Ditemukan 25838 data
18 — 1
Perkawinan, namun Hakim menilai pernikahanPemohon dan Pemohon II tetap dapat disahkan/diitsbatkan sebagaimanaHim 18 dari 21 Pen No.18/Pdt.P/2019/PA.Sguketentuan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yangmemberikan peluang untuk itu sehingga Pemohon dan Pemohon II tetapmempunyai kepentingan hukum yang layak dan dapat diterima karenasebuah aturan hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek kemanfaatan dalambingkai keadilan bagi masyarakat, dan hukum tidak hadir hanya pada ruangseharusnya (das
solen) tapi juga melihat kenyataan yang ada (das sein)bahwa masih terdapat masyarakat yang belum dapat mencatatkanperkawinan mereka dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu diluarkemampuan dan kesengajaan mereka;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, makaHakim menilai dalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktidan cukup beralasan karena pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iltelah memenuhi ketentuan syariat Islam dan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawianan
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Militer, makadengan bertitik tolak kepada aspek yuridis, aspek keadilan Terdakwa dankultur masyarakat pada umumnya, aspek kejiwaan dan atau psikologisTerdakwa, aspek agamis dan atau religious, di mana Terdakwa tinggaldan dibesarkan, maka uraian sebagaimana konteks di atas haruslahmempertimbangkan aspek dan dimensi Legal Justice, Moral Justice danSocial Justice atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan dariMajelis Hakim haruslah mempertimbangkan dimensi teoretis, normatifdan praktik antara das
sollen dengan das sein ;Bahwa, apabila dikaji dari aspek keadilan Terdakwa dan kulturmasyarakat pada umumnya, maka di satu sisi Terdakwa dijadikanTerdakwa dalam perkara pidana ini telah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer melanggarPasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, akan tetapi di sisi lainnya dari perspektif kultur masyarakatpada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili dipengadilan dianggap telah melakukan
Putusan No. 35 K/MIL/201414didakwakan tersebut sehingga adanya persepsi yang berbeda antara dassollen dan das sein atau antara perspektif hukum dengan perspektif apayang merupakan asumsi dari kultur masyarakat pada umumnya ;g Bahwa, dari aspek kejiwaan dan atau psikologis terdakwa ternyatadengan diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, maka dapatdikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupanTerdakwa sebagaimana teori ftabularasa dari John Locke dansekaligus pula akan menimbulkan
MARTINO ANDREAS DAVID PARDAMEAN, SH.,MH
Terdakwa:
KONSTANTINUS VICTOR, S.Hut Anak JOHN DAMIANUS
104 — 0
penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijauhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) rangkap Surat Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor : S.339/V-RHL/2012 tanggal 23 Agustus 2012, perihal Rehabilitasi Hutan pada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Model (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS
tanggal 5 Desember 2012 (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.16/BPPHP.X-1/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Kementerian Kehutanan DIPA Bagian Anggaran 029 Tahun Anggaran 2013 (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS
Kapuas Hulu (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas Nomor : SK.96/ BPDAS.KP/2013, Tanggal 4 Februari 2013, tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa RHL dan KPHP Model Kegiatan DIPA BA 029 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Tahun 2013 pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.
Kapuas Hulu (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas Nomor : SK.97/ BPDAS.KP/ 2013, tanggal 4 Februari 2013, tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan RHL dan KPHP Model Kegiatan DIPA BA 029 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Tahun 2013 pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.
Kapuas Hulu (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas Nomor : S 303/BPDAS.Kp.1/2013 tanggal 6 Mei 2013, perihal Pelaksanaan Penanaman Rehabilitasi Hutan Tahun 2013 (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas selaku Kuasa Penggunaan Anggaran DIPA Petikan BA 029 Tahun Anggaran 2013 Nomor : SK.201/BPDAS.Kp/2013 tanggal 17 Mei 2013, tentang Revisi SK.62/BPDAS.Kp/2013 tentang Rincian Anggaran Belanja
8 — 0
mengirim nafkah dan tidak meningalkan sesuatuuntuk nafkah Penggugat ; Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secarapatut dan resmi serta tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dapat diatuhkan dengan verstek, sesuai denganpasal 125 HIR dan ibarat Kitab Tanatuth Thalibien Juz IV halaman 257 yang berbunyi ;das
7 — 0
bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinanpara Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula denganketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam;6 Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat AhliFigih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:JLb Sagat Ld Aig cle Cally cs geal Ci das
11 — 2
ayat 21 sudah tidak mungkin terwujud didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugatpatut dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikapkebenciannya dan keengganannya untuk rukun dengan Tergugat yang padakesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapatditerapkan doktrin hukum Islam dalam kitab ATThalaq fii AlSyariah AlIslamiyahwal Qonun hal 41 berbunyi :s Las Gog of 9 9 MS VI gy Li ake Go Mel Wl a> LW Das
13 — 2
; Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraianyang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuanpasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam; ee eee e r e eeeeeMenimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telahsesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantumdalam kitab Figh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyisebagaiberikut : i ylc9 U j9t a LU jg aa Lg Is Lacs aeL das
9 — 0
21 sudah tidak mungkin terwujud didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikapkebenciannya dan keengganannya untuk rukun dengan Tergugat yang padakesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapatditerapkan doktrin hukum Islam dalam kitab ATThalaq fii AlSyariah AlIslamiyahwal Qonun hal 41 berbunyi :s Las Geog of 9 9 MS VI gy Li ake Go Mel Wl a> LW Das
12 — 0
mengirim nafkah dan tidak meningalkan sesuatuuntuk nafkah Penggugat ; Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secarapatut dan resmi serta tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dapat diatuhkan dengan verstek, sesuai denganpasal 125 HIR dan ibarat Kitab Tanatuth Thalibien Juz IV halaman 257 yang berbunyi ; das
11 — 0
mengirim nafkah dan tidak meningalkan sesuatuuntuk nafkah Penggugat ; Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secarapatut dan resmi serta tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dapat diatuhkan dengan verstek, sesuai denganpasal 125 HIR dan ibarat Kitab Panatuth Thalibien Juz IV halaman 257 yang berbunyi ;das
25 — 12
1 hued (8) PaTahun ar ee eee i Lar maw yuredaat Pergadsan Agena Terman eainggee Paal 6 a we dian. a JidangUridang 4 erar 7 tahun 1988 sctacn Pemofon dan Teton, baka bene antara Pemchon das Temohonning eh vena 1 pfeata ikah Varsan Aare Kecaratan Rigteh dengan Kuli fide 4Pe Nika Nomor 2464/3ll 2 OS tenpoel 2) Apel 2008 den rumen tropej Pemanon dan Tamohon sudah bdsk harmon, sehingga Majalis i aan bara tclaery cts iiabiian ara anon =)Le Lee dau tr Pal 4 emu Pari Ne 9 aha 8 PtUngar Nomee 8Tabur 2006
8 — 3
persidangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut di atas makadapat diketahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampaisekarang sudah 4 tahun tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya .Hal ini menurut pendapat Ulama Maliki dan Hambali yang disitir oleh DR.Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fighul Islami Wa Adilatuhu jus Vil hal 533dapat dijadikan alasan perceraian, sebagaimana keterangannya sebagaiberikut:(slg AySball 5 ALLisN Sloe Gy pail Appell Wa) ills tats das
39 — 0
dirukunkan dalam satu rumahtangga;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yangdiajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat(2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuaidengan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitabFigh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikutSls Ujoe a Uj va bole Law si lt das
111 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Umum, makadengan bertitik tolak kepada aspek yuridis, aspek keadilan Terdakwa dankultur masyarakat pada umumnya, aspek kejiwaan dan atau psikologisTerdakwa, aspek agamis dan atau religious, dimana Terdakwa tinggal dandibesarkan, maka uraian sebagaimana konteks di atas haruslah mempertimbangkan aspek dan dimensi Legal Justice, Moral Justice dan SocialJustice atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan dari majelishakim haruslah mempertimbangkan dimensi Teoretis, Normatif dan Praktikantara das
sollen dengan das sein ;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Juncto Pengadilan Negeri Lhokseumawe sama sekalitidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam faktafakta persidangan sama sekali tidak ditemukan unsur kesalahan dankealpaan dari Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 191Ayat (2) KUHAP, yaitu : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatanyang didakwakan kpada
143 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEADAAN HUKUM DAN PERISTIWA HUKUM SAAT DIKETEMUKANNYA BARANG BUKTI NARKOTIKA PADA BADAN HENDRA GUNAWAN ;Bahwa dengan berdasarkan seluruh keadaan atau fakta hukum yangbersumber dari Semua Alat Bukti yang telah terungkap di dalamPemeriksaan pada Persidangan Tindak Pidana Narkotika ini, terdapatbanyak KEJANGGALAN, jika dikaitkan dengan Peristiwa Hukum yangKongkret terjadi (das sain), yakni : Pada saat diketemukannya BARANGBUKTI NARKOTIKA yang berada Pada Badan Hendra Gunawan ;Bahwa berdasarkan Keterangan
Para Saksi dan Terdakwa, seperti tersebut di atas, DIKAITKANdengan Peristiwa Hukum Kongkret (das sain), yaitu : DiketemukannyaBarang Bukti NARKOTIKA yang dijadikan barang Bukti, tidak melekat atauberada pada badan Rahmat Suwito dan Ramlan Siregar (saksi mahkota),apalagi pada badan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ic.
adalahsangat TIDAK OBJEKTIF, kalau Para Terdakwa in casu, dibebankanPertanggungjawaban Pidana (strafrechtelijke aanspraakelijkheid) olehMajelis Hakim in casu ;Bahwa dikarenakan tidak adanya NIAT (de wi/) atau KEMAUAN (in mind),dan tidak adanya Perlakuan Hukum (Gedroingen recht) tidak adamembentuk keadaan hukum yang merupakan SEBAB yang disengaja(kesengajaan), sebagai sebuah SYARAT terjadinya AKIBAT yangmerupakan tujuan atau yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, berupa :Peristiwa Hukum Kongkret (das
divonissebagai OPERATOR PERDAGANGAN NARKOTIKA Internasional :Bahwa dikarenakan Para Terdakwa in casu, nyata dan jelas tidak memilikiNIAT (de wil) atau) KEMAUAN (in mind), yang merupakanKESENGAJAAN sebagai maksud (Oogmerk), maka dari semua rangkaianPerlakuan Hukum (Gedroingen recht) tidak ada satupun yang membentukkeadaan hukum yang merupakan SEBAB yang disengaja, sebagai sebuahSYARAT terjadinya AKIBAT, yang merupakan tujuan atau yang dikehendakioleh Para Terdakwa, berupa : Peristiwa Hukum Kongkret (das
sein) sepertiyang dituduhkan atau didakwakan dalam Surat dakwaan dan Surat Tuntutandari Penuntut Umum adalah TIDAK TERBUKTI atau TIDAK TERPENUHI ;Bahwa agar terpenuhi Unsur OBJEKTIF Setiap Orang sebagai BuktiEsensial adanya Pelaku dari Peristiwa Hukum Kongkret (das sain) sepertiyang dituduhkan atau didakwakan dalam Surat dakwaan dan Surat Tuntutandari Penuntut Umum adalah harus ditopang atau dikuti dengan adanyaAktivitas, Tindakan, dan Perbuatan yang Nyata (Rea/) berupa :Adanya penguasaan penuh,
10 — 2
das ol no posi 3IArtinya:Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madiorot, maka harusdipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakanpendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kitab Mada Hurriyatiz ZaujainiJuz halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yangartinya :elsdl Gylosos gar GMb! pls pilwl jbisl 295Gwei cusg the Vo ailos le.d eau raw ela YogiHal. 9 dari 12 Hal.
8 — 1
keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil danalasan gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterimakebenarannya sebagai bukti yang sah;Meninmbang, bahwa dalil/alasan Penggugat yang telah dikemukakan didalampersidangan telah diakui oleh Tergugat, maka pengakuan Tergugat tersebutmerupakan bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Fugoha dalamkitab Al Iqna Juz Il halaman 133 yang berbunyi;Aalle Kalil) ale Glalers 5 das
35 — 4
3055 35 33055 35 33055 S55)s ss ssasasass ssa aas sass ssaaaazazT sass HOST530355555055 5550550d5d50a5a 5a bebbeabeDazabeDzeaDeaDeDDaDHSDHaIHDIIT DIOS 59. 53055. 59 95055. 5350b5035550565Sedbed5ebbgeDbeDbeDSeDSeDsED DUD DeDDeDDBEDSEDDEDBUDDEDDEDDEDDEDDEDIDeDDERDEDDEDDESIEDIEDIEDSEDSIT DIOS 99. 93053. 59. 93053. 33585Sed5ed5edbD bea veabea DDD DeDDeDDeDDEDDEDDEDDEDIETIETID 93053. 59. 93055. 55. 35055. 535b5035DbaseDH Das DDDDTEDIHDTE DIED30550550950595. 5905533. 5305835 $5055 355735055. 55 55055 55
8 — 1
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebuttelah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yangterdapat dalam Kitab Figh Sunnah Jus II halaman 248 yangberbunyi sebagai berikut:Sls Ujec a Ujy aa lle lay sousL das Us + le 5!
7 — 3
mempertahankan' perkawinan/rumah = tanggaPemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu halyang siasia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnyabagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaperceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agarkeduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan,sebagaimana petunjuk Syari di dalam Kitab AlFighiyatul Islamiyah weaAdillatuhu Juz Vil halaman 527 yang berbunyi :eg Lysa das
tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlaratHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2014/PA.TAyang lebih besar bagi Pemohon dan termohon, sedangkan kemadlaratan harusdihapuskan, sesuai dengan qoidah fighiyah :allied) Gls (le ate auliall 6 9Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari padamengambil suatu manfaat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula denganpendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh AlMajdi yang berbunyi:dalle jolall ale gle leas jl das