Ditemukan 1411 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-03-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Blk Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 14
12 — 14
gobla al dukhul, d). memberikanbiaya hadhanah untuk anakanaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;Menimbang, bahwa frase dapat mewajibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padaHal. 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.BIkpelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya (hakex oficio
Register : 24-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 630/PDT/2020/PT BDG Tanggal 22 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : UNDANG
Terbanding/Tergugat I : DADANG SUPRIATNA , S.Pd., M.Si
Terbanding/Tergugat II : ADE SUWANDI, S.Pd. Qq. RENDI RUSYENDI, S.Pd.
Terbanding/Tergugat III : E. ROHENDI, S. Ag. Qq. NIA ROSMIATI, S.Pdi
Terbanding/Tergugat IV : YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN
Terbanding/Tergugat V : CHODIJAH
Terbanding/Tergugat VI : CAMAT KECAMATAN CICALENGKA
125 — 32
Terbanding/Tergugat I : DADANG SUPRIATNA , S.Pd., M.Si
Terbanding/Tergugat II : ADE SUWANDI, S.Pd. Qq. RENDI RUSYENDI, S.Pd.
Terbanding/Tergugat III : E. ROHENDI, S. Ag. Qq. NIA ROSMIATI, S.Pdi
Terbanding/Tergugat IV : YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN
Terbanding/Tergugat V : CHODIJAH
Terbanding/Tergugat VI : CAMAT KECAMATAN CICALENGKA
125 — 32
Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)Bahwa, Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) menyatakan : KETUAYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP)(Ex Oficio) Kabupaten Bandung, beralamat di JI.
Register : 08-06-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PA MATARAM Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Mtr Tanggal 26 Oktober 2016 — PEMOHON
18 — 4
18 — 4
untuk dikabulkan sebagaimana akan dimuatdalam amar putusan perkara ini;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi padapetitum huruf c Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepadaPanitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah, namun untuk memenuhi pasal84 ayat (1) Undangundang nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang no 3 Tahun 2006 dan Undangundang No 50 Tahun 2009,Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ex oficio
Putus : 29-08-2007 — Upload : 11-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530K/PID/2005 Tanggal 29 Agustus 2007 — DJOKO MARTONO bin SUNARDI
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekitar Rp. 825.259.500, (delapanratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratusrupiah) sehingga dana yang tersisa pertanggal 3 Maret 2001 tinggal Rp.423.789, (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluhsembilan rupiah) ;Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Bendahara Rutin BagianPemerintahan Desa maka secara ex oficio Terdakwa juga selaku BendaharaPenerima pada Panitia/Komisi Lelangan Kab.
Register : 06-07-2011 — Putus : 02-01-2012 — Upload : 11-02-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 2617/Pdt.G/2011/PA.Sby. Tanggal 2 Januari 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
15 — 1
15 — 1
Pemohon yaitu sekitar 23 tahun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, makauntuk pemberian mutah Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayarmutah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan akan dituangkandalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa bapak yangbertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, oleh karenaitu hakim secara ex oficio
Register : 11-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PA AMBARAWA Nomor 803/Pdt.G/2014/PA.Amb Tanggal 12 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 0
14 — 0
Oleh karenanya Hakim karena Jabatanya (ex oficio) dapat menghukum kepadaTergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Pengggat Rekonvensi sesuai dengan kepatutandan rasa keadilan untuk membayar nafkah Iddah tersebut sebesar Rp.3.000.000,(tiga jutarupiah) ; Menimbang, bahwa kaitannya dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami wajibmemberikan segala sesuatu keperluan
Register : 29-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 429/PDT/2018/PT MDN Tanggal 9 Januari 2019 — PEJABAR PEMBUAT KOMITMEN (PPK) VS TENGKU ISYAWARI BINTI TENGKU ISYAMUDDIN, DKK
120 — 77
120 — 77
Bahwa sesuai dengan asas pembagian kekuasaan kehakiman yangdianut oleh Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945jJuncto UndangUndang Kekuasaan Kehakiman R. dan sesuai denganprinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakimsecara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka secaraex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksaHalalaman 26 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Padt/2018/PN MDNperkara tersebut.
UndangUndangKekuasaan Kehakiman Republik Indonesia serta sesuai denganprinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepadahakim secara absolute tidak berwenang memeriksa perkara tersebut,maka secara ex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidakberwenang untuk memeriksa perkara tersebut sehingga cukupberalasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidakberwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkaragugatan Para Penggugat a quo.2.
Register : 08-04-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PA POSO Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Pso Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 24
45 — 24
Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Hakimsecara ex oficio menghukum Pemohon untuk memberikan mutah dannafkah iddah yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan PemohonKonvensi;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipildan mengingat lamanya pengabdian Termohon Konvensi selaku istriPemohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dianggap mampu dan patutuntuk memberikan mutah kepada Termohon Konvensi berupa alat shalatmukena dan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohonsebesar
Register : 19-02-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 10 Juli 2014 — PT. MANUNGGAL SENTRAL BAJA;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
89 — 64
89 — 64
UndangUndanglalu lintas, tetapi keputusan bahwa tempat ini dipasang ramburambu ituadalah keputusan Tata Usaha Negara ; Bahwa Ahli ilustrasikan pada sebuah restoran di depan restoran dipasangrambu larangan berhenti hurus S, keputusan memasang rambu tersebutmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bukan rambunya ;Bahwa keputusan TUN atas permohonan kemudian ada pihak ke3 yang tidakdituju tetapi memiliki kepentingan itu Individual, sekarang keputusan TUNbukan atas permohonan tapi keputusan TUN ex oficio
peradilan karena adapihak ke 3 yang berkepentingan yang kongkrit yang dirugikan, karenaKeputusan TUN yang terikat umum semua keputusan TUN itu bersifat ergaomes, kongkrit disini keputusan bukan atas permohonan tetapi ex oficiomisalnya keputusan TUN atas permohonan ditujukan kepada ahli makasemuanya terikat atas KTUN tersebut karena bersifat erga omes ;Bahwa obyek sengketa ini mempunyai sifat umum karena sesuai dengan sifatsetiap keputusan TUN yang erga omes, konkritnya disini keputusan TUN iniEX OFICIO
Register : 05-01-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PA PACITAN Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Pct Tanggal 10 Mei 2016 — PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI
433 — 207
433 — 207
No. 0028/Pdt.G/2016/PA Pct.maka Majelis Hakim secara ex oficio memandang perlu untukmempertimbangkan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kehendaktalak dari Pemohon Konvensi tersebut;Menmbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan PemohonKonvensi untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agamasebagaimana dalam Konvensi tersebut di muka, berarti tuntutan hakhakPemohon Konvensi sebagai suami telah dikabulkan, dan dengan demikianmaka dipandang adil apabila pada saat yang sama
Putus : 09-06-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2677 K/Pdt/2009 Tanggal 9 Juni 2011 — CV. TOWER INDONESIA, dk vs. JAN MERKUS (Warga Negara Belanda),
43 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam pasal 178 ayat (1) HIR dinyatakan : Hakimkarena jabatannya atau secara ex oficio wajib mencukupkan segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara ;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas bahwa putusan yang tidakcukup pertimbangan hukum adalah cacat yuridis, sehingga putusan yangdemikian harus dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
Register : 06-12-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SLEMAN Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Smn Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
25 — 5
untuk mutah ini, Majelis Hakim harusmempertimbangkan tentang lamanya pernikahan yaitu 15 tahun, dan kemampuanTergugat Rekonvensi dengan menimbang tentang penghasilan TergugatRekonvensi adalah sebesar Rp. 1.376.845,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluhenam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) perbulan, ditambah denganhasil sewa dari satu mobil Toyota Avanza dan Truck yang tidak jelasbesarannya, tergantung dari laku atau tidak persewaan kedua kendaraantersebut, maka Majelis Hakim secara ex oficio
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/TUN/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — BURHAN KOTO vs H. MARWAN
54 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 541 K/TUN/2015Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yangberperkara;Bahwa ketentuan tersebut diatas membawa konsekuensi bagi seorangHakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang akandigunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara,ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahanyang menjadi pokok sengketa karena
Register : 06-10-2014 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2914/Pdt.G/2014/PA.Sda Tanggal 24 Agustus 2015 — PENGGUGAT & TERGUGAT
45 — 3
45 — 3
Islam,oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung Nomor 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka MajelisHakim secara ex oficio
Register : 23-06-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1929/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr Tanggal 20 Desember 2016 —
39 — 5
39 — 5
tinggal bersama Tergugat, maka kepada Tergugatdihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut dengan baikbaik kepadaPenggugat dengan mengedepankan kepentingan kedua anak tersebut, dankepada Penggugat diminta untuk tidak mempersulit atau menghalang halangiTergugat untuk bisa bertemu dan mengajak jalanjalan kedua anak tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak Penggugat danTergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan pasal 41 huruf ( c ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim secara ex oficio
Register : 04-06-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 19 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 14
24 — 14
PENGGUGATtersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum, dan bagaimanamungkin TERGUGAT akan memindahtangankan serta mengalihkan harta harta tersebut dengan cara menjual, karena kenyataannya surat surat berharga yang melekat terhadap hak kebendaan tersebut semuadikuasai dan dibawa oleh PENGGUGAT dengan cara Melawan Hukum,sehingga tindakan PENGGUGAT menguasai Hak Milik orang laindikatagorikan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya unsurPenggelapan dan TERGUGAT dalam situasi demikian mempunyaiHAK EX OFICIO
Register : 04-01-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Bjn Tanggal 20 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 2
13 — 2
untukTermohon sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutandan keadilan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuanpasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Al BagarahHalaman 22 dari 32 : Putusan nomor: 11/Pdt.G/2016/PA.Bjnayat 241 yang berbunyi : Artinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah suaminyamemberikan mutah yang makruf, sebagai suatu kewajibanbagi orang yang bertaqwa ;Majelis Hakim secara ex oficio
Register : 27-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2422/Pdt.G/2021/PA.Mks Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 28
27 — 28
benda, maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuahkenangkenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untukmenghibur hati Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon,manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina danmenemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagimasa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelishakim berpendapat memiliki kKewenangan secara ex oficio
Register : 08-09-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 4236/Pdt.G/2014/PA Sby Tanggal 26 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
16 — 5
16 — 5
bahwa meskipun Termohon sebagai isteri yang akandiceraikan tidak menuntut untuk diberikan mutah sebagai pelipur lara atasperceraian yang diajukan oleh suami, namun karena mutah merupakan hakisteri yang akan diceraikan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakimmendasarkan kepada pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan denganpertimbangan Termohon telah mendampingi Pemohon selama kurang lebih8 tahun sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam suka dan duka, makapatut dan wajar apabila Majelis Hakim secara ex oficio
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PA NGANJUK Nomor 1561/Pdt.G/2016/PA.Ngj Tanggal 27 Maret 2017 —
11 — 0
11 — 0
nafkah kepadaanaknya (nafkah madiyah/nafkah lalu ) tidak bisa di gugat "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,makagugatan Penggugat poin ke 4 untuk nafkah anak yang lampau selama 1tahun harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang bahwa mengenai nafkah anak yang boleh di tuntut dandiminta adalah nafkah anak untuk masa yang akan datang , oleh karena itusekalipun gugatan Penggugat salah /tidak tepat atau sekalipun Penggugattidak minta nafkah dimaksud , Pengadilan Secara Ex oficio