Ditemukan 1776 data
245 — 78
memberi wewenang kepada Direksi atau DIRUT mengadakan danmenyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPSLBJika berdasarkan fakta, bahwa Surabayaterletak dan berada dalam wilayah RI dihubungkan dengan kewenangan yang diberikan Pasal 19ayat (1) AD jo Pasal 66 ayat (1) UU PT No. 1/ 1995 pada satu segi dan dikaitkan denganketentuan kalimat kedua Pasal 20 Ayat (4) AD pada sesi lain, maka tanpaadanya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 923/Pdt P/ 2002/PN.Sby.yang memberi ijin kepada Tergugat II melangsungkan RUPSLB
95 — 94
., mengenai Berita Acara RUPSLB PT.Saprotan untuk pengalihan saham sebesar 70% dariPara Tergugat ll sampai dengan Tergugat VIl kepadaPenggugat, Imam Sunario dan Budi Arfiandi.
KARTONO KADIR
Tergugat:
1.THE SUNG SENG
2.YUSRI
3.ALEX SUROTO
4.TANG, GUH PURBO WIDIYANTO
5.CHRISTINA MEIRAWATI
6.WILLY SOESENO
113 — 89
cee cee ee cee eee cence eects eee eeeee Dol & TH6;Surat dari Kementerian Hukum dan HAM No.AHUAH.01.10000378,tertanggal 14 November 2016photocopy sesuai dengan asli, buktive ceeeeeeeeee TL Q&TIEZ;Surat Akta Notaris No.21, tertanggal 05 Nopember 2016, fotocopysesuai dengan aslinya BUkti ............... ccc cee cee cee cee cence eects eee eeeee Dol Q&T8;Laporan Audit Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo, Tahun 2012,fotocopy sesuai dengan aslinya, DUKtI ............... 0c. cee eee eee Pol &TH9Notulen RUPSLB
KARYONO, SH.
Terdakwa:
1.YULIANTO, S.E., S.H. Bin SUKARDI Alm
2.SUPARMAN Bin YASIR
81 — 17
Namun setelah terjadi perceraian antara Saksi denganTerdakwa, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) pada tanggal 24 Januari 2017 susunan PT. Asmoro Jati Suburberubah menjadi : Direktur utama : Puji Jayanto; Direktur operasional bidang kayu : Bambang Trijoto; Direktur operasional bidang gas : Yulianto; Komisaris : Gagat SeptianTyaskoro;Sedangkan Saksi mengundurkan diri sebagai Komisaris PT.
Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sejak dilaksanakannya RUPSLB PT. Asmoro Jati Subur sampai dengan waktu tindak pidana terjadi yaitutanggal 24 Desember 2017, Terdakwa vakum atau tidak pernahmelaksanakan kewajibannya selayaknya direktur operasional antara lainadalah masuk untuk bekerja dan melakukan atau melaporkan hasil pekerjaankepada direktur utama yaitu Saksi Puji Jayanto.
Terbanding/Penuntut Umum : KRESNO ANTO WIBOWO, SH.,MH.
307 — 624
Asiatech Integrasi tanggal 16 April 2018 Nomor 56 yang dibuat olehNotaris Bonar Sihombing, SH;B2. 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) II PT.
Terbanding/Tergugat : HADI WIJAYA
171 — 56
Hal itu karena berdasarkantanggal 27 Agustus 2019 telah diadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. IFC, yang hasilnya kemudiandituangkan dalam Akta No. 2 tanggal 5 September 2019 yang dibuatoleh Notaris Sidoardjo, Lidya Elizabhet S.H., M.Kn, memuatketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. JOHAN KAFIAR, SE., MM
167 — 91
Direktur Utamadalam periode tahun 2008, dan selaku Direktur Utama BankPembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 s.d.2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan RUPSLB No.Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PT JAP.04/SK/RUPSLB/BPD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, berdasarkanSK. Direksi Bank Papua No.10/101.A/DIRBPD/XI/2013 tentang buku IIIBuku Pedoman Kerja Direksi Bank Papua, tugas dan fungsi terdakwa Dr.JOHAN KAFIAR, SE.,MM., sebagai Direktur Utama PT.
152 — 151
RUPSLB PT. Woyla Raya Abadi;d. AD/ART dan akta perubahan PT. Woyla Raya Abadi;e. Bagan Kerja Tahunan (BKT);f. Rencana Kerja Usahan (RKU);g. Rencana Kerja Tahunan (RKT);h. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);i. Surat Delineasi Mikro Makro;j. Peta Citra Landset;k. Ijin Pemasukan Alat Berat.Pasal 3.2 menyatakan dokumendokumen pada Butir 3.1 huruf e s/d jyang mengurus adalah pihak PT. Woyla Raya Abadi, sedangkan Butir3.1 huruf k yang mengurus Saksi HERRY LAKSMONO;9.
RUPSLB PT. Woyla Raya Abadi;o. AD/ART dan akta perubahan PT. Woyla Raya Abadi;p. Bagan Kerja Tahunan (BKT);q. Rencana Kerja Usahan (RKU);r. Rencana Kerja Tahunan (RKT);s. AnalisaMengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);t. Surat Delineasi Mikro Makro;u. Peta Citra Landset;v. Ijin Pemasukan Alat Berat.Pasal 3.2 menyatakan dokumendokumen pada Butir 3.1 hurufes/d yangmengurus adalah pihak PT.
Pembanding/Tergugat II : Mr. YOO BYONG SUNG
Pembanding/Tergugat III : H.M., SUTAMSIS, S.H., M.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat I : KIM CHANG SHIK
Terbanding/Penggugat II : SURYA SAEFUDDIN
158 — 73
Kalin Energy Coal denganmenggunakan dokumendokumen yang patut diduga adalah hasil darimanipulasi Palsu seolaholah telah membeli saham dari pemegangsaham lainnya;Bahwa selain itu Penggugat juga mungkin sengaja atau benarbenarlupa tidak menjelaskan sebabsebab mengenai surat pemecatan yangdilayangkan kepada Penggugat pada tanggal 30 Juli 2007 dan diadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
telahbersalah dan tidak dapat mengelak lagi atas tuduhan tersebut danmenerima hasil putusan akibat dari perbuatannya), atas halhal demikianmaka kemudian perseroan melayangkan surat pemecatan terhadapPenggugat selaku Presiden Direktur oleh Komisaris Tuan YOO BYONGSUNG (Tergugat II) yang kemudian melakukan pemecatan danmemberhentikan Penggugat secara tidak hormat dari jabatannyaterhitung sejak tanggal 30 Juli 2007 demi menjaga perseroan dari oknumyang dapat merugikan perseroan dan juga mengadakan RUPSLB
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
HARDIANTO, SE Alias ANTO Bin MADANG
166 — 94
Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Se Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang dalam Akta NotarisSaharjo SH. M.Kn, MH Nomor 57 Tanggal 09 Desember 2010,Halaman 65 dari 316disebutkan bahwa pemegang saham PD. BPR NTB Sumbawa Baratadalah :a. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 29,08 %b. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 40,65%c.
Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Se Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang dalam Akta NotarisSaharjo SH. M.Kn, MH Nomor 57 Tanggal 09 Desember 2010,disebutkan bahwa pemegang saham PD. BPR NTB Sumbawa Baratadalah :a. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 29,08 %b. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 40,65%c.
Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD. BPR) Se Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang dalam AktaNotaris Saharjo SH. M.Kn, MH Nomor 57 Tanggal 09 Desember 2010,disebutkan bahwa pemegang saham PD. BPR NTB Sumbawa Baratadalah :. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 29,08 %2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 40,65%3.
Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD. BPR) Se Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang dalam AktaNotaris Saharjo SH. M.Kn, MH Nomor 57 Tanggal 09 Desember 2010,disebutkan bahwa pemegang saham PD. BPR NTB Sumbawa Baratadalah :1. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 29,08 %2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 40,65%3.
242 — 114
Direktur Utamadalam periode tahun 2008, dan selaku Direktur Utama BankPembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 s.d.2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan RUPSLB No.04/SK/RUPSLB/BPD/VIIV2013 tanggal 21 Agustus 2013, berdasarkanSK. Direksi Bank Papua No.10/101.A/DIRBPD/XV2013 tentang buku IllBuku Pedoman Kerja Direksi Bank Papua, tugas dan fungsi terdakwa Dr.JOHAN KAFIAR, SE.,MM., sebagai Direktur Utama PT. BPD Papuaadalah :a.
1.RIDWAN,SH
2.TRI ANTORO HADI,SH
Terdakwa:
MARJUKI Bin MAT YATIM.ALM
71 — 50
MARJUKI;
# 4 (empat) lembar Surat Pernyataan;
# 1 (satu) bendel Fhoto Copy Akta Pendirian Perusahaan Nomor 19, hari Selasa, tanggal 26 April 2016;
# 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 28 Februari 2017;
# 1 (satu) bendel Fhoto Copy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 04 hari Senin tanggal 13 Maret 2017;
# 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh Nomor 098/SKP/1KM-CDP/IX/2016
231 — 167
meneguhkankan hak nya maka Majelis berpendapat terhada PihakPenggugat untuk terlebih dahulu membuktikan apa yang digugatnya tersebut;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkanbagaimanakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat di dalamkaitan pelaksanaan pekerjaan perbaikan pada Kapal HYSY 278, Kapal Victoria,Kapal Ocean Grand, Kapal Sigap, Kapal Falcon Star, Kapal Princess Royal, KapalDarya Maan, dan Kapal Balongan;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 berupa Akta Berita Acara RUPSLB
91 — 27
Pemegang Saham pada Perseroan TERGUGAT ;Selain hal tersebut TERGUGAT Il juga memiliki Kedudukan hukum selakuDirektur Utama pada Perseroan TERGUGAT , Perseroan TERGUGATVI dan Perseroan TERGUGAT VII ; 15Bahwa atas dasar seluruh kedudukan hukum yang dimiliki olehTERGUGAT Il atas 3 (tiga) Perusahaan tersebut, maka TERGUGAT IItelah melaksanakan RUPS pada 3 (tiga) Perusahaan tersebut, dan padaRUPS LB Perseroan TERGUGAT pada tanggal 18 Januari 2010TERGUGAT Il merupakan satusatunya pihak yang hadir pada RUPSLB
Terbanding/Penuntut Umum : ASTIN REPELITA, SH
137 — 45
Riau Berdasarkan Berita AcaraRUPS dan RUPSLB Perseroan.;168) Asli 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. PermodalanEkonomi Rakyat (PER) Prov. Riau per September 2017;169) Asli 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. PermodalanEkonomi Rakyat (PER) Prov. Riau per Oktober 2017;170) Asli 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. PermodalanEkonomi Rakyat (PER) Prov.
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Medan;e Bahwa hal tersebut menunjukkan fakta bahwa terhadap penjualan/ pemindahan atas270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham milik Para Penggugat dalam Konvensi/ParaTergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalamRekonvensi tersebut, ternyata hal mana justru telah mendapat Persetujuan dari RUPSLB PT.
222 — 144
Dan baru dilaporkan kepada KementerianHukum dan HAM melalui Akta Berita Acara RUPSLB Nomor. 5tanggal 2 November 2010 ;Perlu kami sampaikan bahwa penetapan perubahan ADmeruakan kewenangan RUPS berdasarkan pasal 19 UUPTdan hal tersebut telah dilaksanakan oleh RUPS PT SK, namuntidak segera ditindalanjuti oleh Direksi PT SK yang seharusnyabertanggung jawab dalam pengaktean dan pelaporan kepadaKementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalampasal 21 UUPT.
71 — 26
melaksanakan LUPSLBkarena alasan Terdakwa telah menipu saksi karena bukti rekening PT SolitexPrima Desain salah satunya, yang saksi ingat Terdakwa mempunyai saudaradi Romantic Bali ada 400 Juta hutang sama Romantic kepunyaan Terdakwaterus waktu buka PT.Solitex dia ambil barang dari kita lalu kita mau nagihkatanya potong di bapak Alwie saja karena dia punya hutang dengan saksi,dan ada dibeberapa tempat lagi hutangT erdakwa saksi tidak ingat;Bahwa yang mengeluarkan LUPSLB adalah Komisaris saksi;Bahwa hasil RUPSLB
182 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tiha International yang pendiriannya telah disahkan olehMenteri Kehakiman Republik Indonesia dengan NomorC212125.HT.01.01.Th.1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan NomorC216933.HT.01.01.Th.1995 tanggal 22 Desember 1995 dan telah mengalamibeberapa kali perubahan sebagaimana Akta RUPSLB PT.
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sulani Indrawati : 30 saham;Bahwa kemudian Penggugat melakukan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) sebagamana termuat dalam Berita Acara sesuaiAkta No. 81 tanggal 30 Oktober 1985 (bukti P.11), yang dibuat di hadapanSamsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta yang pada pokoknya berisikan menyetujuiserta mengesahkan peralinan saham sehingga susunan pemegang sahamPenggugat adalah sebagai berikut:Pemegang saham yang baru adalah:Rukuiah Tanurachman : 80 saham (30%);Drs.