Bahwa almarhum ayah Penggugat Demianus Tuhumena semasahidupnya ada memiliki Dusun Dati dengan nama Dati Sona, pemberianHalaman 2 dari 47 Hal (Putusan Nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Amb),secara lisan dari Pemerintah Negeri Lilibooi / Saniri Negeri Lilibooisesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 085 / PN / X / 2011 tanggal19 Oktober 2011 dari Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang kemudiandiwariskan kepada Penggugat.; 2.

;Bahwa setahu Saksi tanah / objek sengketa tersebut adalah milik JacobRUMAIUSON. j no= noe enw noe oe non nnn nnn ne nnn non nnn nee en cen nnn een ene noeBahwa Saksi mengetahuinya karena sebagai Saniri Negeri Lilibooi,Saksi pernah turun bersama Saniri Negeri yang lainnya ke lokasidan sebagai Badan Pemerintah Desa, Saksi pernah mengatakan agarbangunan tersebut jangan dibangun dulu karena masalahnya sudahdiajukan ke Desa, namun sampai dengan sekarang ini Kepala Desatidak menindak lanjutinya.

;Bahwa Saksi sebagai Badan Saniri Negeri Lilibooy, Bapak Raja danSaniri Negeri lainnya pernah turun ke lokasi yang disengketakanHalaman 22 dari 47 Hal (Putusan Nomor : 218/Padt.G/2014/PN.Amb),oleh Penggugat dan Tergugat.;Bahwa Saksi lupa / tidak ingat lagi apakah Dominggus Nussy jugahadir pada saat itu, yang hadir pada saat itu yaitu : Bapak Raja danBadan Saniri lainnya turun ke lokasi objek sengketa tersebut.

;Bahwa Dusun Dati Sona sesuai Register Dati Negeri Lilibooi Tahun1814 tersebut merupakan Dusun Dati lenyap milik Jacob Rumarusonyang telah berpuluh puluh tahun lamanya telah ditinggalkan olehketurunannya dan dibiarkan terlantar / tidak diurus sehingga DusunDati Sona tersebut kemudian diambil alih oleh Pemerintah NegeriLililbooi yang melalui Rapat Saniri Negeri Lilibooi telah diserahkankepada Almarhum Ayah Penggugat Demianus Tuhumena.

;Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas Dusun Dati Sona yang diberikanoleh Pemerintah Negeri Lilibooi kepada Almarhum Demianus TuhumenaBEAL NU j~~~ nnn nnn ann nnn ninemsn nmin nnnBahwa Dusun Dati yang pemiliknya telah meninggal dunia dan tidakmempunyai keturunan diambil alih oleh Negeri yang kemudianmelalui Rapat Saniri Negeri dapat diberikan kepada orang yangdinilai berjasa pada Negeri tersebut.;Bahwa Saksi tahu kalau perkara ini pernah disidangkan.

Agustus 2014 sebagaiberikut;DAKWAAN:PRIMER :Bahwa ia Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER (pernahdihukum dalam perkara RMS/residivis) bersamasama dengan saudara FRANSSINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam Negeri dari Republik Maluku Selatan(RMS)(dalam berkas terpisah),Saudara BUTJE MANUHUTU alias ABUT(dalam berkasterpisah), Saudara NIKOLAS SOUISA (dalam berkas terpisah), Saudara IZAAKLEATEMIA alias CAK, dan Saudara FERDINAND PATTY (dalam berkas terpisah)serta Saudara SIMON SATYA selaku Saniri

dan pada saatsedang meniup trompet Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERjuga melihat di atas trotoar samping kiri Halte ada Bendera Republik Maluku Selatan(RMS) di dalam kartun dan di dalam tas kresek (tas baribut) dan jumlahnya tidakdiketahui oleh Terdakwa selain itu Terdakwa juga melihat (satu) gulungan spandukberwarna biru yang terletak di dalam selokan air belakang Halte ;Selain itu secara sepintas Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERjuga sempat melihat Saudara SIMON SATYA selaku Saniri

/Legislatif Pemerintahan RMS maupun Saudara ALEXANDERCARELSZ alias ALEX KAREL, Saudara OSVALDO LABOBAR alias ALDOLABOBAR, dan Saudara MAURIZIO LABOBAR alias OIS LABOBAR yangjumlahnya mencapai 30 (tiga puluh) orang dan mereka berencana melakukan konvoidengan berjalan kaki dari lokasi Gereja Rehoboth menuju GONG PERDAMAIAN dilapangan Merdeka Ambon dengan membawa bendera Republik Maluku Selatan(RMS) dipimpin oleh Saudara SIMON SATYA selaku Saniri/Legislatif PemerintahanRMS, selain mereka membawa bendera

Pasal 55 ayat 1 ke1KUHpPidana ;SUBSIDER :Bahwa ia Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER (pernahdihukum dalam perkara RMS/residivis) bersamasama dengan saudara FRANSSINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam Negeri dari Republik MalukuSelatan (RMS) (dalam berkas terpisah), Saudara BUTJE MANUHUTU alias ABUT(dalam berkas terpisah), Saudara NIKOLAS SOUISA (dalam berkas terpisah),Saudara IZAAK LEATEMIA alias CAK, dan Saudara FERDINAND PATTY (dalamberkas terpisah) serta Saudara SIMON SATYA selaku Saniri

Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri Negeri Latuhalat/Ketua Pihak kepada B Pihak II, yang disahkan Camat Nusaniwe Ambon ;Dan Surat Pernyataan Kebakaran Lahan tanggal 28 November 2014masih di tahan oleh Para Tergugat dan lalu disalahgunakan seperti padabutir 6 di atas ;.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk dapat membuka sidang serta menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi :DALAM PROVISI1.Melarang segala bentuk penggunaan Suratsurat :Surat Kuasa dari pemerintah Negeri Latuhalat selaku Ketua Saniri NegeriLatuhalat kepada B tanggal 4 Mei 1971 yang disahkan Camat PulauAmbon ;Surat Pemberian Hak No. 19/Lth/1981 tanggal 21 Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri Negeri Latuhalat/Ketua Pihak kepada B Pihak Il, yang disahkan Camat

Meletakkan sita jaminan atas suratsurat :Surat Kuasa dari pemerintah Negeri Latuhalat selaku Ketua Saniri NegeriLatuhalat kepada B tanggal 4 Mei 1971 yang disahkan Camat PulauAmbon ;Surat Pemberian Hak No. 19/Lth/1981 tanggal 21 Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri Negeri Latuhalat/Ketua Pihak kepada B Pihak Il, yang disahkan Camat Nusaniwe Ambon ;Surat Pernyataan Kebakaran Lahan di Pulau May tanggal 28 November2014 ;Sebagaimana dimaksud pada posita gugatan di atas ;DALAM POKOK

Adalah yang berhak ataswarisan peninggalan B almarhum dan ibu WL almarhumah ;Menetapkan areal bidang tanah perkebunan kelapa di Pulau May seluasI.k. 110.000 M2 dengan batasbatas : Utara, Selatan, Timur dan Baratsemuanya dengan tepi laut/pantai berdasarkan :Surat Kuasa dari pemerintah Negeri Latuhalat selaku Ketua Saniri NegeriLatuhalat kepada B tanggal 4 Mei 1971 yang disahkan Camat PulauAmbon ;Surat Pemberian Hak No. 19/Lth/1981 tanggal 21 Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri

Surat Kuasa dari pemerintah Negeri Latuhalat selaku Ketua Saniri NegeriLatuhalat kepada B tanggal 4 Mei 1971 yang disahkan Camat PulauAmbon ; Surat Pemberian Hak No. 19/Lth/1981 tanggal 21 Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri Negeri Latuhalat/Ketua Pihak kepada B Pihak II, yang disahkan Camat Nusaniwe Ambon ; Surat Pernyataan Kebakaran Lahan di Pulau May tanggal 28 November2014 ;8.

Nama : PITER HIARIEJPekerjaan/Jabatan : Ketua Saniri Negeri Titawaai,Beralamat : Negeri Titawaai, KecamatanNusalaut, Kabupaten Maluku TengahSelanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;3. Nama : DRS.

HENGKY TOMASOA, MA;Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat Mengandung CacatFormil (eror in persona), dalam bentuk diskwalifikasi atau pluriumlitis consortium, maka patut dinyatakan gugatan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard);Bahwa, gugatan Penggugat terbukti menggugat PiterHiariej secara pribadi bukan secara kelembagaan Saniri NegeriTitawaal, karena kwalifikasi dalil gugatan tidak dimulai dengankalimat Saniri Negeri Titawaai, tetapi Pieter Hiarie sebagai TurutTergugat I, mengakibatkan

Nomor 147 822 Tahun 2015,tanggal 28 September 2015 Tentang Peresmian Saniri NegeriTitawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, tidakada satupun pasal yang mengatur Ketua Saniri Negeri Titawaaidapat bertindak untuk dan atas nama Saniri Negeri Titawaai diPengadilan Negeri Masohi mengakibatkan Gugatan CacatHalaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2021/PN MshPlurium Litis Consertium, yang berakibat pada gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvankeleijk verklaard);Gugatan

Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri. Diundangkan di Masohi padatanggal 13 Juli 2006;6.4.

,Pekerjaan/Jabatan Bupati Maluku Tengah, sebagai Tergugat, PiterHiariej, Pekerjaan/Jabatan Ketua Saniri Negeri Titawaai, sebagai TurutTergugat I, dan Drs.

Ablalim Usemahu (Saniri)2. Ibrahim Marasabessy (Saniri)3. Iksan Tuasamu (Kepala Dusun)4. H. Idris Marasabessy (Kepala Dusun)5. Mansur Marasabessy (Kepala Soa)6. Abla Tuanaya7.

IZHAK SUIKENU (ketua BPD)dan saksi korban MARKUS POOROE (Saniri Adat) datang ke Pantai Liuketidengan tujuan membuka jalan yang di palang/pele dengan pohon oleh orangkaiwatu.

Sesampainya disana staf Desa Patti yakni saksi IZAK MARKUS(Kepala Desa),saksi ALFRED SERLAWAN (Kepala Soa), saksi ROBINSONSOLEMAN KAPIMAU (Kaur Pembangunan), saksi YONATHAN ABRAHAM(Saniri Adat), saksi IZHAK SUIKENU(ketua BPD) dan saksi korban MARKUSHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN SmlPOOROE (Saniri Adat) membersihkan jalan.

adat), KAREL KORYARU(anggota BPD), YONATAN ABRAHAM (saniri adat), SOPLAEKA POOROE(anggota BPD).

adat desa patti), JONATHAN ABRAHAM (saniri adatdesa patti), ALFRED SORLAWAN (kepala soa patti desa patti), ENGLIKERMATIO (masyarakat);Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN SmlBahwa korban MARKUS POOROE mengalami luka pada hidung danmengeluarkan darah;Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;6.

adat), ISAK SUIKENU (ketua BPD), KARELKORYARU (anggota BPD) SEPLAEKA POOROE (anggota BPD), MARKUSPOOROE (saniri adat) datang ke pantai liuketi dengan tujuan membuka jalanyang di palang/pele dengan pohon oleh orang kaiwatu (keluarga) POOROE.Sesampainya disana kami membersihkan jalan setelah selesai tibatibadatang terdakwa SOLEMAN POOROE dan kawankawan menggunakanmobil dan menyerang kami dengan membawa kayu, parang, panahpanahwayar.

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SOFIYATI bin TINAMAR, umur 14 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama TOMAR bin SANIRI; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Agama Jember Nomor0424/Pdt.P/2014/PA.Jr mengajukan permohonan dispensasi kawin denganalasan alasan sebagai berikut:e Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama SOFIYATIbin TINAMAR, tanggal lahir 06 Maret 2000 (umur 14 tahun, 3 bulan), agamaIslam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Andongsari RT.001 RW.008 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;e Bahwa dalam wakiu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohontersebut dengan calon suaminya bernama TOMAR bin SANIRI

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (SOFIYATI bin TINAMAR)untuk menikah dengan calon suaminya TOMAR bin SANIRI;3.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnya;o Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohontelah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah PermohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;ao Menimbang calon istri bernama SOFIYATI bin TINAMAR, telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadalam waktu dekat ini akan menikah dengan calon suaminya bernama TOMARbin SANIRI

karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa sertamampu membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinanyang sah; Menimbang bahwa calon suami bernama TOMAR bin SANIRI telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadengan calon istrinya nama SOFIYATI bin TINAMAR tidak ada hubungankeluarga dan akan segera menikah karena telah lama saling mengenal sertatelah saling mencintai, walaupun calon istri belum genap usia 16 tahundianggap telah cukup

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SOFIYATI binTINAMAR, umur 14 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suaminyabernama TOMAR bin SANIRI;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);aoe Demikian dijatunkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 14Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 H, oleh kami MajelisHakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H.

Negeri, KepalaKepala Soa maupunTokohTokoh Masyarakat di Negeri Oma untuk duduk secara bersamaguna membahas rancangan dan sosialisasi perubahan PeraturanNegeri sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Negeri, namun faktanyaPenjabat Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 17 April 2020memanggil KepalaKepala Soa dan Saniri Negeri dan kemudianmembaca rancangan perubahan peraturan negeri dan disanggah olehbeberapa Anggota Saniri Negeri dan Kepala Soa tentang rancanganperobahan' peraturan negeri tersebut karena

Bahwa setelah menerima hasil Penetapan Saniri Negeri maka Tergugatselaku Bupati mengesahkan hasil Penetapan Saniri Negeri dengan SuatuSurat Keputusan Pengesahan Kepala Pemerintah sebagaimanaHalaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNdimaksud pada Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri6.

Saniri Negeri yang membuat PeraturanNegeri saksi hanya memfasilitasi sebagai Penjabat KepalaPemerintahan Negeri Oma;Bahwa saksi mengatakan pada pembahasan Peraturan Negeri OmaNomor 01 Tahun 2020 diundang sesuai kondisi Covid19 dan yangdiundang seluruh perangkat Negeri, Saniri Negeri dan perwakilan dariHalaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNmasingmasing Soa, kemudian saksi memberikan arahan, barulahSekretaris Negeri Johan Sekewael membacakan Peraturan NegeriOma Nomor 01 Tahun

hak untuk menerima berkas ini, yang berhak Saniri Negeri,selain itu juga belum dibuka pendaftaran oleh Saniri Negeri;Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNMenimbang, bahwa di samping buktibukti surat, Tergugat Il Intervensitelah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama FRANS WATTIMENA,CORNELES SEKEWAEL, AHAS WATTIMENA dan FREDERIK WILHELMPATTINAMA yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut:1.

Keputusan Saniri Negeri tentang penetapan Calon Kepala PemerintahNegeri hasil keputusan rapat Matarumah Parentah/Keturunan Parentah;c.

Penggugat:
ABDULLAH HATALA
Tergugat:
1.WALIKOTA AMBON
2.PENJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI BATU MERAH
3.SANIRI NEGERI BATUMERAH
4.KEPALA MATA RUMAH HATALA
5.CAMAT SIRIMAU
6.AMIR HATALA

Negeri Perwakilan Matarumah/Soa Hatala diNegeri Batu Merah, hal mana berdasarkan keputusan TERGUGAT Il,Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peresmian dan Pemberhentian AntarWaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa MasaBakti 20142020 dan Peresmian Pengangkatan dan Pergantian AntarWaktu Anggota Saniri Negeri Batu Metran Kecamatan Sirimau SisaMasa Bakti 20142020, PENGGUGAT diangkat dan ditetapkan sebagaiSaniri Negeri Batu Merah, bahwa demikian pula sebelumnya jabatanKepala Soa serta Saniri

proses pemberhentian dan pergantian PENGGUGAT,PENGGUGAT sama sekali tidak diklasifikasi sebagai anggota saniri yangHalaman 4 dari 60 Putusan Perdata Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Ambmemenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2)Perda Kota Ambon No. 08 Tahun 2017 tentang negeri yang mengatur :1) Anggota Saniri Negeri berhenti karena :a) Meninggal dunia,b) Permintaan sendiri, atauc) Diberhentikan;2) Anggota saniri negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena

;e Bahwa berdasarkan uraian diatas, proses Pemberhentian dan PergantianPENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan olehpasal 68 ayat (3) dan ayat (4) Perda Kota Ambon No. 08 Tahun 2017tentang Negeri yang mengatur:3) Pergantian anggota saniri negeri yang berhenti sebagaimanadimaksud padaayat (1) diusulkan oleh ketua saniri negeri kepada soayang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari,4) Pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota saniri negeridiusulkan oleh ketua saniri negeri

Anggota Saniri NegeriBatumerah Kecamatan Sirimau Masa Bakti 20142020 Dan PeresmianPengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri BatuMerah Kecematan Sirimau Sisa Masa Bakti 20142020, Tanggal 28Januari 2020, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Walikota Ambon(Tergugat !)

Pengangkatan PenggantiAntarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecematan SirimauSisa Masa Bakti 20142020, Tanggal 28 Januari 2020 dalam perkaraaquo maupun Keputusan Walikota Ambon Nomor 77 Tahun 2020Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri NegeriBatu.

Negeri Haruru dan Saniri Negeri Amahai sehingga telah olehkedua saniri negeri tersebut telah membuat Surat Keluasan tanggal 7 Maret1957 yang isinya sebagai berikut :Badan Saniri Negeri, Negeri Amahai dan Haruru dalam rapat Negeri padatanggal 3 dan 6 Maret 1957, telah mengambil persetujuan untuk memberikankeluasan pada Pemerintah Daerah Maluku Tengah pada membangunkan IbuKota Kabupaten Maluku Tengah pada tempat yang bernama yang besarnya600 (enam ratus) HA terhitung tanah Negeri dan Tanah perusahaanperseorangan

MAATOKE dan ANGGOTA Sanirinya MasingmasingWaeleruno (Kepala Soa), Malanano (Kepala Soa) , Solewono (Kepala soa),Maatoke (Anggota saniri) Amarumollo (Anggota Saniri dan Ketua Saniri NegeriAmahai dengan ketua Badan Saniri J.Hallatu, dan Anggota Saniri masingmasing : Jo Lokollo ( Tuan Tanah), J. Tupamahu, J. Mainassy ( Kepala Soa),Z. Kakiay ( Kepala soa), M.Hallatu ( anggota Saniri), A.

Bahwa dalil Penggugat hal. 2, angka (2) dan angka (3) adalah dalil yangtidak benar dan bertentangan dengan hukum, karena Penggugat bukanlahpemilik tanah sebagaimana yang didalilkan, karena tanah objek sengketaadalah tanah milik pemerintah Kabupaten Maluku Tengah seluas 600 Hayang diperoleh berdasarkan pemberian yang diserahkan oleh Saniri NegeriAmahai dan Saniri Negeri Haruru berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal21 Agustus 1957 yang adalah merupakan Perjanjian lanjut dari Perjanjiantanggal 07 Maret

Hal inidisebabkan karena tanah seluas 600 Ha yang diserahkan oleh Saniri NegeriAmahai dan Saniri Negeri Haruru kepada pemerintah daerah KabupatenMaluku Tengah diberikan secara sukarela dan cumacuma bahkan telahdilakukan pembayaran atas tanaman perorangan sebagaimana buktipenyelesaian yang telah dilakukan tanggal 21 Desember 1998 dan tanggal8 September 1999;.

Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru kepada PemerintahKabupaten Maluku Tengah.

NegeriLaha dan juga tokoh Agama/Masyarakat/Pemuda, dimana Pemerintah Negeri Laha dalamhal ini Raja Negeri Laha sebagai Penanggung jawab, yang mana hutang piutang ataupinjam uang tersebut adalah untuk kepentingan Negeri Laha dalam pembiayaan PerkaraTanah Negeri Laha sehingga Pemerintah Negeri Lana bersama Saniri Negeri Laha patutdiikutsertakan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Ketua Saniri Negeri Laha adalah Hi.

Said Laturua, SE (Tergugat I) Raja Desa Laha.e Ketua adalah : Alfachry Bin Tahir (Tergugat II) dari Tokoa Msyarakat/Pemuda.e Anggotaadalan : Ahmad Mewar (Tokoh Masyarkat).Abubakar Henaulu ( Tokoh Agama).Amin Bin Tongke (Tokoh Masyarakat).ham Laturua (Saniri Negeri).Azhar Bin Tahir (Tokoh Pemuda).Umar Henaulu ( Saniri Negeri)Bahwa Tim di bentuk pada tahun 2012 namun saksi tidak mengingat lagi tanggal danbulangnya;Bahwa sekarang yang menjadi Raja Negeri Laha adalah Hi.

Said Laturua, SE (Tergugat ) dan dan SaidAlfahri Bin Taher (Tergugat II);Bahwa saksi hadir pada saat pembentukan Tim sebagai Saniri Negeri dan juga karenasaksi diundang;Bahwa pada saat rapat seluruh Saniri Negeri hadir dan diundang oleh Bapak RajaNegeri Laha;Bahwa saksi diangkat sebagai Saniri Negeri Laha untuk 2 (dua) periode yaitu tahun2017 dan dilantik oleh Walikota Ambon;Bahwa saksi mengetahui Tim mendapat dana dari Hj.

Negeri Laha, membuat kesepakatan denganPenggugat, untuk kepentingan Negeri Laha dalam rangka proses peradilan masalahkepemilikan hak atas tanan Negeri Laha, (bukti hasil rapat Adat Negeri Laha, tanggal 2Pebruari 2012) maka oleh karenanya sudah sepantasnya Pemerintah Negeri Laha (RajaNegeri Laha) dan Saniri Negeri Laha, yang saat ini, harus diikut sertakan sebagai pihakTergugat dalam gugatan ini.

Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Saniri Waai (Tergugat I) dan Panitia Pemilihan Pemerintahan Negeri Waai (Tergugat II) adalah Perbuatan melawan hukum; 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini diataksir sejumlah Rp. 9.899.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Badan Saniri Negeri (BSN) Negeri Waai, Beralamat di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TERGUGAT I ;2. PANITIA PENCALONAN PEMILIHAN PEMERINTAH NEGERI WAAI, Beralamat di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TERGUGAT II;3. PITER BAKARBESSY Alias BUGI, Umur 57 Tahun, Beralamat di Sektor Mahalale Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT I;4.

Saniri Negeri Waai danKepala Pemerintah Negeri hanya mengikuti sejarah yang telah ditetapkan dandiatur di dalamPeraturan Negeri Waai. Sehingga Saniri Negeri Waai danKepala Pemerintah Negeri Waai tidak dapat disalahkan telah melakukanPerobuatan Melawan Hukum ( PMH ).

Saniri Negeri Waai dan Kepala Pemerintah Negerihanya mengikuti sejarah yang telah ditetapbkan dan diatur di dalam PeraturanNegeri Waai.

Negeri Waai KecamatanSalahutu, menurut Majelis Hakim bahwa Saniri Negeri Waai belum melaksanaknFungsi, Wewenang, Hak dan Kewajibam sebagai Badan Saniri Negeri.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Syaiful bin Arsyad Ashari) dengan Pemohon II ( Yanariyah binti Saniri ) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2010, di Jalan Trutura Gang Agkat III Dalam Nomo 14 RT.004 RW.010 Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak
4.

ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Syaifullah Bin Arsyad Ashari, lahir 7 September 1985, agama Islam,pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Kapal,tempat tinggal di Jalan Teritura Gang Angkat III DalamNomor 14, RT.004 RW.010, Kelurahan Tanjung Hilir,Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaiPemohon ;Yanariyah binti Saniri

mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 25 Juni2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak denganRegister Nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Ptk. tanggal 25 Juni 2018, mengemukakanhalhal sebagai berikut:Hal. ke 1 dari 11/Pen No. 152/Pdt.P/2018/PA.Ptk.Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2010, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tuaPemohon II yang bernama bapak Saniri

di Jalan Teritura Gang Angkat IIIDalam Nomor 14, RT.004 RW.010, Kelurahan Tanjung Hilir, KecamatanPontianak Timur, Kota Pontianak;Bahwa yang bertindak selaku penghulu nikah adalah bapak Satuki BinSardirman yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung yang bernama bapak Saniri, sedangkan yang bertindak sebagaisaksi adalah bapak M.

Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II dihadiri oleh saksi dankeluarga para Pemohon, namun keduanya menikah tidak secara resmi,tetapi secara di bawah tangan sehingga pernikahan tersebut tidakdicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan paraPemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus pernikahan ; Bahwa ketika Pemohon dan Pemohon II menikah, Penghulunyaadalah bapak Satuki, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama Saniri; Bahwa yang menjadi saksi penikahan

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Syaifullah Bin ArsyadAshari) dengan Pemohon II (Yanariyah binti Saniri), yang dilaksanakanpada tanggal 23 Maret 2010 di Jalan Teritura Gang Angkat III Dalam Nomor14, RT.004 RW.010, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur,Kota Pontianak ;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanpernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, KotaPontianak ;3.

Bahwa adainisiatif untuk melakukan pertemuan Saniri dan PemerintahNegeri secara resmi dan saksi dapat undangan dari Ketua Saniri. Bahwa ada 2 kali pertemuan rapat.

Bahwa sejak tahun 2013 sampai 2016, Raja sebagai KepalaPemerintahan merangkap Ketua Saniri tidak pernah mempertanggungjawabkan APBS kepada Saniri, pada tahun 2017 barulah ada PERDA baruuntuk Saniri harus menanda tangani barulah kita adakan rapat.

Bahwa Saniri mempersengketakan ini setelah ada pembayaran; Bahwa menurut pengakuan bapak Raja, uang ini dipakai habis untukmencari Surat Surat negeri. Bahwa Saniri tahunya uang suda diberikan pada bulan Desember 2016.itu setelah Saniri konfirmasi kepada Raja.

Bahwa setiap pelepasan hak atas tanah sebenarnya harussepengetahuan Saniri tapi saat itu Saniri tidak ada. Bahwa tidak tanah lain selain tanah tanah Daftar Nominatif itu; Bahwa Pa Yosep dan Pa Yeri tidak dapat dianggap sebagai perwakilanSaniri secara keseluruhan; Bahwa Saat itu jJumlah anggota Saniri 21 orang.

Bahwa iabatan saksi adalah sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri.

Sampang Pada Tahun 1980, telah meninggal Dunia seorang laki-laki bernama SANIRI;

SuratKeterangan Pemerintah/Ketua Saniri Negeri Soya tanggal 11Oktober 1979, Jo. Berita Acara Komisi Tanah tanggal 15 Nopember.

dan Saniri Negeri Soya, diberi tanda, P.3.Fotocopy Surat Peta Situasi Bekas Areal Tanah Quest House MilikRuben Rehatta tanggal 15 Nopember 1979 yang ditandtangani olehPemerintah/ Ketua Saniri Negeri Soya.

Diberi tanda, P.4.Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah/Ketua Saniri Negeri Soyatanggal 10 Nopember 1980 yang menerangkan bahwa tanah milikRuben Rehatta terletak di Karang Panjang tidak terlibat sengketadengan pihak manapun, diberi tanda, P.5.Fotocopy Surat Pernyetaan tanggal 8 April 1986 dari Mantan WalikotaAmbon, diberi tanda, P.6.Fotocopy Berita Acara Komisi dari Saniri Negeri Soya tanggal 23Agustus 2008, yang mengadakan Komisi tempat atas bidang tanahmilik Ruben Willem Rehatta, diberi tanda

Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah/Ketua Saniri Negeri Soyabersama Badan Saniri Negeri Soya disertai Peta Lokasi bidang tanahSMEA tanggal 31 Agustus 1976, diberi tanda. P18.19. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I, No.3784 K/Pdt/1990,tanggal 24 Oktober 1995, diberi tanda, P.19.20. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.No.142/PK/Pdt/2004, tanggal 21 Juni 2006.Fotocopy Suratsurat bukti tersebut diatas, sesuai dengan aslikecuali , P.8.

negeri sejak 1982 sampai sekarangBahwa saksi menerangkan objek sengketa diberikan kepada RubenRehatta tahun 1978 oleh pemerintah negeri soya karena merupakananak adat yang telah berjasa dimana tanggal 1 Desember 1978Penggugat buat permohonan ke desa soya dan dikabulkan secara lisandan tanggal 10 Nopember 1979 dibuat secara tertulis dan ditandatanganiraja soya dan Saniri;Bahwa saksi menerangkan Objek sengketa Masuk Petuanan soyaBahwa saksi menerangkan objek sengketa Saat itu masih tanah kosongdan

AHMAD RIADY ELY selaku PERWAKILAN MATA RUMAHELY KIBAS, ELY LUMAHIKA DAN ELY LUMAUPAL/TALANGGERALawanASNAWI KIBAS selaku KETUA SANIRI NEGERI ASILULU, DKK

ASNAWI KIBAS selaku KETUA SANIRI NEGERIASILULU, bertempat tinggal di Negeri Asilulu,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;2. PEJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NEGERIASILULU, berkedudukan di Negeri Asilulu, KecamatanLeihitu, Kabupaten Maluku Tengah;3. ABDUL HADI ELY ~~ selaku PERWAKILANMATARUMAH KETURUNAN ELY LUMAHATU,bertempat tinggal di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasakepada Joemycho R. E.

dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memorikasasi tanggal 17 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Ambon sudah tepat dan benar (Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum) karena Judex Facti telah melaksanakan hukum acaradengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum~ dan/atau = undangundang, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Saniri

Nomor 2683 K/Pdt/2020pendapatnya berbedapun harus mengikuti suara terbanyak, tanggungjawab terletak pada lembaganya bukan secara personal, KeputusanSaniri Negeri pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan hanyakepada Ketua Saniri; Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengusulkan kepada Saniri NegeriAsilulu pada saat rapat penjaringan untuk menetapkan Eli Lumaupal/Lumahatu sebagai matarumah parentah Tunggal bukan merupakanperbuatan melawan hukum, karena Tergugat Ill hanya mengusulkankepada Saniri Negeri

SOULISA,SH
Pembanding/Tergugat III : SANIRI NEGERI HITU MESSING Diwakili Oleh : AHMAD S. SOULISA,SH
Terbanding/Penggugat : ABDULLAH PELU

SANIRI NEGERI HITU MESSING, beralamat di Negeri Hitu Messing,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;Semula Tergugat Ill sekarang sebagai Pembanding III;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Muslim Abubakar,S.H., dan AhmadSoekarno Soulisa,S.H.

Bahwa sesuai Hak Asal Usul dan Adat istiadat serta hukum adat Negeri HituMessing yang dikemukakan di atas, maka pada tanggal 23 Juni tahun 2015,Saniri Negeri Hitu Mesing, membuat Surat Keputusan Saniri Negeri HituMessing Nomor : 01 Tahun 2015 yang menampung nilainilai adat yanghidup dan berkembang di kalangan masyarakat Negeri Hitu Messing dalamsatu penetapan yaitu PENETAPAN MATA RUMAH PARENTAH NEGERIHITU MESING Nomor : 01 Tahun 2015 , yang dalam Keputusan itu, SaniriNegeri Hitu Messing mengangkat

adat istiadat yang selama ini hidup danberkembang di Negeri Hitu Messing tentang kedudukan Margamargadengan tugas dan tanggungjawabnya masingmasin di Negeri Hitu Messing.10.Bahwa adapun keputusan dan atau Penetapan Saniri Negeri Hitu Messingtersebut sejak dikeluarkan sampai dengan sekarang tidak ada pembatalanbaik dari Saniri Negeri yang lama, maupun Saniri Negeri yang baru, yangdalam kaitan dengan Gugatan ini telan menegaskan bahwa sesuai hak asalusul serta adat istiadat dan hukum adat Negeri Hitu

Tertanggal 29 Juni 2017) Bukti ini membuktikanTergugat Ill (Badan Saniri Negeri Negeri hitumessing) telah MelakukanMusyawarah Penetapan Calon Raja/Pemerintahan Negeri Hitumessing.dan (Vide Bukti T9 Keputusan Badan Saniri Negeri HitumessingNomor : 03/KBSNHMIIV/2017 Tentang Penetapan Kepala PemerintahanNegeri/Raja Hitumessing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengahtertanggal 29 Juni 2017) Bukti ini membuktikan Bahwa telah ada Keputusanyang SAH yang didasarkan atas Adat Istiadat yang berlaku di NegeriHitumessing

Negeri Hitu Messing termasuk Keputusan TataUsaha Negara atau tidak Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan hukumsebagai berikut;Menimbang, bahwa Badan Saniri Negeri Hitu Messing adalah termasuklembaga publik berupa Desa adat sehingga Surat Keputusan/Penetapan Nomor03/KBSNHM/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 tentang Penetapan/PengukuhanTergugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Raja Negeri Hitu Messing yangdikeluarkan oleh Badan Saniri Negeri Hitu Messing adalah termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha

MENGADILI :

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Ambon Nomor 447 Tahun 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batumerah atas nama Rusdi Masawoy dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2021-2027 atas nama M.

Amin Masawoy tanggal 14 Juli 2022;