alow JI Quasi Gury ,cMbo Vo qos lgrotay ebbilas S5o)l Qawh gir95 221 ale pSu ul cline soi.aJoxJlArtinya : Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungansuami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu) suami istri dengan penjara yangberkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengankeadilan.Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengarketerangan keluarga dan/atau

ells epMwYl ,lisl x59Tlo jd ales, quasi curg cilo Vo qos gr9 eau ru laacl le pSau ul olixe jloiwYl WV top nt yo dyg10Alol 795 obb Iams u5o0)l Qa ys>95JIIslam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumahtangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat,dimana sudah tidak berguna lagi nasihatnasihat dan tidak dapatdicapal lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinansudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapaitujuannya.

perceraian ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri Sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;aly clay lS, zal al ficl dan, gil diy quasi

perceraian;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri Sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;aly clay lS, zal al ficl dan, gil diy quasi

Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara ;Bahwa perlu diketahui juga, Panitia Urusan Piutang Negara adalahlembaga interdepartemental yang bertanggung jawab langsung kepadaMenteri Keuangan yang merupakan quasi peradilan (quasi rechspraak)Lembaga yang diberikan kewenangan khusus (tidak menggunakanprosedur biasa seperti diatur dalam HIR berdasarkan UU No. 49 Prop.Tahun 1960), yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen Keuangan,unsur POLRI, unsur Bank Indonesia

saja.Terbanding juga tidak mengajukan alat bukti saksi; Bahwa Terbanding menolak dengan tegas alasan dalildalil yangdikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya padaangka 4 dan 5 yang pada pokoknya Terbanding mendalilkanbahwa Pembanding telah melakukan wanprestasi karena tidakmemenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam COP ( CarOwnership Program), yaitu program bantuan keuntungan untukpemilikan mobil dan Perjanjian COP ( Car Ownership Program)hanyalah perjanjian purapura / perjanjian semu (quasi

contract)untuk memberikan tambahan penghasilan kepada Pembanding; Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil yang dikemukakanPembanding didalam Memori Bandingnya pada angka 6 dan 7yang pada pokoknya perjanjian COP ( Car Ownership Program)adalah perjanjian purapura / perjanjian semu (quasi contract)bertujluan untuk memberikan kompensasi penghasilan bagiPembanding dan pada saat berhenti bekerja, Pembanding tidakberkewajiban mengembalikannya.

Namun oleh Tergugat melakukan perbuatan hukum menjual tanah tersebut kepada Tergugat Il,sehingga perbuatan tersebut menurut Para Pengugat dianggap sebagaiperbuatan melawan hukum, dan bukan tuntutan menyangkut hutangpiutangyang tunduk pada quasi perjanjian;Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan dimaksud, makagugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Para Tergugat, sudahlahtepat dan tidak ada faktor yang menjadi syarat menangguhkantuntutan/gugatan tersebut sehingga berakibat gugatan premature

tegas dalam posita maupunpetitum gugatan, baik mengenai letak lokasi tanan objek sengketa maupunbatasbatasnya yang relatif sama dengan hasil pemeriksaan setempat(plaatsopneming) yang dilakukan majelis, maka gugatan penggugat yangsedemikian tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudahlah tepat dan tidakterdapat kekaburan;Menimbang, bahwa terkait dalil posita gugatan (point 8, 9, 10) yangmenguraikan tentang adanya hutangpiutang, tidak bisa diartikan sebagaituntutan tentang wanprestasi yang tunduk pada quasi

Dengan demikian unsurketiga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanyabahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagihakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr.Wahbah azZuhaili, dalam kitab alFighul Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz VII,halaman 527 dan 529 sebagai berikut :dls quasi V ning ELA lero yal oi Glau 5,01 SILI jelyl pe Vg 5 po VY pSlully

Dengan demikianunsur ketiga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanyabahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagihakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr.Wahbah azZuhaili, dalam kitab alFighul Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz VII,halaman 527 dan 529 sebagai berikut :dls quasi V ning ELA lero yal oi Glau 5,01 SILI jelyl pe Vg 5 po VY pSlully

untuk melanjutkan hubunganrumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebutboleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikandengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti danhakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, makahakim menceraikan keduanya dengan talak bain.e.Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab alFigh allslami waAdillatuhu, Juz Vil, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:dla quasi

selama 6 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jikakeutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan,dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalamKitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:Vg Cad Uged ahs sey aly Gees SI Slaall GG Shwe Gus og SUal a Ubi a SLUGS) ayda) ole Say dy) 0 Lina pain OY C9) ee Ce By gee dag Sl) Alas Connell Guy ColneANaeN Cg) oli laay ars gall Gaels Quasi

Disinilah yang kitasebut quasi privat negara dalam melindungi hak seseorang. Apabila dikaitkandengan ultimum remedium bahwa pada prinsipnya kita harus membedakanapakah ini tindak pidana murni atau tindak pidana selain kualifikasi tindakpidana murni.

Chairul Huda, beliau mengatakan bahwa untuk tindakpidana yang ada quasi privat maka prinsip Pre Judiciel Geschill sebagaimanadianut dalam Perma No.1 Tahun 1956 ini harus diperhatikan.

Sebagaimana ahlijelaskan sebelumnya, bahwa ini dilihnat kasus per kasusnya apabilahubungannya adalah persengketaan hak ada quasi privat di dalam pidanayang disangkakan, di dalam tindak pidana yang didakwaan, merujuk padapendapat Chairul Huda wajib diikuti, kecuali apabila memang pidana danperdatanya tidak terkait secara langsung;Bahwa dalam Pasal 50 KUHP ada memberikan perlindungan kepada orangyang melakukan suatu pekerjaan dalam konteks menjalankan peraturanHalaman 61 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra

Untukperkara pidana yang membahas mengenai persengketaan mengenai hak perdatadalam perkara perdata maka Hakim Pidana menunggu putusan dari Hakim Perdata,dalam hal ini disebut Quasi Privat Negara dalam melindungi hak seseorang.

Chaerul Huda mengatakan bahwa tindak pidana yang ada quasi privat makaprinsip Pre Judicial Geschiil sebagaimana dianut dalam Perma No. 1 Tahun 1956harus diperhatikan.

janganpula kamu sampai dimudarati (dicelakal);C.Kaedah fighiyah yang terdapat dalam Kitab alAsybah wa anNazhair, Juz ,halaman 87, yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimsebagai berikut:Terjemahnya: Apabila teradi dua mudharat harus diambil mudharat yanglebih ringan.d.Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab alFigh allslami waAdillatuhu, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:dla quasi

untuk melanjutkan hubunganrumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebutboleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikandengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti danhakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, makahakim menceraikan keduanya dengan talak bain.e.Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab alFigh allslami waAdillatuhu, Juz Vil, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:dla quasi

Kitab Madaa Hurriyatuz Zayjaini fith Thalaag Juz halaman 83:uezg Hl obs UV pbeses Eur GMI ells eM Yl Lisl 19564920 T95/I alos JI Quasi Susy abo Vo GL Lgrd eau olyzac aol le pSou yl olixe jloiwl oY 795 te UeJlosJI egy oLb Iaag wo)!

Dengan demikian unsur ketiga telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanyabahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagihakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr.Wahbah azZuhaili, dalam kitab a/Fighul Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz VII,halaman 527 dan 529 sebagai berikut :wo ol Glau 5,01 aSILIl jleolyloam> aa>gjJl olodl quasi VY ining peliVo ype

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndangUndang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;19.Bahwa KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri manayang berwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan.Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia telah menjadisuatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia bahwa tata carapemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata(quasi

Dan berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana diaturdi Pasal 118 HIR, maka suatu Gugatan yang diajukan oleh Penggugatharuslah diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimanaTergugat berkedudukan;20.Bahwa sifat dari Hukum Acara Praperadilan yang mengikuti tata carapemeriksaan perdata (quasi perdata) tersebut dapat ditemukan dalambeberapa Putusan Praperadilan yang serupa dengan perkara aquo, dimanaPermohonan diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dengan berdasarkanpada domisili Termohon

25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa

25,U+7 9 Glo Vg Quasi Led gay re ols UraOY Tap 4E Ve Bug Aare j Ate I!

Tahun2009 menjelaskan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yangbersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membanitu, turutserta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikansuatu tindak pidana Narkotika;Perkara No. 487/Pid.Sus/2017/PN.Bls 10Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penjabaran Pasal 132 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan quasi