TRUONG HONG THI telah bersalah melakukantindak pidana perikanan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPIsebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2)Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo pasal 102 Undang Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Mr.

BD 95403 TSpada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 22.25 WIB, atau setidaktidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 bertempat di Perairan laut Natuna yangadalah Zona Ekonomi Ekslisif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 05 38 735LU 106 14 278 BT yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia, maka berdasarkan pasal 71A Undang Undang Nomor 45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang

berwenang untuk memeriksa danmengadilinya, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal dengan KM.

TRUONG HONG THI yang merupakan kapalpenangkap ikan berbendera Vietnam berangkat dari Tien GiangVietnam pada tanggal 17 September 2011, untuk melakukanpenangkapan ikan di seputaran perairan laut Vietnam, namundikarenakan di perairan laut Vietnam tersebut tidak mendapatikan maka sekira tanggal 20 September 2011 terdakwa melakukanperubahan jalur pelayarannya dengan tujuan perairan lautRepublik Indonesia.Setelah berada di perairan laut Republik Indonesia yangmerupakan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI

DELLA PENA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 250.000.000,00 (Dua Ratus lima puluh Juta Rupiah);
3.

ORCA 04 dan Peta Laut No. 357 meliputi ZEEI WPPNRI717 Samudera Pasifik yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi diperlihatkan oleh Penyidik kepada ahlidan setelah ahli memploting posisiposisi tersebut di peta laut, maka dapatdikatakan bahwa benar posisi terdeteksi 02 57.796 LU 133 46.042 BT dantertangkap pada posisi 03 18.327 LU 133 46.027 BT kapal FB. VMC 188 /FB. DT.3 berada di ZEEI WPPNRI 717 Samudera Pasifik. kapal FB. VMC 188 / FB.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);5. Tidak memiliki SIPI;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yangselanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorialIndonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentangperairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnyadengan

ORCA 04 dan Peta Laut No. 357 meliputi ZEEI WPPNRI 717Samudera Pasifik yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan LautDinas Hidro Oceanografi dan hasil ploting posisiposisi tersebut di peta laut, maka dapatdikatakan bahwa benar posisi terdeteksi 02 57.796 LU 133 46.042 BT dantertangkap pada posisi 03 18.327 LU 133 46.027 BT kapal FB. VMC 188 / FB.DT.3 berada di ZEEI WPPNRI 717 Samudera Pasifik. kapal FB. VMC 188 / FB.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang dimaksud adalah wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia di ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia);Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini belum ada perjanjian antarapemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina mengenaikesepakatan untuk pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI (Zona Ekonomi EksklusifIndonesia) dan penerapan hukuman badan apabila terjadi tindak pidana pemanfaatansumber

Selanjutnya SAKON SREEPAsebagai nakhoda kapalmembawa kapal memasuki Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Padahalpara terdakwa menyadari bahwa untuk memasuki perairan Indonesia terdakwaharus melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi Indonesia. Bahwa pada sekirapukul 07.00 WIB, tibatiba KP. BITTERN3016 milik Kepolisian RepublikIndonesia yang sedang patroli mendeteksi KM. PKFB 1488 GT. 64,99 yangdikemudian terdakwa berada di perairan Indonesia dengan posisi koordinat045539501"N98996"E.

Saksi Afrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saatdilakukan pemeriksaan; Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Perairan Selat Malaka padaposisi koordinat 0455501N98996"E yang berada di daerah ZonaEkonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI); Bahwa saksi bersama dengan SUKIRMAN pada sekira pukul 07.00WIB, dengan menggunakan KP.

Saksi Sukirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saatdilakukan pemeriksaan; Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Perairan Selat Malaka padaposisi koordinat 0455501N98996"E yang berada di daerah ZonaEkonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI); Bahwa saksi bersama dengan Afrizal pada sekira pukul 07.00 WIB,dengan menggunakan KP.

Saksi Feriansyah Kusuma dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saatdilakukan pemeriksaan; Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Perairan Selat Malaka padaposisi koordinat 0455501N98996"E yang berada di daerah ZonaEkonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI); Bahwa penangkpan bermula pada sekira pukul 07.00 WIB, pihakKepolisian dengan menggunakan KP.

Selanjutnya saksi sebagai nakhoda kapal membawakapal memasuki Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) untukmenangkap ikan karena perairan Malaysia tidak memiliki ikan sebanyakperairan Indonesia; Bahwa saksi menyadari untuk memasuki perairan Indonesia terdakwaharus memilki izin dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP).

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Marvin Delcampo Rosete telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Marvin Delcampo

Menyatakan terdakwa MARVIN DEL CAMPO ROSETE ierbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapayang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)sebagaimana kamidakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (2) jo.Pasal 27 ayat (2) jo.

No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 4 dari 22Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 18.40 Witapada saat saksi NOVRY ENDEY dan saksi NERU PURNAWAN sedangmelakukan patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KP.ORCA 04 diperairan ZEEI Laut Sulawesi mendeteksi adanya kapal ikan di posisi 05 54.903LU 127 46.306 BT selanjutnya saksi NOVRY ENDEY dan saksi NERUPURNAWAN langsung melakukan pengejaran Wita pada posisi 06 04.409 LU 127 20.428 BT dan diketahui kapal tersebut adalah Kapal

Unsur memiliki dan/jatau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona EkonomiEksklusif Indonesia ( ZEEI);Menimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat memiliki dan/ ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing menurut Majelisadalah bersifat alternative, apabila salah satu dari unsur memiliki ataumengoperasionalkan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak memilikiSIPI telah

Oleh karena itu terdakwa Marvin Delcampo Rosete akandipertimbangkan unsur Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asingmelakukakan penangkapan ikan di Zona Eknomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yangtidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Menimbang bahwa, tempat kejadian perkara (TKP) dalam pemeriksaanawal seperti yang terungkap dari pendapat ahli Nautika sdr. Amiruddin. A.Md,dari Pangkalan PSDKP Bitung dan dibenarkan oleh terdakwa Marvin DelcampoRosete, bahwa penangkapan kapal FB.

Menyatakan Terdakwa Marvin Delcampo Rosete telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikankapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia(ZEEI), yang tidak memiliki Surat lzin Penangkapan Ikan (SIPI) ;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Marvin Delcampo Rosetesebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus Juta Rupiah);3. Menetapkan barang bukti berupa:Put.

SIDO TAMBAH SANTOSO 01 yaitu wilayah ZEEI Samudera Hindia (Selatan Jawa) dan ZEEI SamuderaHindia (Barat Sumatera) atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPP NRI), namun berdasarkan analisa tracking SistemPemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/VMS, KM.

SIDO TAMBAH SANTOSO01 yaitu wilayah ZEEI Samudera Hindia(Selatan Jawa) dan ZEEI Samudera Hindia (Barat Sumatera) atau di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), namunterdakwa selaku nahkoda KM. SIDO TAMBAH SANTOSO01 telah melakukanpenangkapan ikan di Laut Lepas dan tanpa dilengkapi SIPI Penangkapan Ikandi Laut Lepas.Bahwa dari hasil pemeriksaan tangkapan KM.

SIDO TAMBAHSANTOSO01 adalah di ZEEI Samudera Hindia (Barat Sumatera) danZEEI Samudera Hindia (Selatan Jawa) Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya..

SIDO TAMBAH SANTOSO01 dengan pemilik PT MINALANA SANTOSA, dengan daerah penangkapan ZEEI Samudera HindiaBarat Sumatera dan ZEEI Samudera Hindia Selatan Jawa.Bahwa benar berdasarkan SIPI Nomor 26.16.0001. 42.53048, KM SIDOTAMBAH SANTOSO01 tidak boleh melakukan penangkapan ikan di lautlepas, karena SIPI tsb hanya diperuntukkan untuk melakukanpenangkapan ikan di WPPNRI, dan dapat dikatakan melakukanpenangkapan ikan di Laut Lepas Samudera Hindia selatan Jawa tanpadilengkapi dengan SIPI di Laut Lepas,

Samudera Hindia SelatanJawa dan ZEEI Samudera Hindia Barat Sumatera yang sesuai dengan izin SIPIbahwa antara Laut Lepas dan ZEEI Samudera Hindia tersebut hanyalahHalaman 36 dari 42 Hal.

tersebut sekedar mengenai status barang bukti, Sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Prapas Promsee selaku Nahkoda KM.Therd SukNava1 pada hari Rabu tanggal 30April2014 sekira pukul 18.00 WIB atausetidaktidaknya pada suatu hari dalam di bulan April2014 atau masih didalam tahun 2014 , bertempat di perairan Laut Natuna pada posisi koordinat02 29 15"U 105 05 25" T yang merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia masih termasuk Zona Ekonomi Eksklusif(ZEEI), maka berdasarkan Pasal 71A UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004

Therd SukNava1 sedang melakukan penangkapan ikan diperairan Laut Natuna yakni termasuk wilayahZona Ekonomi Eksklusif Indonesaia ( ZEEI ) padaposisi koordinat 0229 15" U 105 05 25"Tdatang Kapal Patroli Republik Indonesia yakniKapal KRI Pati Unus, Terdakwa selaku nakhodakapal KM.Therd Suk Nava1 tidak memiki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukankegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesiasebagaimana diwajibkan pada Pasal 27 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang

(III/d) NIP.19621208 198902.1.002, berdasarkanPasal 27 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan yang menyatakan, Setiap orang yang memiliki dan / ataumengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing yang digunakan untukmelakukan penangkapan ikan di ZEEI wajibmemiliki SIPI dan sebagaimana diatur jugadidalam Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor Per.26/Men/2013 tentang perubahan

Tahun 2004 tentang Perikanan jo.Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;atauKEDUA :Bahwa Terdakwa Prapas Promsee selaku nakhoda KM.Therd SukNava1 pada hari Rabu tanggal 30April2014 sekira pukul 18.00 WIB atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April2014 atau masihdidalam tahun 2014, bertempat di perairan Laut Natuna pada posisi koordinat02 29 15"Ul050582" yang merupa kan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia masih termasuk Zona Ekonomi EksklusifIndonesia ( ZEEI

Therd SukNava1 sedang melakukan penangkapan ikan diperairan Laut Natuna yakni termasuk wilayahZona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) padaposisi koordinat 0229115 "Ul050525"Tdatang Kapal Patroli Republik Indonesia yaknikapal KRI Pati Unus yang langsung melakukanpemeriksaan ke atas kapal KM.Therd Suk Nava1.Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugaskapal KRI Pati Unus, Terdakwa selaku nakhodakapal KM.Therd Suk Nava1 tidak memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukankegiatan penangkapan

penetapanhari sidang;Telah membaca berkas perkara dan Suratsurat yang bersangkutan dansalinan resm putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor29/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Ranai ,tanggal 11 Oktober 2018 dalam perkaraTerdakwa tersebut diatas;DAKWAAN:PERTAMA:Bahwa terdakwa NGUYEN HOP KIM selaku Nakhoda TG 92816 TS yangmerupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017sekira jam 13.00 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat diPerairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI

Setelah sampai di perairan Indonesia pada tanggal 19 Juli2017 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM TG 92816TSmelakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasukdalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakanalat penangkap ikan berupa 1 (satu) Jaring Purse Seine dengan cara mendeteksiikan lewat radar baru pemberat jaring diturunkan pada satu titik kemudian kapalmelingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai ketemu titikawal

Setelah sampai di perairan Indonesia pada tanggal 19 Juli2017 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM TG 92816TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasukdalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakanalat penangkap ikan berupa 1 (satu) Jaring Purse Seine dengan cara mendeteksiikan lewat radar baru pemberat jaring diturunkan pada satu titik kemudian kapalmelingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai ketemu

Menyatakan Terdakwa NGUYEN THE PHUONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);2.

BTH99962 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titikpenangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan PerikananRepublik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukanOperasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitarwilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahuioleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri,kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikankapal KM.

BTH 99962 TS yangdiduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di perairan ZEEI LautNatuna;Bahwa saksi adalah PNS pada Direktorat Jenderal PSDKP yang bertugassebagai Mualim Il KP. ORCA 03;Bahwa kapal yang ditangkap KP. ORCA 03 bernama KM. BTH 99962 TSmerupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 KP.

BTH 99962 TS pada saat tertangkap di koordinat0629'852" LU 10928'666" BT adalah termasuk Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia ZEEI;Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwaTerdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;2.

Menyatakan Terdakwa NGUYEN THE PHUONG telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikandi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI);2. Menjatuhkan pidana denda kepada tTerdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)bulan ;3.

Perk.PDM 61/RNI/05/2018 tanggal23 Mei 2018 , terdakwa telah didakwa sebagai berikut:KESATU Bahwa terdakwa Vo Van The Nahkoda Kapal BD 95074 TS yangmerupakan kapal ikan asing mengibarkan bendera Vietnam pada hari Sabtutanggal 29 April 2017 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Perairan Zona EkonomiEklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06 51 57 LU 106 51 24 BT yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidakHalaman

No.31 Tahun 2004 sebagaimana yangtelah diubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentangPerikanan.Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2018/PT PBRATAUKEDUAwonnee Bahwa terdakwa Phan Van Hung Nahkoda Kapal TG 93457 TS yangmerupakan kapal ikan asing mengibarkan bendera Vietnam pada hari Sabtutanggal 22 April 2017 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Perairan Zona EkonomiEklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06 39 48 LU 106

39 30 BT yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yangmasih termasuk dalam daerahn Hukum Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin PenangkapanIkan Perbuatan terdakwa dilakukan

Menyatakan terdakwa Vo Van The selaku Nahkoda BD 95074 TSterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalahmelakukan perbuatan pidana yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 93 ayat (2) Jopasal 27 ayat (2) UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004tentang

supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000 (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan, PengadilanNegeri Ranai telah menjatuhkan putusan Ranai tanggal 21 September2018 Nomor 32/Pid.SusPrk/2018/PN Ran yang amarnya sebagai berikut ;1.3.Menyatakan Terdakwa VO VAN THE tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi EkslusifIndonesia (ZEEI

/strong> E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN TAN QUANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI

HIU MACAN TUTUL 02 sejak Tahun 2015 dengan tugasdan tanggung jawab sebagai Mualim ;e Bahwa, kronologi tertangkapnya KM.KH.96056 TS pada hari Selasatanggal 7 Maret 2017 KP Hiu Macan Tutul 02 sedang melaksanakanoperasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitarwilayah Perairan ZEEI Laut Natuna, sekira jam 06.45 WIB, KP.

HIU MACAN TUTUL 02 sejak Tahun 2016 hinggasekarang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Mualim II ;Bahwa, kronologi tertangkapnya KM.KH.96056 TS pada hari Selasatanggal 7 Maret 2017 KP Hiu Macan Tutul 02 sedang melaksanakanoperasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitarwilayah Perairan ZEEI Laut Natuna, sekira jam 06.45 WIB, KP.

Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan lautterritorial Indonesia sebagaimna ditetapkan berdasarkan undangundangyang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanahdibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil lautyang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.

ZEEI, danHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.SusPrk/2017/PN Ran3.

Menyatakan Terdakwa NGUYEN TAN QUANG itersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanamengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RepublikHalaman 33 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.SusPrk/2017/PN RanIndonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"Sebagaimana dalam dakwaan kedua;2.