yang tunduk dan patuh kepada pemegangsaham, tidak pada kapasitas mempertanyakan orang yang ditunjuk olehpemegang saham sebagai perwakilannya, mengapa dia dan kapan atau apaalasannya mengapa dia tarik kembali serta apakah yang bersangkutanmasih aktif bekerja di perusahaan asalnya ataukah sudah purna bakti, ataubahkan orang yang tidak bekerja di Perum PPD sekalipun yang ditunjuk semuaitu adalah wewenang dari pemegang saham yang bersangkutan dan PT JMThanya menerima saja sesuai dengan hasil keputusan RUPS

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT), disini kami koreksi bahwa kalau awalnya diakui bahwa masuknyaTermohon Kasasi atas wewenang Pemegang saham berdasarkan Bukti T2tersebut, maka keluarnyapun juga harus mengikuti dan mematuhi aturan yangsama yaitu atas perintah pemegang saham yang berwenang;Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, maka wewenang dan Keputusan tertinggi dalam PerseroanTerbatas adalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

), oleh sebabitu Direksi, Komisaris dan para Manajer serta seluruh karyawan tunduk danterikat pada hasil Keputusan RUPS dalam menjalankan suatu PerseroanTerbatas, termasuk pihak di luar perseroan, sehingga yang berlaku dalam kasusini adalahhasil Keputusan RUPS (Vide Bukti T1; T2; T3 dan bukti P2), bukan PK WT;Bahwa sebelum Termohon Kasasi masuk ke PT JMT, sudah ada orang lainbernama Dayono Adiputro dari Perum PPD yang digantikan oleh TermohonKasasi dan tidak pernah menandatangani PKWT, demikianpun

Kemudian dari perbuatan tersebutdillhat ada bukti bukti awal yang menjadi dugaan barulah membuat laporan.Jika dalam RUPS ada bukti bukti awal tersebut, maka untuk apa ada RUPSyang berikutnya setelah terjadi laporan? Jika sudah ada laporan, RUPS tersebutmenjadi tidak bermakna lagi, karena laporan tersebut sudah masuk.

Menurutahli, yang benar adalah RUPS lalu membuat laporan;Bahwa benar RUPS yang dilakukan setelah adanya laporan Polisi tidak memilikinilai dan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh penegak hukum;Bahwa pemegang saham boleh secara alternatif untuk menentukan maumenggunakan ranah hukum perdata, ataupun pidana ataupun perdata danpidana. Karena sarananya disediakan oleh Undang Undang PerseroanTerbatas. Tidak ada yang dikedepankan atau dititik beratkan antara perdataataupun pidana.

Jika ada salah satu pemegang saham beranggapan pergerakan uangtersebut dapat merugikan perseroan, maka laporan keuangan saja sudahcukup; Bahwa RUPS LB akan menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. RUPSLB yang dilakukan setelah laporan dilakukan maka tidak ada artinya.

RUPS LB yang dilakukansetelah laporan dilakukan maka tidak ada artinya. Sehingga penegak hukum yangmenerima laporan tersebut tidak perlu mempertimbangkan RUPS LB yangdilakukan setelah adanya laporan, apabila sudah terindikasi sebagai tindak pidanamaka tentu Saja diteruskan proses hukum tersebut, dan menurut ahli hal tersebutsudah memenuhi norma dalam ketentuan Pasal 155 Undang Undang PerseroanTerbatas;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ahli DR. Arif Wicaksono,S.H.,M.H.

Bandung Berkah Bersama (P2), (T40), kegiatan aktifitas PT.Bandung Berkah Bersama, (T41), (T42), (T49), setelan Pemohon melaporkanpara Terlapor ke Termohon Baru diadakan RUPS luar Biasa tanpa hadirnyaPemohon (T50), yang memang dari awal sudah menolak rencana RUPS tersebutkarena berpotensi bertentangan dengan PT.

Bank IFI yangsedang berada dalam pengawasan Bank Indonesia;Bahwa dikemudian hari diketahui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Bank IFI tanggal 06 Maret 2008 yang mengangkatRoosdjono Partosubroto (Tergugat IV) selaku Komisaris Utama,Bambang Arianto (Tergugat lI) selaku Direktur Utama, AgungAnggono (Tergugat Il) selaku Direktur Bisnis dan Agus Suyanto(Tergugat Ill) selaku Direktur Kepatuhan PT.

DKI3.63.73.83.93.103.113.12Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia di atas, dapatdikatakan RUPS PT Bank IFI tertanggal 06 Maret 2008 adalah tidaksah, karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur, dan ParaTergugat (Tergugat s/d IV) menjadi tidak sah;Bahwa pada September 2008 Bank Indonesia memasukkan PT. BankIFl dalam pengawasan khusus akibat kekurangan modal, namunhingga tanggal yang ditentukan oleh BI yakni 15 April 2009, PT.

DKIolah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank IFItanggal 06 Maret 2008, yang mengangkat Komisaris, Direktur Utama,Direktur Bisnis / Tergugat ll dan Direktur Kepatuhan PT.

Bank IFI belumdisetujui oleh Bank Indonesia;Bahwa dalil dan argumentasi dari Penggugat yang menerangkan bahwapengurus yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 06Maret Tahun 2008 belum lulus fit dan proper adalah sangatmenyesatkan, pada saat acara pembuktian nantinya, kami Tergugat Ilakan membuktikan bahwa Tergugat Il yang ditunjuk sebagai DirekturBisnis telah memenuhi kualifikasi untuk itu, sebagaimana diatur dalamPeraturan Bank Indonesia Nomor : 5/25/PBV2003 tentang PenilaianKemampuan dan

Bank IFI berhak untuk membuatkeputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisikeuangan Bank;Bahwa Tergugat Il menolak tegas dalil Penggugat dalam gugatannyanomor 3.6 halaman 3, yang menjelaskan bahwa Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 06 Maret 2008 adalah tidak sah,karena tidak memenuhi persyaratan. Justru RUPS PT.

Menyatakan Barang bukti berupa: Surat Perjanjian peryataan Modal Nomor O0MOA/ATDPB/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017; Surat Peryertaan Modal Nomor 0O001MOA/ATDPB/IX/2017,tanggal 11 September 2017; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 33 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kndi Jakarta Pusat; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 35 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kndi Jakarta Pusat; Cek Bank BCA Nomor DR 818220

2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Lembar Bukti setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 25 September 2017, ttd Yan Suryana; Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 26 September 2017, ttd Yan Suryana;Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS

Menetapkan barang bukti berupa :Surat Perjanjian peryataan Modal Nomor OOMOA/ATDPB/VIII/2017,tanggal 18 Agustus 2017; Surat Peryertaan Modal Nomor 0001MOA/ATDPB/IX/2017,tanggal 11 September 2017; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 33 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn diJakarta Pusat; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 35 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn diJakarta Pusat;= Cek Bank BCA Nomor DR 818220

2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Lembar Bukti setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 25 September 2017, ttd Yan Suryana; Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 26 September 2017, ttd Yan Suryana;Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS

ANUGRAH DARI ALAM sebanyak 300 (tiga ratus) saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 September 2008, sebagaimana tercatat pada Berita Acara Rapat PT. ANUGRAH DARI ALAM Akta Notaris No. 07/13 September 2008 pada Notaris HENDRIK PRIYANTO, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Pekanbaru;3. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

ANUGRAH DARI ALAM sebanyak 300(tiga ratus) saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 13 September 2008, sebagaimana tercatat padaBerita Acara Rapat PT.

ANUGRAH DARI ALAM sebanyak 300(tiga ratus) saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 13 September 2008, sebagaimana tercatat padaBerita Acara Rapat PT. ANUGRAH DARI ALAM Akta Notaris No.07/13 September 2008 pada Notaris HENDRIK PRIYANTO, SH,Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Pekanbaru;3.

TRIBHARATA SEJATI Nomor 67, tanggal 20September 2016 yang notabene TERGUGAT jugadipanggil sesuai dengan surat panggilan RUPS LB yangtercatat, TERGUGAT sangat jelas mengetahui bilamanaagenda RUPS LB tersebut salah satu agendanya adalahperubahan pengurus PT.

TRIBHARATA SEJATI yang manatentu saja TERGUGAT sangat paham jika posisinyaselaku Direktur Utama akan diganti sehingga dengandemikian, RUPS bawah tangan yang diselenggarakan olehTERGUGAT pada tanggal 30112016 (tiga puluhNovember dua ribu) enam belas) tidak sah danbertentangan dengan hukum yang ada terutamaTERGUGAT mengakui bilamana RUPS pada tanggal 30112016 (tiga pulun November dua ribu enam belas)tersebut tidak dilakukan dengan surat panggilan tercatatsebagaimana lazimnya suatu RUPS sehingga dengandemikian

(TERGUGAT II), Notaris di Kota Tangerang Selatan);Bahwa sekali lagi TERGUGAT menunjukan adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT yang mana sangat jelas sekali TERGUGAT menerangkan dalam akta yang dibuat dihadapanTERGUGAT II bilamana RUPS LB tertanggal 30112016(tiga puluh November dua ribu enam belas) tersebutditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang hadirdalam RUPS LB tersebut dan/atau. yang diwakilisedangkan notabene TERGUGAT secara sadarmemahami betul bilamana TERGUGAT I

tidakmendapatkan surat kuasa apapun untuk menghadiri RUPSmaupun RUPS LB PT.

(TERGUGAT II), Notaris di Kota Tangerang Selatanyang mana akta tersebut tidak memenuhi syarat formil baikitu. berkaitan dengan pengadaan RUPS yang tidakdilakukan melalui surat panggilan tercatat maupun padasaat melaksanakan RUPS tersebut, TERGUGAT tidak lagiberkedudukan sebagai Direktur Utama dan disamping itu,kuasa yang telah diberikan oleh PENGGUGAT kepadaTERGUGAT sebagaimana yang terurai pada AktaPerjanjian Nomor 35, tanggal 08 Agustus 2006 telahdicabut oleh PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidaklagi

Sehubungan dengan adanya gugatan No.312 / Pdt.G / 2010 / PN.Jkt.Pstdimana Budy Dinata telah menggugat Ary Hans Setiawan, SHCs lantaranmenggunakan aktaakta RUPS yang tidak dibenarkan hukum dan notabenedapat berakibat hilangnya 70% saham Budy Dinata pada PT.Puteri Mea,maka Ary Hans SetiawanCs telah dilaporkan secara pidana di Mabes Polri vide tanda bukti lapor Nomor; TBL /102 / Ill / 2010 / BARESKRIM Jo.Laporan Polisi Nomor ; LP/177/111/2010/BARESKRIM tanggal 9 Maret 2010yang telah dilimpahkan penangannya

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.Puteri Mea No.76tanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapan IlmiaA/an Dekrit S, SH,MH Notaris di Jakarta telah dilakukan perubahan pemegang saham danpengurus perseroan, yaitu ;Edy Longgo 350 saham, kedudukan sebagai DirekturMetropole Bantuk Djanguk 100 saham .Halaman 14 Putusan Sela No.557/PDT.G/Plw/2014/PN.JKT.PST.Upin 50 sahamMengangkat Jonny sebagai Komisaris ;23.

Putri Mea berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LBPT Putri Mea No. 76 tanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapanllmiawan Dekrit S, SH, MH Notaris di Jakarta.9. Bahwa dengan demikian telah terjadi sengketa kKepengurusan PT. Putri Meaantara Edi Longgo dengan Ary Hans Setiawan, SH dan M. Faisal Rani yangkesemuanya mengaku sebagai Direktur PT.

Putri Meadengan alasan sebagai Direktur PT Putri Mea berdasarkan Akta PernyataanKeputusan RUPS LB PT Putri Mea No. 76 tanggal 27 September 2013 yangdibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, SH, MHHalaman 22 Putusan Sela No.557/PDT.G/Plw/2014/PN.JKT.PST.Notaris di Jakarta.5.

Bahwa selanjutnya telah pula dilaksanakan RUPS pada tanggal 22 Juli2014 untuk menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yaituTergugat Intervensi Il sebagai Direktur menggantikan Tergugat Intervensi sebagaimana tertuang dalam Akta No. 105 yang dibuat dihadapanNotaris H. Rizul Sudarmadi, SH dan telah mendapatkan persetujuandari Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat No: AHU2172.40.22.2014 tangal 23 Juli 2014.12.

Menyatakan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT GusherTarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan olehkarena itu tidak sah dan batal demi hukum;Halaman 13 dari 62 hal.Put. Nomor 1865 K/Pdt/20163.2.4. Menyatakan Keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentangpemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkansebagian atau seluruh asset perseroan kepada bank, tidak sahdan batal demi hukum;5.

Menyatakan penyelenggaran RUPS luar biasa PT GusherTarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan olehkarenanya itu tidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentangpemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkanHalaman 15 dari 62 hal.Put.

Nomor 1865 K/Pdt/201610.11.b.Menyatakan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.

GusherTarakan, tertanggal 8 Juni 2004 Tidak Mencapai Kuorum dan olehkarena itu tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Keputusan RUPS Luar Biasa, tertanggal 8 Juni 2004tentang Pemberian Persetujuan kepada Direksi untukmenjaminkan sebagian atau seluruh Asset Perseroan kepadaBank, tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Keputusan RUPS Luar Biasa, tertanggal 8 Juni 2004tentang Kehadiran Penggugat Il Deny Mardani dengan SuratKuasa dibawah tangan, tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sahdan batal

Menyatakan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. GusherTarakan, tertanggal 8 Juni 2004 Tidak Mencapai Kuorum danoleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan Keputusan RUPS Luar Biasa, tertanggal 8 Juni2004 tentang Pemberian Persetujuan kepada Direksi untukmenjaminkan sebagian atau seluruh Asset Perseroan kepadaBank, tidak sah dan batal demi hukum;Halaman 49 dari 62 hal.Put. Nomor 1865 K/Pdt/20165.

Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADI disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;29) foto copy minuta Akta No. 11 Tanggal 14 November 2011 yang dibuat oleh Notaris I GUSTI AYU NILAWATI, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADI disetujui oleh RUPS PT.

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;30) Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 Nopember 2011;31) Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-441/PB.12/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal Keputusan Penetapan Penggunaan Izin Usaha PT.

Putusan No. 8/PID/2020/PT.DPSKARJADI datang ke Notaris GUST AYU NILAWATI, S.H. untuk membuatakta jual beli saham dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT.Geria Wijaya Prestige tentang pengalinan saham dari HARTONO KARJADI(DPO) kepada SRI KARJADI disetujui oleh RUPS PT.

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI.41.Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12Nopember 2011.Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara atas namaHARTONO KARUJADI;.

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;30)Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 Nopember2011;Halaman. 32 dari 56 Halaman. Putusan No. 8/PID/2020/PT.DPS31)Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S441/PB.12/2016,tanggal 28 Desember 2016 perihal Keputusan Penetapan PenggunaanIzin Usaha PT.

Geria WijayaPrestige tentang pengalihan saham dari HARTONO KARJADI (DPO) kepada SRIKARJADI disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTOKARJADI sesuai Akta No. 10 tanggal 14 November 2011 tentang Jual beli sahamantara HARTONO KARJADI (penjual) dengan SRI KARJADI dan Akta No. 11Halaman. 43 dari 56 Halaman.

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;30)Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 Nopember2011;31)Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S441/PB.12/2016,tanggal 28 Desember 2016 perihal Keputusan Penetapan PenggunaanIzin Usaha PT.

Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantorperseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang sahamterhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;.

Akta No.51 tersebut dan Aswad meminta agarSyaharani dan saksi mau menandatangani akta No.51 perbaikantersebut dan Aswad juga menyampaikan akan menghubungi danmenghadirkan semua pihak yang terlibat dalam penandatanganan aktaNo.51 perbaikan tersebut, akan tetapi Aswad tidak memenuhi janjinyatersebut untuk menghadirkan pihakpihak yang terkait akta No.51tersebut ;bahwa Syahrani juga menceritakan kepada saksi, bahwa Syahrani saatbertemu dengan Notaris Khairu Subhan, S.H., saat Syahrani mengantarhasil RUPS

KPBnomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris KhairuSubhan, S.H., di Samarinda tersebut ; bahwa saksi tidak hadir dalam RUPS PT. KPB di hadapan Notaris AneDjoenardi, S.H., MBA Notaris di Jakarta ; bahwa saya tidak tahu siapa saja yang hadir dalam RUPS tersebut ; bahwa saya tidak tahu siapa yang meminta diadakannya RUPS PT. KPB; bahwa saya tidak hadir dalam RUPS PT.

Taufik Surya Darma dan ArdiansyahMuchsin hadir dalam RUPS, karena saya tidak hadir saat RUPS tersebut;Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut di atas,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;3210. Kritipal Singh Raheja bin Balbir Singh ; bahwa pemegang saham PT. KPB adalah OORJA (Batua) Pte Ltdmemiliki saham sebanyak 2.500 lembar saham setara dengan 50 % darisusunan kepemilikan saham, PT.

Koin Nesia sejak Tgl. 01012006 s.d.06042011 yang diterbitkan oleh Bank Woori Indonesia;Surat Undangan RUPS Luar Biasa PT.Koin Nesia;Keputusan RUPS Luar Biasa PT.Koin Nesia 21 Maret 2011;Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan dan bukti bukti Terlawan/dahulu Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 8 September 2011, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari itu juga, dengan amar putusan sebagai berikut :MENGADILI:Hal9 dari 28 hal

Bahwa Pemohon mensomier Termohon untuk dapat membuktikan dalilnyasebagaimana yang disebutkan dalam butir 2 surat gugatan sehubungan dengan legalnyahasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 26 Maret 2011 berdasarkanketentuan pasal 21 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;12.

EKSEPSI TIDAK ADA HUBUNGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM SURATGUGATAN PERLAWANAN (VERZET) PELAWAN : Bahwa pada petitum ke4dalam Surat Perlawanan Pelawan Tanggal 2 November 2011 dimohonkan untukdibatalkan seluruh agenda RUPS PT. KOIN NESIA yang bertentangan denganAkta No. 5 PT KOIN NESIA tertanggal 4 Maret 2008 serta RUPSLB PT KOINNESIA tanggal 26 Maret 2011, namun dalam posita tidak disebutkan RUPS atauRUPSLB PT.

KOIN NESIA manakah yang dimaksudkan atau setidaktidaknya tidakdijelaskan ketidakabsahan RUPS atau RUPSLB PT.

No.AHU25918.01.02.Tahun 2008 tentang PersetujuanAkta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;Salinan putusan Perkara Nomor 266/PDT.G/2011/PN.JKT.PST,tertanggal 8 September 2011;Passport atas nama Terlawan Bae Dong Sik;Medical Sertificate atas nama Bae Dong Sik, tertanggal 12 Mei 2011yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Severnce, Korea Selatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Terlawan telah melengkapi bukti buktinyayang pernah diajukan dalam gugatan terdahulu, berupa:1.Bukti T12.Bukti T2Surat undangan untuk RUPS

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaan RUPS luar biasa PT.Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya,adalah tidak sah dan batal demi hokum;Menghukum para Tergugat untuk mengumumkan dalam surat kabar hariandi Tarakan dan didaerah Kalimanatan Timur lainnya, bahwa mekanismepenyelenggaraan RUPS luar biasa PT.

Mengabukan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon penetapansyarat kuorum untuk RUPS perubahan anggaran dasar PT.Gusher Tarakandengan syarat kuorum yang lebih kecil dari Kuorum yang ditentukan Undangundang adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;3.

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luarbiasa PT. GusherTarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya adalah tidak sahdan batal demi hukum;5. Menghukum Para Tergugat untuk megumumkan dalam rapat kabar harian diTarakan dan didaerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa mekanismepenyelengaraan RUPS luar buasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006di bawah pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya, adalah tidaksah dan batal demi hukum;6.

Gusher Tarakansebagaimana bukti TTI dan TTI26; Bahwa Turut Terlawan I, Turut Terlawan Il dan Turut Terlawan Ill sudahmelunasi pembayaran pembelian Tenant sehingga sudah tidak ada piutangyang ditagih; Bahwa lbu Leny adalah pemilik Tenant; Bahwa lbu Leny tidak pernah tanda tangan suratdan sudah melaporkan ataspemalsuan yang dilakukan oleh Steven dan kelompoknya;; Bahwa saksi pernah mengudang Turut Terlawan IV secara patut tetapi tidakhadir dan terjadi RUPS LB; Bahwa hasil RUPS LB menetapkan perubahan

Saksi MUKLIS RAMLAN,SHBahwa RUPS yang digunakan dalam perkara Pailit sudah dibatalkan danyang berhak mewakili adalah Pelawan; Bahwa Turut Terlawan , Turut Terlawan Il dan Turut Terlawan III bukanlahdebitur maupun Kreditur PT.

, adapun sepadannyaadalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Laut; Sebelah Selatan berbatas dengan Laut; Sebelah Timur berbatas dengan Laut; Sebelah Barat berbatas dengan Laut;Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS, adapun RUPSpertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.

Bahwa sebabnya terjadibeberapa kali RUPS adalah disebabkan sulitnya pengurusan mendapatkanPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), hingga terakhirtepatnya tanggal 31 Oktober 2008 diadakan lagi RUPS, dengan acaradalam rapat sama dengan RUPS sebelumnya adalah untuk memperolehpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai:a. Pengantian Direksi Perseroan;Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015b.

Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan sehubungan denganterjadinya pemindahan hak atas saham milik Persero Robi Mayersya(Tergugat ) kepada Penggugat dst, sebagaimana dimaksud dalam aktaNomor 39, tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma,SH Notaris di Padang (vide surat bukti P.VIII),sehingga baru RUPS tanggal 31 Oktober 2008 keluar pengesahaan dariMENKUM dan HAM pada tahun 2009; Bahwa sebenarnya jauh sebelum Sertifikat atas tanah di Siloinakditerbitkan oleh

Fotokopi Surat Berita Acara RUPS Nomor 39 tanggal 31 Oktober 2008yang dibuat dan ditandatangani Satria Darma, SH Notaris di Padang;2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU43611.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tanggal 4 September 2009;3. Fotokopi salinan Putusan Pidana 578/Pid.B/2009/PN.Padang tanggal 17Desember 2009;4. Fotokopi Surat kwitansi pelunasan pembelian tanah Pulau Siloinaktanggal 6 November 2007;5.

Putusan Nomor 330 PK/Padt/2015Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisatatanggal 31 Oktober 2008 Akta Nomor 39 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma, S.H.

memindahkan atau mengalihkan hak waris atas kepemilikan sahamsahamtersebut perlu mendapatkan Persetujuan terlebin dahulu dari instansi berwenangdalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka PEMOHON mohonHalaman 3 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Padt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00Persetujuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bertindak menuruthukum memindahkan atau mengalinkan hak waris atas kepemilikan sahamperseroan tersebut dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Kelapa Gading Jakarta Utara, makauntuk mendapatkan Penetapan Wali dari anak di bawah umur, lWjin Jual danPersetujuan memindahkan kepemilikan hak saham karena kewarisan dalam suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada perusahaan atau Pesero Terbatas(PT) tersebut diatas adalah wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Maka berdasarkan uraian dan alasan alasan tersebut di atas, PEMOHON memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Jakarta Utara atau Hakim yang akan memeriksaPerkara ini kiranya berkenan memberikan

Helmi Susanti: Bahwa Saksi mengetahui untuk menjadi walianak yang masih dibawah umur ;Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Padt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00 Bahwa Saksi kenal sudah belih dari 3 (tiga)tahun ; Bahwa Saksi sebagai staf yang mengurusisuratSurat Perusahaan ; Semuanya ada 3 (tiga) Perusahaan yangmasih aktif; Bahwa selama almarhum meninggal pernahdiadakan RUPS; Bahwa di Jalan Kelapa Gading Indah Blok F47 RT.001/RW.14 Kelapa GadingBarat Jakarta Utara ; Bahwa karena

TritunggalNusantara ; Bahwa semuanya ada 3 (tiga) Perusahaanyang masih aktif; Bahwa pernah karena sudah meninggalPemohon harus diwaliki dalam mengikuti RUPS ; Bahwa di Jalan Kelapa Gading Indah Blok F47 RT.001/RW.14 Kelapa GadingBarat Jakarta Utara ; Bahwa karena suami Pemohon sudahmeninggal untuk menjual tanah waris yang menjadi bagian anak Pemohon yangmasih dibawah umur ;Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Padt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00Bahwa ada 3 (tiga) orang anak

memindahkan atau mengalinkan hak waris atas kepemilikan sahamsahamHalaman 10 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Pdt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00tersebut perlu mendapatkan Persetujuan terlebin dahulu dari instansi berwenangdalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka PEMOHON mohonPersetujuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bertindak menuruthukum memindahkan atau mengalihkan hak waris atas kepemilikan sahamperseroan tersebut dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Direksi Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Ketiga PT. MEGA MARINE PRIME dengan Kuorum Kehadiran 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum dan mengikat PT. MEGA MARINE PRIME (Pemohon);