Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiaphari, kepada Penggugat terhitung sejak dibuatnya Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) Nomor 193/Annisa/SPJB/II/2013 tertanggal 11 Februari2013 bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);7.

dariPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan judex facti/PengadilanTinggi Banjarmasin yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbarusudah tepat dan tidak salan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Tergugat selaku developer terbukti telah melakukanwanprestasi kepada Penggugat atas Surat Perjanjian Jual Beli Nomor193/Annisa/SPJB

Benar Penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah untuk Sumatera Baratyaitu PT.Iskandar Muda (PIM) dan PT.Petrokimia Gresik dengan caramelalui Distributor dan Penyaluran di wilayah tanggungjawab masingmasing, distributor menunjuk perusahaan perseorangan atau badanusaha, baik yang berbentuk badan usaha hukum atau bukan badanhukum sebagai pengecer dengan wilayah tanggungjawab penyaluranpupuk bersubsidi di kecamatan/desa tertentu berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB).

Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJB sesuaiketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antaradistributor dengan pengecer. Pengecer wajidb melasanakan penyaluran pupuk bersubsidiberdasarkan:1. Pengecer bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semuajenis pupuk bersubsidi di Wilayah tanggung jawabnya untukmemenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehDistributor.2.

Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJB sesuaiketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara distributordengan pengecer. Bahwa Pengecer wajib melasanakan penyaluran pupuk bersubsidiberdasarkan :1. Pengecer bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semuajenis pupuk bersubsidi di Wilayah tanggung jawabnya untukmemenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehDistributor.Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN. Pag.2.

Hubungan kerja antara Distribuitor dan pengecer diatur dengan suratperjanjian jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi pemerintah. Bahwa apabila seseorang menjual pupuk bersubsidi tanpa izin diaturdalam pasal 106 UU No.7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.

Yang berbunyi:Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan Usaha baik yangberbentuk Badan Hukum atau bukan badan Hukum yang berkedudukan diKecamatan dan/ atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/ atau petani diwilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa dari fakta Hukum yang ada Terdakwa sebagaipemilik UD.

No. 1198 K/Pdt/2012Penjual, hal ini tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor :002/SPJB/UPS/XI/2006, tertanggal 17 November 2006 ;Yang menjadi objek perjanjian Jual Beli adalah 1 (satu) unit Rumahdengan luas bangunan 72 m?, dengan luas tanah 99 m?, yang terletak DiPerumahan Sunu Graha Lestari Blok A/4, Jalan SunuMakassar. (catatanada tambahan bangunan 18 m?

berdasarkan surat perjanjianjual beli No. 002/SPJB/UPS/XI/2006 tertanggal 17 November 2006dengan harga Rp. 210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah), halmana perbuatan Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah diuralkanoleh Termohon Kasasi dalil dalam gugatannva adalah merupakanperbuatan wanprestasi.2.

Bahwa berdasarkan surat perjanjian jual beli No. 002/SPJB/UPS/XV2006 tertanggal 17 November 2006 luas tanah yang yang dijualTergugat kepada Penggugat adalah 99 M2, namun atas permintaandari Penggugat/ Termohon Kasasi maka Tergugat/ Pemohon Kasasimelakukan penambahan luas tanah 11 M? sehingga total luas tanahsecara keseluruhan adalah 110 M?:5.

Bahwa berdasarkan pasal V poin 1 dan 3 dalam surat perjanjian jualbeli No. 002/SPJB/UPS/XV/2006 tertanggal 17 November 2006, jelasdinyatakan :"Bahwa selama harga jual beli, bunga keterlambatan pembayaranatau kelalaian dan segala biaya yang menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua belum lunasi maka:1. Rumah tersebut tetap menjadi milik Pinak Pertama;2.

Bahwa Tergugat/ Pemohon Kasasi telah dengan itikat baik telahmelaksanakan sepenuhnya seluruh pasah pasal surat perjanjianjual beli No. 002/SPJB/UPS/XV2006 tertanggal 17 November2006 yang telah dibuat antara Penggugat/ dan Tergugat, kecuali pasalHal. 28 dari 32 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2012pasal yang memungkinkan Tergugat untuk belum melaksanakannyaakibat kelalaian dari Pengugat dalam melaksanakan kewajibannya ;C.

Yogyakarta Dengan Penyalur Nomor : U001.J/J15.LA/2004 tanggal 2Januari 2004 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Antara PT. PupukSriwidjaya Perwakilan D.I. Yogyakarta dengan CV.

SPJB antara CV.Saritama dengan pengecer tahun 2005 ;Terlampir dalam Berkas Perkara5.

Hal iniadalah dapat diihat dari isi perjanjian SPJB dan berikut adendumnya,yakni :(a) SuratSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk, antara PerwakilanPUSRI D. Yogyakarta dengan Penyalur Nomor: U001.J/J15.LA/2004 tanggal 2 Januari 2004, dan berikut Adendumnya,yakni Adendum SPJB Nomor : U588/J15.LA/2004 tanggal 8November 2004.(b) SuratSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk, antara PT. PUSRIPerwakilan D. Yogyakarta dengan CV.

SARITAMA Nomor: U010.J/J15.LA/2005 tanggal 3 Januari 2005, dan berikutAdendumnya, yakni Adendum SPJB Nomor : U009/J15.LA/2004 tanggal 3 Januari 2005.Bahwa dengan merujuk SPJB berikut adendumnya tersebut, makadapat disimpulkan bahwa;(a) Bahwa pertangunggjawaban Terdakwa dalam kaitannya dengandistribusi pupuk bersubsidi ini adalah kepada PT. PUSRIPerwakilan D.I. Yogyakarta.(b) Bahwa selama ini PT.

PUSRI adalah diwujudkan dengan :1) Surat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk, antara Perwakilan PUSRID. Yogyakarta dengan Penyalur Nomor: U001.J/J15.LA/2004 tanggal 2Januari 2004, dan berikut Adendumnya, yakni Adendum SPJB Nomor : U588/J15.LA/2004 tanggal 8 Nopeber 2004.2) Surat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk, antara PT. PUSRIPerwakilan D. Yogyakarta dengan CV.

Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehterdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok taniyang dikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKK).

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributoryang resmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkandengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).wonnnnnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perdaganganjo. Pasal 21 ayat (2) jo.

Bahwa benar selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehterdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok tani yangdikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).

Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yangresmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkan denganRencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributoryang resmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkandengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN PyaMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, makamenurut pendapat Majelis Hakim Unsur tanpa memiliki perizinan dibidang

Diyatama Pancanaka dengan bukti SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) No. 193/Annisa/SPJB/IV2013 tertanggal11 Februari 2013 dengan alamat kavling sebagai berikut:Atas Nama : RosadiNo. Kavling : Jl. Centifolia No. 37Type : 66/200 m2;.

Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan paraTergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusanhukum yang berkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewijsde)dalam perkara ini dan oleh karena itu mohonlah PengadilanNegeri Banjarbaru menghukum para Tergugat untuk membayaruang paksa (duangsom) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) setiap hari kepada Penggugat sejak dibuatnya SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) No. 193/Annisa/SPJB/IV2013tertanggal 11 Februari 2013 bila ternyata para

Menghukum para Tergugat menurut hukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 , (lima ratus ribu rupiah)setiap hari, kepada Penggugat terhitung sejak dibuatnya SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) No. 193/Annisa/SPJB/I/2013 tertanggal11 Februari 2013 bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusanini;6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipunadabantahan (verse?)

selama2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2006 telah dibuat Surat PernyataanHalaman 10 dari 33 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.8/2017Jual Beli (SPJB) tanah dan bangunan rumah, sesuai dengan nomor Persil86; DIl; SPPT No. 32.03.140.006.020.0014.0 yang terletak di KampungCikuda RT/RW. 04/07 Desa Wanaherang Gunung Putri Bogor.

Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli (SPJB) tersebut dibuat, diketahul danditanda tangani oleh Alm. Lebar bin Daih (Orang Tua Penggugat), Kesni incasu Penggugat, adik Penggugat yaitu Alm. Eny Safitri dengan Tati Hartati incasu Tergugat , serta ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (RT.04),Ketua Rukun Warga (RW. 07) dan Kepala Desa Wanaherang Kec. GunungPutri Kab. Bogor.5.

Bahwa terkait dalil posita gugatan Penggugat pada poin 4 (empat), poin 5Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.8/2017(lima) dan Poin 7 (tujuh) Penggugat mengatakan tidak pernahmenandatangani Surat Pernyataan Jual Beli ( SPJB ) yang dibuat antaraLebar bin Daih dengan Tergugat sehingga menurut Penggugat SuratPernyataan Jual Beli (SPJB) tersebut batal demi hukum.Bahwa pada Kenyataannya Penggugat ikut menandatangani SuratPernyataan Jual Beli (SPJB) tersebut, dapat dibuktikan

dan dibandingkantanda tangan Penggugat yang ada dalam Surat Pernyataan Jual Beli (SPJB)tersebut semua sama atau mirip dengan tanda tangan Penggugat padakwitansi Pelunasan, Kartu.

Lebar Bin Daih, untuk membantuproses balik nama surat kepemilikan tanah dan bangunan yang telah dibelidan dibayarkan Tergugat 1 sesuai dengan Surat Peryataan Jual Beli (SPJB)yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2006.5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibatHalaman 14 dari 33 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.8/2017adanya Perkara ini.Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Rachman dari Ibu Amik R.M berlokasi di Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk seluas 1.200 M2 dibuktikan dengan Surat Pernyataan Jual Beli (SPJB) dengan batas-batas :Utara : Sipur/Yoko PSelatan : TambohBarat : Jalan PerhutaniTimuir : TambohSebidang tanah dibeli oleh almarhum Bapak Kacung Harmadi bin Abdul Rahman alias Abd. Rohman alias Abd.

Rachman dari Bapak Wahono Putro berlokasi di Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk seluas 2.100 M2 dibuktikan dengan SPJB tanggal 4 Juni 2017 dengan batas-batas :Utara : Seger.Selatan : Mat SaidBarat : Suratin.Timur : Paimo.Sebidang tanah dibeli oleh almarhum Bapak Kacung Harmadi bin Abdul Rahman alias Abd. Rohman alias Abd.

Rachman dari Ibu Sri Utami berlokasi di Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk seluas 3.232 M2 dibuktikan dengan SPJB tanggal 5 Desember 2019 dengan batas-batas :Utara : -Selatan : Istik M Barat : Sumini. Tiimur : Mirah.Sebidang tanah dibeli oleh almarhum Bapak Kacung Harmadi bin Abdul Rahman alias Abd. Rohman alias Abd.

Rachman dari Bapak Sumilan berlokasi di Desa Prayungan, Kecamatan lengkong, Kabupaten Nganjuk seluas 1.400 M2 dibuktikan dengan SPJB tanggal 16 Agustus 2017 dengan batas-batas :Utara : Hutan.Selatan: Tambah Barat : Kacung Harmadi. Timur : Kacung Harmadi.Sebidang tanah dibeli oleh almarhum Bapak Kacung Harmadi bin Abdul Rahman alias Abd. Rohman alias Abd.

Rachman dari bapak sutaji berlokasi di RT/RW 02/01 Desa Prayungan, Kecamatan lengkong, Kabupaten Nganjuk seluas 2.427 M2 dibuktikan dengan SPJB tanggal 1 Oktober 2017 dengan batas-batas :Utara : Hartono.Selatan : SiranBarat : Jalan.Timur : Rasidi.Sebidang tanah dibeli oleh almarhum Bapak Kacung Harmadi bin Abdul Rahman alias Abd. Rohman alias Abd.

Pupuk Kalimantan Timur sesuai Surat PerjanjianJual Beli (SPJB) nomor : 050/SJPAS/SPJB/2011, tanggal 03 Januari2011 adalah bertanggung jawab mengadakan dan menyalurkan pupukbersubsidi kepada petani dan kelompok tani di wilayah kerjanya yaituKelurahan Sekargadung, Kelurahan Krampyangan dan KelurahanBakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan alokasi pupukurea prill merk daun buah permusim tanam (4 bulan) sebanyak 82.430 Kg(82,43 ton);14e Bahwa harga pupuk dari Distributor kepada pengecer sesuai

denganSPJB sebesar Rp. 77.250, (tujuh puluh tujuh dua ratus lima puluh riburupiah);e Bahwa perbuatan Suryawan Wibisono yang telah menjual pupuk kepadaterdakwa di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mejual kepadaterdakwa yang notabene berdomisili di Bangil adalah menyalahi SPJB;e Bahwa saksi selaku distributor telah memberikan sanksi berupa skorsingkepada terdakwa karena telah menjual pupuk bersubsidi di atas hargaeceran tertinggi (HET) serta menjual di luar peruntukan wilayahnya;Menimbang, bahwa

harganya menjadiRp. 79.000, (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) persaknya;e Bahwa sesuai dengan SPJB, wilayah kerja pupuk bersubsidi kios AgroTirta Telaga milik saksi adalah tiga kelurahan yaitu Kel.

Setia Jaya sebagaimana SPJB nomor :050/SJPAS/SPJB/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 karena terdakwabukan penduduk maupun petani yang berdomisili di kelurahan tersebutmelainkan orang luar dari Kec. Bangil Kab.

SetiaJaya sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) nomor : 050/SJPAS/SPJB/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 karena terdakwa bukanpenduduk maupun petani yang berdomisili di kelurahan tersebutmelainkan warga Kec. Bangil Kab.

TRI SUSILOWATI (pelaku);Bahwa pupuk bersubsidi tidak di perbolehkan karena yang berwenangmenjual pupuk bersubsidi adalah pengecer pupuk bersubsidi yaituPengusaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badanhukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan danatau desa yang di tujuh oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jualbelli (SPJB ) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau petanidi wilayah tanggung

) dengankegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsunghanya kepada kelompok tani dan atau petani di wilayah tanggungjawabnya ;Bahwa Distributor pupuk bersubsidi adalah pengusaha perseoranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badanhukum yang ditujun oleh produser berdasarkan surat perjanjain jual beli(SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran,penjualanpupuk bersubsidi dalam petani besar di wilayah tanggung jawab;Halaman 12 dari 32 Putusan

penyaluran mendapatkan subsidi daripemerintah , untuk kebutuhan kelompok tani / petani disektor pertanianmeliputi pupuk Urea, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenispupuk bersubsidi lainnya yang ditetapbkan pemerintah di bidangpertanian;Bahwa yang berwenang menjual pupuk bersubsidi adalah Pengusahaperseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan atau desayang di tujuh oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB

) dengankegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsunghanya kepada kelompok tani dan atau petani di wilayah tanggungjawabnya ;Bahwa distributor pupuk bersubsidi adalah pengusaha perseoranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badanhukum yang ditujun oleh produser berdasarkan surat perjanjain jual beli(SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran,penjualanpupuk bersubsidi dalam petani besar di wilayah tanggung jawab;Bahwa di Kabupaten Sleman

hanya kepada kelompok tani dan atau petani di wilayahtanggung jawabnya.Bahwa yang dimaksud dengan distributor pupuk bersubsidi adalahpengusaha perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badanhukum atau bukan badan hukum yang ditujuh oleh produser berdasarkansurat perjanjain jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran,penjualan pupuk bersubsidi dalam petani besar di wilayahtanggung jawabBahwa tugas dan tanggung jawab pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh

Kediri dari PT DIMAR ANTIKA NUGRAHA (PT DIARA) yang beralamat diJalan Harijing 289 Kepung Kediri (0354) 394588 untuk produk pupuk PT PETROKIMIAGRESIK meliputi NPK PHONSKA, PETROGANIK, SP 26 dan ZA, juga SPJB dari CVLESTARI MULYO yang beralamat di Jalan Raya Ngantru 135 A Tulungagung (0355)327446 fax (0355) 323153 untuk produk pupuk UREA INDONESIA. Bahwa Toko Pertanian UD FERNANDA JAYA, mempunyai 5 (lima) kelompok tanibinaan, yaitu dari Ds.

orang yang bukan petani atau anggotakelompok tani yang terdaftar dalam RDKK yang ada padaterdakwa ;e Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang buktiberupa :e 2(dua) sak pupuk NPK Phonska subsidi pemerintah ;e 1(satu) sak pupuk Urea Indonesia subdisi pemerintah ;e 1(satu) sak pupuk Petrogank subsidi pemerintah ;e 1(satu) lembar photo copy SIUP ;e 1(satu) lembar photo copy TDP ;e 1(satu) lembar photo copy NPWP ;e 1(satu) lembar photo copy SPJB

terdakwa tidak ditahan dan menurutpendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terdakwa tidakditahan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :e 2(dua) sak pupuk NPK Phonska subsidi pemerintah ;e 1(satu) sak pupuk Urea Indonesia subdisi pemerintah ;e 1(satu) sak pupuk Petrogank subsidi pemerintah ;Menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk Negara ;e 1(satu) lembar photo copy SIUP ;e 1(satu) lembar photo copy TDP ;e 1(satu) lembar photo copy NPWP ;e 1(satu) lembar photo copy SPJB

Menyatakan barang bukti berupa :2(dua) sak pupuk NPK Phonska subsidi pemerintah ;1(satu) sak pupuk Urea Indonesia subdisi pemerintah ;1(satu) sak pupuk Petrogank subsidi pemerintah ;Dirampas untuk Negara ;1(satu) lembar photo copy SIUP ;1(satu) lembar photo copy TDP ;1(satu) lembar photo copy NPWP ;1(satu) lembar photo copy SPJB ;1(satu) lembar photo copy RDKK ;1(satu) nota barang ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Putusan Perkara Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN.Gpr.

Petro Kimia juga harus ada DO setelah itubaru. dilaksanakan pendistribusian pada kios, kemudian kios mendistrib usikan kepada petanipetani ; Bahwa untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi pada petani, kios jugaharus mempunyai ijin dari pemerintah dan SPJB (Surat Perjanjian JualBeli), dimana system penjualan pupuk bersubsidi adalah systemtertutup jadi penjualan harus sesuai LDKK melalui kelompok ; Bahwa saksi HARYATI merupakan pengecer pupuk bersubsidi yangsudah mempunyai SPJB sebagai pengecer dan

gudang Kelompok Tani Sumber Makmursebanyak 70 (tujuh puluh) karung dan dari KUNARSO sejumlah 30 (tiga puluh) karung;Bahwa benar saksi HARYATI membeli pupuk bersubsidi milik KelompokTani Sumber Makmur dan pupuk milik KUNARSO seharga Rp. 117.000,(seratus tujuh belas ribu rupiah) ; Bahwa benar harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi jenis NPK Phonskasebesar Rp. 115.000, (Seratus lima belas ribu rupiah) ; Bahwa benar prosedur penjualan pupuk bersubsidi dari produsen kedistributor adalah harus mempunyai SPJB

Petro Kimia juga harus ada DO setelah itu barudilaksanakan pendistribusian pada kios, kemudian kios mendistribusikankepada petanipetani ; Bahwa benar untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi pada petani, kiosjuga harus mempunyai ijin dari pemerintah dan SPJB (Surat Perjanjian JualBeli), dimana system penjualan pupuk bersubsidi adalah system tertutupjadi penjualan harus sesuai LDKK melalui kelompok ; Bahwa benar pengecer boleh menjual pupuk bersubsidi pada perorangan dengan syarat masih termasuk dalam

Pupuk Iskandar Muda ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum / bukan Badan Hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupukbersudsidi hanya dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya ; Halaman

16 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Pti.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengecer berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum / bukan Badan Hukumyang berkedudukan di Kecamatan, dan atau Desa, yang ditunjuk oleh distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok,melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara

Saleh) tidak pernah melakukan jual beli obyek a quo.Hal itu terobukti berdasarkan saksi dan bukti tidak ada sinkronisasi tentangjual beli yang mana menurut keterangan saksi harganya Rp32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah) akan tetapi Para Tergugat/ParaTerbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan buktipembayaran (kwitansi) jual beli melainkan hanya menunjukkan berupafoto copy surat pernyataan jual beli (SPJB) tanggal 16 September 2006yang seharusnya adalah bukti asli yang keabsahannya

Hal ini merupakanpelanggaran hukum acara yang harus dilaksanakan, maka seharusnyaatas bukti SPJB (surat pernyataan jual beli) a quo karena tidak ada buktiaslinya maka mohon Judex Facti mengesampingkannya;. Bahwa Judex Facti salah dan keliru menafsirkan jual beli secara adat dan telahmemenuhi tunai dan terang pertimbangan putusan halaman 41 Register Nomor37/Pdt.G/2012/PN.Sbr jo.

Nomor 602 K/Pdt/2014dengan hanya menunjukkan bukti foto copy surat pernyataan jual beli (SPJB)dengan demikian Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasimelakukan jual beli tanah a quo secara terselubung dan tidak jujur serta adaiktikad buruk untuk memiliki obyek sengketa dengan tanpa hak dan melawanhukum jo. Pasal 1365 KUH Perdata;6.

Akta autentik itu adalahAkta Jual Beli (AJB) yang apabila jual beli tanah hanya dibuat SuratPernyataan Jual Beli (SPJB) tentunya belum bisa dijadikan dasar hukumsebagai jual beli tanah apalagi terjadi pada tahun 2006 tentunya jual bellitanah sudah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah, tentunya jika Hj. Aminah binti H.

Maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohonyang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiamengesampingkan Surat Pernyataan Jual Beli (SPJB) a quo.7.

WilayahWonosobo adalah calon pengecer mengajukan kepada distributor denganmenyerahkan TDP, SIUP, HO, setelah lengkap lalu distributor mengecek kelokasi calon pengecer dan mempertimbangkan aspek permodalan daripengecer tersebut serta meninjau gudang calon tempat menimbun pupukbersubsidi kemudian setelah memenuhi syarat distributor mengajukan keprodusen lalu setelah disetujui oleh produsen, distributor membuat suratpenunjukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi setelah itu distributormembuat SPJB

menyalurkan kepada petani atau kelompok tani yangtercakup di wilayah masingmasing yang telah masuk dalam daftar RDKK (Rencana Definitif Kebutunan Kelompok Tani );Bahwa pada dasarnya distributor tidak boleh menjual langsung pupukbersubsidi ke petani kecuali dalam kondisi tertentu atau ada perintah atauinstruksi resmi dari Produsen atau Tim KP 3;Bahwa apabila sudah disetujui sebagai pengecer, maka dokumen yang akandidapatkan adalah surat penunjukkan dari distributor dengan diketahui olehprodusen, SPJB

) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualanpupuk bersubsidi, sedangkan untuk pengecer adalah perusahaan11perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau Desa yangdtunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli ( SPJB)dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secaralangsung hanya kepada kelompok tani dan atau petani di wilayah tanggungjawabnya;Bahwa pupuk bersubsidi

*e Pengecer adalah Perusahaan Perseorangan atau badan usahabaik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukumyang berkedudukan di Kecamatan dan atau desa yang ditunjuk oleholeh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidisecara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau Petani diWilayah tanggungjavebnya.

SPS dan Terdakwa selaku Direktur PT.BSL (Buana Sinar Lestari) melakukan perjanjian jual beli pupuk sebagaitindak lanjut perjanjian kerjasama (MoU) sebelumnya yang antara lain : Pada tanggal 12 Desember 2011 dengan Nomor 010/PPBA/SPJB/X1I/2011, dimana PT. BSL membeli pupuk NPK Pelangi sebanyakHal. 13 dari 61 hal. Put.

Buana Sinar Lestari Nomor /SPJB/I/2012 tanggal13 Januari 2012 (fotocopy);Hal. 27 dari 61 hal. Put.

No. 154 K/PID.SUS/2016Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut di atas tidaksesuai/ bertentangan dengan fakta hukum yakni :1.Keterangan saksi Rifai Hasan sebagaimana termuat dalampertimbangan Majelis Hakim halaman 51 alinea 4, halaman 52alinia 1,2, 3 dan 5 yakni : Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa SPJB yang keduabelum ditandatangani Sdr.

Aflah Aman, akan tetapi sebelumnyaSPUJB tersebut pernah dimintakan oleh salah salah seorang stafagar saksi memaraf SPJB tersebut sebelum ditandatangani olehSdr. Aflah Aman, namun saksi tidak mau karena sebelumnyasaksi tidak pernah dimintakan memaraf SPJB tersebut sebelumditandatangani oleh Direktur PD.

Aflah Aman danoleh beliau disetujuinya;Bahwa jual beli pupuk untuk tahap Il sebanyak 110 (seratussepuluh) ton berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli)pupuk NPK Pelangi Unggul yang tidak ditandatangani olehDirektur PD. SPS tersebut terlaksana karena pembeliandilakukan sebelum ditandatanganinya SPJB tersebut. Hal itudisebabkan pembuatan SPJB dibuat dikantor PD. SPS di Siaksedangkan penandatanganan SPJB oleh Sdr. Wayan SubadiDirektur PT. Buana Sinar Lestari dilakukan di Pekanbatu ;Bahwa PT.

Batu Penggal Chemical Industry sebagaiberikut : Kontrak Nomor : 109/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 16September 2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Kontrak Nomor : 110/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 22September 2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah).

Formitra MultiPrakasa dengan Perusda Perkebunan Kaltim Utama Nomor :002/SPJB/FMP/IV/2009, taanggal 24 April 2009.Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Land Clearing antaraPerusda Perkebunan Kaltim Utama dengan PT.

Batu Penggal Chemical Industry sebagai berikut : Kontrak Nomor : 109/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 16 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah). Kontrak Nomor : 110/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 22 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 100.000.000, (Seratusjuta rupiah).

Kontrak Nomor : 111/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 24 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah).Halaman 40 dari 64, Putusan Nomor 6/PID.TPK/2021/PT SMR Kontrak Nomor : 112/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 28 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah).37) Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusda PerkebunanKaltim Utama Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.

Batu Penggal Chemical Industry sebagaiberikut :Kontrak Nomor : 109/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 16September 2005 dengan onilai perjanjian sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Kontrak Nomor : 110/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 22September 2005 dengan onilai perjanjian sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah).Kontrak Nomor : 111/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 24September 2005 dengan onilai perjanjian sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Kontrak Nomor : 112/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal

Air Hitam, 5 (lima) orang ketuakelompok tani tidak pernah membuat RDKK dan berdasarkan Suratperjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT. Bintang Manggaladengan kios pengecer Enggal rejo yang ditanda tangani oleh pimpinan PT.Bintang Manggala (Henry Prananto, SH., MM) dan pemilik kios Enggal Rejo(Hi.

Masruri) yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali diketahui jumlahalokasi pupuk untuk kios pengecer Enggal Rejo sebagai berikut : Nomor SPJB Tanggal Jumlah alokasipupuk002/SPJB.PBM/I/2014 06 Januari 2014 300 Ton002/ADD/SPJB.PBM/IV/2014 07 April 2014 200 Ton002/ADDIVSPJB.PBM/XV/2014 3 Nopember 2014 440 Ton Bahwa berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) danSurat perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT.

Pasal 1 ayat (9) : perusahaan perseorangan atau badan usaha baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk olehDistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengankegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secaralangsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wlayahtanggung javabnya.

Masruri) yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali diketahui jumlahalokasi pupuk untuk kios pengecer Enggal Rejo sebagai berikut : Nomor SPJB Tanggal Jumlah alokasipupuk002/SPJB.PBM//2014 06 Januari 2014 300 Ton002/ADD/SPJB.PBM/IV/2014 07 April 2014 200 Ton002/ADDIVSPJB.PBM/XV/2014 3 Nopember 440 Ton2014 Bahwa berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) danSurat perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT.

KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor: 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa .

Central SteelIndonesia;5) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Pabrik KWI BesertaSeluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor: 003/SPJB/KWI/LLP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012;6) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT.

Central SteelIndonesia; 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Pabrik KWI BesertaSeluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor: 003/SPJB/KWI/LLP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012; 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT. KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor: 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014; 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 12 Agustus 2014 NotarisAYU NURHASANAH, SH., M.Kn.;Hal. 12 dari 20 hal. Put.

KWI (mesin pabrik Plywood) Nomor: 007/SPJB/ALT/2014 tanggal 1 Juli2014 (barang bukti No. 6). Sehingga Terdakwa . AMIN anak lakilaki darialmarhum TJUNG HIAN TJIN dan Terdakwa II.

usulan RDKK (RencanaDefinitif Kebutunhan Kelompok);Bahwa dokumen atau ijin sebagai syarat menjadi produsen,distributor ataupun pengecer pupuk bersubsidi pemerintahhalaman 8 dari 21 Putusan no. 47/Pid.Sus/2015/PN.Unradalah untuk Produsen berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP), Tanda Daftar Gudang, Wajib Daftar Perusahaan (yangmengatur adalah pemerintah pusat / BUMN), untuk Distributorberupa Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda DaftarPerusahaan, Tanda Daftar Gudang, Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB

Pengecer berupa SuratPerjanjian Jual Beli (GPJB) dari distributor dan harus dilengkapiSurat jin Usaha Perdagangan (SIUP) mikro;Bahwa sistem pendistribusian pupuk bersubsidi adalah tertutupartinya dalam penyalurannya sudah ditunjuk secara khususoleh distributor resmi dan sistem pendistribusian untuk sektorpertanian di penyalur lini VV (Pengecer) adalah berdasar RDKK(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai denganwilayah tanggungjawabnya ;Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB

di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk olehDistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengankegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secaralangsung hanya kepada kelompok tani/atau petani di wilayahtanggung jawabnya;halaman 15 dari 21 Putusan no. 47/Pid.Sus/2015/PN.

UnrMenimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu imum,SH.MH, dokumen atau ijin persyaratan untuk menjadi : Produsen adalah Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP), TandaDaftar Gudang, Wajib Daftar Perusahaan (Yang mengatur adalahPemerintah Pusat/BUMN); Distributor adalah Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP), TandaDaftar Perusahaan, tanda Daftar Gudang, Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) dari Produsen, rekomendasi untuk menjadi distributordari Disperindag Kabupaten; Pengecer adalah Surat Perjanjian Jual

Beli (SPJB) dari distributordan harus dilengkapi dengan Surat lin Usaha Perdagangan(SIUP)Mikro;Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa jelaslahtidak termasuk klasifikasi sebagai produsen dan distributor, kKemudianberdasarkan keterangan Ahli yaitu Imum, SH.MH dan Andi Raujung Bin(Alm) Samsul , terdakwa juga bukan sebagai pengecer resmi pupukbersubsidi karena tidak ada penunjukan dari distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan terdakwa juga tidak mempunyaiSIUP (Surat