Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela selfi seli sele sell selo
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Putus : 15-06-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 87/Pdt.G/2014/PN Gpr
Tanggal 15 Juni 2015 — Mustofa
MELAWAN
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. unit PSR. Ngadiluwih,Dkk
50 — 23
  • yang ditujukan kepadaMustofa, diberi tanda T106 ;7 Foto copy surat peringatan HI dari Bank Danamon yang ditujukan kepadaMustofa, diberi tanda T107 ; Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalildalilsangkalan, Tergugat II juga telah mengajukan buktibukti tertulis berupa foto copyyang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali buktitertanda TI3, TII4, TII5, TII6, dan TU8, masingmasing sebagai berikut :1 Foto copy bukti surat PT.Bank Danamon Tbk Divisi Self
Pengadilan PN PONOROGO Perdata
Register : 27-10-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PN PONOROGO Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Png
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat:
1.SUMIRAN
2.MUJIATUN
Tergugat:
1.PT. BANK DANAMON,Tbk. INDONESIA,UNIT SIMPAN PINJAM SUMOROTO
2.INDAH TRI KARYAWATI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN.
2.TUMIRAN
154 — 70
  • seluruhnya atau sebagianuntuk melunasi utang debitor tersebut di atas; danf. melakukan halhal lain yang menurut undangundang dan peraturanhukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat PihakKedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.Bahwa dapat Turut Tergugat tegaskan bahwa lelang eksekusi HakTanggungan pada tanggal 28 Januari 2015 dilakukan atas permintaanSaudara Jontara Samosir, Back End Regional Collection Head dan RosidKendarto, Asset Liquidation Unit Manager, Divisi Self
Pengadilan PN TUBEI Pidana Khusus
Register : 30-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TUBEI Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.KHUSNUL KHOLIFAH, SH
2.SIS SUGIAT, SH
3.Yandres Junius Amalo, S.H.
Terdakwa:
Koko Suprianto Bin Hamdana
102 — 37
  • yang di terbitkan oleh penerbitSKSHHK melalui aplikasi SIPUH;Bahwa dalam pengangkutan kayu tidak mesti menggunakan SKSHHK,harus sesuai dengan kelompok jenis kayu yang di angkut berdasarkanKeputusan Menteri kehutanan Nomor : 163 / KPTSII / 2003, tanggal 26Mei 2003, tentang pengelompokkan jenis kayu sebagai dasar pengenaaniuran kehutanan;Bahwa jenis kayu yang diangkut menggunakan SKSHHK adalahkelompok Jenis kayu tumbuh alami;Bahwa yang menerbitkan Dokumen SKSHK tersebut adalah PenerbitSKSHHK secara self
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-06-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 250/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 22 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : HAKIM MULIADI
Terbanding/Penggugat : ISABELLA CORNELIA LAWRENCIUS
62 — 38
  • Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa laporan Pajak menganut Sistem Self Assesment, dimana wajibpajak sendirilah yang melaporkan besaran dari harta yang kenapajak ; Bahwa Tergugat telah membantah kebenaran laporan wajib pajaktersebut oleh karena tidak diperlihatkan aslinya, akan tetaplPenggugat dalam Repliknya tanggal 10 Desember 2019 sudahmeminta kepada Majelis untuk memanggil atau meminta keterangankepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Tergugat melaporkan SPTTahunan tersebut untuk memastikan
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Khusus
Register : 22-09-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wng
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DONNY GIYANTORO,SH
Terdakwa:
BUDIYANTO BIN PARDIYANTO
88 — 10
  • DayaHutan);(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal daribahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yangmemiliki izin sah;(3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH;(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis pengelola hutanproduksi lestari) sesuai kompetensinya;(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 21-02-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 21 Februari 2013 — PT MANUNGGAL ENGINEERING vs 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), 2. PT TERAPAN NILAI OSILASI INDONESIA
206 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri." "Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuanhukum positif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagaisaksi, praktik peradilan tidak membenarkannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-08-2008 — Upload : 17-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102B/PK/PJK/2008
Tanggal 25 Agustus 2008 — BUT. HED (Indonesia) Inc ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; Dkk
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menetapkan bahwadengan Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S156/PJ/2005 tanggal 14Juli 2005 tentang Perlakuan Pajak Perseroan atau Pajak Penghasilanatas Uplift diberlakukan pada pajak sebelum tahun 2005.Bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh uplift tahun2000tahun 2004, sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum mengenaipengenaan PPh atas Uplift, olen karena sama sekali tidak terdapatketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai Pengenaan Pajak atasuplift, maka berdasarkan system "Self
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 72/Pid.B/2018/PN Dgl
Tanggal 30 April 2018 — Penuntut Umum:
1.HAMKA MUCHTAR, SH.
2.RINA DWI UTAMI,SH
Terdakwa:
1.AGUSTAM Alias DAENG GUSE
2.ZAINUL Alias ENAL
373 — 50
  • Mamuju Utara adalah SKSHHKKB yangditerbitkan secara self assessment lewat aplikasi SIPUHH Online olehperizinan yang sah;Bahwa apabila kayu tersebut belum diyakini berasal dari kawasan hutan danatau kawasan hutan yang telah berubah status menjadi bukan kawasan hutanatau Areal Pengunaan Lain (APL) harus dilakukan pelacakan untukmengetahui asal usul hasil hutan kayu;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (12) yangdimaksud dengan
Pengadilan PN TAMIANG LAYANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-12-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tml
Tanggal 18 Februari 2021 — -MUHAMAD ARSYAD SH. (JPU) -MARSIDIK Als SIDIK Bin TIMEL (TERDAKWA)
128 — 40
  • Bahwa pihak kepolisian hanya mengejar pengakuan dari Terdakwa,memaksa pengakuan, baik saksi ataupun Terdakwa dan melanggar asasnon self incrimination dan seharusnya penyidik kepolisian mengumpulkanalat bukti yang sah;Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim yangmengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusansebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Marsidik als.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 08-06-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 52/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 26 Juli 2018 — Pembanding/Penggugat : LIONG HERRY
Terbanding/Tergugat : Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh
136 — 51
  • Nomorrekening : 531501000786507, dan bank BRI Cabang Banda Acehdengan Nomor rekening : 3340.01.017557.53.8. dalam rangka penagihanpajak dengan surat paksa.c) Pelaksanaan penyanderaan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugatberdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dengan Nomor : S103/WPJ.25/KP.01/2017, tertanggal surat 27 September 2017 dalamrangka penagihan pajak dengan surat paksa.Secara umum dapat Terbanding/Tergugat sampaikan halhal sebagaiberikut:a) Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self
    Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan RepublikIndonesia adalah sistem self assessment, yaitu sistem perpajakandimana Wajid Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yangterutang.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ; PT. EXINDOKARSA AGUNG
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 16;e Ayat (1) menyatakan, Pejabat bea dan cukai dapat menetapkantarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuanpabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalpemberitahuan pabean;Penjelasan Pasal 16;e Penjelasan Pasal 16 menyatakan, Penetapan tarif dan nilaipabean atas pemberitahuan pabean secara self assesmenthanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yangdiberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilaipabean barang yang sebenarnya sehingga:a. bea masuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 31-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES) vs BUPATI ROKAN HULU
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No one can transfer more right to anotherthan he has him self, berhubung sedikitnya 5.000 hektar lahan yang dimaksud padaobjek sengketa telah dikuasai, dikelola dan dibangun kebun kelapa sawit olehTergugat II Intervensi dengan investasi miliaran Rupiah, ketika lahan tersebut telahkembali menjadi tanah Negara (ulayat Negara) akibat Surat Keputusan MenteriKehutanan R.I.
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum
Register : 20-07-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN SIGLI Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sgi
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
DAHNIR,SH
Terdakwa:
1.RIZAL FAHMI BIN RUSLI
2.MUHAMMAD FAHZAL ALIAS ALEK BIN MUHAMMAD GADE
65 — 3
  • Jadi,seorang Terdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalamdakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaitu SeorangHalaman 25 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN SgiTerdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang = akanmemberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak bisamembuktikan dalil bantahannya tersebut dengan menghadirkan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 324/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : INDRA SETIAWAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT TOPAZ INVESTMENT
Terbanding/Pembanding/Penggugat : INDRA SETIAWAN
Terbanding/Tergugat I : PT TOPAZ INVESTMENT
Terbanding/Tergugat II : HERU HIDAYAT,
Terbanding/Turut Tergugat I : PT DHANAWIBAWA SEKURITAS
Terbanding/Turut Tergugat II : PT PERMAI ALAM SENTOSA,
Terbanding/Turut Tergugat III : PT POOL ADVISTA SEKURITAS,
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : HERU HIDAYAT,
Terbanding/Turut Tergugat I : PT DHANAWIBAWA SEKURITAS
Terbanding/Turut Tergugat II : PT PERMAI ALAM SENTOSA,
Terbanding/Turut Tergugat III : PT POOL ADVISTA SEKURITAS,
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
691 — 842
  • waktu dan harga yang telah ditetapkan.Repurchase Agreement atau bisa disebut Repo adalah salah satubentuk investasi yang ada di Pasar Modal dan dapat dianalogikandengan perjanjian pinjaman dengan agunan saham atau surat utang.Jika peminjam gagal membayar utangnya pada saat jatuh tempo,pendana berhak menyita saham yang diagunkan, yang untukselanjutnya dieksekusi untuk memenuhi kewajiban peminjam kepadapendana.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Asosiasi PerusahaanEfek Indonesia (APEIl) dan Self
Pengadilan PN RANAI Pidana Umum
Register : 23-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN RANAI Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ran
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.JIMMY ANDERSON, S.H.
2.REZI DHARMAWAN, S.H.
3.RENDRA PUTRA KARISTA, S.H.
Terdakwa:
AGUSWANDI Bin TANJUNG
102 — 94
  • Terdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebagai orang tua yangsebagaimana maksud dalam Pasal 81 ayat (3) Undangundang R.I No.17 tahun2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNo.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang R.I Nomor :23 tahun 2002, maka ancaman pidana terhadap Terdakwa sudah sepatutnyamenurut hukum ditambah 1/3 (Sepertiga) dari ancaman pidananya;Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan Terdakwasebagaimana termuat di atas, sebagaimana asas non self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HERFINTA FARM & PLANTATION
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas keliru karena pelaporanmengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPT MasaPPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PM atau palinglambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategori bahwa sebuahPM semula dapat atau tidak dapat dikreditkan adalah berdasarkankategori penyerahan nantinya (dilakukan secara self assessment)dan bukan menunggu akibat terjadi/belum terjadi penyerahan yangterutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM atas kebunsawit
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Putus : 25-03-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 59 - K / PM I-05 / AD / XI / 2012
Tanggal 25 Maret 2013 — Erwansyah Koptu / 31960674940676
65 — 25
  • Penerbit SKAU secara Self assessment yaitupemilik/oersonil yang ditunjuk mengikuti pembekalanpengukuran dan pengenalan jenis kayu pada hutan hak yangtelah mendapar sertipikat Pengelola hutan Lestari (PHL).10. Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa merupakan jeniskayu keladan maka terhadap jenis kayu tersebut disamakan denganjenis kayu meranti.11.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.SUHADI,SH
2.FREDRIK RICHARD SILABAN,SH.,MH
3.AGUSTIN HEMATANG, SH
Terdakwa:
OSWALDUS PANA Alias RIZAL ANAK DARI SELTUS SELI
28 — 8
  • SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self asessmentmelalui Aplikasi SIPUHH;b.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Putus : 29-11-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1676/Pid.B/2016/PN. Plg
Tanggal 29 Nopember 2016 — HERWANI Bin MUHTAR
444 — 15
  • Bahwa setelah dilakukanpemeriksaan ternyata penerbit SKAU Self Assessment atas nama DESI R. belum tercatatdi BPHP Wilayah V;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut di atas juga Ssesuai denganketerangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa diangkap pada hari Kamistanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Sungai Pete dalamKawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan Batang Hari Leko KabupatenMusi Banyuasin.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 26-08-2013 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K /Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Agustus 2013 — RUSMILAWATI alias MILA binti RUSLANSYAH
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1211 K /Pid.Sus/2013hukum dan selanjutnya melalui yang memeriksa perkara inimemutuskan dengan seadiadilnya ;Judex facti dalam memeriksa perkara a quo, telah melanggar asas minimalbukti, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 183 KUHAP.Bahwa untuk menjatuhkan putusan tentang terbuktinya Terdakwa dalammelakukan perbuatan pidana, sekurangkurangnya harus ada 2 (dua) alatbukti yang berdiri sendiri (self bestendigeheid) dan bukan hanyadidasarkan kepada buktibukti yang seragam dan bersumber dariketerangan