Ditemukan 759 data
203 — 29
Benar Penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah untuk Sumatera Baratyaitu PT.Iskandar Muda (PIM) dan PT.Petrokimia Gresik dengan caramelalui Distributor dan Penyaluran di wilayah tanggungjawab masingmasing, distributor menunjuk perusahaan perseorangan atau badanusaha, baik yang berbentuk badan usaha hukum atau bukan badanhukum sebagai pengecer dengan wilayah tanggungjawab penyaluranpupuk bersubsidi di kecamatan/desa tertentu berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB).
Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJB sesuaiketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antaradistributor dengan pengecer. Pengecer wajidb melasanakan penyaluran pupuk bersubsidiberdasarkan:1. Pengecer bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semuajenis pupuk bersubsidi di Wilayah tanggung jawabnya untukmemenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehDistributor.2.
Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJB sesuaiketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara distributordengan pengecer. Bahwa Pengecer wajib melasanakan penyaluran pupuk bersubsidiberdasarkan :1. Pengecer bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semuajenis pupuk bersubsidi di Wilayah tanggung jawabnya untukmemenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehDistributor.Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN. Pag.2.
Hubungan kerja antara Distribuitor dan pengecer diatur dengan suratperjanjian jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi pemerintah. Bahwa apabila seseorang menjual pupuk bersubsidi tanpa izin diaturdalam pasal 106 UU No.7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.
Yang berbunyi:Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan Usaha baik yangberbentuk Badan Hukum atau bukan badan Hukum yang berkedudukan diKecamatan dan/ atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/ atau petani diwilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa dari fakta Hukum yang ada Terdakwa sebagaipemilik UD.
61 — 33
di wilayah Jawa Timur kecuali Tuban, Lamongan, Bojonegoro,GresikBahwa CiriCiri Pupuk Urea (bersubsidi) yang di Produksi oleh PT PUPUKKALTIM yaitu : Untuk Butiran (pril) ukuran 12 milimeter, Warnanya Pink(untuk pupuk bersubsidi), kKemasannya 50 Kg per sak, ada tulisan Pupukbersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan pemerintah.Bahwa Prosedur penyalurannya yaitu PT PUPUK KALTIM dalam penyaluranpupuk bersubsidi bekerja sama dengan Mitra (distributor) yang ditunjuk olehProdusen yang diikat dengan SPJB
Kediri, Jawa Timur adalah milik terdakwa dan sudahmempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKediri;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi No.457/SPJB/LMPKT/KDR/2015 antara CV Lestari Mulyo sebagai Distributordan UD Tani Makmur sebagai pengecer resmi untuk wilayah kabupaten Kediripada lampiran mengenai wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun2015 untuk UD Tani Makmur adalah:Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur No.Kecamatan Desa/Kelurahan
Kediri, Jawa Timur adalahmilik terdakwa dan sudah mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupukbersubsidi No. 457/SPJB/LMPKT/KDR/2015 antara CV Lestari Mulyo sebagaiDistributor dan UD Tani Makmur sebagai pengecer resmi untuk wilayah kabupatenKediri pada lampiran mengenai wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2015untuk UD Tani Makmur adalah:Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur No.Kecamatan Desa
150 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiaphari, kepada Penggugat terhitung sejak dibuatnya Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) Nomor 193/Annisa/SPJB/II/2013 tertanggal 11 Februari2013 bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);7.
dariPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan judex facti/PengadilanTinggi Banjarmasin yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbarusudah tepat dan tidak salan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Tergugat selaku developer terbukti telah melakukanwanprestasi kepada Penggugat atas Surat Perjanjian Jual Beli Nomor193/Annisa/SPJB
59 — 8
Petro Kimia juga harus ada DO setelah itubaru. dilaksanakan pendistribusian pada kios, kemudian kios mendistrib usikan kepada petanipetani ; Bahwa untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi pada petani, kios jugaharus mempunyai ijin dari pemerintah dan SPJB (Surat Perjanjian JualBeli), dimana system penjualan pupuk bersubsidi adalah systemtertutup jadi penjualan harus sesuai LDKK melalui kelompok ; Bahwa saksi HARYATI merupakan pengecer pupuk bersubsidi yangsudah mempunyai SPJB sebagai pengecer dan
gudang Kelompok Tani Sumber Makmursebanyak 70 (tujuh puluh) karung dan dari KUNARSO sejumlah 30 (tiga puluh) karung;Bahwa benar saksi HARYATI membeli pupuk bersubsidi milik KelompokTani Sumber Makmur dan pupuk milik KUNARSO seharga Rp. 117.000,(seratus tujuh belas ribu rupiah) ; Bahwa benar harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi jenis NPK Phonskasebesar Rp. 115.000, (Seratus lima belas ribu rupiah) ; Bahwa benar prosedur penjualan pupuk bersubsidi dari produsen kedistributor adalah harus mempunyai SPJB
Petro Kimia juga harus ada DO setelah itu barudilaksanakan pendistribusian pada kios, kemudian kios mendistribusikankepada petanipetani ; Bahwa benar untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi pada petani, kiosjuga harus mempunyai ijin dari pemerintah dan SPJB (Surat Perjanjian JualBeli), dimana system penjualan pupuk bersubsidi adalah system tertutupjadi penjualan harus sesuai LDKK melalui kelompok ; Bahwa benar pengecer boleh menjual pupuk bersubsidi pada perorangan dengan syarat masih termasuk dalam
Pupuk Iskandar Muda ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum / bukan Badan Hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupukbersudsidi hanya dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya ; Halaman
16 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Pti.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengecer berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum / bukan Badan Hukumyang berkedudukan di Kecamatan, dan atau Desa, yang ditunjuk oleh distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok,melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara
131 — 104
Kepahiang, dimanasesuai SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) No. 055/SP3UB/MJACRP/X1V/2013dan No. 018/SP3B/MJAKPH/XIV2014. Serta No. 292/SP/PPVV/2014 dan No.140/SP/PPI/IX/2015 selaku pihak Pengecer adalah Toko Bintang Tani yangsesuai perjanjian wajib menjual pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/Petani di wilayah tanggung jawabnya. Adapun terdakwa menjual pupukbersubsidi kepada saksi Sudirman Bin Sueb bukanlah kapasitasnya sebagaiPetani dan/ Kelompok Tani yang terdaftar dalam RDKK Kec.
lain:1)bahwaMenginventarisir luas lahan/ potensi daerah = yangmembutuhkan pupuk per Kabupaten per Kecamatan perkomoditi untuk diinformasikan dan dikoordinasikan kepadakepala penjualan;Melakukan mapping daerah potensi penjualan untukmemastikan daerah tersebut sudah memiliki RDKK, sehinggakonsistensi menyalurkan pupuk ke pengecer sesuai denganRDKK tetap terjaga dan melaporkan ke KA penjualan rayon;Memberikan informasi untuk penyusunan rencana kebutuhanpupuk per distributor yang dituangkan ke dalam SPJB
Rekomendasi dari dinas Kabupaten Kota setempat yangmembidangi untuk penunjukan distributor;bahwa sejak tahun 2014 toko Bintang Tani terdaftar sebagai pengecerresmi pupuk subsidi jenis urea untuk wilayah Kabupaten kepahiangdengan wilayah kerja Pasar Ujung, Pasar Sejantung, Pensiunan,Karang Anyar dan Bogor Baru berdasarkan surat penunjukan daridistributor dan SPJB;Bahwa berita acara serah terima barang dan laporan bulanan daridistributor dan pengecer yakni format F5 dan F10 merupakan buktipupuk sudah
Kepahiang, dimanasesuai SPJB ( Surat Perjanjian Jual Beli ) No. 055/ SP3UB/ MJACRP7/ XIV2013 dan No. 018/ SP3B/ MJAKPH/ XIV 2014.
Unsur Distributor dan Pengecer;Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur kedua adalahsebagai berikut: Bahwa terdakwa Sopian Als Yan Bin Sulaiman merupakan pemilik TokoBintang Tani yang juga Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi berdasarkanpenunjukkan dari Distributor dengan SPJB yaitu di Tahun 2014 oleh CV.Maju Jaya Abadi No. 055/ SP3UB/ MJACRP/ XII 2013 untuk Pengecer21pupuk bersubsidi jenis Urea dan Surat Penunjukkan dari PT.
120 — 67
Diyatama Pancanaka dengan bukti SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) No. 193/Annisa/SPJB/IV2013 tertanggal11 Februari 2013 dengan alamat kavling sebagai berikut:Atas Nama : RosadiNo. Kavling : Jl. Centifolia No. 37Type : 66/200 m2;.
Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan paraTergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusanhukum yang berkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewijsde)dalam perkara ini dan oleh karena itu mohonlah PengadilanNegeri Banjarbaru menghukum para Tergugat untuk membayaruang paksa (duangsom) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) setiap hari kepada Penggugat sejak dibuatnya SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) No. 193/Annisa/SPJB/IV2013tertanggal 11 Februari 2013 bila ternyata para
Menghukum para Tergugat menurut hukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 , (lima ratus ribu rupiah)setiap hari, kepada Penggugat terhitung sejak dibuatnya SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) No. 193/Annisa/SPJB/I/2013 tertanggal11 Februari 2013 bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusanini;6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipunadabantahan (verse?)
HARIYONO
Terdakwa:
Yulfitri Yusuf
196 — 4
selama2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bendel Legalisir perjanjian Jual Beli (SPJB
) Nomor: 025/BA-PBPS/SPJB/II/2016, tanggal 29 Februari 2016, Pasir Kartiasa antara PT.
Menyatakan barang bukti berupa:Disita dari saksi ZIYAN FARIZKAROAH ST, disita berupa:1 (Satu) bandel Legalisir perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 025/BAPBPS/SPJB/II/2016, tanggal 29 Februari 2016, Pasir Kartiasa antara PT.BRANTAS ABIPRAYA (persero) dengan HARTONO (Distributor PasirKartiasa);1 (Satu) bandel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab.
oleh Terdakwa;Bahwa dasarpembelian pasir yang dilakukan Terdakwa dengan saksiHartono adalah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 025/BAPBPS/SPJB/II/2016 tanggal 29 Februari 2016;Bahwa setahu saksi setelan melakukan evaluasi terhadap transaksipembelian pasir yang dilakukan Terdakwa dan menurut keteranganRahmaji selaku Manager Operasional yang mengatakan dasar saksiHartono menjual pasir karena memiliki Ijin Usaha Pertambangan yangmasih berlaku namun jjin usaha pertambangan milik saksi Hartono
/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 antara PTBrantas Abipraya dengan Hartono;Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 213/Pid.BLH/2017/PN SbsBahwa untuk pembayarannya dengan sistem SCF (supply chan financing);Bahwa dasar melakukan perjanjian kerjasama tersebut Surat Perjanjian JualBeli Nomor: 025/BAPBPS/SPJB/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 antara PTBrantas Abipraya dengan Hartono;Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 025/BAPBPS/SPJB/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 antara PT Brantas Abiprayadengan
Farid Fayedi, saksi Hartono, saksi Asep Syaifulloh danTerdakwa terhadap barang bukti yang telah ditunjukan dalam persidanganberupa: 1 (Satu) bendel Legalisir perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 025/BAPBPS/SPJB/II/2016, tanggal 29 Februari 2016, Pasir Kartiasa antara PT.BRANTAS ABIPRAYA (persero) dengan HARTONO (Distributor PasirKartiasa);Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 213/Pid.BLH/2017/PN Sbs 1 (Satu) bendel legalisir Agenda penerimaan Barang/Material PasirPeriode 1 Oktober 2016 s.d. 4 April 2017
Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel Legalisir perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 025/BAPBPS/SPJB/II/2016, tanggal 29 Februari 2016, Pasir Kartiasa antara PT.BRANTAS ABIPRAYA (persero) dengan HARTONO (Distributor PasirKartiasa); 1 (Satu) bendel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab.
Kesni Binti Lebar
Tergugat:
1.Tati Hartati
2.Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri
32 — 15
Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2006 telah dibuat Surat PernyataanHalaman 10 dari 33 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.8/2017Jual Beli (SPJB) tanah dan bangunan rumah, sesuai dengan nomor Persil86; DIl; SPPT No. 32.03.140.006.020.0014.0 yang terletak di KampungCikuda RT/RW. 04/07 Desa Wanaherang Gunung Putri Bogor.
Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli (SPJB) tersebut dibuat, diketahul danditanda tangani oleh Alm. Lebar bin Daih (Orang Tua Penggugat), Kesni incasu Penggugat, adik Penggugat yaitu Alm. Eny Safitri dengan Tati Hartati incasu Tergugat , serta ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (RT.04),Ketua Rukun Warga (RW. 07) dan Kepala Desa Wanaherang Kec. GunungPutri Kab. Bogor.5.
Bahwa terkait dalil posita gugatan Penggugat pada poin 4 (empat), poin 5Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.8/2017(lima) dan Poin 7 (tujuh) Penggugat mengatakan tidak pernahmenandatangani Surat Pernyataan Jual Beli ( SPJB ) yang dibuat antaraLebar bin Daih dengan Tergugat sehingga menurut Penggugat SuratPernyataan Jual Beli (SPJB) tersebut batal demi hukum.Bahwa pada Kenyataannya Penggugat ikut menandatangani SuratPernyataan Jual Beli (SPJB) tersebut, dapat dibuktikan
dan dibandingkantanda tangan Penggugat yang ada dalam Surat Pernyataan Jual Beli (SPJB)tersebut semua sama atau mirip dengan tanda tangan Penggugat padakwitansi Pelunasan, Kartu.
Lebar Bin Daih, untuk membantuproses balik nama surat kepemilikan tanah dan bangunan yang telah dibelidan dibayarkan Tergugat 1 sesuai dengan Surat Peryataan Jual Beli (SPJB)yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2006.5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibatHalaman 14 dari 33 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.8/2017adanya Perkara ini.Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.
76 — 40
Air Hitam, 5 (lima) orang ketuakelompok tani tidak pernah membuat RDKK dan berdasarkan Suratperjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT. Bintang Manggaladengan kios pengecer Enggal rejo yang ditanda tangani oleh pimpinan PT.Bintang Manggala (Henry Prananto, SH., MM) dan pemilik kios Enggal Rejo(Hi.
Masruri) yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali diketahui jumlahalokasi pupuk untuk kios pengecer Enggal Rejo sebagai berikut : Nomor SPJB Tanggal Jumlah alokasipupuk002/SPJB.PBM/I/2014 06 Januari 2014 300 Ton002/ADD/SPJB.PBM/IV/2014 07 April 2014 200 Ton002/ADDIVSPJB.PBM/XV/2014 3 Nopember 2014 440 Ton Bahwa berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) danSurat perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT.
Pasal 1 ayat (9) : perusahaan perseorangan atau badan usaha baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk olehDistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengankegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secaralangsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wlayahtanggung javabnya.
Masruri) yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali diketahui jumlahalokasi pupuk untuk kios pengecer Enggal Rejo sebagai berikut : Nomor SPJB Tanggal Jumlah alokasipupuk002/SPJB.PBM//2014 06 Januari 2014 300 Ton002/ADD/SPJB.PBM/IV/2014 07 April 2014 200 Ton002/ADDIVSPJB.PBM/XV/2014 3 Nopember 440 Ton2014 Bahwa berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) danSurat perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT.
50 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor: 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa .
Central SteelIndonesia;5) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Pabrik KWI BesertaSeluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor: 003/SPJB/KWI/LLP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012;6) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT.
Central SteelIndonesia; 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Pabrik KWI BesertaSeluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor: 003/SPJB/KWI/LLP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012; 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT. KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor: 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014; 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 12 Agustus 2014 NotarisAYU NURHASANAH, SH., M.Kn.;Hal. 12 dari 20 hal. Put.
KWI (mesin pabrik Plywood) Nomor: 007/SPJB/ALT/2014 tanggal 1 Juli2014 (barang bukti No. 6). Sehingga Terdakwa . AMIN anak lakilaki darialmarhum TJUNG HIAN TJIN dan Terdakwa II.
71 — 18
Pupuk Kalimantan Timur sesuai Surat PerjanjianJual Beli (SPJB) nomor : 050/SJPAS/SPJB/2011, tanggal 03 Januari2011 adalah bertanggung jawab mengadakan dan menyalurkan pupukbersubsidi kepada petani dan kelompok tani di wilayah kerjanya yaituKelurahan Sekargadung, Kelurahan Krampyangan dan KelurahanBakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan alokasi pupukurea prill merk daun buah permusim tanam (4 bulan) sebanyak 82.430 Kg(82,43 ton);14e Bahwa harga pupuk dari Distributor kepada pengecer sesuai
denganSPJB sebesar Rp. 77.250, (tujuh puluh tujuh dua ratus lima puluh riburupiah);e Bahwa perbuatan Suryawan Wibisono yang telah menjual pupuk kepadaterdakwa di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mejual kepadaterdakwa yang notabene berdomisili di Bangil adalah menyalahi SPJB;e Bahwa saksi selaku distributor telah memberikan sanksi berupa skorsingkepada terdakwa karena telah menjual pupuk bersubsidi di atas hargaeceran tertinggi (HET) serta menjual di luar peruntukan wilayahnya;Menimbang, bahwa
harganya menjadiRp. 79.000, (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) persaknya;e Bahwa sesuai dengan SPJB, wilayah kerja pupuk bersubsidi kios AgroTirta Telaga milik saksi adalah tiga kelurahan yaitu Kel.
Setia Jaya sebagaimana SPJB nomor :050/SJPAS/SPJB/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 karena terdakwabukan penduduk maupun petani yang berdomisili di kelurahan tersebutmelainkan orang luar dari Kec. Bangil Kab.
SetiaJaya sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) nomor : 050/SJPAS/SPJB/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 karena terdakwa bukanpenduduk maupun petani yang berdomisili di kelurahan tersebutmelainkan warga Kec. Bangil Kab.
41 — 8
Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2007 sesuaidengan surat pengikatan Jual Beli (SPJB) No.199/DAN.SPJB.IX/2007dan addendum No.111/DAN.APS.IV/2008, antara Penggugat danTergugat telah terjadi hubungan hubungan hukum karena jualbeli sebidang tanah dan bangunan di PERUM Graha Dewata BlokJJ5 No.7 dengan luas tanah standar 105 m2 tipe bangunan standar36m2 dengan harga jual yang telah disepakati yaitu senilaiRp.113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)termasuk biaya PPN BPHTB
Bahwa Tergugat belum memenuhi prestasi sesuai suratpengikatan jual beli (SPJB) No.199/DAN.SPJB.IX/2007 khususnyapasal 5 dengan Penggugat maka menurut hukum, Penggugatberhak untuk menuntut pemenuhan isi dari surat pengikatan jualbeli (SPJB) No.1999/DAN.SPJB.IX/2007 kepada Tergugat antaralain sebagai berikut :a.
sengketayang terjadi tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat II adalahmerupakan tindakan wanprestasi dan sekaligus merupakanperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.13.Bahwa dikarenakan Tergugat tiak memiliki dasar hukum, tidakmemiliki kewenangan, serta tidak memiliki izin dari tergugat Iluntuk menjual obyek sengketa, maka perbuatan Penggugat yangdemikian adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum.14.Bahwa menanggapi dalil penggugat angka i bahwa sesuai suratpengikatan jualbeli (SPJB
Bahwa surat pengikatan jual beli (SPJB) bukanmerupakan bukti peralihan hak milik, SPJB hanyalah suatu bentukperikatan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1253KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perikatan adalah bersyaratjika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi danmemang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkanberlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupundengan cara membatalkan perikatan itu tergantung pada terjaditidaknya peristiwa itu15.Bahwa sebagaimana
penundaankewajiban pembayaran utang, telah terpenuhi, sehingga tuntutanPemohon dan Pemohon Il di nyatakan berada dalam keadaan pailitdengan segala akibat hukumnya di kabulkan, sehingga Termohon danTermohon II telah dinyatakan pailit ;Menimbang, bahwa didalam perkara Nomor : 129/Pdt.G/2013/PN.Mlg, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugatkarena Penggugat telah membeli rumah di Perum Graha Dewata JJ 5No.7, dengan luas 105 m2, tipe bangunan standart 36 m2, sebagaimanaSurat pengikatan jual beli (SPJB
131 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPS dan Terdakwa selaku Direktur PT.BSL (Buana Sinar Lestari) melakukan perjanjian jual beli pupuk sebagaitindak lanjut perjanjian kerjasama (MoU) sebelumnya yang antara lain : Pada tanggal 12 Desember 2011 dengan Nomor 010/PPBA/SPJB/X1I/2011, dimana PT. BSL membeli pupuk NPK Pelangi sebanyakHal. 13 dari 61 hal. Put.
Buana Sinar Lestari Nomor /SPJB/I/2012 tanggal13 Januari 2012 (fotocopy);Hal. 27 dari 61 hal. Put.
No. 154 K/PID.SUS/2016Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut di atas tidaksesuai/ bertentangan dengan fakta hukum yakni :1.Keterangan saksi Rifai Hasan sebagaimana termuat dalampertimbangan Majelis Hakim halaman 51 alinea 4, halaman 52alinia 1,2, 3 dan 5 yakni : Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa SPJB yang keduabelum ditandatangani Sdr.
Aflah Aman, akan tetapi sebelumnyaSPUJB tersebut pernah dimintakan oleh salah salah seorang stafagar saksi memaraf SPJB tersebut sebelum ditandatangani olehSdr. Aflah Aman, namun saksi tidak mau karena sebelumnyasaksi tidak pernah dimintakan memaraf SPJB tersebut sebelumditandatangani oleh Direktur PD.
Aflah Aman danoleh beliau disetujuinya;Bahwa jual beli pupuk untuk tahap Il sebanyak 110 (seratussepuluh) ton berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli)pupuk NPK Pelangi Unggul yang tidak ditandatangani olehDirektur PD. SPS tersebut terlaksana karena pembeliandilakukan sebelum ditandatanganinya SPJB tersebut. Hal itudisebabkan pembuatan SPJB dibuat dikantor PD. SPS di Siaksedangkan penandatanganan SPJB oleh Sdr. Wayan SubadiDirektur PT. Buana Sinar Lestari dilakukan di Pekanbatu ;Bahwa PT.
51 — 11
Kediri dari PT DIMAR ANTIKA NUGRAHA (PT DIARA) yang beralamat diJalan Harijing 289 Kepung Kediri (0354) 394588 untuk produk pupuk PT PETROKIMIAGRESIK meliputi NPK PHONSKA, PETROGANIK, SP 26 dan ZA, juga SPJB dari CVLESTARI MULYO yang beralamat di Jalan Raya Ngantru 135 A Tulungagung (0355)327446 fax (0355) 323153 untuk produk pupuk UREA INDONESIA. Bahwa Toko Pertanian UD FERNANDA JAYA, mempunyai 5 (lima) kelompok tanibinaan, yaitu dari Ds.
orang yang bukan petani atau anggotakelompok tani yang terdaftar dalam RDKK yang ada padaterdakwa ;e Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang buktiberupa :e 2(dua) sak pupuk NPK Phonska subsidi pemerintah ;e 1(satu) sak pupuk Urea Indonesia subdisi pemerintah ;e 1(satu) sak pupuk Petrogank subsidi pemerintah ;e 1(satu) lembar photo copy SIUP ;e 1(satu) lembar photo copy TDP ;e 1(satu) lembar photo copy NPWP ;e 1(satu) lembar photo copy SPJB
terdakwa tidak ditahan dan menurutpendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terdakwa tidakditahan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :e 2(dua) sak pupuk NPK Phonska subsidi pemerintah ;e 1(satu) sak pupuk Urea Indonesia subdisi pemerintah ;e 1(satu) sak pupuk Petrogank subsidi pemerintah ;Menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk Negara ;e 1(satu) lembar photo copy SIUP ;e 1(satu) lembar photo copy TDP ;e 1(satu) lembar photo copy NPWP ;e 1(satu) lembar photo copy SPJB
Menyatakan barang bukti berupa :2(dua) sak pupuk NPK Phonska subsidi pemerintah ;1(satu) sak pupuk Urea Indonesia subdisi pemerintah ;1(satu) sak pupuk Petrogank subsidi pemerintah ;Dirampas untuk Negara ;1(satu) lembar photo copy SIUP ;1(satu) lembar photo copy TDP ;1(satu) lembar photo copy NPWP ;1(satu) lembar photo copy SPJB ;1(satu) lembar photo copy RDKK ;1(satu) nota barang ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Putusan Perkara Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2015/PN.Gpr.
315 — 141
usulan RDKK (RencanaDefinitif Kebutunhan Kelompok);Bahwa dokumen atau ijin sebagai syarat menjadi produsen,distributor ataupun pengecer pupuk bersubsidi pemerintahhalaman 8 dari 21 Putusan no. 47/Pid.Sus/2015/PN.Unradalah untuk Produsen berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP), Tanda Daftar Gudang, Wajib Daftar Perusahaan (yangmengatur adalah pemerintah pusat / BUMN), untuk Distributorberupa Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda DaftarPerusahaan, Tanda Daftar Gudang, Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB
Pengecer berupa SuratPerjanjian Jual Beli (GPJB) dari distributor dan harus dilengkapiSurat jin Usaha Perdagangan (SIUP) mikro;Bahwa sistem pendistribusian pupuk bersubsidi adalah tertutupartinya dalam penyalurannya sudah ditunjuk secara khususoleh distributor resmi dan sistem pendistribusian untuk sektorpertanian di penyalur lini VV (Pengecer) adalah berdasar RDKK(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai denganwilayah tanggungjawabnya ;Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB
di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk olehDistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengankegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secaralangsung hanya kepada kelompok tani/atau petani di wilayahtanggung jawabnya;halaman 15 dari 21 Putusan no. 47/Pid.Sus/2015/PN.
UnrMenimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu imum,SH.MH, dokumen atau ijin persyaratan untuk menjadi : Produsen adalah Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP), TandaDaftar Gudang, Wajib Daftar Perusahaan (Yang mengatur adalahPemerintah Pusat/BUMN); Distributor adalah Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP), TandaDaftar Perusahaan, tanda Daftar Gudang, Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) dari Produsen, rekomendasi untuk menjadi distributordari Disperindag Kabupaten; Pengecer adalah Surat Perjanjian Jual
Beli (SPJB) dari distributordan harus dilengkapi dengan Surat lin Usaha Perdagangan(SIUP)Mikro;Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa jelaslahtidak termasuk klasifikasi sebagai produsen dan distributor, kKemudianberdasarkan keterangan Ahli yaitu Imum, SH.MH dan Andi Raujung Bin(Alm) Samsul , terdakwa juga bukan sebagai pengecer resmi pupukbersubsidi karena tidak ada penunjukan dari distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan terdakwa juga tidak mempunyaiSIUP (Surat
MOCH. TAUFIQ ISMAIL, S.H.
Terdakwa:
H. MUHAMAD SANUSI
111 — 23
MITAALS MUKSIN terdakwa juga tidak mengetahuinya.Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan berupamenjual pupuk bersubsidi jenis urea kepada AMAQ MITA ALS MUKSINuntuk selanjutnya akan dijual kembali oleh AMAQ MITA ALS MUKSINtersebut adalah tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenangmengeluarkan.Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehTerdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat menjualpupuk tersebut terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB
)dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok tani yangdikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yangresmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkan denganRencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tidak sesuai dengan :Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus
Yaitu :Pasal 1 angka9Q :Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di kecamatan dan/atau desa, yang ditunjuk olehDistributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untukmelakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualanpupuk bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggung jawabnya.Pasal 1 angka 14 :Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnyadisebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan
ILHAM TANI dan SPJB / surat perjanjian jual beli, RDKK /rencana definitif Kebutunhan kelompok, dan saksi mempunyai Surat izin dibidang usaha diantaranya adalah SIUP, SITU, HO, TDP;Bahwa Saksi membeli pupuk bersubsidi jenis urea di distributor UD.ILHAM TANI perkilo sebesr Rp. 1.730,00 ( seriou tujuh ratus tiga puluhrupiah ) dan saksi jual ke kelompok tani sebesar Rp. 1.800,00, jikakelompok tani mengambil sendiri di gudang milik saya sedangkan jikakelompok tani ingin diantarkan langsung ke tempatnya
oleh Terdakwa dan kebutuhan pupuk subsidi jenis urea untukkelompok tani BERIUK MAJU yang di ketuai oleh Terdakwa per musim / 4bulan sebesar 11.853 (Ssebelas ton delapan kwintal lima puluh tiga kilogram) dan kebutuhan pertahunnya sebesar 26.076 (dua puluh enam tonkosong tujuh puluh enam kilogram) pupuk subsidi pemerintah jenis urea;Bahwa sistem pembayaran yang saksi lakukan selaku pengecer resmiyang di tunjuk oleh distributor yaitu dengan melampirkan RDKK / rencanadefinitive kebutunan kelompok dan SPJB
59 — 23
Rachman dari Ibu Amik R.M berlokasi di Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk seluas 1.200 M2 dibuktikan dengan Surat Pernyataan Jual Beli (SPJB) dengan batas-batas :Utara : Sipur/Yoko PSelatan : TambohBarat : Jalan PerhutaniTimuir : TambohSebidang tanah dibeli oleh almarhum Bapak Kacung Harmadi bin Abdul Rahman alias Abd. Rohman alias Abd.
Rachman dari Bapak Wahono Putro berlokasi di Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk seluas 2.100 M2 dibuktikan dengan SPJB tanggal 4 Juni 2017 dengan batas-batas :Utara : Seger.Selatan : Mat SaidBarat : Suratin.Timur : Paimo.Sebidang tanah dibeli oleh almarhum Bapak Kacung Harmadi bin Abdul Rahman alias Abd. Rohman alias Abd.
Rachman dari Ibu Sri Utami berlokasi di Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk seluas 3.232 M2 dibuktikan dengan SPJB tanggal 5 Desember 2019 dengan batas-batas :Utara : -Selatan : Istik M Barat : Sumini. Tiimur : Mirah.Sebidang tanah dibeli oleh almarhum Bapak Kacung Harmadi bin Abdul Rahman alias Abd. Rohman alias Abd.
Rachman dari Bapak Sumilan berlokasi di Desa Prayungan, Kecamatan lengkong, Kabupaten Nganjuk seluas 1.400 M2 dibuktikan dengan SPJB tanggal 16 Agustus 2017 dengan batas-batas :Utara : Hutan.Selatan: Tambah Barat : Kacung Harmadi. Timur : Kacung Harmadi.Sebidang tanah dibeli oleh almarhum Bapak Kacung Harmadi bin Abdul Rahman alias Abd. Rohman alias Abd.
Rachman dari bapak sutaji berlokasi di RT/RW 02/01 Desa Prayungan, Kecamatan lengkong, Kabupaten Nganjuk seluas 2.427 M2 dibuktikan dengan SPJB tanggal 1 Oktober 2017 dengan batas-batas :Utara : Hartono.Selatan : SiranBarat : Jalan.Timur : Rasidi.Sebidang tanah dibeli oleh almarhum Bapak Kacung Harmadi bin Abdul Rahman alias Abd. Rohman alias Abd.
92 — 46
WilayahWonosobo adalah calon pengecer mengajukan kepada distributor denganmenyerahkan TDP, SIUP, HO, setelah lengkap lalu distributor mengecek kelokasi calon pengecer dan mempertimbangkan aspek permodalan daripengecer tersebut serta meninjau gudang calon tempat menimbun pupukbersubsidi kemudian setelah memenuhi syarat distributor mengajukan keprodusen lalu setelah disetujui oleh produsen, distributor membuat suratpenunjukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi setelah itu distributormembuat SPJB
menyalurkan kepada petani atau kelompok tani yangtercakup di wilayah masingmasing yang telah masuk dalam daftar RDKK (Rencana Definitif Kebutunan Kelompok Tani );Bahwa pada dasarnya distributor tidak boleh menjual langsung pupukbersubsidi ke petani kecuali dalam kondisi tertentu atau ada perintah atauinstruksi resmi dari Produsen atau Tim KP 3;Bahwa apabila sudah disetujui sebagai pengecer, maka dokumen yang akandidapatkan adalah surat penunjukkan dari distributor dengan diketahui olehprodusen, SPJB
) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualanpupuk bersubsidi, sedangkan untuk pengecer adalah perusahaan11perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau Desa yangdtunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli ( SPJB)dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secaralangsung hanya kepada kelompok tani dan atau petani di wilayah tanggungjawabnya;Bahwa pupuk bersubsidi
*e Pengecer adalah Perusahaan Perseorangan atau badan usahabaik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukumyang berkedudukan di Kecamatan dan atau desa yang ditunjuk oleholeh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidisecara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau Petani diWilayah tanggungjavebnya.
169 — 32
Mitra Usaha Tani;4 4 (empat) lembar asli surat perjanjian jual beli (SPJB) pupuk urea bersubsidiantara Distributor CV Makna Tani Sejahtera dengan kios pengencer UD.MitraUsaha Tani;5 4 (empat) lembar asli surat penunjukan pengencer resmi pupuk bersubsidi PT.Agro Prima Mandiri kepada kios pengencer UD.
) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar untukdijual kepada pengecer resmi di wilayah tanggungjawabnya.Bahwa yang dimaksud dengan Pengecer adalah perusahaanperseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang bderkedudukan di kecamatan dan/atau desayg ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB).Bahwa apabila terdakwa menjual pupuk bersubsidi Pemerintah kepadaorang yang tidak
Mitra Usaha Tani, 4 lembar asli suratperjanjian jual beli (SPJB) pupuk urea bersubsidi antara Distributor CV Makna TaniSejahtera dengan kios pengencer UD.Mitra Usaha Tani, 4 lembar asli surat penunjukanpenmgencer resmi pupuk bersubsidi PT. Agro Prima Mandiri kepada kios pengencerUD.
Mitra Usaha Tani;4 4 (empat) lembar asli surat perjanjian jual beli (SPJB) pupuk urea bersubsidiantara Distributor CV Makna Tani Sejahtera dengan kios pengecer UD.MitraUsaha Tani;5 4 (empat) lembar asli surat penunjukan pengencer resmi pupuk bersubsidi PT.Agro Prima Mandiri kepada kios pengecer UD.
Mitra Usaha Tani;4 (empat) lembar asli surat perjanjian jual beli (SPJB) pupuk ureabersubsidi antara Distributor CV Makna Tani Sejahtera dengan kiospengencer UD.Mitra Usaha Tani;4 (empat) lembar asli surat penunjukan pengencer resmi pupukbersubsidi PT. Agro Prima Mandiri kepada kios pengencer UD.
70 — 29
Bahwa Tergugat belum memenuhi prestasi sesuaiSurat Pengikatan Juat Beli (SPJB) No. 151/DAN.SPJB.1X/2006,khususnya Pasal 5 dengan Penggugat, maka menuruthukum, Penggugat berhak untuk menuntut pemenuhan isidari Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) No.151/DAN.SPJB.IX/2006, antara lain sebagai berikut :12.13.Agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan SertipikatHak Guna Bangunan milik Penggugat di PERUM GrahaDewata Blok MM6 1 No. 1, luas tanah standar 150 m2,tipe bangunan standar 60 m2 Desa Landungsari,Kecamatan
(dst).Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) bukan merupakanbukti peralihan hak milik. SPJB hanyalah suatu bentukperikatan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal1253 KUH Perdata menyatakan bahwa :"Suatu prikatan adalah bersyarat jika digantungkan padasuatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belumterjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunyaperikatan itu sampai terjadi peristiwa itu, maupun dengancara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjaditidaknya peristiwa itu.15.
Bahwa sebagaimana Penggugat cantumkan dalamPosita gugatan angka 5 yang menyebutkan : "Akta Jual Beliakan dibuat dihadapan PPAT yang ditentukan oleh PihakPertama (Tergugat ) setelah Pihak Kedua (Penggugat)melunasi seluruh pembayaran kepada Pihak Pertama(Tergugat I).Oleh karena itu sudah jelas bahwa SPJB dimaksud bukanlahperikatan peralihan hak melalui jual beli, namun hanya1816.17.18.19.sebatas syarat akan bahwa nantinya akan dilakukan jualbeli saja.Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5UndangUndang
SPJB antara Tergugat dengan Penggugat dilakukantanpa persetujuan tertulis dari Tergugat II oleh karena itumelanggar hukum;3. Jual beli yang didalilkan oleh Penggugat tidak dilakukansecara terang dan tunai;4.