Pembanding/Penggugat : PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah
Terbanding/Tergugat : PT. Indonusa Harapan Masa

PUTUSANNomor 56/PDT/2021PT BJMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perkara perdatadalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAHKALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH,berkedudukan di Jalan Panglima Batur Barat No. 1, KotaBanjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Arie

ENAM ENAM GROUP VS KETUA PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero ) PIKITRING SUMUT, ACEH DAN RIAU

/KJGM PIKITRINGSUAR/2008 Tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan Barangdan Jasa Sumber Dana APBN pada Satuan Kerja Induk Pembangkitdan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh Tahun 2008, maka nyatalahsecara hukum bahwa Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pikitring Aceh dan Riaudapat didudukkan sebagai Tergugat karena dalam menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara Tergugat melaksanakan fungsipemerintahan yaitu pembangunan tower (seksi B) T/L. 275 KV Gl,Binjai PLTU Sumut, 69,6 kmr, 2 CCt, Twin Zebra, yang dalam hal inimerupakan tugastugas yang bersifat eksekutif, sehingga alasaneksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum, olehkarenanya haruslah ditolak ;2.

KEMENTRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA/DIREKTUR PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DI JAKARTA/MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG AREA PELAYANAN MENTENG, vs H. SOEWARDI SULAIMAN bertindak untuk dan atas nama PALANG MERAH INDONESIA cabang JAKARTA PUSAT,

PUTUSANNomor 2184 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEMENTRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIKINDONESIA/DIREKTUR PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) DI JAKARTA/MANAGER PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) barumempunyai status badan hukum sebagai Perseroan 20 tahun kemudian yaitupada tanggal 30 Juli 1994, maka jelas pembangunan Gardu S14E tersebutyang dilakukan pada tahun 1974 bukan dilakukan oleh Tergugat karenaTergugat pada tahun tersebut belum lahir, Tergugat dalam kedudukannyasebagai perseroan terbatas baru didirikan pada tahun 1994 sebagaimanatertuang dalam akta pendirian PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero)dihadapan Notaris Sucipto Nomor 169 tahun 1994 tanggal 30 Juli 1994 (BuktiT1)Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan audit tidak ditemukan adanyasuatu permasalahan hukum terhadap gugatan atau sengketa tanah gardu padaHal. 5 dari 19 Hal. Put. Nomor 2184 K/Pdt/2012saat pendirian PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero), termasukpermasalahan mengenai Gardu S14E, melainkan setelah status perusahaanlistrik beralin menjadi Persero baru dipermasalahkan.Dengan demikian, bahwa karena pembangunan gardu tersebut nyatanyata dibangun oleh Pemerintah Indonesia cq.

Nomor 2184 K/Pdt/2012diajukan oleh Pemohon Kasasi Kementrian Badan Usaha Milik NegaraRepublik Indonesia/Direktur PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) DiJakarta/MANAGER PT.

Penggugat:
IWAN SUTADI SIDARTA
Tergugat:
PT. Perusahaan Listrik Negara PERSERO Distribusi Jawa Tengah dan DIY Unit layanan Salatiga

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang,

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA tersebut

SYAIFULLAH, S.HVSPT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA

yang terletak diDesa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, tersebut telah TerkenaPembebasan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek IndukPembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, untuk KepentinganPembangunan Pipa Gas Transmisi Muara Bekasi Muara Tawar (Tergugat);Bahwa sehubungan dengan pembebasan tanah yang dilakukan Tergugat.

a quotelah terkena pembebasan/dimanfaatkan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara(Tergugat);Bahwa obyek tanah milik adat Penggugat telah terpakai seluas 16.297 m? dantelah dibayar ganti rugi/oleh Tergugat seluas 11.734 m? dengan perincian sebagaiberikut:a tanggal 16 Mei 2008 dibayar ganti rugi atas tanah seluas 8.157 m?;b tanggal 6 Januari 2009 dibayar ganti rugi atas tanah seluas 3.577 m?;c sisa tanah seluas 4.563 m?

akan membayar ganti rugi terhadap tanah yang dipakai untuk ProyekPemasangan/Pembangunan Pipa Gas Transmisi oleh Pemohon Kasasi/Tergugatyang tidak termasuk kategori tanah yang ditelantarkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat hanya memanfaatkan SuratKeputusan Bupati Nomor 5911Kep.108DTR/2007 tanggal 31 Juli 2007 yangsifatnya masih berlaku secara umum dan belum ditentukan standarisasinya;Mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi I semulaTergugat (PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Induk Pembangkit danJaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara) kepada Termohon Kasasi/semulaPenggugat adalah sebesar 4.202 m?

SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SPP - PLN ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAmADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.

PUTUSANNOMOR : 07/G/2017/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertamadengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbanganpertimbanganseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) SPP PLN. (dahulu bernama Serikat Pekerja PT.

DIREKTUR PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO (PLN) PUSAT, II. MANAGER PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO WILAYAH II NTT dan III. MANAGER PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO AREA KUPANG, tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.0000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

DIREKTUR PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO (PLN) PUSAT, dkk. VS DORKAS MARUNDURI DJAMI, S.H.

/Judex Juris.Dengan demikian, tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti/Judex Juris;Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 junctoUndang Undang Nomor 3 Tahun 20091;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR PT

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO(PLN) PUSAT dan kawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para PemohonPeninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangHalaman 6 dari 8 hal.

DIREKTUR PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO(PLN) PUSAT, Il MANAGER PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARAPERSERO WILAYAH Il NTT dan Ill. MANAGER PT PERUSAHAANLISTRIK NEGARA PERSERO AREA KUPANG, tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlahRp2.500.0000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 16 Juli 2018 oleh Dr. H.

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA cq PTPERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) WILAYAHSULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT VS SURYADI HENRY KUSUMA DKK

Nomor 1735 K/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN BADAN USAHAMILIK NEGARA cq PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) WilayahSulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, serta membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor 434/PDT/2017/PT.MKS. tanggal 10 April2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor253/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 15 September

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIANBADAN USAHA MILIK NEGARA cq PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(Persero) WILAYAH SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARATtersebut:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 434/PDT/2017/PT.MKS. tanggal 10 April 2018 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 15September 2016:MENGADILI SENDIRI:DALAM KONVENSI:Dalam Eksepsi:Halaman 13 dari 15 hal. Put.

., CLA
Tergugat:
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Persero cq. MANAGER PLN UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN TUAL

TergugatNama : PT. Perusahaan Listrik Negara Persero cq.Manager Pin Unit Pelaksana PelayananPelanggan Tual;Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kab.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pusat di Jakarta ;CQ. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Palembang ; CQ. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Wilayah Lampung ; CQ. PT. Perseroan Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang MetroJalan AR Prawira Negara No. 99 (15 A Kauman). Metro Pusat, 34111) ;

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pusat di Jakarta ;CQ.PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wiayah Palembang ;CQ. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Wilayah Lampung ;CQ. PT. Perseroan Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang MetroJalan AR Prawira Negara No. 99 (15 A Kauman).

Bahwa dalam gugatan ini subjek gugatan tidak jelas karena penggugattidak menyebutkan secara jelas dan tegas kepada siapa Gugatan tersebutditujukan, apakah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineralataukah ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), sehingga gugatanpenggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas (obscuur libel).

VERCASO INTI PERSADA- GENERAL MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIEWA YOGYAKARTA- PT. DIRGANTARA JAYA KREASI

Dengan PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengembantugas penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum(menyangkut hajat hidup orang banyak) yang merupakan suatuurusan yang bersifat pemerintah (eksekutif), berdasarkanUndang undang Nomor 20 # Tahun = 2002 tentang Ketenagalistrikan, maka PT.

Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang PengadaanBarang dan Jasa di ~PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero).; 222 eer ee ee eee eee eee eee40Dengan demikian segala tata cara pengadaan barang dan jasa,khususnya melalui pelelangan umum, yang harus dilaksanakanoleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah tundukpada aturan aturan Hukum Publik hinga didapatkannya kandidatRekanan yang dapat ditunjuk sebagai penyedia barang = danjasa.3; .

Hal tersebuterjadi karena pelaksanaan pelelangan umum dalam prosespengadaan barang dan jasa oleh PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) adalah sepenuhnya merupakan urusan pemerintahanyang didasarkan pada peraturan perundang undangan yangberlaku.; eer ere r r ee eeeeee.

Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan4718.19.Barang dan Jasa di PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero);junctod.

Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang PengadaanBarang dan Jasa di PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero);Dengan demikian segala tata cara pengadaan barang dan jasa,khususnya melalui pelelangan umum, yang harus dilaksanakanoleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah tundukpada aturan aturan Hukum = Publik hingga didapatkannyakandidat Rekanan yang dapat ditunjuk sebagai penyedia barangdan jasa.; ++ eee ee ee eee14.

Terbanding/Tergugat I : PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) CQ. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH, CQ. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT PELAKSANAAN PELAYANAN PELANGGAN BANJARMASIN, CQ. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN PELAIHARI Diwakili Oleh : MUSTAKIM AULAWI, S.H.
Terbanding/Tergugat II : YADI Diwakili Oleh : RIZALDI NAZARUDDIN, S.H., M.H.

SURYADI HENRY KUSUMA sebagai Penggugat Melawan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagai Tergugat D A N PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) sebagai Tergugat II Intervensi

Bersaudara Investco Energi
3.PT Perusahaan Listrik Negara Persero

SURYADI HENRY KUSUMA sebagai Penggugat Melawan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagai Tergugat D A N PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) sebagai Tergugat II Intervensi

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO);Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (12)serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar PT.

Pembanding/Tergugat : DIREKTUR PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Diwakili Oleh : Widodo Ismail SH
Terbanding/Penggugat I : NETTI PARDOSI
Terbanding/Penggugat II : PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) PEMBANDING /TERGUGAT adalah pemegang hak yang sahatas tanah / obyek sengketa tersebut, dan merupakan pihak yang beritikadbaik, maka Jjelas dan terbukti bahwa tidak ada kesalahan dan tidak adaperbuatan apapun yang dilakukan oleh pihak PEMBANDING /TERGUGATyang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan tidakHalaman 41 dari 74 Putusan Nomor : 370/PDT/2016/PTMDNadakerugianyangdideritaolehpihak PARA PENGGUGAT/ PARATERBANDING

PUTERA DAYA PERKASAlawanPT. Perusahaan Listrik Negara Persero d.h. Perusahaan Umum Listrik NegaradanPemerintah RI cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) d/h. Perusahaan UmumListrik Negara, berkedudukan di Gedung PLN Pusat,Jl. Trunojoyo Blok MI No. 135, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasakepada M.Sugeng Bagiyo, Johanis TH. Ardjon, DarjiYendi Sugiarto Hairudin, Robiatna Agus Fanhar, DykaDN Nofrianto, Billy Budi Kusuma, Davis, Doni AkbarAlfianda, Dinda Wulandari, Novariany RohanaBonaedy, Fuad, Dicky Hutagalung, Rigamu TirtaPrastawa, selaku Pegawai PT.

PuteraDaya Perkasa Nomor: 003/DirPDP/VI/2006, tanggal 8 Juni2006 kepada Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero), perihal : permohonan kompensasi/ganti rugipenggunaan tanah PT Putera Daya Perkasa oleh PLN;3. BuktiP3 : Fotokopi dari fotokopi, surat PT PLN (Persero) tanggal 12September 2006, Nomor : 837/062/Prokitring DKI Jaya &Banten/2006.;Hal. 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2017/PN. Jkt.

Nomor : 25/SK/JW/I/2016, tanggal 15 Januari2016 kepada Direktur PT Perusahaan Listrik Negara(Persero), perihal: somasi;Fotokopi sesuai aslinya, surat dari Kantor Advokat John H.Waliry, SH Nomor : 33/SK/JW/I/2016, tanggal 26 Januari2016 kepada Direktur PT Perusahaan Listrik Negara(Persero), perihal: somasi ke2;Fotokopi sesuai aslinya, Tabel Tarif Harga Sewa Tanah PTPDP Kepada Penyewa Yang Ada di Kawasan Industri PasarHal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2017/PN. Jkt.

Tjitrosudibio,Cetakan 43:2017, halaman 353;Fotokopi dari fotokopi UndangUndang Republik IndonesiaNomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, knususnya,Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13;Fotokopi dari fotokopi Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor : 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industridan lampirannya;Fotokopi dari fotokopi Surat PT PLN (Persero) kepada BapakGeneral Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)Unit Bisnis Strategis Penyaluran dan Pusat Pengatur BebanJawa Bali, Nomor : PDP/X

/2002, tanggal 21 Oktober 2002,Perihal : Permohonan Kompensasi/Ganti Rugi PenggunaanTanah PT Putera Daya Perkasa oleh PLN;: Fotokopi dari fotokopi Surat PT PLN (Persero) kepada PTPutera Daya Perkasa, Nomor : 1192/062/P3B/2002, tanggal04 November 2002, perihal: Permohonan Kompensasi/GantiRugi Penggunaan Tanah PT Putera Daya Perkasa oleh PLN;Fotokopi dari fotokopi Surat PT Putera Daya Perkasa kepadaBapak Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara(Persero), Nomor: 003/DirPDP/V1/2006, tanggal 8 Juni

SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SPP - PLN; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN; SERIKAT PEKERJA PT. PLN (Persero);

Penggugat:
A M I R HAMZAH, ST
Tergugat:
1.PANDAPOTAN MANURUNG selaku General Manager PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) UID LAMPUNG
2.WILFRID SAHAT P SIREGAR selaku Manager UP3 Kotabumi PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)
3.JIMMI MANALU selaku Manager ULP MENGGALA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)
Turut Tergugat:
1.SUPRIYANTO
2.F U R Q O N
3.AH.