Ditemukan 5107 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-03-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pya
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
1.HJ. SAHINIM
2.SAEFUDIN ZUHRI
3.RUKLI JOHADI
4.INDRAYATI,SE
5.INDRAYANI
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
2.KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
3.PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT / GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
13958
  • Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 PERMA No. 2 Tahun 2019, yangdimaksud dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) adalahsengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakantidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidakHalaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pyamempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi Ssesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.f.
    Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad), pada Pasal 11 menyebutkan bahwaPerkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksaoleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.g.
    Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 2019 sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badandan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) adalahsengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidaksah dan/ batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi Sesuai dengan ketentuanperundangundangan.4.
    Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pada saat Peraturan MahkamahAgung ini mulai berlaku, Perkara Perbuatan melawan hukum oleh Badandan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yangdiajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkankepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pya6.
    overheidsdaad) yang diajukan ke PengadilanNegeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata UsahaNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 menyatakan bahwa Perkara Perbuatan melawan hukum olehBadan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yangsedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus MenyatakanTidak Berwenang Mengadili.2.
Putus : 13-11-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2635 K/Pdt/2018
Tanggal 13 Nopember 2018 — RADEN HUDOYO VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., KANTOR CABANG PURWOKERTO, dkk.
7543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sertifikat Hak Milik Nomor 1565 an Raden Hudoyo (Penggugat);Yang dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);Menyatakan proses penjualan lelang atas tanah milik Penggugatdengan:a. Sertifikat Hak Milik Nomor 545, 637 an. Raden Hudoyo (Penggugat):b. Sertifikat Hak Milik Nomor 257, 920, 120, 537, 606 an Raden Hudoyo(Penggugat);c.
    Indrawati:Yang dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);3. Menyatakan proses penjualan lelang atas tanah milik Penggugatdengan :a. Sertifikat Hak Milik Nomor 545, 637 a.n. Raden Hudoyo;Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2635 K/Pdt/2018b. Sertifikat Hak Milik Nomor 257, 920, 120, 537, 606 a.n. RadenHudoyo;c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1565 a.n. Raden Hudoyo;Dibatalkan atau setidaktidaknya ditunda dahulu untuk memberiwaktu diadakan musyawarah;.
Putus : 30-11-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3087 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — Hj. RISKIYE, dk VS PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. Cq. KANTOR PUSAT DANAMON JAKARTA CQ. KANTOR PUSAT DANAMON SURABAYA CQ. KANTOR DANAMON MALANG CQ. KANTOR CABANG PEMBANTU DANAMON PASAR SITUBONDO CQ. KANTOR CABANG PEMBANTU DANAMON PASAR ASEMBAGUS, dkk.
228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3087 K/Pdt/2018Primair11011Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Iluntuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III terbukti melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);Membatalkan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I, melalui Tergugat Il;Menetapkan sebagai hukum untuk Penggugat membayar sisa hutangsebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 0000056/PK/03325/0410 kepadaTergugat ;Menghukum Para Tergugat mengembalikan Surat kepemilikan Tanahbeserta rumah
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Nomor289/PDT/2016/PT SBY, tanggal 27 Juni 2016 dan Putusan Pengadilannegeri Situbondo Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Sit., tanngal 4 November2015 dan mohon untuk mengadili sendiri;Dalam Pokok PerkaraPrimair1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Iluntuk seluruhnya;2 Menyatakan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III terbukti melakukanperbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daaq);3 Membatalkan lelang yang dilakukan oleh Tergugat , melalui
Register : 28-02-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 8/Pdt.G/2014/PN Mkd
Tanggal 24 September 2014 — NUR KODIM atas Al’AMIN, DKK
466
  • Bahwa tindakan Tergugat yang TIDAK MEMBAYARKAN ANGSURANUTANGNYA KE dari Penggugat kepada Tergugat II tersebut jelasjelasmerupakan perbuatan yang dilandasi itikad tidak baik (te kwadethrow) sehingga nyatanyata Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) dan sangat merugikanPenggugat.13.Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugianpada diri Penggugat, sehingga beralasan secara hukum Tergugat dihukum untuk melunasi sisa pembayaran hutangnya, agar obyekjaminan
    Menyatakan secara hukum Tergugat dan Tergugat II telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan merugikanPenggugat.3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atassebidang tanah sawah SHM Persil 57 A Kelas S1 seluas 1450 m? denganbatasbatas sebagai berikut:e Utara : Suro Atmojoe Barat : Joyodiharjoe Selatan: Sartonoe Timur: Jalan4.
    Bahwa Tergugat saat ini dalam kondisi suit keuangan sehingga belumdapat menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat Il sehingga tidakbenar bila Tergugat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Huukum(onrechmatige daad) bila mengacu perjanjian kerjasama denganPenggugat, seyogyanya Penggugat membantu Tergugat dalammenyelesaikan kewajiban kepada Tergugat II karna faktanya obyeksengketa sampai sekarang masih dikuasai dan dikelola hasilnya olehPenggugat.7.
Register : 22-01-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 29-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 2/PDT/2018/PT PLK
Tanggal 26 Maret 2018 — Pembanding/Penggugat : SIUGIARTO ANGKAWIJAYA
Terbanding/Tergugat I : IMANUEL SALUNDIK
Terbanding/Tergugat II : MASMURAH
Terbanding/Tergugat III : SITI JULEHA
Terbanding/Turut Tergugat I : H. KHAIRIN MAJID, BA
Terbanding/Turut Tergugat II : SITI FATIMAH
Terbanding/Turut Tergugat III : MUHAMMAD RUSDI
Terbanding/Turut Tergugat IV : JAMILI
Terbanding/Turut Tergugat V : HABSAH atau HAFSAH
9127
  • beralin kepadaPenggugat pada tahun 2013 tanah tersebut selalu dirawat dan dibersihkansecara terus menerus oleh Turut Tergugat I, Il, Ill, IV dan Turut Tergugat V dantidak pernah pihak lain termasuk Tergugat mengakui, menghalangi dankeberatan ataupun menyatakan tanah tersebut sebagai kepunyaan ataumiliknya, maka untuk itu tindakan/perbuatan Tergugat mengakui danmenguasai Tanah Objek Sengketa pada awal tahun 2016 adalah merupakantindakan / perbuatan tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige
    2016Tergugat mengakui dan menguasai tanah objek sengketa dengan caramembuat atau membangun rumah kecil dari kayu (Pondok) diatas Tanah ObjekSengketa serta merusak/menghilangkan Parit Batas Tanah dan buktibukti fisikHalaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PLKTanah Sengketa dengan membuat batas tanah baru berupa jalan, maka untukitu. tindakan/perbuatan Tergugat mengakui dan menguasai Tanah ObjekSengketa adalah merupakan tindakan / perbuatan tanpa dasar danmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige
    kayu(Pondok) diatas Tanah Objek Sengketa serta merusak/menghilangkan ParitBatas Tanah dan buktibukti fisik Tanah Sengketa dengan membuat batastanah baru berupa jalan adalah sebagai Perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengandemikian patut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Negeri PalangkaRaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksadan mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige
    Bahwa oleh karena tindakan/perbuatan Tergugat mengakui dan menguasaiTanah Objek Sengketa tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad), maka untuk itu peralinan sebagian Tanah ObjekSengketa dari Tergugat kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sahdan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan karenanya penguasaanTergugat Il dan Tergugat III atas sebagian Tanah Objek Sengketa juga tanpadasar dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;18.
    Bahwa Tindakan/Perbuatan Tergugat mengakui dan menguasai TanahObjek Sengketa tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad), kemudian Tergugat mengalinkan dan/atau menjualsebagian Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat Ill,menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriildiantaranya Penggugat tidak dapat memanfaatkan/mempergunakan TanahObjek Sengketa untuk sementara waktu dan Penggugat mengalami kerugianmulai sejak Penggugat mendapatkan
Register : 24-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 30/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
RIANA BR SITINJAK
Tergugat:
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Toba Samosir
266189
  • Overheidsdaad) menentukan sebagai berikut;Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha negara;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) menentukan sebagai berikut;Sengketa Tindakan Pemerintahan
    adalah sengketa yang timbul dalam bidangadministrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabatHalaman 30 Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUNMDN.pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannyatindakan pemerintahan;Menimbang, bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan
    Pemerintahan dan KewenanganMengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) diartikan sebagai berikutSengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya megandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau bataltindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukummengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan
    ;Menimbang, bahwa tindakan pemerintahn adalah perbuatan pejabatpemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidakmelakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad);Menimbang, bahwa
    Pengalihan Sewa MenyewaPemakaian Tanah Milik Pemerintan Kabupaten Toba Samosir tertanggal 03 Oktober2016, pihak penyewa tanah pemerintah adalah atas nama Badewy Simanjuntak;Menimbang, bahwa terhadap eksespi Tergugat tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige
Putus : 24-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/Pdt/2019
Tanggal 24 April 2019 — NISBA Binti LUMPA VS A. PARE Bin BAKKA, DKK
5026 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Tergugat I, Il, Ill, IV, V dan VI menguasai tanpa hakatas tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) sehingga tidak sah, batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menyatakan bahwa segala suratsurat, akta dan segala bentuk peralihanlainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama TergugatTergugatadalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;6.
Putus : 10-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3125 K/Pdt/2015
Tanggal 10 Agustus 2016 — KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA Cq UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA vs H. DURAKIM, Dkk
9456 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat C01 1165327, tertanggal 05 April 2014 atas nama Penggugat Il, JatuhTempo Tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);Yang totalnya berjumlah sebesar Rp930.000.000,00 (Sembilan ratus tigapuluh juta rupiah) oleh Tergugat Il yang tidak pernah disetorkan kepadaTergugat adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daaq);Halaman 8 dari 26 hal. Put.
    Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan NomorSertifikat C0O11165327, tertanggal 05 April 2014 atas namaPenggugat Il, Jatuh Tempo Tanggal 05 Oktober 2014, sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Yang ternyata seluruh Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Primatersebut bukan sertifikat yang dikeluarkan dari pihak Tergugat ataudinyatakan Palsu adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daaq);Bahwa tindakan Tergugat II dengan tidak mengembalikan SertifikatSimpanan
    Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas namaPenggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepadaPenggugat adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daaq);Bahwa tindakantindakan dan perbuatan Tergugat II sebagaimana poin 16,17 dan poin 18 tersebut diatas adalah tindakan yang dapat dikatagorikansebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad),sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan:Tiap perbuatan yang melanggar hukum
    dan membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad), menurut RosaAgustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan PascaSarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukansuatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4syarat:(1).
    penjelasan tersebutdiatas;Sehingga Tergugat pihak yang memberikan pekerjaan kepada Tergugat IIuntuk mewakili Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya sertamenawarkan produk usahanya semestinya intens melakukan pengawasandan/atau koniroling serta pembinaan terhadap setiap kegiatankegiatanserta memberikan pelatihnan dalam pembentukan karakter serta mentalTergugat II sebagai junior financial advisor (JFA), sehingga dengan tindakanTergugat Il yang telah melakukan Tindakan Perobuatan Melawan Hukum(onrechmatige
Putus : 27-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/Pdt/2015
Tanggal 27 April 2015 — PARTAI GOLONGAN KARYA CQ. PARTAI GOLONGAN KARYA PROPINSI SULAWESI TENGAH CQ. PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN, vs. GUFRON LASARIKA, dkk
3917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 182 K/Pdt/2015pemah dialinkan baik dengan cara dijual, dihibahkan ataupun dengan caralain kepada pihak manapun, termasuk kepada Tergugat;13.Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan tanahterperkara secara tanpa hak adalah merupakan tindakan kesewenangwenangan (wil/kuur) dan bertentangan dengan hukum sehingga perbuatantersebut dapat dikualifikasikan sebagai perobuatan melawan hukum(onrechmatige daad) dan perbuatan tersebut jelas telah menimbulkankerugian bagi Para Penggugat;14
    Menyatakan Hukum, bahwa tindakan Tergugat yang menguasai danmemanfaatkan tanah terperkara secara tanpa hak adalah perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daaq);. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepadaPara Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan tanpa syarat, bilaperlu dengan bantuan alat keamanan Negara;.
    Menyatakan hukum, bahwa tindakan Tergugat yang menguasai danmemanfaatkan tanah terperkara secara tanpa hak adalah perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daaoa);5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada ParaPenggugat dalam keadaan kosong, aman dan tanpa syarat, bila perludengan bantuan alat keamanan negara;6. Menyatakan hukum, bahwa segala suratsurat milik Tergugat yangberkaitan dengan tanah terperkara cacat hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum;7.
Register : 19-03-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdw
Tanggal 11 Juli 2019 — Penggugat:
DIOMEDES MUIS,SH.
Tergugat:
1.LENY SILVIA
2.YANTO
14490
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat sebagai suami sah dari Tergugat I;
    3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibat hukumnya;
    4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara
    mempermasalahkan mengenai adanya Tergugat sekitar awal tahun 2018 diketahui telah berhubungan dengan TergugatIl layaknya suami istri atau Kumpul kKebo satu rumah padahal diketahulbahwa Tergugat adalah istri sah dari Penggugat yang telah menikahsecara sah menurut hukum agama dan hukum negara sebagaimanadalil gugatan Penggugat, dan oleh karena Tergugat dan Tergugat IItelah melakukan hubungan layaknya suami istri atau kumpul kebomaka menurut Penggugat perbuatan tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige
    telah melakukanhubungan layaknya suami istri atau kumpul kebo dalam satu rumahtelah terbukti sebagaimana pengakuan sendiri dari Tergugat danTergugat Il;Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN SdwMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II telahterbukti melakukan hubungan layaknya suami istri atau kKumpul kebodalam satu rumah, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah perbuatan Tergugat dan Tergugat II tersebut merupakan suatubentuk perbuatan melawan hukum (onrechmatige
    Perbuatan itu harus melawan hukum ( onrechmatige );3. Pelakunya mempunyai unsur salah;4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian.Perumusan onrechtmatige daad dikatakan bahwa perilaku yangmelanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajibanhukumnya sendiri merupakan perilaku onrechtmatig. Adanya kewajibanhukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkanuntuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidakmelanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain;1.
    2008, dan terhadap perkawinanPenggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini masih terikat dalamperkawinan yang sah atau dengan kata lain belum ada perceraiansecara sah, dan oleh karena hubungan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah maka perbuatan Tergugat yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri atau kKumpul kebodan tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat II sebagaimana dalilgugatan Penggugat maka menurut Majelis merupakan suatu bentukperbuatan melawan hukum (onrechmatige
    Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telan melakukan PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibathukumnya;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II secara tanggung rentenguntuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesarRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung rentenguntuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlahRp.1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);6.
Putus : 16-12-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3705 K/Pdt /2019
Tanggal 16 Desember 2019 — NADIA RIZKIANI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN
5947 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3705 K/Pdt/2019.tidak terpisahkan dari putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) yang merugikan Penggugat;Menyatakan sah permohonan perubahan hak atas tanah Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 426/Gandaria Utara
    Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) yang merugikan Penggugat;3. Menyatakan sah permohonan perubahan hak atas tanah Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 426/Gandaria Utara menjadi hak milik sesuaitanda terima dokumen berkas permohonan Nomor 58121/2015 tanggal29 Desember 2015;Halaman 4 dari & hal. Put.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3009 K/Pdt/2015
Tanggal 15 September 2016 — NAIMBUR Br MARBUN VS DESMIER SITUMORANG
3513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tindakan Tergugat mengklaim dan mengusahai tanah perkaratanpa seijin dari Penggugat sementara tanah terperkara adalah milikPenggugat yang berasal dari pemberian orangtua Penggugat maka tindakandan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasi merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad),13.Bahwa karena tanah terperkara adalah milik Penggugat tetapi Tergugatsanggup mengusir Rame boru Marbun dari tanah perkara dan selanjutnyaTergugat mengklaim dan langsung mengusahai tanah perkara
    selatan berbatas dengan : tali air sibontar; Sebelah utara berbatas dengan : tanah darat milik Penggugat;Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian ayah Penggugatbernama alm.Posten Situmorang;Menyatakan tidak berharga segala suratsurat yang terbit ataupun diterbitkanTergugat maupun ketiga atas tanah perkara dengan melawan hakkepemilikan Penggugat;Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaim/mengusahaitanah terperkara tanpa seijin dari Penggugat merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige
    daad);Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusir dan melarangRame Boru Marbun mengusahai tanah terperkara serta mengklaim danmengusahai tanah perkara seolah milik Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad),Menghukum Tergugat atapun orang lain yang mendapat hak daripadanyauntuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baikdan kosong bila perlu dengan bantuan Kepolisian agar Penggugat selakuHalaman 5 dari 20 hal.
    Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaim/mengusahaitanah terperkara tanpa seijin dari Penggugat merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad);5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusir dan melarangRame Boru Marbun mengusahai tanah terperkara serta mengklaim danmengusahai tanah perkara seolah milik Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad),6.
Putus : 09-09-2015 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BATAM Nomor 250/PDT.G/2014/PN Btm
Tanggal 9 September 2015 — - ERIAMAN MELAWAN - Nyonya GIN JIAN
14678
  • Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian materil sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 991.000,- ( Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
    Bahwa Putusan (vonis) bersalah yang dijatuhkan oleh Hakim PengadilanNegeri Batam terhadap diri Tergugat dengan Keputusan No. 24/ PEN.PID.C/2014/ PN.BIM tertanggal 20 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap (inkrahct van gexvisjde) adalah bukti yang sempuma bahwa Tergugattelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum( onrechmatige daad ) terhadapPenggugat yang sangat merugikan Penggugat ;6.
    Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) yang sangat merugikan PenggugatMenghukumTergugat untuk membayar Kerugian Materil sebesarRp.100.000.000,(seratus juta rupiah) ;. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril sebesarRp.500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) ;. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dzvangsom) sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) per hari untuk setiap kelalaian Tergugatdalam melaksanakan isi putusan ini ;.
    dapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pidana atas diri tergugat,penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat yang pada pokoknya agarperbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum dan untuk itu penggugat mohon kepada Majelis, agar tergugat21dihukum untuk membayar kerugian materil dan immaterial yang dialami olehpenggugat ;Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga agarmenyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige
    Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian materil sebesarRp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 991.000, ( Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );6.
Register : 25-09-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 39/Pdt.G/2014/PN Mkd
Tanggal 23 Maret 2015 — Nur Kodim atas Al’ amin, DKK
10319
  • angsuranbeberapa kali kepada Tergugat II, sehingga obyek jaminan akan di lelanguntuk melunasi hutanghutangnya;Bahwa di kemudian hari, baru di ketahui jika ternyata uang angsuran yangdibayarkan Penggugat kepada Tergugat I tidak pernah dibayarkan kepadaTergugat IT;Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mengembalikan sertifikat milikPenggugat tersebut jelasjelas merupakan perbuatan yang di landasi iktikadtidak baik (te kwade throuw) sehingga nyatanyata Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige
    Majelis Hakim PemeriksaPerkara a quo berkenan menerima memeriksa dan memutuskan perkara inidengan amar putusan sebagai berikut :PRIMAIR:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad) dan merugikan Penggugat.3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatior beslag) atassebidang tanah sawah SHM No : 1555 surat ukur tanah ukur 23/9/2002no.6180/kadiluwih/2002, seluas 1450 M?
    untuk modalusaha dan sudah diperuntukkan sesuai porsi masingmasing.6 Bahwa tidak benar dalam posita gugatan penggugat point 13 yangmendalilkan bahwa uang angsuran yang diayarkan penggugat tidakdisampaikan ke tergugat II,faktanya tergugat I sudah membayar/mengangsur sebagai hutang kepada tergugat II.7 Bahwa tergugat I saat ini dalam kondisi sulit keuangan sehinggabelum dapat menyelesaikan kewajiban kepada tergugat II sehinggatidak benar bila tergugat I dikatakan melakukan perbuatanmelawan hukum(onrechmatige
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1632 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — S I H O N O, Dk vs BANK BPD. DIY. Kantor Cabang Sleman,
238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Milik Nomor 02315, dengan luas 349 meter persegi, atas nama Penggugat IIakan dijual dimuka umum/lelang oleh Tergugat;4 Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak pernah memberikan perincian baik secarainisiatif sendiri maupun setelah diminta oleh Para Penggugat, sehingga berakibatjaminan pinjaman akan dijual dimuka umum/Jlelang oleh Tergugat, hal tersebutjelasjelas merupakan perbuatan yang dilandasi itikad tidak baik (te kwadethrouw) sehingga nyatanyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechmatige
    vorrad);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sertifikat sebidang tanahpekarangan berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat HakMilik Nomor 02315, dengan luas 349 meter persegi, atas nama Penggugat II;3 Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige
Register : 21-05-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Mtr
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
3618
  • menganalisasecara sekSama surat gugatan para penggugat telan dapat diketahuidengan jelas baik dilinat dari susunan identitas subyek hukum atau pihakyang dijadikan sebagai para tergugat yang terurai dalam surat gugatanpara penggugat, terurai dalam pudamentum petendi atau dalam positasurat gugatan para penggugat dan terurai pula dalam petitum suratgugatan para penggugat tersebut yang pada pokoknya mendalilkandegan mengatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukumoleh penguasa/pemerintah atau onrechmatige
    Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama yaitu terkait tentang normahukum atau kaidah hukum yang berkenaan dengan materi ataupersoalan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum olehpenguasa atau pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalamkonteks dministrasi pemerintahan telah diatur didalam hukum positipIndonesia yang dalam hal ini yaitu Undangundang No. 30 tahun 2014tentang Hukum Administrasi Pemerintahan.
    Bahwa ingasu dalam perkembangannya sekarang ini eksistensiterhadap Undangundang No. 30 tahun 2014 tersebut adalah telahberjalan + 5 tahun lamanya, jadi dengan demikian telah jelas gugatanterhadap OOD (onrechmatige overheidsdaad) atau perbuatan melawanhukum oleh pemerintah adalah menjadi kKewenangan mutlak secaraAbsolut PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya.Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Mtr Bahwa dalam konteks perkara gugatan para penggugat sekarangini yang telah
    secara nyatanyata merupakan suatu surat gugatanberupa materi sengketa administrasi pemerintahan tentang tuduhanmelakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah(onrechmatige overheidsdaad) yang dalam hal ini subyek hukumpemerintah yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam surat gugatanpara penggugat adalah PARA TERGUGAT sebagai pejabat TataUsaha Negara atau pejabat pemerintahan yang telah didaftarkangugatannya di Pengadilan Negeri Mataram dengan registrasi perkaranomor : 113/Pdt.G/
    yang diatasnya terdapat bangunan restoranmerupakan hak para Penggugat tanpa memberikan ganti kerugiansebagaimana ketentuan diantaranya UU No.2 Tahun 2010 tentang PengadaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut para Tergugatmengajukan eksepsi tentang 2 (dua) hal yaitu A. kompetensi Absolut yangmendasarkan pada gugatan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan olehpara Tergugat sebagai subyek hukum yang berkwalitas penguasa/pemerintah(onrechmatige
Register : 11-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 71/PDT/2019/PT PLK
Tanggal 16 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : CRISTIANI, SKM Diwakili Oleh : CRISTIANI, SKM
Terbanding/Tergugat I : HAVY
Terbanding/Tergugat II : YANTO
Terbanding/Tergugat III : JHON
Terbanding/Turut Tergugat : MARTA
8433
  • terusmenerus dan tidak pernah ada orang lain/pihak lain termasuk Tergugat I,Il dan Tergugat III mengakui dan keberatan ataupun menyatakan tanahtersebut sebagai kepunyaannya atau miliknya seperti didalilkan padaPosita angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) diatas, makauntuk itu tindakan/perbuatan Tergugat I, Il dan Tergugat III mengakui danmenguasai Tanah Objek Sengketa sejak bulan April tahun 2017 adalahmerupakan tindakan / perbuatan tanpa dasar dan merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige
    danmengakui tanah sebagai miliknya, baru kemudian pada bulan AprilHalaman 6 dari 23 hal, Put.No.71/PDT/2019/PT.PLK.16.2017 Tergugat I, Il dan Tergugat III mengakui dan menguasai tanahobjek sengketa dengan cara membersihkan dan menebangi tanahtumbuh yang terdapat diatasnya, kemudian membangun bangunanrumah dari kayu diatas Tanah Objek Sengketa, maka untuk itu. tindakan/perbuatan Tergugat , II dan Tergugat Ill tersebut adalahmerupakan tindakan / perbuatan tanpa dasar dan merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige
    ) dan angka 10(sepuluh) dan dalil Posita angka 14 (empat belas) dan angka 15 (limabelas) diatas, maka Tergugat I, Il dan Tergugat III telah melakukanperbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diriPenggugat;Bahwa Tindakan/Perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III mengakui danmenguasai Tanah Objek Sengketa dengan cara membersihkan danmenebangi tanam tumbuh yang terdapat diatasnya serta membangunbangunan rumah dari kayu diatasnya adalah tanpa dasar danmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige
    kemudian memelihara, merawat dan membersihkan tanahtersebut secara teruS menerus serta mengurus Suratsurat tanah tersebutdi Kantor Kelurahan Menteng dan meningkatkan status kepemilikan hakatas tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik , maka untuk itu adalahpatut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Palangka Rayamelalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksadan menagdili perkara ini menyatakan Tergugat I, Il dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige
    Bahwa oleh karena Tergugat , Il dan Tergugat III telah nyata melakukan22.23.perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) menguasai Tanah ObjekSengketa, maka untuk itu. adalah patut dan adil Ketua PengadilanNegeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini menghukum Tergugat , Il dan Tergugat III danatau Siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkanTanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpasyarat atau tanpa dibebani kewajiban lain
Putus : 31-05-2011 — Upload : 19-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1827 K/PDT/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — TASRIF RAJO BUNGSU, DK VS. RALIAN, DKK
3618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • antaraPenggugat dengan Tergugat Tergugat XIl pada tanggal 20 Juni 2008 di bawahNo. 570.405/BPN/2008 telah menyurati Penggugat untuk tenggang waktumengajukan keberatan terhadap permohonan pensertifikatan tanah atas namaYuliar (Tergugat Ill1) ;Bahwa perbuatan Tergugat 1 sampai dengan VIIl yang menguasai/mendirikan rumah dan menanam pohon kelapa dan tanaman lain di atas tanahobjek perkara tanpa hak, tanpoa sepengetahuan, tanopa izin PenggugatPenggugat dapat dikualifisir sebagai perouatan melanggar hukum(onrechmatige
    daad) ;Bahwa juga perbuatan Tergugat Ill1 yang mengajukan permohonansertifikat tanah objek perkara tanpa hak, tanpa izin PenggugatPenggugatmelalui Tergugat XlIl adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) ;Bahwa oleh karena terbukti objek perkara bukan merupakan milikTergugat Ill1, akan tetapi merupakan pusaka tinggi Penggugat, maka beralasanHal. 9 dari 16 hal.
    Menyatakan perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Vill menguasai,menempati, mendirikan bangunan rumah di atas objek perkara tanpa hak,tanpa sepengetahuan, tanpa izin PenggugatPenggugat adalah merupakanperbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) ;5. Menyatakan perbuatan Tergugat Ill1 yang mengajukan permohonansertifikat atas tanah objek perkara tanpa sepengetahuan, tanpa hak, tanpaizin PenggugatPenggugat melalui Tergugat XIl merupakan perbuatanmelanggar hukum (onrechmatige daad) ;6.
Putus : 20-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 PK/Pdt/2016
Tanggal 20 September 2016 — Ahli Waris almarhum MUHAMMAD bin BALE DKK VS Ahli waris dari Almarhumah HAMIDAH binti ABDULLAH DKK
3422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat menguasai tanah sawahtersebut setelah berakhirnya masa gadai adalah suatu perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad);6. Menyatakan peralihan tanah tersebut dari Tergugat kepada Tergugat Il, IIIdan IV adalah tidak sah;7. Menyatakan tanah kebun yang batasbatas:Sebelah Utara dengan saluran irigasi;Sebelah Selatan dengan kebun wakaf Desa;Sebelah Timur dengan tanah kebun M.
    Menyatakan tindakan Tergugat menguasai tanah kebun tersebut selamaterus menerus setelah meninggalnya orang tua Para Penggugat tanpa seizinPara Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);9.
    warisan;Menyatakan sah gadai yang dilakukan antara ayah Para Penggugat denganTergugat atas tanah sawah tersebut di atas;Menyatakan gadai yang dilakukan atas sawah tersebut antara ayah ParaPenggugat dengan Tergugat telah berakhir;Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat menguasai tanah sawahtersebut setelah berakhirnya masa gadai adalah suatu perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad);Menyatakan peralinan tanah tersebut dari Tergugat kepada Tergugat Il, IIIdan IV adalah tidak sah;Menyatakan tanah
    Nur Hasan;Sebelah Barat dengan tanah kebun Muhammad Hasan;Adalah sah peninggalan orang tua Para Penggugat yang masih berupaboedel warisan;Menyatakan tindakan Tergugat menguasai tanah kebun tersebut selamaterus menerus setelah meninggalnya orang tua Para Penggugat tanpa seizinPara Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Menyatakan segala macam surat yang dibuat dan dimiliki para Tergugatsejauh menyangkut tanah sawah dan kebun tersebut diatas tidakberkekuatan hukum;10.Menghukum
Register : 17-02-2023 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Smr
Tanggal 30 Agustus 2023 — Penggugat:
Misrini Salik
Tergugat:
1.Dewi Andriati
2.Ilhami
3.Masran Alco
117
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya;
    3. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengosongkan objek di Jalan H.