Ditemukan 1248 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-01-2018 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 42/Pdt.G/2018/MS.Lsk
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7320
  • ., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri olehPenggugat/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat/Para PenggugatRekonvensi/Kuasa Hukum.Ketua MajelisA. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI., M.HHakim Anggota Hakim AnggotaSaid Nurul Hadi, S.HI., M.E.I Wafa, S.HI., MHPanitera PenggantiHal. 104 dari 105 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/MS.LskMusmuliadi, S.HI., M.HPerincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 3.675.000,4.
Register : 27-05-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 56/Pdt.G-ARB/2016/PN Ptk.
Tanggal 24 Agustus 2016 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 04 KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PONTIANAK + JALAN DALAM KOTA – TAYAN qq. KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PT. WASKITA KARYA (Persero) TBK – DEVISI REGIONAL TIMUR
341129
  • memointernal Direktur Bina Teknik No. 150/MD/ Bt/2011 tanggal1 Agustus 2011) sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 (videsurat CSE kepada PPK).Bahwa kemudian, dalam Putusan BANI No. 718/VV ARBBANV2015 angka 3 halaman 230 231, Majelis Arbitermenyatakan bahwa karena gangguan' pekerjaan danpenangguhan pekerjaan yang menimbulkan overhead adalahterjadinva pada periode Amandemen No. 3 tanggal11. desember 2011 (Bukti P14) sampai dengan tanggal14 Januari 2013 (bukti P15) yaitu selama 400 hari kalender.Sehingga Majelisa
Register : 25-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 231/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat XVII : Parningotan Samosir Diwakili Oleh : Bahren Samosir
Terbanding/Penggugat I : Syarifuddin Sirait, SP
Terbanding/Penggugat II : Nur Asli Pujiono
Terbanding/Penggugat III : M. Nur Hasyim Manurung
Terbanding/Penggugat IV : Karinam
Terbanding/Penggugat V : Payan Sinurat
Terbanding/Penggugat VI : Muhammad Masrob
Terbanding/Penggugat VII : Parlin Manik
Terbanding/Penggugat VIII : Japenri Silalahi
Terbanding/Turut Tergugat XVII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge Cq Kepala Desa Gotting Sidodadi
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge
Terbanding/Turut Tergugat XIX : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan
Terbanding/Turut Tergugat XX : Suyanti
Terbanding/Turut Tergugat XXI : Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Utara Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Marisi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat IX : Jaunur Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat X : Jahisar Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XI : Hotler Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tiarma Samosir
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jemi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Mariana Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XV : Jesron Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Jerri Butar Butar
7531
  • ,Tergugat V, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan X harusjuga di masukan dalam gugatan perkara a quo ;Bahwa ketika judex facti Pengadilan Negeri Kisaran merubah redaksi denganmengatakan Tergugat yang melakukan Perbuatan melawan hukum, haltersebut adalah hak sepenuhnya milik Majelis Hakim yang tidak bisa diganggugugat, lagi pula Hakim bukan saja merupakan corong undangundang, akantetapi Hakim juga sebagai pembuat hukum (jidge made law), dengan demikianapa yang telah di putus Majelisa
Register : 18-04-2008 — Putus : 17-09-2009 — Upload : 02-01-2012
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 250/Pdt.G/2008/PAJP
Tanggal 17 September 2009 — Dr. Ny. Meizar B. Syafei (Dr. Meizar Djalil binti Abdul Djalil), Ny. Mutia Lisa binti Abdul Manan, dkk.
20160
  • depositodimaksud.5) Mengenai sumpah pemutus, seharusnya dilakukan olehPenggugat Rekonvensi, terutama dalam hal pembunuhanterhadap Dr.Djohar Djalil.Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas,gugatan rekonvensi harus ditolak seluruhnya, karena tidakdidukung oleh bukti bukti yang sah menurut hukum, karena ituTergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan AgamaJakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar, sebelum memutusperkara, Tergugat Rekonvensi / Penggugat mohon kepada BapakKetua Majelisa
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1375/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
6344 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp40.000.000,00 dan Biaya Consultant Servicesand Fee kepada KJPP Yusrizal, Henry, Rusli &Rekan sebesar Rp20.000.000,00 yang dikoreksiTerbanding, maka dapat disimpulkan bahwapembukuan yang diselenggarakan PemohonBanding terkait pencatatan akun BiayaConsultant Services and Fees ini tidak memenuhiketentuan Pasal 28 ayat (3) UU KUP, karenatidak mencerminkan keadaan/kegiatan usahayang sebenarnya;Bahwa dengan demikian, Majelis tidak cermatdalam melakukan penilaian pembuktianmengingat pendapat dan simpulan Majelisa
Register : 09-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 415/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Paulus Agung Widaryanto,SH.
Terdakwa:
I Made Wijaya, S.E. Als Yonda
10547
  • .> Perarem pengele adalah perarem yang dibuat untuk mengasur halhal yangbelum diatur dalam awigawig, baik untuk memenuhi kebutuhan hukumdalam menghadapi persoalanpersoalan yang sedang terjadi tetapi belumduatur dalam awigawig, atau unjtuk mengantisipasi kebutuhnan hukumdimasa depan.Posisi Bendesa Adat bisa sah melakukan perbuatan hukum apabila sudahditetapkan dan dikukuhkan oleh Majelisa Madya Desa Pakraman, lalu tugas danwewenang Bendesa Pakraman dilaksanakan berdasarkan program kerja desayang diputuskan
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 815/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat:
1.I Gusti Alit Antara
2.I Gusti Putu Ariana, S.Si
Tergugat:
1.Andreas
2.Ni Gusti Putu Kartini
3.Ni Made Suparmiati
4.I Gusti Agung Mas Dewi Paramita
5.I Gusti Agung Indah Permata P
6.I Putu Sarjana Putra, SH.,
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
15894
  • atas nama Tergugat (Andreas) semua terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi,Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah tidak sah dan tidak berlaku lagi.17.Bahwa gugatan para Penggugat selain dan selebihnya Tergugat Ill,Tergugat IV dan Tergugat V tolak dengan tegas karena tidakberdasarkan pada fakta hukum yang jelas ;Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 815/Pdt.G/2019/PN DpsBahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat Ill,Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelisa
Register : 16-01-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN BATANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Btg
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
PT TANGGA BATU JAYA ABADI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
2.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
3.CV MITRA PRATAMA MULIA selaku KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN BATANG
4.BUPATI KABUPATEN BATANG
5.KETUA DPRD KABUPATEN BATANG Cq. KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BATANG
11941
  • Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, Majelisa Hakim yangmemeriksa perkara a quo sudah sepatutnya menyatakan Gugatan a quotidak dapat diterima karena Gugatan a quo mengandung cacat Plurium LitisConsortium (Gugatan Kurang Pihak) dan menyatakan gugatan tidak dapatditerima.6.