Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD EDI EFENDI Bin (Alm) LIANG SONG bersalah telahmelakukan tindak pidana Praktik Kedokteran sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Kesatu dalam Pasal 78 UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran2.

Kes., Perseorangan ataupunkorporasi dengan tidak menggunakan ijin yang sah dalam membuka praktik kedokteran pada suatutempat ataupun klinik adalah tidak benar dan melanggar hukum dan perundang undangan yang berlakudi Indonesia.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materil sebesar + Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah).Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD EDI EFENDI Bin LIANG SONG (Alm) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 191 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanMenimbang

Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah PNS Dinas Kesehatan Pemda SiakBahwa seseorang bisa secara sah atau dinyatakan sebagai seorang dokter apabila : seseorangyang telah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran yang dinyatakan lulus kemudian dilantikserta diambil sumpah jabatannya, memiliki ijazah dokter, dan teregistrasi di Konsil Ked okteranIndonesiaBahwa syarat seorang dokter hendak membuka Praktik Kedokteran baik dirumah, di klinik ataupudi rumah sakit harus memiliki

memberikan obat untukmenyembuhkan penyakit kepada anak saksi korban yaitu Syamsul Arifin Bin Miska, selain itu jugamemberikan obat kepada saksi Jumadi Bin Jarwi Bahwa benar, seseorang bisa secara sah atau dinyatakan sebagai seorang dokter apabila :seseorang yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran yang dinyatakan luluskemudian dilantik serta diambil sumpah jabatannya, memiliki ijazah dokter, dan teregistrasi diKonsil Kedokteran Indonesia Bahwa benar, syarat seorang dokter hendak membuka Praktik

Kedokteran baik dirumah, di klinikataupu di rumah sakit harus memiliki : ijazah, STR ( Surat Tanda Registrasi ), Mengurus IzinPraktik dari Dinas Kesehatan Setempat, Memiliki Tempat Praktik serta alat ataupun fasilitaspenunjang yang sesuai dengan standart yang telah ditetapkan Bahwa benar, seorang dokter yang lulus dari perguruan tinggi dari luar negeri apabila hendakbekerjaatau berpraktik di dalam negeni ijazahnya harus disahkan oleh Menteri Kesehatan RepubikIndonesia dan apabila tidak memiliki

Pasal 36 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa:setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik ;Pasal 37 ayat(1):Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 tersebutdiatas dikeluarkan oleh Pejabat Kesehatan yang berwenang diKabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dan kedokteran gigidilaksanakan ;b.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran ;Pasal 1 ayat (4) ;Yang dimaksud dengan:Surat Izin Praktik, selanjutnya ditingkat SIP adalah bukti tertulis yangdiberikan dinas kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan doktergigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhipersyaratan :Pasal 2 :(1) Setiap dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteranwajib memiliki SIP ;(2) SIP sebagaimana

Yakni bahwa denganadanya tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan yangmenjadi obyek gugatan a quo, yang hakekatnya adalah melakukanpembebasan hak dan kewajiban Penggugat sebagai dokter yangtelah ditentukan dalam UndangUndang Nomor 29 tahun 2004tentang praktik kedokteran yakni tentang hak diatur dalam pasal 50yakni :1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakantugas sesuai dengan standar profesi dan standar proseduroperasional;2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi

Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan YangBerlaku.1:Bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 29tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Di Rumah Sakit;Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraanKomite Medik Rumah Sakit;Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 Tentang Disiplin Pegawai

Bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Ketentuanyang dilanggar adalah : Ketentuan pasal 1 angka 14yang dengan tegas menyebutkan bahwa MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalahlembaga yang berwenang untuk menentukan adatidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dandokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dankedokteran gigi dan menerapkan sangsi;Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwalembaga yang berwenang untuk menilai

kedokteran;Halaman 33 dari 45 halaman.

diuraikan dalam butir 9, 10, dan 11 di atas secaranormatif bertentangan dengan ketentuan Peraturan menteri kesehatan nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Waktu tanggap dokter pelayanan dokter di gawat darurat:kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat adalah kecepatan pasien dilayanisejak pasien datang sampai dapat pelayanan dokter standarnya < 5 menit terlayanisetelah pasien datang ;13.Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il jelasjelasbertentangan dengan Pasal 51 Undangundang No.29 Tahun 2004tentang Praktik

Kedokteran yang mengatur bahwa Dokter ataudokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyaikewajiban :a.Memberikan pelayanan medis sesuai dengan setandarprofesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhanmedis pasien;Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yangmempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik,apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan ataupengobatan;Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentangpasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia

DIANASARI, SP.THTKL berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD OKUSelatan sehingga Terdakwa tidak berwenang menerbitkan Surat Tugastersebut;Pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama dan selama menjalankanpelayanan/praktik kedokteran di RSUD OKU Timur dari Tahun 2014 dan Tahun2015, dr. FARAH SYAFITRI KARIM, Sp.KJ dan dr. DIANA SARI, Sp.

THTKLtidak memiliki Surat Izin Praktek (SIP) yang diterbitkan oleh Dinas KesehatanKabupaten OKU Timur untuk menjalankan praktik kedokteran di RSUD OKUTimur serta tidak memiliki Surat Tugas yang diterbitkan olen Dinas KesehatanProvinsi Sumatera Selatan atas nama Menteri Kesehatan RI yang berwenangmenugaskan mereka untuk memberikan pelayanan kedokteran di RSUD OKUTimur, sehingga penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagai dasarpelaksanaan pelayanan/praktik kedokteran dr.

kedokteran di RSUD OKU Timur dari Tahun2014 dan Tahun 2015, dr.

DIANASARI, Sp.THTKL tidak memiliki Surat Izin Praktek (SIP) yang diterbitkan olehDinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur untuk menjalankan praktikkedokteran di RSUD OKU Timur serta tidak memiliki Surat Tugas yangditerbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan atas namaMenteri Kesehatan RI yang berwenang menugaskan mereka untukmemberikan pelayanan kedokteran di RSUD OKU Timur, sehinggapenandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagai dasar pelaksanaanpelayanan/praktik kedokteran dr.

kedokteran dr.

Undang Undang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahanterakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 1365 KUHPerdata,UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan TindakanKedokteran serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen

DIANASARI, SP.THTKL berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD OKUSelatan sehingga Terdakwa tidak berwenang menerbitkan Surat Tugastersebut;12.Pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama dan selama menjalankanpelayanan/praktik kedokteran di RSUD OKU Timur dari Tahun 2014 dan Tahun2015, dr. FARAH SYAFITRI KARIM, Sp.KJ dan dr.

/PT.PLGpelaksanaan pelayanan/praktik kedokteran dr.

kedokteran di RSUD OKU Timur dari Tahun2014 dan Tahun 2015, dr.

kedokteran dr.

Huruf a yang berbunyi: melakukan praktik kedokteran dengan tidakkompeten. Dalam hal ini tidak memiliki kompetensi menolongpersalinan dengan waterbirth.b. Huruf f yang berbunyi: tidak melakukan tindakanlasuhan medisyang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakanpasien Dalam hal ini menyerahkan pemantuan persalinan kepadabidan yang tidak profesional dalam mengawasi persalinan denganwaterbirth.c.

Huruf h yang berbunyi: tidak memberikan penjelasan yang jujur,etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien ataukeluarganya dalam melakukan praktik kedokteran. Dalam hal inimemberikan induksi tanpa informad consent tertulis.e. Huruf n yang berbunyi : menjalankan praktik kedokteran denganmenerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yangbelum diterima atau diluar tata cara praktik kedokteran yanglayak.

TERGUGAT Ill tidak melaksanakan kewajiban hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf a UndangUndang No. 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, di mana TERGUGAT Illmemberikan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan StandarProfesi seorang dokter maupun Standar Prosedur Operasional dalamHal 15 dari 141 Hal Putusan No. 312/Pdt.G/2014PN. Jkt.Selmelaksanakan tindakan persalinan dengan metode water birth.

Kedokteran..

;Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran .;Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL / 3583 / X /2013 / PMJ / Dit.Reskrimum tanggal 11Oktober 2013.;Foto Penggugat pada saat proses persalinan didalam bak/kolam air.;Kwitansi No. Bukti Pembayaran : RJ 142665NK tanggal 20 Oktober 2011 atas nama MartiniNazif sejumlah Rp. 85.000, (delapan puluh limaribu Rupiah).;Kwitansi No.

tourniquettest sebagai dasar untuk menentukan diagnosa DBD;Untuk itu terbukti dengan tidak melakukan sesuai SOP yang berlakudalam lingkungan Tergugat yaitu dengan tidak melakukan pemeriksaandarah yang dianggap cukup untuk memastikan diagnosa pasien in casualmarhumah yaitu setidak tidaknya sebanyak 2 (dua) kali secarasignifikan dan kekeliruan mendiagnosa penyakit yang diderita olehalmarhumah maka Tergugat dan Tergugat Il telah melanggarperaturan Pasal 51 huruf a Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009tentang Praktik

Kedokteran (UndangUndang Praktik Kedokteran) yangmenyatakan: Dokter atau Dokter gigi dalam melaksanakan praktikKedokteran mempunyai kewajiban:a.

jika tidak salahmendiagnosa maka almarhumah akan tertangani dengan baik dantepat, dan tentu saja dilakukannya tindakan pemeriksaan darah sesuaiSOP yang berlaku di Tergugat Ill, maka almarhumah akan tertanganisecara maksimal dan jiwanya tertolong;Sebagai seorang Dokter jika memang Tergugat maupun Tergugat Ilbukan merupakan Dokter yang ahli dalam bidangnya, maka seharusnyamengikuti ketentuan Pasal 51 huruf b UndangUndang PraktikKedokteran yang menyatakan: Dokter atau Dokter gigi dalammelaksanakan praktik

Kedokteran mempunyai kewajiban:a.

Putusan Nomor 50 P/HUM/2020Vi.Vil.viii.Kewajiban merujuk pasien yang membutuhkan pelayananyang lebih baik juga diatur dalam UndangUndang Nomor29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (untukselanjutnya disebut UndangUndang 29/2004) pada Pasal51. yang berbunyi Dokter atau dokter gigi dalampelaksanaan praktek kedokteran mempunyai kewajiban :Poin (6).

Putusan Nomor 50 P/HUM/2020Menteri Kesehatan Nomor 512 tahun 2007 tentang IzinPraktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran untuk:i. Optimalisasi 3 Surat Izin Praktek (SIP);ii. Pemberian surat tugas kepada Dokter Sp. KFR padakabupaten tahun kota yang belum memiliki dokterSp.KFR;iii. Pendayagunaan PPDS Ilmu Kedokteran Fisik danRehabilitasi (KFR) tahap mandiri;13.

Pasal 1 angka 7:Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikanpemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akanmenjalankan praktik kedokteran setelah memenuhipersyaratan;e. Pasal 1 angka 12:Organisasi profesi adalah lkatan Dokter Indonesia untukdokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi;Halaman 180 dari 225 halaman.

Pasal 6:Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan,pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan doktergigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangkameningkatkan mutu pelayanan medis;.

Putusan Nomor 50 P/HUM/2020merujuk pasien yang membutuhkan pelayanan yang lebih baik juga diaturdalam UndangUndang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran padaPasal 51 yang berbunyi Dokter atau dokter gigi dalam pelaksanaan praktekkedokteran mempunyai kewajiban : Poin (b).

bulan Agustus 2013 menanyakan1617THR hari Idul Fitri, ternyata dikatakan tidak mendapatkan haknya lagi mendapatkanTHRMenimbang, bahwa kaitan dengan SIP (Surat Ijin Praktek) untuk profesi Dokter,maka dalam hal ini diatur oleh UU No. 4 tahun 2004 junto Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor: 512/MENKES/PER/TV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan PraktekKedokteran adalah sbb :17e Sesuai pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) danUU No. 4 tahun 2004, yaitu :(1)Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik

kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tandaregistrasi dokter gigi. (2)Surat tanda registrasi dokter dan surat tandaregistrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkanoleh Konsil Kedokteran Indonesia. (3) Untuk memperoleh surat tandaregistrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhipersyaratan :a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigispesialis;b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan

keterangan sehat fisik dan mental;d. memiliki sertifikat kompetensi; dane. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etikaprofesi.(4) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlakuselama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengantetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c danhuruf d.e Sesuai pasal 36, pasal 37 ayat (1) dan (3) adalah sbb :Pasal 36: Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik

kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Pasal 37 : (1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempatpraktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. (3)Ketentuan lebih lanjutmengenai surat ijin praktek diatur dengan peraturan Menteri.18e Sesuai pasal 1 ayat (1), (3), dan ayat (5) Permenkes RI Nomor: 512/MENKES/PER/IV/2007 adalah : (/)Praktek kedokteran adalahrangkaian yang dilakukan oleh Dokter

Kedokteran dan PermenkesNomor 2052 Tahun 2011 .Kemudian pada saat, saksisedang melakukanpemantauan terhadap kinerja pelayanan masyarakat di Rumah Sakit BUDIRAHAYU, saksi saat itu menemukan ada papan nama salah satu Dokteryaitu dr.

Kedokteran dan PermenkesNomor 2052 Tahun 2011 .Kemudian pada saat, saksisedang melakukanpemantauan terhadap kinerja pelayanan masyarakat di Rumah Sakit BUDIHal. 8 dari 27 hal.

No. 890 K/Pid.Sus/2017HUSEIN ABDUL RACHMAN secara tersendiri menerangkan dalamkapasitasnya selaku tenaga kesehatan (nakes) Dokter, bahwa benar, STRmerupakan syarat mutlak untuk terbit SIP, sebagaimana ketentuanPERMENKES Nomor 2052 tahun 2011 dan ketentuan UU Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran yang melekat pada setiap orang yaitubagi individu tenaga kesehatan, dalam hal ini masa berlakunya hanyadiketahui oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan sendin;Saksi dr.

Bahwa perlu disampaikan dasar hukum pembentukan Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, adapun tugasdari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalahmemberikan perlindungan kepada pasien serta menjaga mutu dari dokter,dan juga menjaga kehormatan profesi kedokteran, sedangkan tujuandibentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)adalah menegakkan disiplin dokter/dokter

Bahwa selanjutnya apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 69 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juncto Pasal 27Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VII/2006.Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokterdan Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia danMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi.seorang dokter dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran disiplindan/atau adanya kesalahan

Bahwa, berdasarkan rangkaianrangkain tersebut di atas yang dilakukan olehPemohon Kasasi, tidak lain mencari kepastian atas penyakit yang dideritaoleh Muhamad Gumilar (kini almarhum), hal demikian luga merupakan hakdari Pasien meminta pendapat dari Dokter lain, sebagaimana dijelaskanmenurut Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur: Pasien, dalam menerimapelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:a.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugattelah memberikan jawaban secara tertulis dan memberikan keteranganatas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat secarabulat; Bahwa Tergugat bertanggung jawab akan membayar sisa hutangnyanamun setelah berhasil terjual tanah/oangunan yang menjadi obyekagunan tersebut; Bahwa penyebab terjadinya macet/tunggakan angsuran karena untukkeperluan biaya anaknya yang sedang koas (praktik

kedokteran); Bahwa oleh sebab itu Tergugat memohon kepada Hakim agar terhadapobyek jaminan/agunan Tergugat tidak dijual olen Penggugat melaluilelang karena harga pasar obyek tersebut Rp. 450.000.000, (empatratus lima puluh juta rupiah) dan saat ini masih dalam proses penjualanoleh Tergugat;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara inisebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

an.Hartini Gbr. situasi No. 00331 ;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakuiseluruh dalil gugatan Penggugat yaitu mengakui telah mempunyai totalsisa hutang sejumlah Rp. 123.610.742 (seratus dua puluh tiga juta enamratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) kepada Penggugat,telah menunggak/macet sejak Februari 2019, dan telah diperingatkansebanyak 3 kali, meskipun Tergugat telah memberikan alasan mengapamacet yang disebabkan karena untuk biaya anaknya yang sedang koas(praktik

kedokteran), Majelis berpoendapat apa yang diakui oleh Tergugatmerupakan pengakuan secara bulat yang mempunyai nilai pembuktianyang sempuma, mengikat dan menentukan (volledig, bindende enbeslissende, bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPer;Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat merupakanbukti yang sempuma, mengikat dan menentukan, maka Majelisberpendapat pemeriksaan telah cukup tanpa alat bukti tambahan (videPasal 18 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019), sehinggaterhadap

Hengky selama 5 haritidak dapat menganalisa penyakit yang diderita oleh Terdakwa, makatuduhan fitnah tersebut harus dibuktikan lebih dahulu oleh MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sesuai ketentuan Pasal66 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yangmemuat ketentuan sebagai berikut :(1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atastindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokterandapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua

Karena walaupun kasus ini telah menjadl berita yang sangatmenjadi perhatian publik, namun hingga saat ini belum ada terdengartindakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran apalagi kalau hanyaTerdakwa yang melaporkan", adalah pertimbangan yang melampaui bataswewenang, karena telah menguji bagaimana cara menerapkan "ketentuanPasal 66 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Bahwa menurut ketentuan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang praktik kedokteran khususnya Pasal 66, tidak

Terdakwa sebagai konsumen yangmenggunakan jasa dari RS Omni International dilindungi oleh Pasal 4UndangUndang Perlindungan Konsumen atau UndangUndang RINo.8 Tahun 1999 serta Terdakwa sebagai Pasien mempunyai hakhak yang diatur di dalam Pasal 52 UndangUndang No. 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran..

Nomor 822 K/Pid.Sus/2010dikaitkan dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen,merupakan keluhan pasien yang telah dilanggar hakhaknyasebagaimana diatur dalam UndangUndang Praktik Kedokteran,sehingga keluhankeluhan yang dituangkan dalam email tersebutbukan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik karenainformasi yang terdapat dalam email tersebut adalah sebagai fungsikontrol yang dapat dibantah atau disanggah oleh pihak RS OmniInternational.Bahwa syarat utama Pasal yang ditetapkan dalam surat

Dengan demikian lip service Terdakwa hanyaberupa mencoba melepas jeratan pidana yang berlaku yakni UndangUndang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengaturbahwa setiap orang yang dirugikan kepentingannya atas tindakan dokteratau dokter gigi yang menjalankan praktik kKedokteran dapat mengadukansecara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia(MKDKI) bukan dengan beremail;Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang mengandung dan sangatcemas dan Terdakwa awam terhadap

Julius July Sp.BS.M.Kes mengajukan gugatan ke Kantor PengadilanTata Usaha Negara Jakarta adalah keputusanMKDKI atas keberatan keputusan MKDKI Nomor129/Kep/MKDKI/V/2010 ;Bahwa berdasarkan proses yang dilakukan olehMKDKI terhadap penanganan pengaduan tersebutdiatas telah memenuhi dan tidak bertentangandengan peraturan peraturan~ yaitu : UndangUndang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004Halaman 51 dari 139 halaman Putusan No.84/G/2011/PTUN JKTdan Peraturan Konsil Nomor16/KKI/Kep/VIII/2006 serta tidak

Bukti T 15 : Pasal 69 = ayat (3) huruf bUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran.

Gsinya jo n ccm cr er eeMenimbang, bahwa dengan demikian objek sengketabelum menimbulkan akibat hukum apabila masihmemerlukan persetujuan instansi atasan atau instansilain ;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang RI Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 69ayat (1) disebutkan bahwa, Keputusan MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikatdokter, dokter gigi, dan Konsi KedokteranIndonesia ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam PeraturanKonsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI

Kedokteran pada Pasal 69 ayat 1Jo Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor16/KKI/PER/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 padaPasal 30 ayat 2) dan Konsil Kedokteran Indonesiamerupakan lembaga eksekutor atau lembaga yang bertugashanya untuk melaksanakan yang telah ditentukan tanpadapat mencabut atau merubah keputusan MKDKI (VidePeraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor16/KKI/PER/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 padaPasal 27 ayat 1 dan Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2) ;Menimbang, bahwa dengan demikian

Kedokteran pada Pasal 1butir 14 yang memberikan kewenangan pada MKDKI untukmenentukan adatidaknya kesalahan yang dilakukandokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmukedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkansanksi ;Menimbang, bahwa selanjutnya akandipertimbangkan hal hal sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dikenakannya sanksi sebagaimanaditetapkan dalam objek sengketa, karena adanyapengaduan Dr.

Pasal 1 ayat (14) UndangUndang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa untukmenentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dalampenerapan ilmu kedokteran yang dilakukan oleh lembaga yang berwenangyaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2014d.

Ill Penyelenggaraan Praktik , Pasal 20 PeraturanMenteri Kesehatan Nomor ; 2052/MENKES/PER/X/2011, Tentang IzinPraktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;Fotokopi BAB.

ayat(3) Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor ;290/MENKES/PERIIII/2008, Tanggal 26 Maret 2008, TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran ;Fotokopi Pasal 46 UndangUndang RI Nomor : 44 Tahun 2009, tanggal28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit ;Fotokopi Bagian Kedua Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPresiden RI, Nomor ; 77 TAHUN 2015, tanggal 3 Juli Tahun 2015,Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit ;Fotokopi Paragraf 4 perihal Rahasia Kedokteran Pasal 48 ayat (1)UndangUndang Nomor 29 Thun 2004 Tentang Praktik

Kedokteran danPeraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor ; 36 Tahun 2012, tanggal 10Agustus 2012, tentang Rahasia Kedokteran ;Fotokopi Paragraf 3 perihal Rekam Medis UndangUndang Nomor. 29tahun 2004, Tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) danPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor ; 269/MENKES/PER/III/2008,Tentang Rekam Medis ;Halaman 25Putusan No.188/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa dipersidangan Penggugat ada mengajukan 2 (dua)orang Saksi dalam perkara ini yaitu :1.

HENDY SIAGIAN(Terdakwa III) baik secara bersamasama maupun bertindak sendirisendiri, pada hariSabtu tanggal 10 April 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalamdakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan dan turutserta melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik (SIP), perbuatantersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :Bahwa pada saat korban SISKA MAKATEY sudah tidur terlentang di atas mejaoperasi kemudian

HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagaidokter dalam melaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban SISKAMAKATEY, Para Terdakwa hanya memiliki sertifikat kompetensi tetapi Para Terdakwatidak mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) kedokteran dan tidak terdapat pelimpahan/persetujuan untuk melakukan suatu tindakan kedokteran secara tertulis dari dokterspesialis yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) kedokteran/ yang berhak memberikanpersetujuan sedangkan untuk melakukan tindakan praktik kedokteran

pada korban terjadi pada pemberian cairan obatobatanatau infus, dan dapat terjadi akibat komplikasi dari persalinan itu sendiri.Sebab kematian si korban adalah akibat masuknya udara ke dalam bilik kananjantung yang menghambat darah masuk ke paruparu sehingga terjadi kegagalanfungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung (VERterlampir dalam berkas perkara).Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal76 UndangUndang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran Jo.

Bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 Tentang Praktik Kedokteran.2. Bertentangan dengan Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite MedikRumah Sakit.Halaman 5 dari27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.3. Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Rumah Sakit.4.

Bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Ketentuan yangdilanggar adalah : Ketentuan Pasal 1 angka 14 yangdengan tegas menyebutkan bahwa Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yangberwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahanyang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalampenerapan disiplin ilmu kKedokteran dan kedokteran gigi danmenerapkan sanksi.Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwa lembagayang berwenang untuk menilai

Bahwa tujuan dari dibuatnya UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang praktik kedokteran adalah untuk memberikan perlindunganhukum kepada masyarakat, dan juga dokter yang melaksanakantindakan medis.