Ditemukan 318 data
7 — 1
maskandankiswah) selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) x 3 (tiga kali) masa suci/haid/3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana yang tersebut pada angka 2 (dua) tersebut sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak yang akan ditetapkan setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkraacht
33 — 0
tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat, nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum Putusan angka (3) di atas, minimal sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau menikah, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di tahun-tahun berikutnya terhitung sejak Putusan Mahkamah Syariyah Singkil memiliki kekuatan hukum tetap (inkraacht
48 — 47
untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah3 (tiga) orang anak sebagaimana diktum Putusan angka (4) di atas, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau menikah, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkraacht
16 — 3
Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah 1 (satu) orang anak yang berada pada Termohon minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau menikah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde);
205 — 95
IBUKOTA JAKARTA No.SK.002/02520.109.02BTL2008 tanggal 04012008 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik No.120/Pondok Labu (sisa), atas nama DoktorandusSuharto terletak di Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan KebayoranLama (sekarang Cilandak), Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta;Bahwa penerbitan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiDKI Jakarta No.SK.002/02520.109.02BTL2008 tanggal 04012008didasarkan atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap (Inkraacht
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut;5) Bahwa terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkraacht Van Gewijsde);Bahwa terdapat perkara lain yaitu Perkara Bantahan di PengadilanNegeri Jakarata Selatan No.357/Pdt.Bth/1995/PN.Jak.Sel.1) Dengan para pihak sebagai berikut:Pembantah : Ny. Hj. Nyai Binti H. Djari;Pembantah II: Ny. Bopeng;Terbantah : PT. Bank Dagang Nasional Indonesia;Terbantah II : Drs.
Putusan Nomor: 175/G/2018/PTUNJKT.Lama/1993 dengan menunjuk tanah Pembantah dan PembantahIl;3) Bahwa selanjutnya Perkara tersebut diputus tanggal 01071996dengan amar antara lain:MENGADILI Menyatakan Para Pembantah bukanlah Para Pembantah yang baikdan Benar; Menolak bantahan Para Pembantah tersebut; Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara iniyang hingga kini dianggar sebesar Rp. 110.000, (Seratus sepuluhribu rupiah);4) Bahwa terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkraacht
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hamulian) sampai putusan Pengadilan memperolehkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewjsde) ;DALAM POKOKPERKARA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 295 K/TUN/20102.
6 — 3
Mekar Indah IV Blok.F67 RT. 05 RW. 13 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi KabupatenBandung kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut sedapatmungkin diserahkan pada saat sidang penyaksian ikrar talak, yang akanditetapkan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerainya dikabulkan makaberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreanguntuk
17 — 19
sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah1 (satu) orang anak sebagaimana diktum Putusan angka (4) di atas, minimal sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau menikah, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkraacht
Pembanding/Penggugat II : LAI' LAPU'
Pembanding/Penggugat V : MARTHA SAPAN
Pembanding/Penggugat III : HABEL PALIN
Pembanding/Penggugat I : NE' ONE'
Pembanding/Penggugat VI : MARKUS RUDI
Terbanding/Tergugat IV : EDI PASINGGI
Terbanding/Tergugat II : RIDA PASINGGI'
Terbanding/Tergugat IX : ANCE PASINGGI
Terbanding/Tergugat VII : MERY PASINGGI
Terbanding/Tergugat V : SELFI PASINGGI
Terbanding/Tergugat III : ANTON PASINGGI
Terbanding/Tergugat I : MAXI
Terbanding/Tergugat X : ANNI PASINGGI
Terbanding/Tergugat VIII : NONA PASINGGI
Terbanding/Tergugat VI : MARTA PASINGGI
37 — 17
Pasinggi untuk mengajukanpermohonan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(inkraacht) No. 43/Pdt.G/1999/PN Makale jo. No. 214/PDT/2000/PT.SULSELjo. Putusan Mahkamah Agung No. 1660 K/Pdt,G/2001;Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tinggi menyatakanalasan poin 1 (Satu)Para Pembanding patut untuk ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;4.
Terbanding/Tergugat I : Hj. AISYAH YUDIN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
69 — 36
Hamadi atas namaTERGUGAT yang telah dibatalkan dengan Putusan yang telahHal 56 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP57mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde), yaituPutusan Mahkamah Agung RI No. 119 K/TUN/2005 tertanggal14 September 2007;Bahwa Putusan inkraacht tersebut telah dijalankan olehKantor Pertanahan Kota Jayapura yang menjadi Tergugat dalamsengketa Tata Usaha Negara (sengketa TUN) dimaksud, yaknidengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Papua
Hamadi atas nama TERGUGAT I, termasukSHM pecahannya, dan tidak mendasarkan pada SHM No. 3/Kel.Hamadi yang telah dibatalkan dengan Putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde), yaituPutusan Mahkamah Agung RI No. 119 K/TUN/2005 tertanggal14 September 2007 dan telah pula dibatalkan oleh Kepala KantorWilayah BPN Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua tanggalHal 73 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP7418 November
12 — 1
lima juta Rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah 1 (satu) orang anak yang berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau menikah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap (inkraacht
14 — 1
lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran nafkah sebagaimana tersebut pada angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak yang akan ditetapkan setelah Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkraacht
23 — 21
bagi Pemohon untuk memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon nafkah1 (satu) orang anak sebagaimana diktum Putusan angka (4) di atas, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau menikah, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkraacht
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut layakdinyatakan tidak dapat diterima.Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaperkara ini, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Gugatan Penggugat obscuur libel1) Gugatan Penggugat salah dasarDalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat menguasai objek sengketa yang diklaim sepihak oleh Penggugatberdasarkan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor3/Kelurahan Hamadi atas nama Tergugat yang telah dibatalkandengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkraacht
van gewijsde), yaitu Putusan Mahkamah Agung RINomor 119 K/TUN/2005 tertanggal 14 September 2007;Bahwa Putusan inkraacht tersebut telah dijalankan oleh KantorPertanahan Kota Jayapura yang menjadi Tergugat dalam sengketaTata Usaha Negara (sengketa TUN) dimaksud, yakni denganKeputusan Kepala Kantor Wilayanh Badan Pertanahan NasionalProvinsi Papua tanggal 18 November 2010 Nomor1/Pbt/BPN.91/2010 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor03/Hamadi atas nama Hj.
69 — 24
halhal sebagaimana tersebut di atas,dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan fluktuasi nilai matauang dan kebutuhan seorang anak yang teruS meningkat, jugaberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3tahun 2015, maka pembebanan biaya Hadhonah atau nafkah untukseorang anak bernama Anak Pemohon/ Tergugat Rekonvensi danTermohon/ Penggugat Rekonvensi tersebut ditambah 10 % (Sepuluhpersen) setiap tahun pada tahuntahun berikutnya, terhitung sejakPutusan Berkekuatan Hukum Tetap (inkraacht
/ atau peralatan penunjangkegiatan belajar di sekolah, dan lainlainnya;Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon/ TergugatRekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi, pembebanankewajiban kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi berupa nafkah(termasuk, atau meliputi maskan dan kiswah) selama masa iddah danmutah, dan biaya Hadhonah (nafkah anak) untuk bulan pertama tersebutdibayarkan atau diserahkan sebelum sidang penyaksian ikrar talak, yangakan ditetapkan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (inkraacht
138 — 35
melakukan permintaan maaf akibattindakan TERGUGAT REKONPENSI melakukan tuduhan dan tindakan yangtidak berdasar kepada PENGGUGAT REKONPENSI selaku lembagaPerbankan yang menjunjung tinggi segala aturan hukum yang berlaku, makasangat tepat apabila TERGUGAT REKONPENSI dibebankan uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,/hari (dua juta rupiah perhari) setiap kaliHalaman 26 dari 33 Putusan No.53/PdtG/2016 / PN PwtTERGUGAT REKONPENSI lalai melaksanakan keputusan nantinya, terhitungsejak perkara dinyatakan inkraacht
Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 / hari (dua juta rupiah perhari) bila lalaimenjalankan putusan, terhitung sejak putusan dinyatakan inkraacht;Halaman 27 dari 33 Putusan No.53/PdtG/2016 / PN PwtDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Menghukum PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untukmembayar seluruh biaya perkara;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo at bono);Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat
35 — 3
berperkara adalahsebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan(tiga kali suci/ haid) sejumlah Rp. 3.000.00,00 (tiga juta Rupiah), danmutah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon,pembebanan kewajiban kepada Pemohon berupa nafkah selamaTermohon menjalani masa iddah dan mutah tersebut dibayarkan sesaatsetelah ikrar talak dilangsungkan, yang akan ditetapkan setelah Putusanberkekuatan hukum tetap (inkraacht
Terbanding/Tergugat : Winda Resti Septiyarini
Terbanding/Tergugat : Hj. Sri Utami Habibah
Terbanding/Tergugat : Mulyadi Rokib atau ditulis juga H. Moch. Rokib
36 — 19
Bahwa lebih lanjut, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor1909/Pid.B/2013/PN.Sby tanggal 17 september 2013 tersebut saat initelah berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijse), dengan demikianberdasarkan putusan dimaksud terbukti bahwa perbuatan Tergugat !adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melahirkan hak bag!
15 — 3
Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Dum.tahuntahun berikutnya, terhitung sejak Putusan Berkekuatan HukumTetap (inkraacht van gewijsde);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon KonvensilTergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ PenggugatRekonvensi bin Pemohon, yang menjadi kewajiban TergugatRekonvensi adalah sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah),dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luarbiaya pendidikan
satu orang anak tersebut, biaya buku dan/ atau peralatan penunjangkegiatan belajar di sekolah, dan lainlainnya;Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon/ TergugatRekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi, pembebanankewajiban kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah dannafkah bulan pertama untuk anak Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi tersebut sedapat mungkin dibayarkan pada saatsidang penyaksian ikrar talak, yang akan ditetapkan setelah Putusanberkekuatan hukum tetap (inkraacht
26 — 1
luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), dengan penambahan sebesar 10% pertahunnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang berupa nafkah selama masa iddah dan mutah, serta nafkah/biaya anak bulan pertama sebagaimana diktum Putusan angka (2) dan angka (3) di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak yang akan ditetapkan setelah Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkraacht