Bangka BelitungNomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran diLingkungan Pemerintah Prop. Kep. Bangka Belitung TahunAnggaran 2007 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkaratersendiri), pada waktu antara tanggal 13 Pebruari 2007 s/dtanggal 19 Juni 2007 atau setidak tidaknya pada suatu waktudalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian,Pedagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep.

BangkaBelitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. BangkaBelitung Tahun Anggaran 2007 (dilakukan penuntutan dalamberkas perkara tersendiri), pada waktu antara tanggal 13Pebruari 2007 s/d tanggal 19 Juni 2007 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat diKantor Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UKMProp. Kep.

Kep.Bangka Belitung bedasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep.Bangka Belitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. BangkaBelitung Tahun Anggaran 2007 #mempunyai tugas dantanggungjawab sebagai berikut1. Mengeluarkan uang;2. Menatata usahakan keuangan ;3.

Uang sebesar Rp 167.215.400, (seratus enampuluh tujuh juta dua ratus lima belas ribuempat ratus rupiah) ;2. 1 (satu) Berkas Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/18/V/2005 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah PropinsiKep.

Uang sebesar Rp 167.215.400, (seratus enampuluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu32empat ratus rupiah) ;. 1 (satu) Berkas Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/18/V/2005 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah PropinsiKep.

TENTANG OBJEK SENGKETA/GUGATAN Bahwa yang menjadi objek sengketa/gugatan adalah SURATKEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOM OR:188.44/787/KPTS/2013 TAHUN 2013 TERTANGGAL 10 Oktober2013 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP ADENDUMANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL), RENCANAHalaman 4Putusan No.28/G/2014/PTUNM DNII.PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL), DAN RENCANAPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) KEGIATAN PERGESERANLOKASI WELL PADS DI NAMORA 1 LANGIT (NIL), PEMBANGKITLISTRIK DI SILANGKITANG(SIL), JARINGAN

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN GUBERNURSUMATERA UTARA NOMOR : 188.44/787/KPTS/2013 TAHUN2013 TERTANGGAL 10 Oktober 2013 TENTANG KELAYAKANLINGKUNGAN HIDUP ADENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGANHIDUP (ANDAL), RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(RKL), DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)KEGIATAN PERGESERAN LOKASI WELL PADS DI NAMORA 1LANGIT (NIL), PEMBANGKIT LISTRIK DI SILANGKITANG(SIL),JARINGAN TRANSMISI, PENGEMBANGAN LAPANGAN PANAS BUMIDAN PEMBANGUNAN PLTP SARULLA KAPASITAS 330

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) atau hakgugat untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan kelayakanlingkungan hidup yang diterbitkan sebagaimana obyek sengketa, yangdiajukan Penggugat dalam perkara a quo, yaitu : Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/787/KPTS/Tahun 2013 tanggal 10Oktober 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Adendum AnalisisDampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana PengelolaanLingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemamtauan LingkunganHidup (RPL)

TIDAK TERBUKTI PENERBITAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERAUTARA NOMOR : 188.44/787/KPTS/2013 TANGGAL 10 OKTOBER2013 BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHANYANG BAIK SEHINGGA TIDAK TERDAPAT ALASAN YANG SAH UNTUKMENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH KEPUTUSAN TERSEBUT ;90.Berdasarkan halhal tersebut, maka Obyek Gugatan yaitu Keputusan91.Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/787/KPTS/Tahun 2013tanggal 10 Oktober 2013 tentang Kelayakan Lingkungan HidupAdendum

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG PATUT MENURUTHUKUM UNTUK MEMINTA PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSANTATA USAHA NEGARA :92.Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat padabagian VI tentang Penundaan pelaksanaan pelaksanaan keputusantata usaha negara, karena Penggugat tidak memiliki alasan yang patutmenurut hukum untuk menunda pelaksanaan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/787/KPTS/Tahun 2013 tanggal 10Oktober 2013 tersebut.

Penggugat/Pembanding;e Menerima Memori Banding dari Penggugat/Pembanding;Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUNMDNe Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2012/PTUNMDN, tanggal 04 September 2012 yang dimohonkan banding; Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/TerbandingII untuk seluruhnyae Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;e Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 188.44

PLN (Persero) untuk Pembangunan ProyekInduk Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III seluas + 210 Ha diKabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;e Memerintahkan Tergugat/Terbanding I untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT.

ituputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo harus dibatalkan;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi ke1 tentang PengadilanTata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa aquo, karena surat keputusanobyek sengketa bersifat umum dan tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usahanegara sebagaimana dalam undangundang PERATUN;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama surat keputusanobyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

PT.TUNMDNMenerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 26/G/2012/PTUNMDN, tanggal 04 September 2012 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:Menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Terbanding I;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding;Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkanGubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat/Terbanding I, berupa SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

PLN (Persero)untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Asahan III seluas + 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten TobaSamosir Provinsi Sumatera Utara ;Memerintahkan Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat/Terbanding Iuntuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Pebruari2012, Tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT.

ini;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikandalamsalinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 05/G/2013/PTUN.MDN, tanggal 20 Mei 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI:Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44

/ 772 / Kpts / Tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012, tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Serdang Bedagai;Halaman 3 dari 10 HalamanPutusan Nomor: 105/B/2013/PTTUN.MDN3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44 / 772 / Kpts / Tahun 2012, tertanggal 21Desember 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai:;4 Menghukum Tergugat

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembongkaran terhadaptanaman sawit miliknya yang ditanam di tanah kuasa petambangan milikPenggugat tersebut dan mengosongkannya serta menyerahkan tanahkuasa pertambangan/obyek sengketa yang dikenal sebagai wilayahtertanda DU. 1579 dan telah disesuaikan dengan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/DPE/2010 tanggal 30April 2010 dengan luas wilayah 1.625 Ha tersebut kepada Penggugattanpa syarat setelah adanya putusan perkara ini yang berkekuatanhukum

Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan yangmenghalanghalangi Penggugat untuk melakukan kegiatan penambangandi areal tanah kuasa pertambangan milik Penggugat yang dikenal sebagaiwilayah tertanda DU. 1579 dan telah disesuaikan dengan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/DPE/2010tanggal 30 April 2010 dengan luas wilayah 1.625 Ha (hektare);7.

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembongkaran terhadaptanaman sawit miliknya yang ditanam di tanah kuasa petambanganmilik Penggugat tersebut dan mengosongkannya serta menyerahkantanah kuasa pertambangan/obyek sengketa yang dikenal sebagaiwilayah tertanda DU. 1579 dan telah disesuaikan dengan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/DPE/2010tanggal 30 April 2010 dengan luas wilayah 1.625 Ha tersebut kepadaPenggugat tanpa syarat setelah adanya putusan perkara ini yangberkekuatan

./ liter (dua ribu tujuh ratus delapanpuluh per liter) sebagaimana surat Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia nomor 541/1545/SJ tanggal 06 Juni 2008perihal Pedoman Penetapan Perhitungan Harga EceranTertinggi (HET) minyak tanah tahun 2008 dan KeputusanGubernur Kepuluan Bangka Belitung nomor:188.44/382/DPE/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Harga EceranTertinggi (HET) Bahan bakar Minyak Tanah pada TingkatPangkalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namunoleh terdakwa minyak tanah tersebut dijual

Harus memiliki Rekomendasi berupa Kuota ataujumlah BBM Tanah bersubsidi dari Agen MinyakTanah Bersubsidi ;e Bahwa yang berwenang menerbitkan Izin Usaha suatuPang kalan Minyak Tanah Bersubsidi adalah DinasPerdagangan dan Perindustrian Kota/Kabupaten ;e Bahwa penentuan HET didasarkan pada KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/382/DPE/2008 tanggal 10 Juni 2008, Harga EceranTertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah adalahsebesar Rp.2.790, (Dua Ribu Tujuh Ratus SembilanPuluh Rupiah) perliter

yang dihitung dan berlakudalam radius 40 km dari Depot ;e Bahwa yang menjadi sebab harga eceran minyaktanah di suatu Pangkalan bisa naik menjadiRp.3.250, (Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)perliter adalah adanya pengeluaranpengeluaranlain untuk sopir, tips untuk kelurahan, kepaladesa, dan RT setempat;e Bahwa yang berwenang mengawasi (melakukanpengawasan) masalah Penyalurannya jika dikaitkandengan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung No.188.44/382/DPE/2008 tanggal 10 Juni2008 tersebut

/382/DPE/2008 tanggal 10Juni 2008, Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan BakarMinyak Tanah adalah sebesar Rp.2.790, (Dua RibuTujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) perliter yangdihitung dan berlaku dalam radius 40. km dariDepot ;Bahwa setahu saksi sebagaimana pada KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/382/DPE/2008 tanggal 10 Juni 2008 tersebut, hargaRp.2.790, sudah diperhitungkan sebagaimanalayaknya ;Bahwa pihak saksi tidak pernah merinci masalah hargapenjualan kemasyarakat karena tugas

Demikian juga mengenai HargaEceran Tertinggi (HET), dimana terdakwa telah menyalahiaturan dari Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesianomor 541/1545/SJ tanggal 06 Juni 2008 perihal PedomanPenetapan Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyaktanah tahun 2008 dan Keputusan Gubernur Kepuluan BangkaBelitung nomor: 188.44/382/DPE/2008 tanggal 10 Juni 2008tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan bakar MinyakTanah pada Tingkat Pangkalan di Provinsi Kepulauan BangkaBelitung, maka berdasarkan

K.Rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal 31 Maret 2011 untuk PinjamanSementara senilai Rp. 250.000.000, yang menerima Aminuddin.1 (satu) buku cek Nomor : CE 479161 sampai dengan Nomor : CE 479170.1 (satu) berkas Rekapitulasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Bulan Januari s/d JuniTA. 2011.1 (satu) berkas Rekapitulasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Bulan Januari s/dDesember TA. 2011.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubemur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt.Gubemur Sumatera Utara) Nomor : 188.44

/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangMenandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja TidakTerduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani olehGubemur Sumatera Utara) Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran

Safii, M.Si, selanjutnyaditerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan saksi yang terbaru yakni Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 pada tanggal 19 Agustus 2011 dan sebagai KepalaBiro Keuangannya adalah Drs. H. Mahmud Sagala, M.Sp.

Plt Gubemur Sumatera UtaraNomor : 188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011. Selain Terdakwa yang ditunjuksebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu juga ditunjuk pejabatpejabat lain dalam SK tersebutsebagai berikut :1. Pengguna Anggaran PPKD : Drs. H. Mhd. Syafil, MSi.halaman 34putusan perkara tipikornomor, 91/pid.sus.k/2012/on mdn2. Kuasa Pengguna Anggaran : H. Ashari Siregar, SH.3. Bendahara Pengeluaran PPKD : H. Rami4. Kuasa Pengguna Anggaran PPKD : Drs. H.

Plt Gubemur Sumatera Utara Nomor :188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011 dan keterangan Terdakwa yang menerangkanbahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam suratdakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;ad. 2.

ribu delapan ratusrupiah) sedangkan dengan saksi AGUSTINO perliternya dengan harga Rp.halaman 3 dari 21 halamanPerkara Nomor 225 / Pid.B / 2013 /6.900, (enam ribu sembilan ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkankeuntungan perliternya dari penjualan BBM jenis minyak tanah kepadasaksi ANTONI yaitu sebesar Rp. 2.450, (dua ribu empat ratus lima puluhrupiah) sedangakan kepada saksi AGUSTINO Rp. 2.550, (dua ribu limaratus lima puluh rupiah) ; Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :188.44

eceran tertinggi untuk minyak tanah diKandangan adalah Rp. 3.200, (tiga ribu dua ratus rupiah);e Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aserza, S.Si, MT, perbuatan terdakwaadalah telah melakukan kegiatan penyalahgunaan niaga BBM yangdisubsidi pemerinbtah sebagaimana yang dimaksud dalam Psal 55 UU RINo. 22 Thn 2001 tentang Migas karena melakukan penjualan BBM jenisminyak tanah tidak dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintahdaerah setempat dalam hal ini Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 188.44

kepada saksiANTONI perliternya dengan harga Rp. 6.800, (enam ribu delapan ratusrupiah) sedangkan dengan saksi AGUSTINO perliternya dengan harga Rp.6.900, (enam ribu sembilan ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkankeuntungan perliternya dari penjualan BBM jenis minyak tanah kepadasaksi ANTONI yaitu sebesar Rp. 2.450, (dua ribu empat ratus lima puluhrupiah) sedangakan kepada saksi AGUSTINO Rp. 2.550, (dua ribu limaratus lima puluh rupiah) ;Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :188.44

3.200, (tiga ribu dua ratus rupiah);halaman 5 dari 21 halamanPerkara Nomor 225 / Pid.B / 2013 /e Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aserza, S.Si, MT, perbuatan terdakwaadalah telah melakukan kegiatan penyalahgunaan niaga BBM yangdisubsidi pemerinbtah sebagaimana yang dimaksud dalam Psal 55 UU RINo. 22 Thn 2001 tentang Migas karena melakukan penjualan BBM jenisminyak tanah tidak dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintahdaerah setempat dalam hal ini Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 188.44

dihubungkan dengan barang bukti yang salingberkaitan, terdakwa telah menyalahgunakan niaga BBM jenis Minyak tanah yang secaranyata merupakan BBM yang masih memperoleh subsidi dari pemerintah dan terhadapharganya telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui Perpres No. 15 Tahun 2012tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM tertentu, yang menetapkanharga minyak tanah subsidi adalah sebesar Rp. 2.500, perliternya untuk seluruh wilayahIndonesia dan Keputusan Gubernur Kalsel Nomor : 188.44

Pasal 105 UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:e Terdakwa merupakan Direktur Utama PT Kawikawa Gawi Sabumi (PT KGS) yangbergerak dalam bidang pertambangan dan pelabuhan, terdakwa memiliki tugas dantanggungjawab untuk mengawasi dan bertanggungjawab terhadap seluruh aksesdan kegiatan pelabuhan khusus PT KGS, untuk bidang pelabuhan khusus terdakwaselaku Direktur utama PT KGS memiliki legalitas berupa Keputusan GubernurKalsel Nomor: 188.44

KGS adalah sebagai berikut : Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/078/KUM/2009 tanggal 25Februarui 2009 tentang Pemberian izin pembangunan kepada PT. KGSuntuk membangun pelabuhan khusus regional pertambangan batubara diDesa Satu Barat Kec. Satui Kab Tanah Bumbu Prop. KalSel ;e Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/079/KUM/2009 tanggal 25Februaru 2009 tentang Pemberian izin Pengoperasian kepada PT.

KalSel ;e Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/0387/KUM/2010 tanggal O1September 2010 tentang Persetujuan kelayakan lingkungan AnalisisDampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan LingkunganHidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) padakegiatan perluasan arela terminal khusus batubara dari 4,5 Ha menjadi13,44 Ha oleh PT. KGS di Desa Satu Barat Kec. Satui Kab Tanah BumbuProp. KalSel ; e Bahwa dalam hal ini PT.

KGS ; Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/078/KUM/2009 tanggal 25 Februari2009 tentang Pemberian izin pembangunan pelabuhan~ khusus ;Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/079/KUM/2009 tanggal 25 Februari2009 tentang Pemberian izin Pengoperasian pelabuhan khusus PT. Kamikawa GawiSabumiKeputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.329 tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010tentang Perizinan Operasi kepada PT.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober 2020, yangselanjutnya bukti tersebut diberi tanda TI1;Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tjs.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 2September 2019, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TI2;.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.514/2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi PengadaanTanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara Tanggal 4 Mei 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T3;.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober 2020, yangselanjutnya bukti tersebut diberi tanda TII1;2.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurHalaman 29 dari 45 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN TjsKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 2September 2019, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TII2;3.

AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utaraatas nama Drs.FOMBAGIDODO MANAO,M.Si tanggal 10 Oktober 2018(dalil gugatan Nomor (2) , halaman/lembar pertama pada gugatan), akantetapi dalam petitum gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim yangmemeriksa perkara aquo untuk menyatakan dalam amar putusannya :Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah sah sebagaianggota DPRD Kabupaten Nias Selatan masa jabatan periode 20142019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44

Bahwa Penggugat meminta putusan yang diluar kewenanganPengadilan Negeri Gunungsitoli dalam hal ini yaitu bahwa keabsahansuatu Surat Keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradalam hal ini yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraHalaman 7 dari 26 hal Putusan Nomor 441/PDT/2019/PT MDNNomor : 188.44/695/KPTS/2014, tanggal 23 September 2014, adalahkewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian terhadap gugatan penggugat yang dalampetitumnya meminta Majelis Hakim yang

memeriksa perkara aquo untukmenyatakan dalam amar putusannya : Menyatakan dalam hukum bahwaPenggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatanmasa jabatan periode 20142019 berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/695/KPTS/2014, tanggal 23September 2014 patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yangbersidang dalam perkara aquo menyatakan dalam putusannya gugatanmengandung cacat formil obscuur libel sehingga dengan demikiangugatan tidak dapat diterima ( niet

Bahwa Penggugat meminta putusan yang diluar kewenanganPengadilan Negeri Gunungsitoli dalam hal ini yaitu bahwa keabsahansuatu Surat Keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradalam hal ini yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/695/KPTS/2014, tanggal 23 September 2014, adalahkewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian terhadap gugatan penggugat yang dalampetitumnya meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untukmenyatakan dalam amar putusannya

: Menyatakan dalam hukum bahwaPenggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatanmasa jabatan periode 20142019 berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/695/KPTS/2014, tanggal 23September 2014 patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yangbersidang dalam perkara aquo menyatakan dalam putusannya gugatanHalaman 14 dari 26 hal Putusan Nomor 441/PDT/2019/PT MDNmengandung cacat formil obscuur libel sehingga dengan demikiangugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelike

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si;3. Memerintahakan kepada Tergugat untuk mencabut:--a.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si NIP 19590610 198203 1 012;-----------------------------------------b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si;---4.

kiranyaMajelis Hakim YangMuliamenyatakanputushubungankerjaantaraPenggugatdenganTergugat.BahwaPasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003TentangKetenagakerjaanmenyatakan :Pemutusanhubungankerjadenganalasansebagaimanadimaksuddalamayat (1) pekerja/buruhberhakmendapatuangpesangon 2 (dua) kali ketentuanPasal156 ayat (2), uangpenghargaanmasakeja 1 (satu) kaliketentuanPasal 156 ayat (3),danuangpenggantianhaksesuaiketentuanPasal 156 ayat (4).BahwaSuratKeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Bahwaberdasarkanuraiandiatas, Penggugatmemohon agarkiranyaMajelis Hakim YangMuliamemerintahkanT ergugatmembayarhakPenggugatatasputusnyahubungankerjaantaraPenggugatdenganT ergugatsebesar Rp93.920.701, (Ssembilanpuluhtigajutasembilan ratus duapuluhributujuhratus satu rupiah).BahwauntukupahPenggugatdibulanMaret 2019, Tergugatbelum jugamelakukanpembayaranupahkepadaPenggugathinggasaatini.BahwadenganupahPenggugaitditahun 2019 adalahsebesarRp. 3.266.807, per bulansebagaimanaisiSuratkKeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44

FotocopySurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 2576/ KPTS / 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019tertanggal 31 Desember 2018,selanjutnya diberi tanda buktiP5;Menimbang, bahwa selanjutnyaPenggugat mengajukan 3 (tiga) orangsaksi yangtelahmemberikanketerangandipersidangandibawah sumpah/janjiberdasarkanagama dan kepercayaannya masingmasing yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:1.

DidalamgugatannyaPenggugattidakmencantumkanbesarangajisesungguhnya,melainkanhanyabesaranUpah Minimum Kota Medan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/1576/KPTS/2018yaitusebesar Rp. 3.266.807,00 (tigajutadua ratus enampuluhenamribudelapanratus tujuh rupiah), namunSaksiPenggugatbernamaApriani Yosephin Manalu,Febrika Evayonintadan Rohaianna IdamenerangkanbahwaPenggugatmenerimaupahdibawahupah minimum KotaMedan;Menimbang,bahwaPenggugatmendalilkanTergugatseringterlambatmembayarupahsejaktahun

USMAN SALEH, MM bin DJAFAR dalamkedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMPropinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung No. 188.44/18/V1I/2003 dan selaku Pengguna Anggaran di LingkunganPemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005, Tahun 2006dan Tahun 2007 masingmasing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Februari 2005 dan No. 188.44/20

USMAN SALEH, MM bin DJAFAR dalamkedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMPropinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung No. 188.44/18/VI/2003 dan selaku Pengguna Anggaran di LingkunganPemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005, Tahun 2006dan Tahun 2007 masingmasing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Februari 2005 dan No. 188.44/20/

No. 2460 K/PID.SUS/201 1dan Tahun 2007 masingmasing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Februari 2005 dan No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006 serta nomor : 188.44/119/V/2007 tanggal 29 Maret2007, bersamasama dengan saksi SUCI MAWARNI, SH, Bendahara Pengeluaran padaDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan BangkaBelitung untuk Tahun 2005 2006 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dansaksi QARYATI

Babel.e Sebesar Rp 31.020.800, dikembalikan kepada Terdakwa Drs.USMAN SALEH, MM Bin DJAFAR;Sedangkan,1 (satu) Berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/18/V/2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran diLingkungan Pemerintah Propinsi Kep.

Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/37/V/2007 tentangHal. 51 dari 88 hal.

OBJEK GUGATANBahwa Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara No.188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentangPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara an. Drs. Foanoita Zai kepadaHisikia Harefa, A.Ma. Pd, dan untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut denganOBJEK GUGATAN.ll.

Sehingga dengan demikian SuratKeputusan TERGUGAT No.188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mei 2018tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara an. Drs. FoanoitaZai kepada Hisikia, A.Ma.

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan;Halaman 22 Putusan Perkara No.87/G/2018/PTUNMDN2.Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanTergugat yakni Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Nias Utara an. Drs. Foanoita Zai kepada HisikiaHarefa, A.Ma.

Pd;Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara No.188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentangPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara an.

DALAM PENUNDAAN :Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut dari KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mel2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara tersebut ;ll. DALAM POKOK PERKARA :A.

Bahwa sejak masa penahanan, Penggugat diberhentikansementara sebagai PNS sebagaimana ditetapkan dalamHalaman 10 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/313/BKD/2014 tertanggal 14 Juli 2014;12.

(fotokopi sesuai denganasli);Bukti P 2 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNo: 188.44/45/V1I/2005, tanggal 28 Maret 2005,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri SipilPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,atas nama Yulhaidar, S.T. (fotokopi sesuai denganasli);Bukti P 3 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor 188.44/91.G/VI/2006, tanggal 1April 2006, tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, atasnama Yulhaidar, S.T.

BuktiP910 Bukti P 1011 BuktiP1112 BuktiP 12Belitung Nomor 188.44/114/BKD/2009, tanggal 18Maret 2009, tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung, atas nama Yulhaidar, S.T. (fotokopi sesualdengan asli);Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor 188.44/089/BKD/2010, tanggal 2Maret 2010, tentang Pengangkatan PejabatStruktural Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, atas nama Yulhaidar,S.T.

,tanggal 3 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asili);Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung No: 188.44/177/BKD/2011, tanggal 15Maret 2011, tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung, atas nama Yulhaidar, S.T. (fotokopi sesualdengan asli);Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/313/BKD/2014, tanggal 14 Juli 2014,tentang Pemberhentian Sementara SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama YulhaidarSimatupang, S.T.

(fotokopi sesuai dengan asli);Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/275/BKD/2016, tanggal 29 Maret2016, Tentang Pengaktifan Kembali Bekerja BagiPegawai Negeri Sipil Yang Selesai MenjalaniHukuman Pidana Penjara Atas Nama YulhaidarSimatupang, S.T.

Bahwa Penggugat adalah Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatansesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor :188.44/963/KPTS/2014 Tanggal 3 Nopember 2014 tentang PengangkatanPimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;2.

memutuskan perolehan suara sah kepada Penggugat dan PartaiAmanat Nasional pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten LabuhanbatuSelatan ;Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menetapkan Penggugatsebagai Calon Terpilin Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dariPartai Amanat Nasional (PAN);Bahwa Penggugat pada tanggal 25 September 2014 telah mengucapkansumpah/janji sebagai Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan untukmasa jabatan 20142019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44

/688/KPTS/Tahun 2014 tanggal 22 September 2014;Bahwa Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dipilhmenjadi Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada tanggal 23November 2014 Penggugat telah mengucapkan sumpah/janji sebagai KetuaDPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat KeputusanGubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44/963/KPTS/2014 tanggal 3Nopember 2014 tentang Pengangkatan Pimpinan DPRD LabuhanbatuSelatan;Bahwa sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu

, selaku AhliWaris Almarhum Amran Sailillah yang menanda tangani Perjanjian SewaBeli tersebut, dimana dengan Tergugat menanda tangani SuratPerjanjian Sewa Beli Rumah Dinas dan bertindak selaku Ahli WarisHalaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2016/PT.PLK10.11.12.Almarhum Amran Sailillah tersebut adalah menggunakan Akta NotarisNomor : 81 Tahun 2008 yang di buat Turut Tergugat IV tersebut;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah (Turut Tergugat III) No : 188.44

yangmengaku Ahli Waris Almarhum Amran Sailillah;Bahwa atas dasar dari Surat Keputusan dari Turut Tergugat III No :188.44/220/2010 Tanggal 07 Juli 2010, serta Surat Kuasa dari Tergugat IIdan Tergugat III kepada Tergugat , sesuai Akta Notaris (Turut TergugatIV) Nomor : 81 Tahun 2008 maka diketahui Tergugat telah membuatSertifikat atas Tanah/Rumah yang dibeli dari Turut Tergugat Ill yangterletak di Jalan Tambun Bungai No. 05 Kelurahan Langkai, KecamatanPahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

kepada Tergugat IVtersebut beserta segala suratsurat yang isinya berdasarkan pernyataandan keterangan Tergugat , Il, Ill yang tidak benar tersebut adalah cacathukum dan karenanya mohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum;Bahwa untuk menghindari kerugian tambah besar lagi yang dialami olehpara Penggugat, maka tidak berkelebihan bilamana terhadap tanah danbangunan yang terletak di Jalan Tambun Bungai No. 05 Palangka Raya,seluas 780 M2, dan rumah seluas 48 M2 sesuai Keputusan TurutTergugat Ill No : 188.44

Dan yang benar faktahukumnya adalah berdasarkan Kepurtusan Turut Tergugat iilNomor.188.44/220/2010 tertanggal 2 Juli 2010 tentang Pelepasan HakPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Atas Rumah Dan Tanah JalanHalaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2016/PT.PLKTambun Bungai No.05 Palangkaraya Serta Penghapusannya Dari DaftarInventaris Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,disebutkan dalamlampirannya adalah nama Tergugat yaitu Agustinawati dan bukan namaTetgugat Il Faridah dan Tergugat

Bahwa bila dicermati surat gugatan Para Penggugat, maka terdapatfakta bahwa semua dokumen antara lain Keoutusan GubenurKalimantan Tengah Nomor 188.44/275/2008 Tentang PenjualanRumah Dinas Golongan Ill Atau Ganti Rugi Atas Tanah MilikPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 Agustus 2008,Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/220/2010Tentang Pelepasan Hak Pemerintah Provinsi Kalimantan TengahAtas Rumah dan Tanah di Jalan Tambun Bungai Nomor 5 PalangkaRaya Serta Penghapusannya Dari

Perkara : PDS 06/Q.2.18/Ft.1/03/2014 dengan dakwaan sebagaiKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/237/2009, tanggal 07Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, diangkat sebagai Anggota DPRDKabupaten Seruyan periode tahun 2009 2014 dan selanjutnya berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/423/2009, tanggal 04Desember 2009 tentang Pegesahan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah

BRAHIM berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/237/2009, tanggal 07Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, diangkat sebagai Anggota DPRDKabupaten Seruyan periode tahun 2009 2014 dan selanjutnya berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/423/2009, tanggal 04Desember 2009 tentang Pegesahan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat21Daerah Kabupaten Seruyan, diangkat

Setelah memperhatikan keterangan saksisaksi, keterangan ahli danketerangan Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan PengadilanNegeri Medan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU:PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa LISANUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantupada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak14 Januari s/d 27 Juni 2011 sesuai Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : . 188.44

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam (DPAPPKD)Nomor rekening : 1.20 03 00 00 4 Tahun Anggaran 2010 yaitu pemberianbantuan kepada Sosial Kemasyarakatan dan Bantuan Biaya dalam rangkakegiatan Interaktif dan Mitra Kerja pada Biro Umum Pemerintah ProvinsiSumatera Utara, kemudian pada tanggal 25 Februari 2010 Terdakwaditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD pada Biro UmumSekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Pasal 222 ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajibmenyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yangmenjadi tanggung jawabnya;halaman 11 dari 85Putusan No.49/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn124).Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/121/KPTS/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangMenandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan

Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahmenjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;SUBSIDAI :Bahwa ia Terdakwa LISANUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran PembantuPPKD pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi SumateraUtara sejak 14 Januari s/d 27 Juni 2011 sesuai Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

Pasal 222 ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajibmenyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaranyang menjadi tanggung jawabnya;4) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/121/KPTS/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangMenandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan,Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah, Belanja Sosial