Ditemukan 313 data
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Onvoeldoende Gemotivered);Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 25ayat (1) UndangUndang No. 4 Tahun 2004, Tentang KekuasaanKehakiman, Segala putusan peradilan selain harus memuat alasan dandasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulisyang dijadikan dasar untuk mengadili;Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, suatu putusanperadilan harus memuat pertimbangan hukumpertinbangan hukum yangcukup, cemat
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang judex juris tidak cemat. Bahwa pertimbangan judex juris pada halaman 11 angka 1Hal. 20 dari 28 hal.
224 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mashud bin Mushap tanggal 15 Juli 1978 dan (ii) Akta Jual Belitertanggal 20 Juli 1978; merupakan pertimbangan yang tidak cemat danhanya mempertimbangkan dalil Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat)tanoa memberikan keadilan pertimbangan yang sama kepada PemohonKasasi (Pembanding/Tergugat);Hal. 16 dari 30 hal. Put.
1.UNTORO DWI SATOTO
2.ZUROTUN HANIYAH
Tergugat:
KSP âÂÂKOPDIT PELITA USAHAâ Temanggung
72 — 11
Penggugatmengalami gagal bayar (wanprestasi)...Dan dalam posita gugatan nomor 17 (tujuh belas) Para Penggugatmendalilkan:...dahwa berdasarkan kronologi dan uraian di atas, Para Penggugatadalah debitur yang baik...Sedangkan dalam petitum Para Penggugat hanya menyatakan:...Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah seorang debitur yangbaik...Bahwa dalam Petitum Para Penggugat hanya menyatakan ...bahwaPara Penggugat adalah seorang debitur yang baik... dengan demikiangugatan Para Penggugat menjadi tidak cemat
94 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gemotivered);e Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 25 ayat(1) UndangUndang No. 4 Tahun 2004, Tentang KekuasaanKehakiman, Segala putusan peradilan selain harus memuat alasandan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dariperaturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumberhukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;e Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, suatu putusanperadilan harus memuat pertimbangan hukumpertimbangan hukum yangcukup, cemat
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
diadakan pedoman untuk itu;Beberapa YURISPRUDENSI :HR 16 Oktober 1916;Ketentuan ini ditujukan terhadap perkosaan hak seseorang terhadapberadanya disuatu tempat tanpa hak;HR 3 Nopember 1890;Ayatayat tidak memberikan perumusan tentang makna memasuki secaramelawan hak akan tetapi hanya menyebutkan beberapa kejadian;Apabila Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Ruteng menghubungkan ataumengkaitkan pertimbangannya tersebut di atas bersama fakta hukum yang ada,dengan doktrin para sarjana tersebut secara cemat
84 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa konsumen dan pelaku Usahaadalah dapat disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan jugamemenuhi kriteria sebagai konsumen dan pelaku usaha, maka dapatdiselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian Sengketakonsumen (BPSK) dengan cemat
118 — 59
Sedangkan agunan SHM No. 192 tidak laku terjual.Bahwa selanjutnya,dalam petimbangan hukumnya BPSK menyatakansebagai berikut :Menimbang bahwa setelah Majelis BPSK dengan cemat meneliti sengketa aquo, maka mejlis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yangberkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumensecara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 4 hurufe dan begitu pula Pelaku Usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagaimanadimaksud Pasal 7 huruf c UU No.8 tahun
228 — 71
Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pat.G/2020/PN.Srg.Menimbang, bahwa setelah membaca dan menganalisa gugatanPenggugat dan Jawaban Para Tergugat tentang domisili para pihak yangberpekara Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar pasal 118 HIR danUndang undang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Negeri Serang berwenangmemeriksa perkara ini:DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dengan cemat
1.DOHAR TIGOR PARLUHUTAN GURNING
2.MANGIHUT PURBA.
3.MONANG MANIK.
4.MARKUS RUMAHORBO.
Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD KabupatenSimalungun
2.Bupati Kepala Daerah Kab Simalungun
3.kepala kantor badan pertanhan Nasional Kab,Simalungun
4.kepala dinas perizianan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kab Simalungun
5.camat Girsang Sipangan Bolon
6.Lurah Kelurahan Parapat
7.Komando Rayon Militer Parapat
8.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
9.Masrida Napitupulu
10.RizkyFebryka
403 — 186
Kerugian Immateriil karena Penggugat mengalami rasa cemat,takut dan merasa dibohongi selama puluhan tahun yang sulit dinilaisecara materiil akan tetapi tidak kurang dari Rp. 250.000.000.000( duaratus lima puluh milyar rupiah)PERMOHONAN PROVISIMengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan masih ada kegiatanpembangunan yang berlangsung di lokasi pantai bebas parapat maka kamiajukan permohonan provisi.Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180ayat (1) HIR dan dalam doktrin
Kerugian Immateriil karena Penggugat mengalami rasa cemat, takutdan merasa dibohongi selama puluhan tahun yang Sulit dinilai secaramateriil akan tetapi tidak kurang dari Rp. 250.000.000.000 ( duaratus limapuluh milyar rupiah)10.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahuluwalaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;11.Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.Halaman 19 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN SimApabila Majelis Hakim Pengadilan
Terbanding/Tergugat II : Nasril Nasir, SH.,MH.
Terbanding/Tergugat III : H. Syahrum Indra
Terbanding/Tergugat I : Riddy Alfi
43 — 49
Bumi Pertiwi Semestasebagai pihak maka Gugatan menjadi Error in Persona yang mengakibatkanGugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT telah disusun secara tidaklengkap,tidak cemat dan tidak jelas sehingga mengakibatkan cacat formil,maka Majelis Hakim Pegadilan Negeri Cibinong yang memeriksa danmeutus perkara Nomor : 199/Pdt.G/PN.Cbi, tanggal 28 Agustus 2018 telahsesuai dengan Hukum Acara Perdata dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya;.
42 — 26
telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut:Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas dalildali Pembanding dalammemori bandingnya;Bahwa dalam memori banding Pembanding banyak kesalahan dalampenulisan : Seharusnya dalam Penulisan Pengadilan Negeri Semarangmenjadi Pengadilan Negeri Indramayu dan Kejaksaan Negeri SemarangHalaman 27, Putusan nomor 359/Pid/2018/PT SMGmenjadi Kejaksaan Negeri Indramayu, dalam hal ini Pembanding membuatmemori bandingnya kurang cemat
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
., pada halaman 24); karena dalampertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klaten telahmempertimbangkan dengan cemat, terperinci dan cukup terhadapsemua petitum gugatan Penggugat (mohon periksa salinan PutusanPengadilan Negeri Klaten halaman 30 sampai dengan 40), yaitu:Bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara yang benar apabila JudexFacti Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan TingkatPertama dan menolak semua dalil dalil jawaban Para Tergugatharuslah mempertimbangkan dengan alasan alasan hukum terhadapsemua
53 — 20
Demikian maka Para Penggugat telahtidak cemat dan kabur dalam membuat dalildalil dalam gugatan.Berdasarkan halhal tersebut di atas, secara jelas bahwa posita danpetitum yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sinkron/konsisten,dalildalil yang diajukan dalam posita gugatan mengandung hal yangkontradiktif dan tidak cermat, sehingga gugatan tidak memenuhi syaratformil gugatan.
26 — 24
Bahwa selanjutnya setelah mempelajari secara cemat danteliti seluruh isi jawaban Termohon dk pada poin 1 sampaidengan poin 7 Termohon dk tidak membantah dalilPermohonan Pemohon dk pada poin 9. Oleh karenanyadapat disimpulkan Termohon dk secara diamdiam mengakulkebenaran dalildalil Pemohon dk ;5. Bahwa kemudian tidak benar dan mengadaada dalil jawabanTermohon dk pada poin 6. Karena hingga hari ini Termohondk tidak mengetahui maupun pernah bertanya dimana alamatkost Pemohon dk.
Terbanding/Tergugat I : PT. BPR ARTHA DAYA
Terbanding/Tergugat II : RIMBA DEWANTO
61 — 29
Namunapabila yang dimaksud adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1816/K/Pdt/1989 tertanggal 22 Oktober 1992 maka dengan ini Tergugat menyatakan dengan tegas apabila Penggugat tidak cemat dan teliti di dalammenggunakan dasar hukum berupa Yurisprudensi, dikarenakan antara NomorYurisprudensi Mahkamah Agung dengan kaedah Hukumnya tidak memilikikesesuaian.
31 — 30
Bahwa selanjutnya setelah mempelajari secara cemat danteliti seluruh isi jawaban Termohon dk pada poin 1 sampaidengan poin 7 Termohon dk tidak membantah dalilPermohonan Pemohon dk pada poin 9. Oleh karenanyadapat disimpulkan Termohon dk secara diamdiam mengakulkebenaran dalildalil Pemohon dk ;5. Bahwa kemudian tidak benar dan mengadaada dalil jawabanTermohon dk pada poin 6. Karena hingga hari ini Termohondk tidak mengetahui maupun pernah bertanya dimana alamatkost Pemohon dk.
123 — 89
Bahwa Para Pelawan menolak eksepsi Obcuur Libel dari Terlawantersebut, karena provisi permohonan penundaan eksekusi haktanggungan telah dibuat dan disusun secara sistematis, sederhanadan cemat dalam posita no. 7 perlawanan dan ditegaskan kembaliHalaman 39 dari 47 Putusan Perdata Nomor 301/Pat.Bth/2020/PN Cbidalam surat permohonan penundaaan eksekusi sebelumpembacaan gugatan.1.6.
97 — 67
Asas Kecermatan/ketelitian;Bahwa Tergugat tidak cemat dan teliti di dalam proses pemberhentianPenggugat sebagai pejabat eselon II.b sebagai Kepala Dinas Sosial diLingkungan Pemerintahan Kota Bekasi apalagi sampai saat ini tidakjelas apa dasar pertimbangan utama dan tentang evaluasi kinerjaPengugat yang mengakibatkan Tergugat telah mengeluarkanKepUutUSAN a QUO 22 on nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn enn en nen ne ned.
144 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat mengugat pelaku usaha di BadanPeneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat