;Pasal 9Perubahan Alamat Tempat TinggalBahwa apabila ada perubahan tempat tinggal salah satu pihak, maka pihakyang akan pindah harus memberitahukan alamat tempat tinggal yang barukepada pihak yang lainnya;Pasal 8Force MajeureForce Majeure yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaanmemaksa di luar batas kemampuan Para Pihak yang dapat mengganggubahkan gagal terlaksananya kewajiban Para Pihak sebagaimana dalamperjanjian seperti ini karena bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan,sabotase

pembangunan RPS/Bengkel di SMK Pelayaran Kupang yangterjadi di Kantor Dinas PPO Kota Kupang pada tanggal 13 Maret 2012.Bahwa Surat Pengeluhan siswa/i SMK Pelayaran Kupang tersebut padapokoknya menyatakan bahwa, mereka telah diterlantarkan oleh gurukarena tidak memberikan pelajaran sebagaimana mestinya akibat daripemecatan Kepala Sekolah dan guruguru yang terlibat dalam panitiapembangunan RPS/Bengkel oleh Ketua Yayasan;Bahwa pemecatan Kepala Sekolah dan guruguru tersebut merupakanbukti tindakan sabotase

Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal PendidikanMenengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.Bahwa Surat Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang Nomor.07/1/21.20/KOMSMKP/P.03/TV72012 tertanggal 16 Mei 2012 tersebutpada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunanRPS/Bengkel di SMK Pelayaran Kupang tidak terlaksana karenatindakan sabotase Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang,sedangkan di bagian lain bahanbahan bangunan telah dibelanjakandan tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya;Bahwa

No. 27 PK/Pid.Sus/2015tidak menerapkan ketentuan Pasal 163 KUHAP dan Pasal 1 angka27 KUHAP sebagaimana mestinya;Bahwa Putusan a quo tidak mempertimbangkan tentang keterlibatanMaria Magdalena Salouw, Ketua Yayasan Yaspeltra MarindoKupang, selaku pihak yang melakukan tindakan sabotase terhadappekerjaan RPS di SMK Pelayaran Kupang sebagaimana buktibuktiauthentik yang telah diterangkan sebelumnya dan persesuaiannyadidukung oleh keterangan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd, saksiPaschalis Laki, BA, saksi

mengakibatkan hancurnya bangunan unitkondotel akibat bencana alam yakni gempa bumi yang terjadi pada tanggal5 Agustus 2018, dimana kejadian tersebut dikategorikan sebagai KeadaanKahar (Force Majaure) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PPJB. yaituadalah ...peristiwa dan halhal yang terjadi di luar batas kemampuanPARA PIHAK untuk mengatasinya dan bukan merupakan peristiwa atauhalhal yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian PARAPIHAK seperti bencanaalam, huruhara, kebakaran, banjir, ledakan,perang, sabotase

dimanaTergugat II dan Penggugat tunduk pada isi peranjian tersebut, mengaturtentang Force Majeure atau keadaan memaksa berarti keadaan yangterjadi diluar kekuasaan dan kemampuan para. pihak untukmencegahnya, yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanyaPelaksanaan Perjanjian ini, serta tidak dapat dituntut kepada salah satupihak atau para pihak, termasuk namun tidak terbatas pada becana alam(seperti gempa bumi, banjir, angin topan), wabah penyakit, perang, huruhara, Pemberontakan, kebakaran, sabotase

Bahwa ternyata surat suratPenggugat tersebut telah di Sabotase oknum yang bernamaSudianto (AFA) yang mengatas namakan dirinya sebagaiKoordinator Bidakara Board Of Analist For President SBY JK, Wakil Ketua Umum Forrum Komunikasi PengusahaPersatuan Indonesia (FUKOPPIN).

AdiruBin DG, Manggessa adalah Sabotase atau berusaha memindahtanganka kepada pihak 3 (tiga), maka apabila poin 3.6 telahberpidah tangan atas nma H, Adiru itu adalah palsu (tidak berdasar)Bahwa ketidak benaran dalildalil Jawaban dari Tergugat dan TurutTergugat a quo, oleh karena pada waktu Penggugat dan Tergugatada kesepakatan kekeluargaan pada tanggal 2 Maret 2020 yangsudah diatur pembagian harta bersama tetapi Tergugat dan TurutTergugat langsung menolak dan semua harta bersama besertakeluarganya

melalui kuasa hukumnyabukannya memberikan argumentasi hukum yang baik dan sesuaidengan hukum acara yang berlaku dengan cukup menjelaskansecara rinci dan membuktikan mengenai asal muasal perolehan hartabenda tersebut, namun justru secara tegas memberikan tuduhanHim. 46 dari 63 putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Blptuduhan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,dengan menyatakan beberapa hal seperti : Mengenai obyek sengketa pada poin 3.6 yang munculSPPT atas nama Turut Tergugat adalah Sabotase

Aceh Utara.10 Bahwa Tugas Pokok Pam Obvitnas tersebut adalah melakukan pengamanandalam radius 2 km dari Oyek Vital dari gangguan sabotase, dari gangguanpencurian, dan dari gangguan binatangbinatang liar termasuk Gajah.11 Bahwa Pada bulan Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Dansubsatgas pamObvitnas EMOI a.n.

Aceh Utara.Bahwa benar Tugas Pokok Pam Obvitnas tersebut adalah melakukanpengamanan dalam radius 2 km dari Oyek Vital dari gangguan sabotase, darigangguan pencurian, dan dari gangguan binatangbinatang liar termasukGajah.5. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib,Dansubsatgas pam Obvitnas EMOI a.n.

Aceh Utara.Bahwa benar Tugas Pokok Pam Obvitnas tersebut adalah melakukanpengamanan dalam radius 2 km dari Oyek Vital dari gangguan sabotase, darigangguan pencurian, dan dari gangguan binatangbinatang liar termasukGajah.Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 07.30 Wib,saat berada di Pos Cluster D8 Desa Pante Bidari Kec. Langkahan Kab.

Hal ini pentingmengingat hak dan bahkan sejumlah kewenangan kami PDAM NusaKenari IKK Bukapiting bakhan terindikasi telah/ Sedang mendapattantangan sabotase/ koopraasi hak oleh oknumoknum tidakbertanggung jawab yang selanjutnya perlu kami tindak lanjuti untukdiproses secarahukum ;Adapun rnasalah atau aksiaksi yang dilakukan oleh saudaraARISTARKUS KAMENGKOS. Pd, sebelumden sesudah Tanggal 17dan 20 Desember Tahun 2015:1.

Menurut dugaanPemohon kebakaran terjadi akibat adanya sabotase dari pihakpihak tidakbertanggung jawab.17.Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, diketahui kembali terjadi kebakaran diarael lahan plasma di Desa Buatan II di Blok J3.Segala upaya sumber dayamanusia dan alat PT.WSII dikerahkan untuk memadamkan api.

WANA SUBUR SAWIT INDAH pada tanggal 22 Agustus 2015Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Pbryang telah merambat ke areal lain namun malahan memberikan pernyataanakibat sabotase dari pihak lain dalil tersebut patutlah ditolak.Terkait adanya dalil pemohon yang mengutip Keputusan Mahkamah Agung Rlnomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang pedoman Perkara Lingkungan Hidupdikaitkan dengan Pasal 116 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berasumsi seolah

Dimana akan di urus oleh Timo yang juga akan diangkatsebagai Badan Pengawas.olni terjadi tahun 2017 dan hal ini tidak jadi dilakukan karena ada terciumhalhal tidak beres yang dilakukan Penggugat seperti : Mulai melakukan sabotase dengan mengaku sebagai direktur, inidiketahui belakangan ketika tergugat berkirim email untuk membuat VisiMisi dalam rangka menjadi anggota DD walhi. Email itu) masihtersimpan dengan baik di akun Yayasan.

Adanya api terouka dan ditemukannya bahan bakar Hydrocarbon yangberfungsi sebagai zat pemercepat kebakaran jenis gasoline yang bukanpada tempainya, hal ini menunjukkan indikasi sabotase atau upayapembakaran (arson).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 187 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

Selain daripada itujuga telah terjadi beberapa kali upaya perompakan, sabotase ruangmesin dan beberapa kali kapal KM.

Sally Fortune juga pernahmengalami upaya perompakan dan sabotase ruang mesin dari pihakpihak yang tidak bertanggungjawab, dan dalam kejadiankejadiantersebut, pihak Galangan Kapal PT. Bandar Abadi tidak pernahmembantu maupun bertanggungjawab sehingga Nakhoda dan ABKmerasa tidak aman dan beberapa kali ABK melakukan perlawanansendiri tanpa bantuan dari pihak Galangan Kapal PT.

LOMBOK MULIA JAYA, karenanya syah sabotase mesin pabrikyang sedang berproduksi yang mengakibatkan mesinmesin berhenti bekerja yang dilakukanoleh Pihak Tiongkok RUI JUN (Tergugat) dengan maksud agar Pihak Indonesia LEE JONGKWAK (Tergugat) selaku Direktur P.T.

Sebagai fakta bahwaPENGGUGAT melalui WhatsApp tanggal 3 Juli 2017 memberitahukankepada TERGUGAT melalui Sapto Siswanto bahwa PENGGUGATtelah melakukan sabotase sejumlah 32 orang karyawan PT KarangTumaritis untuk bekerja pada PENGGUGAT di PT. Akmajaya yangPENGGUGAT kelola. Kemudian juga bahwa PENGGUGAT sejakJanuari 2016 sampai hari ini tidak pernah ada kontribusi kegiatanapapun terhadap PT.Karang Tumaritis.

PHK akibat Penggantian kekuasaan Non Konstitusional namuntidak terbatas pada : perang saudara, makar, sabotase, terorisme,dan sejenisnya;0. Pegawai dalam proses PHK atau indikasi kearah tersebut, namunpermohonan sebagai Peserta belum disetujul;p. Penggantian kekuasaan seperti pada Kabinet Reformasi;q. Karena cacat tetap atau meninggal dunia yang sudah dijamindalam polis asuransi jiwa.25.

Bahwa selain hal tersebuth TERGUGAT REKONPENSI juga telahmelakukan perusakan dan sabotase atas penjualan unitunit bangunan milik1213PENGGUGAT REKONPENSI di atas lahan Perumahan Tanah Masl yangapabila dinilai secara materi atas kerusakan yang diderita oleh PENGGUGATREKONPENSt maka kerughm materiil tersebut adalah sebesar Rp.900.000.0001 (Sembilan ratus juta rupiah).3.

Waris menjadi Perkara Gugatan Waris diPengadilan Agama Cilegon;Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan yang tertuang padaNotulen tertanggal 16 September 2017 bertempat di Hotel HarisSamarinda Kalimantan Timur, disana Tergugat memberikandana sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) kepada Penggugat namun Penggugat malah memintakepada Tergugat sesuatu yang tidak masuk di akal dan tidakmenghargai Terggugat sebagai Pamannya yang harus di hargaidengan melakukan tindakan tindakan Sabotase

TANGGAPANTERHADAP DALIL SURAT PERLAWANAN NOMOR (16),(17).1)Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada poin(16),(17), adalah tidak benar dan mengada ada , apa yangdidalilkan oleh Penggugat adalah kebalikan dari apa yangdidalilkan, sebaliknya Tergugat telah berkali kali mengajakMusyawarah kepada Penggugat, bukan malah menemui titiktemu Penggugat malah melakukan UpayaUpaya Teror danUpaya Upaya Sabotase tindakan yang dari sudut pandanghukum adalah Pelanggaran Hukum yang tidak seharusnyaHal. 17

Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi telah menerima Pemohonan Mediasi PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasimelalui Surat Nomor 671/HRDGA/XI/2015 tertanggal 30 November 2015sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja yang dengan sangatterpaksa dilakukan oleh Tergugat terhadap 75 pekerja pada tanggal 28November 2015 termasuk di dalamnya Penggugat 1, 2, 3 dan Penggugat4 karena menolak bekerja selama 4 (empat) tanpa dasar dan alasanhukum, melakukan bujukan, boikot dan sabotase

Terhadap Penggugat 5, 6 dan 7 pemutusan hubungan kerja terhadapmereka tanggal 17 Desember 2015 disebabkan menolak perintahkerja dengan melanggar ketentuan Pasal 3 Kepmenaker 232 tahun2004, sabotase dan boikot atas operasional perusahaan pada tanggal16 Desember 2015 shift 1 (pagi) serta telah terbukti mengulangipelanggaran yang sama yang mereka lakukan yaitu menolak bekerjapada tanggal 24 sampai dengan 27 November 2015 dan telah diberikesempatan untuk tetap bekerja namun masih menolak bekerja;c.

yang benar Penggugat pada tanggal 13 September 2013 sudah tidak adahubungan hukum dengan Tergugat lagi, adapun pemogokan/demonstrasi tanggal13 September 2013 yang dikatakan hak adalah tidak berdasar hukum, karenademonstrasi yang dilakukan telah melanggar aturan hukum karena tidak meminta ijininstansi terkait (kepada Tergugat), bahkan demo yang dilakukan didepan KantorHalaman 41 dari 83 Putusan No.10/G/2013/PHL YK910Gubernur di Kepatihan Yogyakarta pada tanggal 13 September 2013 sudah mengarahke SABOTASE

JogjaTugu Trans No. 231/JTT/B/IX/2013 tanggal10 September 2013; T.12 berupa Foto Demo yang dilakukan Penggugat yang telah melakukanpenyanderaan (sabotase) terhadap busbus Trans Jogja;T.13 berupa Surat Keterangan dari Kepolisian Polresta Yogyakarta tanggal13 September 2013; Menimbang, bahwa surat bukti Tergugat bertanda T1, sampai T7 dan T9, T12,T13 adalah berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikandengan surat aslinya di persidangan, sedangkan surat bukti bertanda T8,

Tjkwaktu apabila melanggar peraturan dan sanksi kesepakatan yang telahditentukan bersama antara lain, angka ke4 menegaskan PHK terjadi jikatenaga kerja secara jelas dan terang secara bersamasama dan/atausecara diri sendiri melakukan perbuatanperbuatan yang merugikanpengguna jasa seperti demonstrasi, mogok kerja, sabotase, pengrusakan,anarkis, intimidasi, terror, pelecehan dan perbuatan lain yang dapatmenimbulkan ketidakharmonisan antara pekerja, perusahaan denganPIHAK KEDUA.

denganpermintaan mereka sendiri, sehubungan ketidaktaatan akan pemenuhanterhadap ketentuan peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan kesepakatanperjanjian kerjasama yang berlakukan pada lingkungan kerja dimana Pihak Keduaditempatkan secara lisan maupun tulisanMenimbang, bahwa Pihak Tergugat menerangkan pemutusan hubungankerja terjadi jika tenaga kerja secara jelas dan terang secara bersamasamadan/atau secara sendiri sendiri melakukan perbuatan yang merugikan penggunajasa sepperti demontrasi, mogok kerja, sabotase

No. 44/Pdt.SusPHI.G/2019/PN.JKT.PST Hal. 16 dari 34tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari berturutturut tanpa berita,walaupun sudah saya tanya via WA tapi tidak dibalas, sekalipun padatanggal 25 Mei 2018 penggugat masuk dengan membawa surat sakit 2hari, jadi 2 harinya penggugat dengan sengaja tidak masuk kerja tanpaalasan yang dapat di pertanggungjawabkan.Atas kejadian ini pula akhirnya tergugat putuskan untuk mem PHKPenggugat pada tanggal 30 Mei 2018, karena didalam ketidakhadirannya ada unsur sabotase