Ditemukan 1246 data
203 — 60
depositodimaksud.5) Mengenai sumpah pemutus, seharusnya dilakukan olehPenggugat Rekonvensi, terutama dalam hal pembunuhanterhadap Dr.Djohar Djalil.Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas,gugatan rekonvensi harus ditolak seluruhnya, karena tidakdidukung oleh bukti bukti yang sah menurut hukum, karena ituTergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan AgamaJakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar, sebelum memutusperkara, Tergugat Rekonvensi / Penggugat mohon kepada BapakKetua Majelisa
Terbanding/Penggugat I : Syarifuddin Sirait, SP
Terbanding/Penggugat II : Nur Asli Pujiono
Terbanding/Penggugat III : M. Nur Hasyim Manurung
Terbanding/Penggugat IV : Karinam
Terbanding/Penggugat V : Payan Sinurat
Terbanding/Penggugat VI : Muhammad Masrob
Terbanding/Penggugat VII : Parlin Manik
Terbanding/Penggugat VIII : Japenri Silalahi
Terbanding/Turut Tergugat XVII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge Cq Kepala Desa Gotting Sidodadi
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge
Terbanding/Turut Tergugat XIX : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan
Terbanding/Turut Tergugat XX : Suyanti
Terbanding/Turut Tergugat XXI : Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Utara Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Marisi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat IX : Jaunur Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat X : Jahisar Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XI : Hotler Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tiarma Samosir
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jemi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Mariana Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XV : Jesron Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Jerri Butar Butar
82 — 35
,Tergugat V, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan X harusjuga di masukan dalam gugatan perkara a quo ;Bahwa ketika judex facti Pengadilan Negeri Kisaran merubah redaksi denganmengatakan Tergugat yang melakukan Perbuatan melawan hukum, haltersebut adalah hak sepenuhnya milik Majelis Hakim yang tidak bisa diganggugugat, lagi pula Hakim bukan saja merupakan corong undangundang, akantetapi Hakim juga sebagai pembuat hukum (jidge made law), dengan demikianapa yang telah di putus Majelisa
64 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesarRp40.000.000,00 dan Biaya Consultant Servicesand Fee kepada KJPP Yusrizal, Henry, Rusli &Rekan sebesar Rp20.000.000,00 yang dikoreksiTerbanding, maka dapat disimpulkan bahwapembukuan yang diselenggarakan PemohonBanding terkait pencatatan akun BiayaConsultant Services and Fees ini tidak memenuhiketentuan Pasal 28 ayat (3) UU KUP, karenatidak mencerminkan keadaan/kegiatan usahayang sebenarnya;Bahwa dengan demikian, Majelis tidak cermatdalam melakukan penilaian pembuktianmengingat pendapat dan simpulan Majelisa
Paulus Agung Widaryanto,SH.
Terdakwa:
I Made Wijaya, S.E. Als Yonda
118 — 57
.> Perarem pengele adalah perarem yang dibuat untuk mengasur halhal yangbelum diatur dalam awigawig, baik untuk memenuhi kebutuhan hukumdalam menghadapi persoalanpersoalan yang sedang terjadi tetapi belumduatur dalam awigawig, atau unjtuk mengantisipasi kebutuhnan hukumdimasa depan.Posisi Bendesa Adat bisa sah melakukan perbuatan hukum apabila sudahditetapkan dan dikukuhkan oleh Majelisa Madya Desa Pakraman, lalu tugas danwewenang Bendesa Pakraman dilaksanakan berdasarkan program kerja desayang diputuskan
1.I Gusti Alit Antara
2.I Gusti Putu Ariana, S.Si
Tergugat:
1.Andreas
2.Ni Gusti Putu Kartini
3.Ni Made Suparmiati
4.I Gusti Agung Mas Dewi Paramita
5.I Gusti Agung Indah Permata P
6.I Putu Sarjana Putra, SH.,
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
164 — 97
atas nama Tergugat (Andreas) semua terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi,Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah tidak sah dan tidak berlaku lagi.17.Bahwa gugatan para Penggugat selain dan selebihnya Tergugat Ill,Tergugat IV dan Tergugat V tolak dengan tegas karena tidakberdasarkan pada fakta hukum yang jelas ;Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 815/Pdt.G/2019/PN DpsBahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat Ill,Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelisa
PT TANGGA BATU JAYA ABADI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
2.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
3.CV MITRA PRATAMA MULIA selaku KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN BATANG
4.BUPATI KABUPATEN BATANG
5.KETUA DPRD KABUPATEN BATANG Cq. KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BATANG
121 — 41
Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, Majelisa Hakim yangmemeriksa perkara a quo sudah sepatutnya menyatakan Gugatan a quotidak dapat diterima karena Gugatan a quo mengandung cacat Plurium LitisConsortium (Gugatan Kurang Pihak) dan menyatakan gugatan tidak dapatditerima.6.