Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan daripengeluaran tersebut;Bahwa rincian faktur pajak masukan atas kegiatan reklamasi lahantambang sebesar Rp137.724.625,00 tersebut adalah terdiri dari: PKP PENJUAL JENIS BKP/JKP PPN (Rp)Koperasi Mega Lestari Pupuk kompos untuk rehabilitasi lahan 30.255.750Koperasi Tani Perintis Pupuk kompos untuk rehabilitasi lahan 69.623.000Koperasi Pemuda BPPD

Mega Nanda bin Adi Asmara, Umur 26 tahun, Agama Islam, PendidikanSLTA, Pekerjaan Honorer di BPPD Kabupaten OKI, bertempat tinggal diJalan Belanti Komplek Tanjung Elok, Blok D4 LK , RT.001, No. 2,Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten OganIlir;Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah kawanPemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah diHalaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.KAGmuka sidang yang secara rinci sebagaimana

Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSimalungun, Nomor :600826/Bppd tanggal 14 Agustus 2009,perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Lahan Untuk Penanaman kayujabon dan tanaman lainnya;4.

Simalungun, Staf Badan Perencanaan PembangunanDaerah dan Staf dari Kantor Pelayanan Izin Terpadu yang dilaksanakan padatanggal 13 Agustus 2009 ;Hal 118 dari 335 hal Putusan No.242/Pid.B/2011/PN.SimBahwa berdasarkan berita acara hasil peninjauan lokasi yang dilakukan olehstaf saksi tersebut, maka saksi mengeluarkan rekomendasi Nomor : 600826/Bppd, tanggal 14 Agustus 2009, Surat Rekomendasi Nomor : 600827/Bppd,tanggal 14 Agustus 2009 dan Surat Rekomendasi Nomor : 600828/Bppd,tanggal 14 Agustus 2009

disetorkan oleh saksi JOKO SUKARTIKA, S.Sos ( dalamberkas terpisah ) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab.Mojokerto dan terdakwa, sehingga total saldo pada rekening BendaharaRehab Rekon pada bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp. 7.673.383.302 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tigaribu tiga ratus dua rupiah ) ;Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima olehBendahara Rehab Rekon BPPD

Mojokerto dan terdakwa, sehingga total saldo pada rekeningBendahara Rehab Rekon pada bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp.7.673.383.302 ( tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratusdelapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah ) ;Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima olehBendahara Rehab Rekon BPPD Kab.

;Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima olehBendahara Rehab Rekon BPPD Kab.

No. 635 K/Pid.Sus/2017 Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima oleh BendaharaRehab Rekon BPPD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp10.734.703.000,00(sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah),selanjutnya dari Rekening Koran Bendahara Rehab Rekon posisi saldo padaBulan Maret 2015 adalah sebesar Rp7.673.383.302,00 (tujuh miliar enamratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu

disetorkan oleh Saksi Joko Sukartika, S.Sos (dalam berkasterpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokertodan Terdakwa, sehingga total saldo pada rekening Bendahara Rehab Rekonpada bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp7.673.383.302,00 (tujuh miliarenam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratusdua rupiah); Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima oleh BendaharaRehab Rekon BPPD

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

November 2005 sampaidengan Februari 2006;Bahwa bahanbahan material untuk proyek tersebutdisediakan oleh CV.Bona Lestari milik Bonar ZetzelAmbarita;Bahwa pada saat proyek tersebut berlangsung saksi saat itumenjabat sebagai Kepala Dinas Perkimbangwil Simalungun;Bahwa saksi menjabat sebagai Kadis PerkimbangwilSimalungun sejak tahun 2001 sampai dengan bulan Mei 2006dan tugas saksi adalah memonitor Satker (satuan kerja)pelaksanaan dilapangan, dan berdasarkan Surat KeputusanBupati Simalungun No.188.45/63.29/BPPD

) TA.2005 tersebut dilaksanakan sejak bulan September2005 sampai dengan bulan Desember 2005;Bahwa Pelaksana Proyek Program Kompensasi PenguranganSubsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan(PKPS BBM IP ) TA.2005 adalah Kasatker yang bernamaJhonny Manik BE;Bahwa Yang mengangkat Jhonny Manik,BE sebagai Kasatkeradalah Menteri Pekerjaan Umum (PU) berdasarkan SuratKeputusan Nomor :381/KPTS/M/2005 tanggal 26 Agustus2005;Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati SimalungunNo.188.45/63.29/BPPD

sehat dan dapat =memberikanketerangan ;saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa oleh Polisiuntuk dimintai keterangan sebagai saksi dalamsehubungan adanya peLaksanaan bantuan ProgramKonpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar MinyakBidang Infrastruktur Pedesaan (PKPS BBMIP ) TA.2005di Nagori Sidotani' Kecamatan Bandar KabupatenSimalungun, dimana dalam hal ini saksi ditunjuksebagai Anggota Tim Pelaksana Kabupaten PKPS BBMIPTA.2005 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) BupatiSimalungun Nomor.188.45/6329/BPPD

Selanjutnya karena terjadi kesalahan ketik dariDepartemen PU Dirjen Cipta Karya penulisan namanamaNagori/Desa dan Kecamatan maka oleh Bupati Simalungundibuat lagi surat perubahan atau perbaikan namaNagori/Desa dan Kecamatan yang menjadi sasaranprogram PKPS BBMIP TA.2005 sesuai dengan Surat BupatiSimalungun Nomor;050/911/BPPD, tanggal 29 Juli 2005,dan surat tersebut mendapat jawaban dari Departemen PUDirjen Cipta Karya sesuai dengan surat NomorPK.Q203CK/177 tanggal 31 Agustus 2005 dan menetapkan20

peroleh dari masingmasing PanguluNagori/Desa yang mendapat bantuan dana PKPS' BBMIPTA. 2005 ;bahwa lLaporan pelaksanaan kegiatan PKPS BBMIP TA.2005tidak pernah diterima pihak Bapedda KabupatenSimalungun yang seharusnya laporan tersebut dibuatoleh JHONNY MANIK, BE selaku Kasatker PKPS BBMIPTA.2005 JHONNY MANIK, BE ;bahwa selain saksi sebagai tim pelaksana KabupatenSimalungun dalam kegiatan PKPS BBMIP TA.2005 itu,juga ada orang lain yang telah dihunjuk berdasarkanSK.Bupati Simalungun Nomor.188.45/6329/BPPD

BuktiP.3 : Fotocopy sesuai asli, balasan surat dari BPPD Sidoarjoyang menjelaskan letak obyek paja atas namaSupriyanto beserat denah lokasi wajib pajak atas namaSupriyanto Nomor 973/1954/438.6.3/2019 tanggal 11Desember 2019; 4. BuktiP.4 : Fotocopy sesuai copy legalisir, Copy letter C Nomor 954persil 33 d V seluas 260 m2 atas nama Katidjah B.Djaelan; 5. BuktiP.5 : Fotocopy sesuai asli, Surat kKematian yang diajukan olehAlm.

14.245 berupa SanksiAkademik Turun Tingkat dan Pangkat satu tingkat lebin rendah dariTingkat III pangkat Brigtutar menjadi Tingkat II pangkat Brigdatar karenaterbukti bersalan melakukan perbuatan menggunakan pakaian danperlengkapan tidak sesuai dengan ketentuan dinas berupa pakaianpreman, mendatangi dan memasuki tempat hiburan malam di DiskotikFable Jakarta Selatan serta memiliki dan menyimpan telepon genggam diFlat Taruna, berdasarkan Hasil pemeriksaan Berkas Perkara PelanggaranDisiplin Nomor: BPPD

tujuanperkawinan, serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdatadan Pasal 1320 KUHPerdata.Pada Pasal 119 Kitab Undangundang Hukum Perdata diatur bahwaantara suamiistri yang masih dalam ikatan perkawinan, jika mereka tidakmemiliki perjanjian perkawinan, maka harta yang mereka peroleh selamaperkawinan merupakan harta bersama, bagaimana mungkin harta yangdimiliki secara bersama suami istri kemudian diperjualbelikan antarasuami dengan istri.Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Padt.G/2018/PN Bppd

Pol: BPPD/65/V/2012/Propost tanggal 22 Maret2012, Termohon konvensi menjelaskan bahwa pada saat itu sudah sah terjadiperceraian secara agama dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan serta dengandikuatkan dengan penjelasan dari ibu Termohon konvensi karena Pemohon konvensisudah menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi, namun secara hukum negarabelum, sehingga Termohon konvensi menyetujui perceraian dengan menyodorkansurat tanggapan atas permohonan izin cerai Pemohon secara bersyarat, yaitu

Pemberdayaan konsumen konsumen dan memilih menentukan,dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen.Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Bppd. Menciptakan system Perlindungan Konsumen yang mengadungunsur kepastian hukum dan informasi serta akses untuk mendapatkanInformasie. Menumbuh kembangkan kesadaran petaku usaha mengenaipentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur danbertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.f.

Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Bppd. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari satubadan hukum;e. Mereka yanng mendapat kuasa Insidentil yang ditetapkanoleh Kuata Pengadilan;f.

sepihak karena sebagai Warga Negara Indonesiayang taat aturan Hukum dan UndangUndang, baik Almarhum Drs JunirmanBahar maupun PENGGUGAT hingga saat ini belum pernah mengalihkanhaknya kepada pihak manapun danselalu taat membayar Pajak Bumi danBangunan (PBB) atas kepemilikan Tanah di Jalan Ibrahim Adjie Nomor 378Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Luas7.525 m2 seperti tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 180/ KelurahanGumuruh yang tercatat secara resmi di Kantor Dinas BPPD

Saksi IV, lahir di Ujung Tanjung, pada tanggal 10 November 1987,umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan di BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bungo (BPPD),kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, golongan darah A, tempattinggal Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo.

Saksi VI, lahir di Air Gemuruh, pada tanggal 07 September 1996,umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer DiDinas BPPD Kesbangpol Kabupaten Bungo, kewarganegaraanIndonesia, status Belum Kawin, golongan darah A, NIK1508130709960001, tempat tinggal di Kecamatan Rimbo Tengah,Kabupaten Bungo.

TurutTergugat I s/d Turut Tergugat X, kenal dengan Tergugat danada hubungan kKeluarga yaitu kakek saksi dan ayah Tergugat IKakak beradik;Bahwa saksi menjabat Hukum Tua sejak tahun 20072012Bahwa surat bukti P.1 Sekretaris Desa yang mengetiknya;Bahwa saksi hadir waktu surat tersebut dibuat yangpokoknya saksi dihadirkan diminta untuk mendengarkanpesan orangtua dari Penggugat dan Para Turut Tergugat;Bahwa Dua kali saksi diundang dan ketiga kali Anna Tilaardan anakanak datang kerumah saksi bersama ketua BPPD

yang dapat merugikan Keuangan Negaraatau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut : Bahwa Kabupaten Simalungun pada tahun 2011 mendapat dana dari PemerintahPusat (APBN) yang merupakan Pinjaman Luar Negeri JICA dengan anggaransebesar Rp. 1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah), dimana terdakwa7EDI MARULI TUA SINAGA sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PUOK) PNPM PISEW TA. 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati SimalungunNomor :188.451760 BPPD

Bahwa selain tugas dan fungsi terdakwa berdasarkan Surat Keputusan BupatiSimalungun Nomor: 188.451760 BPPD tanggal 17 Pebruari 2011, terdakwajuga melakukan pemantauan pelaksanaan PNPN PISEW di wilayah kerjanyasesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan yang dilakukan oleh saksiBAREN AMBARITA, ST dalam melaksanakan pekerjaan di 33 LembagaKemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Dolok Pardamean berdasarkanSurat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. : 601633/12/09/030/PISEWJ/2011 tanggal 24 Pebruari

utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukanmerupakan utang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa Kabupaten Simalungun mendapat dana dari Pemerintah Pusat(APBN) yang merupakan Pinjaman Luar Negeri JICA dengan anggaransebesar Rp. 1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah), dimanaterdakwa EDI MARULI TUA SINAGA sebagai Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PUOK) PNPM PISEW TA. 2011 berdasarkan SuratKeputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.451760 BPPD

Bahwa selain tugas dan fungsi terdakwa berdasarkan Surat KeputusanBupati Simalungun Nomor: 188.451760 BPPD tanggal 17 Pebruari 2011,terdakwa juga melakukan pemantauan pelaksanaan PNPN PISEW diwilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan yangdilakukan oleh saksiBAREN AMBARITA, ST dalam melaksanakanpekerjaan di 33 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di KecamatanDolok Pardamean berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan(SP3) No: 601 633/12/09/030/PISEWJ/2011 tanggal 24 Pebruari

Beberapa perbuatan bertalian satu sama lain sehingga harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut.Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN Bppd. Jarak antara waktu satu perbuatan dengan perbuatan lainnyatidak terlalu besar (lama)e.

bukti pembelian); KUBE Maju Lancar Kelurahan Bugangin, terdakwa membelanjakancacing 200 kilogram Rp 11.000.000,00 (tidak ada bukti pembelian); KUBE Harapan Jaya Kelurahan Bugangin, terdakwa membelanjakancacing 200 kilogram Rp 9.000.000,00 (tidak ada bukti pembelian);Sedangkan KUBE Berkah Sampah Kelurahan Langenharjo terdakwa tidakmembelikan, KUBE membeli sendiri.Bahwa setahu Terdakwa tidak ada pembelian promi dan blung karenasudah dapat waktu pelatihan;Bahwa mengenai Surat Perintah Nomor: 058/2275/Bppd

tanggal 24November 2015 dan Surat Perintah Nomor: 058/2303/Bppd tanggal 24November 2015;Dimana dalam surat perintan tersebut Terdakwa sebagai TenagaPendamping Pengelola sampah, tetapi Terdakwa telah membelikan alatpresto pembuatan bandeng untuk KUBE Boga Mulya dan KUBE Makaryo;Dapat Terdakwa jelaskan:Bahwa setelah KUBE terbentuk Terdakwa diminta oleh Kepala Dinas Sosial(Saudara Kuncahyadi) secara lisan untuk memberikan pendampingan,arahan, bimbingan teknis kepada KUBE sampai KUBE bisa mandiri.Namun

Akhirnya KUBEtersebut membuat surat permohonan ke Kepala Bappeda untuk memintapendampingan kepada Terdakwa maka terbitlah Surat Perintah Nomor:058/2275/Bppd tanggal 24 November 2015 dan Surat Perintah Nomor:058/2303/Bppd tanggal 24 November 2015 didalam surat perintah tersebutTerdakwa sebagai Tenaga Pendamping Pengelola Sampah;Bahwa Terdakwa memang memerintahkan untuk pembuatan stempeltersebut kepada Saudara Dwi Gunarsih untuk kekompakan gunamemudahkan pemasaran hasil budidaya.

Pengelolaan Dana Desa;1 Eksemplar Peraturan Bupati Morowali Nomor : 25 Tahun 2019,tanggal 03 September 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiMorowali Nomor 43 Tahun 2018, tentang Pengalokasian alokasi DanaDesa SeKabupaten Morowali Tahun Angaran 2019;1 Eksemplar Peraturan Bupati Morowali Nomor : 44 Tahun 2018,tanggal 28 Desember 2018, tentang Tata cara pembagian DanPenetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab Morowali TahunAnggaran 2019;1 Eksemplar Keputusan Bupati Morowall Nomor188.4.45/KEP.0197/BPPD

03 September 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiMorowali Nomor 43 Tahun 2018, tentang Pengalokasian alokasi DanaDesa SeKabupaten Morowali Tahun Angaran 2019;133) 1 Eksemplar Peraturan Bupati Morowali Nomor : 44 Tahun 2018,tanggal 28 Desember 2018, tentang Tata cara pembagian DanHalaman 51 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2022/PT PALPenetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab Morowali TahunAnggaran 2019;134) 1 Eksemplar Keputusan Bupati Morowall Nomor188.4.45/KEP.0197/BPPD

./2021/DENSUStanggal 2 Juni 2021 dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan dariKetua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 158/PEN.PID/2021/PNBPP tanggal 3 Juni 2021.Halaman 19 dari 33 Putusan Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bppd.