusan Nomor: 258/Pid.Sus/2019/PN KrsMenimbang, bahwa karena dakwaan diajukan secara alternatif, maka MajelisHakim bebas untuk memilin dakwaan mana yang pertama kali dibuktikan terlebihdahulu, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuludakwaan yang menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika;Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika memiliki unsurunsuryang terdiri dari:1.

tentang Narkotika hanya dapat dikenakankepada seorang dalam kerangka peredaran, baik dalam perdagangan, bukanperdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitusaja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuanketentuan tersebut; 2.4.Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kepenguasaandan penyimpanan Narkotika

Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Narkotika, walaupundalam pertimbangan Hakim (Judex Facti) diketahui Pemohon Kasasi merupakanpengguna Narkotika, yang dikuatkan dengan hasil laboratorium, tes urine positifberdasarkan permintaan Penyidik serta keterangan saksisaksi dari Kepolisian Unit ResNarkoba Polres Kotim dan keterangan dari Terdakwa bahwa Narkoba jenis shabutersebut diantar oleh seseorang dengan melalui kurir.

penyalahguna dipersalahkan danditerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, sedangkan ketentuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pelaku yang berperan melakukan tindak pidana peredaran gelapNarkotika atau sebagai anggota jaringan/sindikat peredaran gelapNarkotika, misalnya memiliki, menyediakan, membeli Narkotika untuk tujuandijual, diedarkan dan sebagainya;Bahwa Penuntut Umum dan Judex Facti harus membedakan unsurmemiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika

Pasal 112 ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika denganpenyalahguna yang bermaksud memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;Bahwa perbedaan ini terletak antara lain pada mens rea, jumlah Narkotika,latar belakang/riwayat Terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium (relatif)urine, darah dan DNA;Bahwa segi mens rea Terdakwa membeli, memiliki, menguasai Narkotikauntuk tujuan digunakan secara melawan hukum, maka adil dan tepatdipersalahkan dan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1)

dibebaskan dari segala dakwaan;Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslahterlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsurunsurtindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebutdiatas;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:Primair : Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009a : tentang Narkotika;Subsidair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Lebih Subsidair tentang Narkotika

;Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika; 11 Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifatSubsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaanPrimair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaanSubsidair, jika dakwaan Subsidair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaanLebih Subsidair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akanmempertimbangkan dakwaan Subsidair begitujuga dengan sebaliknya

PUT.NO.83/Pid..Sus/2015/PN.Jmb.membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusandi bawah ini.Memperhatikan, Pasal 11 layat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika , Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;45MENGADILIMenyatakan Terdakwa BAMBANG SETIAWAN Bin FAROK APEROtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana : Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat mengaitkan antarakepemilikan, kepenguasaan dan penyimpanan Narkotika pasal 112 ayat(1) UU Narkotika, sebab seorang penyalahguna Narkotika dalamrangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan caramembeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk ituNarkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atausetidaktidaknya dalam kekuasaannya, sehingga oleh karena itu tentulahtidak tepat apabila saya dikenakan pasal 112.Oleh karena

dua belas) tahun dan dendapaling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliyar rupiah) ;Bahwa pasal 112 ayat (1) UU Narkotika hanya dapat ditujukan kepadapengedar narkotika, sedangkan saya ditangkap tidak sedang melakukantransaksi menjual, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampanganmisalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan kepersdidangan dandikenakan ketentuanketentuan tersebut ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat mengaitkan antarakepemilikan, kepenguasaan dan penyimpanan Narkotika

pasal 112 ayat (1)UU Narkotika, sebab seorang penyalahguna Narkotika dalam rangkamendapatkan narkotika tentu dilakukan dengan cara membeli, menerimaatau memperoleh dari orang lain.

TENTANG POKOK PERKARASURAT DAKWAANBahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa EDY SUHENDRA melanggarPasal 114 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009tentang Narkotika;Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009tentang Narkotika.TUNTUTAN PENUNTUT UMUMBahwa Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutannya yang pada pokoknyamenuntut terdakwa EDY SUHENDRA telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan

sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;3) Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan Putusan yang amarnya tersebutdiatas tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atausuatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal253 Ayat (1) huruf a KUHAP);Bahwa Pemohon oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa melanggarketentuan sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

: Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika:Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman dipidanadengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12(dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);Bahwa dapat Pemohon simpulkan dakwaan dan tuntutan

Bahwa hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan,kepenguasaan dan penyimpanan Narkotika Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Narkotika, serta hakim (Judex Facti) tingkat pertama tidakmempertimbangkan berita acara pemeriksaan laboratoris badanNarkotika Nasional Nomor:340 E/V/2014/BALAILABNARKOBA tanggal23 Mei 2014 di mana diketahui PEMOHON KASASI merupakanpengguna narkotika. unsur kepemiilikan, pengusaan dan penyimpananberkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna Narkotika.