No.l Tahun 2004 tentangPerbendaharaaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaitu : meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamHal. 19 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mksperintah pembayaran, serta menguji ketersedian danayang bersangkutan tidak dipenuhi.

No.l Tahun 2004 tentangPerbendaharaaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaitu : meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran, serta menguji ketersedian danayang bersangkutan tidak dipenuhi.

No.l Tahun 2004 tentangPerbendaharaaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaitu : meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran, serta menguji ketersedian danayang bersangkutan tidak dipenuhi .

No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaitu : meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran, serta menguji ketersedian danayang bersangkutan tidak dipenuhi.

Bahwa Tergugat mencatat dengan seksama setiap dana danayang masuk maupun yang keluar, termasuk dalam hal ini daftar paraInvestor dan Penyimpan dari unsur masyarakat umum atau Lembagalain diluar anggota KPRI "Handayani Situbondo;Bahwa Tergugat mencatat seluruh data data para Investor/ Penyimpanmasyarakat umum /Lembaga Lain diluar anggota Koperasi untukperiode tahun 2017 dan Penggugat tidak tercatat didalamnya (mohonperiksa bukti bertanda T 4):Bahwa Tergugat mencatat pula selurunh data data para Investor

Bukti berupa lembar Bukti Kas Masuk (BKM bertanda T2;Merupakan Kuitansi resmi bukti tanda terima KP RI HandayaniSitubondo;Yang dipegang oleh bendahara I, adalah bukti tanda terima setiap danayang masuk ke KP RI Handayani dalam rangkap tiga, untuk penyetor, Bag.Akuntansi dan Kasir; Bendahara KPRI Handayani (Tergugat) tidak pernahmengeluarkan Bukti kas masuk (BKM) atas nama KPRI RINGGIT(Penggugat);3.

dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak PermohonanBanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1160/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 7 September 2007 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak JanuariDesember 2003 Nomor : 00002/203/03/076/06 tanggal 15 Juni 2006, atas namaPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat danbenar, yaitu dengan tetap mempertahankan koreksi positif DPP tersebut karena danayang

Penggugat tercatat sebagai jemaat PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH, sehingga kemudian Tergugat II dan Para Penggugatberinisiatif untuk mencari tempat yang lebih luas, agar dapat menampungpara jemaat ; Bahwa Para Penggugat sebagai jemaat PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH karena dikaruniai rejeki lebih, maka kemudian dirasapatut untuk dijadikan DONATUR TETAP pada PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH untuk memberikan Persembahan sebagai tanda syukuratas nikmat rejeki, dengan tujuan kelak dikemudian hari terkumpul danayang

, sehingga kemudian Tergugat II dan Para Penggugatberinisiatif untuk mencari tempat yang lebih luas, agar dapat menampungpara jemaat ; Bahwa Para Penggugat sebagai jemaat PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH karena dikaruniai rejeki lebih, maka kemudian dirasapatut untuk dijadikan DONATUR TETAP pada PERSEKUTUAN DOAHalaman 21 dari 29, halaman Putusan Nomor 481/PDT/2020/PT SBYOIKUMENE KASIH untuk memberikan Persembahan sebagai tanda syukuratas nikmat rejeki, dengan tujuan kelak dikemudian hari terkumpul danayang

OIKUMENE KASIH, sehingga kemudianTerbanding/Tergugat II dan Para Terbanding/Para Penggugat berinisiatifuntuk mencari tempat yang lebih luas, agar dapat menampung para jemaat ;Bahwa Para Terbanding/ Para Penggugat sebagai Jemaat PERSEKUTUANDOA OIKUMENE KASIH karena dikaruniai rejeki lebih, maka kemudiandirasa patut untuk dijadikan sebagai Donatur Tetap Pada Persekutuan DoaOikumene Kasih untuk memberikan Persembahan sebagai tanda syukuratas nikmat rejeki, dengan tujuan kelak dikemudian hari terkumpul danayang

2008 adalah sebagai berikut Bulan Januari 2008seharusnya disetorkan Bulan Pebruari 2008:seharusnya disetorkan Bulan Maret 2008seharusnya disetorkan Bulan April 2008seharusnya disetorkan Bulan Mei 2008seharusnya disetorkan Bulan Juni 200810.63711.426 lembar jumlah dana yangRp. 619.600.850 .00lembar jumlah dana yangRp. 573.893.590 .0011.183 lembar jumlah dana yangRp. 602.827.180 .0011.618 lembar jumlah dana yangRp. 592.093.590 .0011.211 lembar jumlah dana yangRp. 577.599.100 .0011.529 lembar jumlah danayang

dengan bulan11.218 lembar, dengan jumlahRp.584.504.300.00lembar, dengan jumlahRp. 525.460.690.00010.890 lembar, dengan jumlahRp. 558.912.980.0011.352 lembar, dengan jumlahRp. 554.301.090.0011.934 lembar, dengan jumlahdana yang disetorkan sebesar Rp. 531.573.600.00 Bulan Juni 2008 : 11.236 lembar, dengan jumlahdana yang disetorkan sebes ar Rp. 568.308.100.00 Bulan Juli 2008 : 10.688 lembar, denganjumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 540.215.600.00 Bulan Agustus 2008 : 4.145 lembar, dengan jumlah danayang

seharusnya disetorkan Rp. 617.906.800 .00 Bulan Juli 2008 : 10.928 lembar jumlah danayang seharusnya disetorkan Rp. 581.284.550 .00 Bulan Agustus 2008 : 4.205 lembar jumlah dana yangseharusnya disetorkan Rp. 204.157.800 .00Sehingga jumlah ~ seluruhnya sebanyak 82.737 lembar(delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh limalembar) dengan jumlah dana yang seharusnya disetorkansebesar Rp.4.369.363.460.00 (empat milyar tiga ratus enampuluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empatratus

10.890 lembar, dengan jumlahdana yang disetorkan sebesar Rp. 558.912.980.00 Bulan April 2008 : 11.352 lembar, dengan jumlahdana yang disetorkan sebesar Rp. 554.301.090.00 Bulan Mei 2008 : 11.934 lembar, dengan jumlahdana yang disetorkan sebesar Rp. 531.573.600.00 Bulan Juni 2008 : 11.236 lembar, dengan jumlahdana yang disetorkan sebes ar Rp. 568.308.100.00 Bulan Juli 2008 : 10.688 lembar, denganjumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 540.215.600.00 Bulan Agustus 2008 : 4.145 lembar, dengan jumlah danayang

No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajib menolak perintah bayar dan PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaltu : meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran, serta menguji ketersediaan danayang bersangkutan tidak dipenuhi ;Pasal 18 ayat (3) Undangundang No.1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan

No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajib menolak perintah bayar dan PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaltu : meneliti kKelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamHal 22 dari 53 Hal Put.No.56/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.perintah pembayaran, serta menguji ketersediaan danayang bersangkutan tidak dipenuhi ;

No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajid menolak perintah bayar dan PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) yaltu : meneliti kelengkapan perintahpembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran, serta menguji ketersediaan danayang bersangkutan tidak dipenuhi ; Pasal 18 ayat (3) Undangundang No.1 Tahun 2004tentang

No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi BendaharaPengeluaran wajid menolak perintah bayar dadPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabilapersyara tan pada ayat (3) yaltu : meneliti kelengkapanperintah pembayaran yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan mengujikebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran, serta menguji ketersediaan danayang bersangkutan tidak dipenuhi ; Pasal 18 ayat (8) Undangundang No.1 Tahun 2004tentang

.* Penambahan instalasi listrik dan ongkos untuk mesinmesin jahitsebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)* Hutang lainnya pada pihak ketiga sebesar Rp.3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah)* Ongkos tukang yang belum dibayar sebesar Rp.45.141.530, (empatpuluh lima juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah)Sehingga Jumlah dana yang tidak jelas pertanggungjawabannya yaitu danayang telah dicairkan dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.501.500.000,(lima ratus satu juta

pembuatan stainless steel tangga sebesar Rp.6.630.000,(enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)* Penambahan instalasi listrik dan ongkos untuk mesinmesin jahitsebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)* Hutang lainnya pada pihak ketiga sebesar Rp.3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah)* Ongkos tukang yang belum dibayar sebesar Rp.45.141.530, (empatpuluh lima juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluhrupiah);Sehingga Jumlah dana yang tidak jelas pertanggungjawabannya yaitu danayang

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan padaKantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur karena keterbatasan danayang dimiliki ketika itu;Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0583/Pdt.P/2019/PA.Cjr5. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundangundangan yangberlaku ;6.

Kabupaten Cianjur;Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalahayah kandung Pemohon I bernama Darta dengan disaksikanoleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI I dan SAKSIII dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000, (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnyadilangsungkan antara Pemohon II dengan wali nikahtersebut;Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidakdicatatkan pada Kantor Urusan Agama KecamatanBojongpicung Kabupaten Cianjur, karena keterbatasan danayang

penagihan (collection) kepada bankpenerbit L/C (issuing bank).Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukanpada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saatjatuh tempo (usance);Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank)dapat digunakan untuk: Pembayaran ujrah; Pengembalian dana mudharabah; Pembayaran bagi hasil.Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakandalam bentuk nominal, bukan dalam bentukprosentase.Akad Musyarakah dengan ketentuan:a.Bank memberikan kepada eksportir sebagian danayang

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan padaKantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur karena keterbatasan danayang dimiliki ketika itu;5. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundangundangan yangberlaku ;6.

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan padaKantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur karena keterbatasan danayang dimiliki ketika itu;Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0576/Pdt.P/2019/PA.Cjr5. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundangundangan yangberlaku ;6.

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebuttidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama KecamatanBojongpicung, Kabupaten Cianjur karena keterbatasan danayang dimiliki ketika itu ;. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak adahubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syaratdan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketntuan hukum Islam maupunperundang undangan yang berlaku ;.

Hasyim, seharusnya menerima Rp5.600.000,00 (Rp560.000,00 x10 bulan) yang merupakan haknya dari bulan Januari 2007 sampaiOktober 2007 tetapi hanya menerima Rp3.000.000,00 sehingga danayang masih ada pada tersangka sebesar Rp2.600.000,00 ;2. Nasuki, seharusnya menerima Rp5.600.000,00 (Rp560.000,00 x 10bulan) yang merupakan haknya dari bulan Januari 2007 sampai Oktober2007 tetapi hanya menerima Rp3.000.000,00 sehingga dana yang masihada pada tersangka sebesar Rp2.600.000,00 ;3. Ach.

Hasyim, seharusnya menerima Rp5.600.000,00 (Rp560.000,00 x10 bulan) yang merupakan haknya dari bulan Januari 2007 sampaiOktober 2007 tetapi hanya menerima Rp3.000.000,00 sehingga danayang masih ada pada tersangka sebesar Rp2.600.000,00;2. Nasuki, seharusnya menerima Rp5.600.000,00 (Rp560.000,00 x 10bulan) yang merupakan haknya dari bulan Januari 2007 sampai Oktober2007 tetapi hanya menerima Rp3.000.000,00 sehingga dana yang masihada pada tersangka sebesar Rp2.600.000,00;Hal. 7 dari37 hal. Put.

Hasyim, seharusnya menerima Rp5.600.000,00 (Rp560.000,00 x10 bulan) yang merupakan haknya dari bulan Januari 2007 sampaiOktober 2007 tetapi hanya menerima Rp3.000.000,00 sehingga danayang masih ada pada tersangka sebesar Rp2.600.000,00;. Nasuki, seharusnya menerima Rp5.600.000,00 (Rp560.000,00 x 10bulan) yang merupakan haknya dari bulan Januari 2007 sampai Oktober2007 tetapi hanya menerima Rp3.000.000,00 sehingga dana yang masihada pada tersangka sebesar Rp2.600.000,00;. Ach.

No. 1456 K/Pid.Sus/2010tanggal 29 Juni 2007 harus disalurkan kepada perangkat Desa PademawuTimur namun Terdakwa tidak menyalurkan dana tersebut seluruhnya kepadaperangkat desa dan ada nama perangkat desa fiktip sehingga masih ada danayang dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp26.650.000,00 ;Bahwa kemudian sebagai pertanggungjawaban penyaluran dana penghasilantetap tersebut, oleh Terdakwa dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansipalsu karena isinya tidak benar yakni :1.Bukti tanda terima kwitansi yang

BE 4017 TZ milik PemerintahDaerah Kabupaten Tulang Bawang tersebut menggunakan danayang bersumber dari APBN yang Pimpinan Proyeknya berada diJakarta, lalu dana APBN tersebut diambil melalui KantorPerbendaharaan Negara (KPN) Lampung Utara dan dikelola olehPimpinan Bagian Proyek kemudian diinventarisir di PemdaKabupaten Tulang Bawang sehingga menjadi kendaraan inventarisPemda Kabupaten Tulang Bawang.

Buku Tabungan atas nama sendiri,karena terdakwa tidak mempunyai cukup uang direkening BCA miliknya lalumeminjam uang kepada Saksi , Saksi Il dan Saksi Ill dengan transfer uangkerekening BCA milik terdakwa seluruhnya Rp.9.400.000, (Sembilan jutaempat ratus ribu rupiah) untuk menambah saldonya karena harus ada danayang mengendap ditabungan calon peminjam, dan nanti jika sudah realisasiuang Saksi , Saksi Il dan Saksi Ill akan dikembalikan, kemudian pada hariRabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 07.30

Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon kemasyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemudengan saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua DPW Paretai Aceh KabupatenAceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan danayang hilang milik masssa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumahBRA dari masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuaiHal 4 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNAdengan

Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon kemasyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemudengan saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua DPW Paretai Aceh KabupatenAceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan danayang hilang milik masssa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumahBRA dari masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuaidengan surat keterangan korban konflik (SK3)

Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Pemerintah Provinsi Riau terhadap PT.MuliaSejahtera Utama. 1 (Satu) rangkap fotocopy ADDENDUM (PERTAMA) yang telahdilegalisir Nomor : 621.5/PUPRAMPL/ADDI/SPFSK/DRST.B/XI/2017/02.A tanggal 23 Nopember 2017.Hal 46 dari 85 Hal Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PT PBR 1 (Satu) lembar fotocopy surat perintah membayar tahunanggaran 2017 yang telah dilegalisir Nomor00512/1.01.03.01/SPM/UM/III/ 2017 tanggal 31 Agustus 2017sejumlah Rp 1.267.024.200, beserta surat perintah pencairan danayang

perintah pencairan dana yang telahdilegalisir. 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar tahunanggaran2017 yang telah dilegalisir Nomor : 01359/1.01.03.01/SPM/LS/IV/2017, tanggal 21 Desember 2017 sejumlah Rp. 2.375.589.625,beserta surat perintah pencairan dana yang telah dilegalisir. 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar tahunanggaran 2017 yang telah dilegalisir Nomor01353/1.01.03.01/SPM/LS/IV/ 2017, tanggal 21 Desember 2017sejumlah Rp. 316.751.800, beserta surat perintah pencairan danayang

VIII/2017/02, tanggal 7 Agustus 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Pemerintah Provinsi Riau terhadap PT.MuliaSejahtera Utama. 1 (Satu) rangkap fotocopy ADDENDUM (PERTAMA) yang telahdilegalisir Nomor : 621.5/PUPRAMPL/ADDI/SPFSK/DRST.B/XI/2017/02.A tanggal 23 Nopember 2017. 1 (Satu) lembar fotocopy surat perintah membayar tahunanggaran 2017 yang telah dilegalisir nomor00512/1.01.03.01/SPM/UM/III/ 2017 tanggal 31 Agustus 2017sejumlah Rp 1.267.024.200, beserta surat perintah pencairan danayang

telah dilegalisir. 1 (Satu) lembar fotocopy surat perintahn membayar tahunanggaran 2017 yang telah dilegalisir nomor00874/1.01.03.01/SPM/LS/IV/ 2017, tanggal 23 Nopember 2017sejumlah Rp 2.375.670.375, beserta surat perintah pencairan danayang telah dilegalisirHal 72 dari 85 Hal Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PT PBR 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar tahunanggaran 2017 yang telah dilegalisir nomor:01359/1.01.03.01/SPM/LS/IV/ 2017, tanggal 21 Desember 2017sejumlah Rp 2.375.589.625, beserta

surat perintah pencairan danayang telah dilegalisir. 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar tahunanggaran 2017 yang telah dilegalisir nomor01353/1.01.03.01/SPM/LS/IV/ 2017, tanggal 21 Desember 2017sejumlah Rp 316.751.800, beserta surat perintah pencairan danayang telah dilegalisirTetap Terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) lembar tanda terima tagihan ready mix warna hijaunomor : BTLL. 17. 10. 0191 senilai Rp. 8.640.000 beserta fakturpenjualan dan surat jalannya. 1 (Satu) lembar tanda

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan padaKantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur karena keterbatasan danayang dimiliki ketika itu;Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0581/Padt.P/2019/PA.Cjr5. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundangundangan yangberlaku ;6.

Penggugat tercatat sebagai jemaat PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH, sehingga kemudian Tergugat II dan Para Penggugatberinisiatif untuk mencari tempat yang lebih luas, agar dapat menampungpara jemaat ; Bahwa Para Penggugat sebagai jemaat PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH karena dikaruniai rejeki lebih, maka kemudian dirasapatut untuk dijadikan DONATUR TETAP pada PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH untuk memberikan Persembahan sebagai tanda syukuratas nikmat rejeki, dengan tujuan kelak dikemudian hari terkumpul danayang

, sehingga kemudian Tergugat II dan Para Penggugatberinisiatif untuk mencari tempat yang lebih luas, agar dapat menampungpara jemaat ; Bahwa Para Penggugat sebagai jemaat PERSEKUTUAN DOAOIKUMENE KASIH karena dikaruniai rejeki lebih, maka kemudian dirasapatut untuk dijadikan DONATUR TETAP pada PERSEKUTUAN DOAHalaman 21 dari 29, halaman Putusan Nomor 481/PDT/2020/PT SBYOIKUMENE KASIH untuk memberikan Persembahan sebagai tanda syukuratas nikmat rejeki, dengan tujuan kelak dikemudian hari terkumpul danayang

OIKUMENE KASIH, sehingga kemudianTerbanding/Tergugat II dan Para Terbanding/Para Penggugat berinisiatifuntuk mencari tempat yang lebih luas, agar dapat menampung para jemaat ;Bahwa Para Terbanding/ Para Penggugat sebagai Jemaat PERSEKUTUANDOA OIKUMENE KASIH karena dikaruniai rejeki lebih, maka kemudiandirasa patut untuk dijadikan sebagai Donatur Tetap Pada Persekutuan DoaOikumene Kasih untuk memberikan Persembahan sebagai tanda syukuratas nikmat rejeki, dengan tujuan kelak dikemudian hari terkumpul danayang