., Terdakwa III Heri Rizky dan Terdakwa IV Sapta Hadi Bagio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta memberikan suap ;

Bukti P656).Selayaknya Judex Facti menggali lebih jaunh maksud pemberian komisidan insentif kepada orang yang dianggap karyawan atau staf marketing.Bukankah pemberian uang itu dapat dianggap semacam suap agarTerbanding diuntungkan dengan mendapatkan emas dengan hargadiskon?141.

Pemberian komisi dan insentif tersebut patut didugamerupakan, atau dapat dianggap semacam suap agar TerbandingRekonvensi diuntungkan dengan mendapatkan emas dari PembandingRekonvensi dengan harga diskon secara melawan hukum.Dugaan Pembanding Rekonvensi tersebut sejalan dengan pertimbanganHakim Pidana yang menjatuhkan Putusan Pidana PN Surabaya No.2576/05.12.2019 atas nama Terdakwa Eksi Anggraeni dan PutusanPidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 atas nama Terdakwa EndangKumoro, Terdakwa Misdianto

Bahwa kemudian dalam permohonan banding Memori Bandingini, Pembanding I/Penggugat Rekonpensi merubah esensi pokok perkarasebagaimana disebutkan di dalam memori bandingnya angka 153halaman 73 disebutkan, "Pemberian komisi dan insentif tersebut patutdiduga merupakan, atau dapat dianggap semacam suap agar TerbandingI/Tergugat Rekonpensi diuntungkan dengan mendapatkan emas dariPembanding l/Penggugat Rekonpensi dengan harga diskon secaramelawan hukum.Tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata

Di Peradilan tingkat Banding ini, menuduh TerbandingI/Penggugat melakukan suap kepada Pembanding II/Tergugat V untukmendapatkan emas harga diskon, sehingga kredibilitas Pembanding merasa tercemar nama baiknya.189.

lacimeja kerja saksi ;Bahwa sebelumnya Pak Toto Supriyadi pernah menanyakan mengenai IPPTtetapi belum selesai dan Saksi bilang silahkan selesaikan dulu dan Terdakwapernah bilang jangan dikasihkan dulu sebelum selesai ;Bahwa yang dimaksud belum selesai yaitu masalah uang yang dianggap olehsaksi;Bahwa Saksi kenal dengan Setyoso Subarkah di Bapeda ;Bahwa mengenai perizinan ini Saksi dan Setyoso Subarkah mengembalikanuang dan uang tersebut dari Terdakwa ;Bahwa uang dikembalikan karena sudah rame mengenai suap

ANUGERAH J, ST:Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Bogor danketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar dan telahditanda tangani ;Bahwa Saksi sebagai Kasubdit Pengelolaan Izin Pembangunan Fisik padaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM);Bahwa Saksi sebagai pembuat gambar site plan ;Bahwa site plan dibuat sebagai salah satu syarat untuk diterbitkannya IzinMendirikan Bangunan;Bahwa Saksi mengetahui masalah ini dari media karena ada suap

Saksi : ADHLI ALAFWAN IZWAR,S.STP e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan Keterangan yangdiberikan merupakan keterangan yang sebenarnya ;e Bahwa yang saksi tahu perkara terdakwa yaitu kasus suap yangberkaitan dengan perkara Bansos ;e Bahwa saksi pernah mendampingi Walikota pada pertemuan di BalaiKota bersama Pak Hery Nurhayat ;e Bahwa saksi tahu pernah ada pertemuan di rumah Walikota denganPak Hery Nurhayat ;e Bahwa saksi tahu ada pertemuan di rumah Toto Hutagalung, yanghadir waktu itu

Saksi: DASEP RUSWANA S e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yangdiberikan merupakan keterangan yang sebenarnya;e Bahwa jabatan saksi selain sebagai PNS juga sebagai Ketua KoperasiPegawai Pemerintah Kota Bandung ;e Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya kasus suap dalampenanganan perkara Bansos ;e Bahwa saksi pernah meminjamkan uang Koperasi kepada Sdr. HeryyNurhayat sebanyak 4 kali yati: 1. Tanggal 8 Juli 2011 sebesar Rp. 50juta, 2.

Patut diduga(bhahwa hadiah atau janj tersebut diberikan untuk mempengaruhiputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili) ;377Menimbang, bahwa katakata padahal diketahui atau patutdiduga dalam rumiusan tersebut di atas dimaksudkan untukmemberikan gambaran tentang sikap bathin si hakim ketika hendakmenerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya ;Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwaada 2 (dua) kesalahan Hakim dalam menerima suap berupa hadiah ataujanji, yang satu

merupakan kesengajaan dan yang lain adalah kealpaan ;Menimbang, bahwa kata diketahui menunjukkan adanyakesengajaan akan perbuatan sedangkan kata patut didugamenunjukkan adanya suatu kealpaan akan perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa mengenai syarat terpenuhi unsur suap padaPasal 12 huruf c ini.

Kalau sudah diputus makapemberian suap tidak berpengaruh lagi terhadap putusan, karenaputusannya sudah dijatuhkan. Oleh karena itu. syarat untukmempengaruhi putusan adalah pemberian tersebut harus dilakukansebelum perkara diputuskan.Kedua, diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa si pemben adahubungan dan kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani danhendak diputus oleh hakim tersebut.

Seandainya Gery tidak OTT atauketangkap basah oleh KPK pasti dia menikmati uang suap hasilulahnya pergi ke Medan atas kehendak diri sendiri tanpa kantormenyetujuinya sehingga Gery terpaksa memaksa klien untukmempersiapkan tiket pada tanggal 9 Juli 2015 hari dia tertangkapbasah.

Sebaliknya suap yang mulai dari Rp600 jutadalam kasus Andre sampai dengan suap 18 M dalam kasusBambang Djatmiko divonis di Pengadilan Tingkat Pertama hanya2 (dua) tahun;Seandainya saya penyuap seperti Gery saya pasti hanya divonis 2(dua) tahun sehingga saya sangat menyesal tidak sekaligusmenyuap Hakim. Apalagi sadap telepon saya tanggal 29 Juli takpernah dibeberkan KPK karena saya pernah katakan kepada Geryhatihati atas kemungkinan OTT.

Mestinya melihatputusan Hakim Tata Usaha Negera Medan yang tidakmengabulkan seluruh permohonan saya, dapat disimpulkansebagaimana kesaksian Hakim Tripeni sendiri, bahwa putusanyang diambilnya adalah murni hasil musyawarah yang independentanpa adanya suap dalam putusan tersebut;Semoga keadilan berpihak juga kepada diri saya;Il.

Unsur delik dalam pasal tersebut soal delik suap dalam tidakpidana tipikor yang tidak terkait dengan kerugian kKeuangan Negara, jadi alatbukti yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara tidak diperlukan,yang diperllukan surat yang ada kaitannya dengan unsur delik tadi misalnyaHalaman 44 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.SdaSurat yang menjanjikan akan memberikan sesuatu.

Karena keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak, makakeputusan tidak boleh mengandung kekurangankekuranganyuridis, seperti penipuan, paksaan atau Suap (Omkoping) maupunkesesatan (dwaling);3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;4.

Pendidikan dan Pelatihan Daerah KabupatenBengkulu) Utara dan di rumah Terdakwa di JI SamsulBahrun No 48 Karang Anyar RTI 04 Kec Arga Makmur KabBengkulu Utara, atau setidak tidaknya pada tempattempat lain yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Arga Makmur, Terdakwa telah menerima gratifikasiyang nilainya sebesar Rp 142.890.000, (seratus empatpuluh dua juta delapan ratus sembilan puluh riburupiah) atau setidaktidaknya lebih dariRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang dianggap pemberian suap

bersama terkait pengawasan dan pengendaliankepegawaian yang pada intinya menyampaikan bahwa telahHalaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGada kesepakatan antara BKN dan KPK untuk mendorongpenegakkan peraturan terkait Manajemen ASN yaitu :Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadapASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap(inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidanakorupsi dane Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentiandari jabatan yang terindikasi dugaan Suap

Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP AgusTjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihanDeputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Agussendiri sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktobertahun lalu;Selain itu, mantan Direktur Marketing PT. Anak Negeri MindoRosalina Manulang juga memperoleh label justice collaborator. MindoHal.66 dari 77 hal. Put. No.1380 K/Pid.

Dalam hal adanyapenyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapatdiklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasiterhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi Suap,gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawanhokum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebutmerupakan tindakan tercela;14.

Bahwa berdasarkan Testimoni /Pengakuan Sulaiman Budi Darma Candrapada tanggal 03 Juni 2018, bahwa putusan perkara perdata Nomor:8/Pdt.G/2017/PN.Kag sebelum diputus tanggal 22 Mei 2018, bahwadiduga adanya suap dalam perkara ini, oleh karena itulah Majelis HakimTingkat Pertama, dalam suatu putusannya banyak TERDAPAT SUATUHalaman 72 dari 75 hal.Put.No.104/PDT/2018/PT PLGKEKHILAFAN HAKIM atau TERDAPAT SUATU KEKELIRUAN YANGNYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM;Demikianlah keberatankeberatan Penggugat/Pembanding

secara terpisah), sekitarbulan September 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007, atau setidaktidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di KantorDPRD Kabupaten Trenggalek di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 KabupatenTrenggalek atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitugratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggappemberian suap

P.I2, P.I3, P.I12,P.I13, P.l15 serta P.II4, P.Il11, P.Il23 dan P.IIl26, pada dasarnyamembuktikan tentang status kepegawaian Para Pemohon sebagai seorangpegawai/ASN yang berpangkat rendah dengan gaji rendah yang diperkuatjuga dengan kondisi rekening tabungan para pemohon;Menimbang, bahwa bukti bertanda P.I4, P.I5, P.I6, P.I7 serta buktibertanda P.II12, P.II13, P.II14 dan bertanda P.II15, pada dasarnyamembuktikan tentang adanya informasi di media masa adanya penangkapanBupati Probolinggo atas kasus suap

No. 857 K/Pdt/2010berkaitan dengan Pelanggaran Kode etik Pasal 5 ayat (5) SK KMA No.215 (menerima hadiah (suap/Pasal 12 huruf C UU No. 20 Tahun 2001) ;10)Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang mempertimbangkan kehadiran salah satu pihak dengan mendasarkan pada suatu suratkorespondensi biasa (surat dari salah satu pihak yang berperkara) adalahsuatu pelanggaran terhadap asas kehadiran lisan menurut hukum acaraperdata Indonesia !

Tan Kwan Sengadalah + Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Hal ini berkaitandengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II tertanggal 30 Juni1994 ; Bahwa ; dengan adanya buktibukti pembayaran yang dijadikan buktidi persidangan oleh Tergugat dan Tergugat maupun Tergugat IIItelah membuktikan adanya perbuatan pelanggaran hukum Pidanamaka : Terhadap buktibukti Pembayaran yang dipergunakan ataudiajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II, Penggugat (IwanLeonardi) telah melaporkan Tindak Pidana Suap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IMAM SHAHRONI ,terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengarketerangan ahli Dr.M Sholehuddin, SH,.M.HBahwa karena Program P2SEM diawali dengan adanyapenandatanganan NPHD antara Pihak (Bapemas) dan Pihak II (Swataatau YKMS), maka seharusnya tidak semua permasalahan P2SEMadalah Pidana, harus dilihat dulu permasalahannya.Bahwa jika pihak Il (YKMS) tidak melaksanakan kegiatan sesuaiNPHD dan tidak ada unsur suap

, maka berarti permasalahannyatermasuk perdata bukan pidana.Bahwa yang berwenang untuk memberikan sanksi pidana hanyalahUU atau PERDA bukan PERGUB.Bahwa jika tidak ada unsur suap, dan terjadi pelanggaran terhadapNPHD maka masuk ranah perdata, jika terjadi pelanggaran terhadapPergub maka bisa dikenakan sanksi administrasi.Bahwa seharusnya yang melakukan komplein terhadap Pihak II ataspekerjaan P2SEM yang tidak sesuai NPHD adalah Pihak II (Bapemas),jika melalui tahap peringatan tidak ada niat memperbaiki

Hendra Wicaksono dan Rawi)yang mendengarkan dan melihat sendiri sewaktu PENGGUGATmenanyakan Kelengkapan Berkas~ atau persyaratanpendaftaran sebagai Calon Kepala Desa, bahwa pada waktu ituKetua Panitia H.Misno dan Anggota Panitia Pemilinan KepalaDesa Gayam meminta uang sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan biayaPILKADES.PENGGUGAT mulai mencurigai ulan Ketua Panitia denganpungutan liar atau sengaja Panitia melakukan JebakanTerhadap PENGGUGAT agar ada unsur suap

= Bahwa ia terdakwa ASRI DJAFRI S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRIpada hari senin tanggal 2 januari 2012 atau setidaktidaknya pada waktu laindalam Tahun 2012 bertempat di JI.Atiek Sutedja No 24 Kabupaten Mamujuatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah menerima Gratifikasiyang dianggap sebagai suap

Bahwa alasan kasasi Terdakwa/Pemohon pada butir 3, alasan tersebutirelevan untuk dipertimbangkan oleh karena perkara ini bukanlah tindak pidanakorupsi yang merugikan keuangan negara, melainkan tindak pidana korupsimenerima suap atau gratifikasi dan hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karenamengenai beratringannya hukuman yang merupakan perbedaan penafsiranyang diperoleh dari fakta hukum persidangan hal mana merupakan penilaianhasil pembuktian yang menjadi kewenangan Judex Facti danbersifatpenghargaan