Menyatakan bahwa Terdakwa KUSPURWANTO Bin (Alm) SAIMIN, Terdakwa IlRENO SAPUTRO Bin HARYONO, Terdakwa Ill NURYOTO Bin TUMIN dan TerdakwaIV SELAMET BUDIYONO Bin YAHYA bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika golongan bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Bomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.2.

Pasal1388 Peraturan Menteri Negara Agraria / kepalaBadan Pertanahan Nasional Bomor 37 Tahun 1998 ;Demikian Jawaban Tergugat, selanjutnya Tergugatmohon kepada Majelis hakim kiranya berkenan memeriksadan memutus perkara ini dengan putusanDalam EksepsiMenerima Eksepsi TergugatDalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima Membebankan seluruh biaya perkara kepadaHalaman 27 dari 122 halaman Putusan No.102/G/2011/PTUN

Bahwa aktivitasmenonton video porno Tergugat, respon orang tua angkat Tergugat atasaktivitas menonton video porno Tergugat, dan aktivitas mengubungiwanita penghibur secara online pada saat Penggugat masihmengandung anak Penggugat, dan Tergugat dapat memberikanHalaman 26 of $6 halaman Putusan bomor 250/PdtG/2016/PA. Dpkepengaruh buruk pada anak Penggugat, dan Tergugat.

didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiseluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa didakwa PenuntutUmum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Kesatu Primer melanggar Pasal340 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidair melanggarPasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) UndangUndang RI no. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan UndangUndang RI Bomor

Beberapauraian tersebut akan dipilin salah satu yang paling mendekatikebenaran fakta di depan persidangan disesuaikan denganperbuatan Terdakwa.Bahwa di depan persidangan, Oditur Militer Il07 Jakartamembuktikan perbuatan Terdakwa terkait unsur ke3 yakni padafase menyimpan barang (yang dalam hal ini adalah daun keringdan setelah melalui uji laboratirium Kriminalistik Nomor Lab2560/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 dengan bomor bukti1377/2018/OF berupa daundaun kering tersebut adalah Narkotikajenis GANJA

Berita acara penyerahan pertama pekerjaan Bomor: 01/BAl/PRKB/DIKBUDPORA/2011, tanggal 12 Desember 2011,ditandatangani oleh pihak pertama Sdr. PETRUS BOBII,S.Sosselaku PPK, pihak kedua Terdakwa OSEA PETEGE, S.E selakuDirektur CV. OXODIS dan diketahui oleh Sdr. WILEM YOBE selakuSekretaris DIKBUDPORA ;7.6. Berita acara pernyataan selesainya pekerjaan nomor:01/BA/SP/PRKB/2011, tanggal 12 Desember 2011, ditandatanganioleh Pihak pertama Sdr.

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan denganmemberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajl di mukasidang Pengadilan Agama Baturaja;Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, makaberdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UndangUundang Bomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelahHal 47 dari 69 hal Put.

Dan perbuatan denganmembuat akta dengan identitas yangb tidak benar kemudian digunakan untuk berbinistelah bertentangan dengan UU TNI Bomor 34 tahun 2004 Pasal 39 yang melaranganggota TNI untuk berbisnis.3.

Menyatakan gugatan Penggugat khusus terhadap obyek sengketa ke III/c yaituPenolakan atas Permohonan Perpanjangan Persetujuan Izin Usaha pertambanganEksplorasi hasil penciutan JUP/Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Bomor 677Tahun 2009 kepada PT. Sindo mandiri menjadi 8 (delapan) tahun tidak dapatditerima 5 === = 2 2 22295 222 on nnn one o5. Menghukunm ....485.

254,23 Ha tersebut, pembayaran seharusnya hanya sebesarRp8.592.095.450,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua jutasembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga akibatperbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah menyebabkanterjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp759.095.450,00 (tujuhratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu empat ratus limapuluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Investigatif dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bomor

2010 yang telahdilegalisir; 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 26 Nopember 2010 yang telahdilegalisir; 1 (satu) lembar fotocopy DPA tanggal 29 Januari 2010 yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar fotocopy DPA tanggal 16 Nopember 2010 yang telahdilegalisir; 1 (satu) berkas fotocopy surat pernyataan pengajuan SP2DTU yang telahdilegalisir; 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi dari Galamedia No. 0069865; 5 (lima) lembar fotocopy pengumuman Badan pertnahan Nasional Kantorpertanahan Kabupaten Bandung Bomor

2010 yang telah dilegalisir;1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 26 Nopember 2010 yang telah dilegalisir;1 (1 (YS wersatu) lembar fotocopy DPA tanggal 29 Januari 2010 yang telah dilegalisir;satu) lembar fotocopy DPA tanggal 16 Nopember 2010 yang telah dilegalisir;(satu) berkas fotocopy surat pernyataan pengajuan SP2DTU yang telahdilegalisir;2 (dua) lembar fotocopy kwitansi dari Galamedia No. 0069865;5 (lima) lembar fotocopy pengumuman Badan pertnahan Nasional Kantorpertanahan Kabupaten Bandung Bomor

2010 yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 26 Nopember 2010 yang telahdilegalisir; 1(satu) lembar fotocopy DPA tanggal 29 Januari 2010 yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar fotocopy DPA tanggal 16 Nopember 2010 yang telahdilegalisir; 1 (satu) berkas fotocopy surat pernyataan pengajuan SP2DTU yang telahdilegalisir; 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi dari Galamedia No. 0069865; 5 (lima) lembar fotocopy pengumuman Badan pertnahan Nasional Kantorpertanahan Kabupaten Bandung Bomor

ARTAWAINDONESIA beralamat di Kawasan Industri Gresik (KIG)Blok O Bomor 3, jalan Prof. Muhammad Yamin, kecamatanManyar, Gresik, putusan Pengadilan hubungan Industrialperkara nomor : 2/Pdt.SusPHI/2015/PN.Gsk = antaraSupriyono DKK 4 (empat) orang melawan PT. ARTAWAINDONESIA beralamat di Kawasan Industri Gresik (KIG)Blok O Nomor 3, Jalan Prof.

;Bahwa dalam gugatan Nomor Urut 13, Penggugat mengatakan:"Penguasaan dan penyewaan objek sengketa yang dilakukan Tergugat dan Il kepada Tergugat V, tanpa dasar dan alasan hak secara hukumkarena Putusan Mahkamah Agung RI Bomor 1271 K/PDT/1995, tanggal23 Desember 1998 yang menjadi objek sengketa adalah lokasi laindengan sertifikat hak milik Nomor 363, 364 dan 101 bukan S$ ertifikat HakMilik Nomor 361 dan 362.

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Bomor 1640 penerbitan Sertipikat tanggal 22 05 2014 Surat Ukur Nomor 00085/Plosokandang/2013 tanggal 31 12 2013 atas nama Darman yang terletak di Desa Plosokandang, KecamatanKedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dengan luas587 m2 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumu Banguansektor pedesaan dan Pertokoan Tahun 2016, yang selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T Ill 11;12.

Dalamundangundang bomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001,sebagai Pengganti undangundang nomor 3 tahun 1971, dikatakan bahwaperbuatan korupsi mengandung lima unsur :a. Melawan hukum atau pertentangan dengan hukum.b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.c. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara.d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dane.

Copy Surat Pelepasan Hak Bomor : 001 / SPH / 1976 tanggal73.74.08 April 1976 ;b. Peta Kondisi Tapak Sekarang Pembagian Unit MakamPerencanaan TPU Tanah Kusir Tahun 1998 ;c. Gambar Situasi Detail Perpetakan Makam TPU Tanah KusirSelatan, tanggal 05 Nopember 2007 No. Blad 146 ;d.

tertanggal 9 Februari 1995 sejak tanggalditerbitkannya sertifikat dimaksud seharusnya telah memperoleh jaminankepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemerintahn bahwa tanahsertifikatnya itu adalah miliknya dan di atas tanahnya itu sebelumnya tidakpernah terdaftar hak atas nama orang lain serta di atas tanah yang telahberseetifikat hak milik itu tidak akan diterbitkan lagi sertifkat hak atas tanahlainnya atau atas nama orang lain lagi oleh Tergugat XIVBahwa berdasarkan pasal 45 peraturan pemerintah bomor

karenanya dalamperkara a quo, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akandijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena bisa saja terjadi pidana denda tersebut tidakdapat dibayar oleh Terdakwa Aliamin ,Amk Bin Muhtar Lambisa maka digantidengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Halaman 113 dari 118 halaman, Putusan No. 54/Pid.Sus/TPK/201 8/PN.KdiMenimbang, bahwa mengenai barang bukti bomor

Bahwa menurutahli hal diatas akan dianalisis dengan mempergunakan ketentuandalam UndangUndang Bomor 15 Tahun 2001 tentang Yayasansebagaimana dirubah dengann UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.Bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekakyaan yangdipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidangsosial keagaaman dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.Bahwa hal itu berarti syarat untuk mendirikan yayasan mengharuskanadanya

sudah disahkan melalui rapat paripurna tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana,karena kewenangan tertinggi dalam proses legislasi Daerah adalah Dalam rapatparipurna jadi pelaksana perda tidak dapat dipidana dengan alasan perda tersebut terjadi kesalahan dalam prosesnya karena menjalankan peraturan perundangundangan yang sah, yaitu perda yang sesuai dengan TAP MPR NomorIll tahun 2000.Bahwa jika dasar yang digunakan oleh Menteri dalam Negeri untukmengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Bomor