Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang Planologi Kehutanan sejaktahun 2008 dan salah satu tugas Ahli di bidang planologi ini yaitumenelaah pengukuran kawasan hutan yang termasuk ke dalamHal 10 dari 38 hal Putusan No. 110K/PM.101/AD/V1I/2016kategori konservasi alam maupun hutan lindung di daerah PropinsiAceh.Bahwa pada tahun 2007 Ahli telah mendapatkan sertifikasi SistemInformasi Geografis (SIG) yang diselenggarakan oleh AcehGeospatial Data Centre dan Badan Perencanaan PembangunanDaerah (BPPD) Propinsi

pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungankeluarga maupun hubungan pekerjaan;Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan;Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsidugaan tindak pidana korupsi atas penggunaan anggaran pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riaudalam kegiatan perjalanan dinas TA 2013 sampai dengan 2016;Bahwa saksi adalah selaku sekretaris pada BPPD

2016yaitu :1) Menghitung jumlah Pertanggungjawaban kegiatan kerjalanan dinasberdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PerjalananDinas;2) Menghitung jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas yangsebenarnya/dilaksanakan Tahun 2013 sampai dengan 2016 ;3) Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara yaitu KegiatanPerjalanan Dinas Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 yang tidakdilaksanakan tetapi dipertanggungjawabkan/di SPJ kan; Bahwa anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanandinas luar daerah BPPD

SULSEL No. 6 Tahun2013, Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah No. 9 Tahun 2008 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BPPD, Lembaga Teknis Daerah dan LembagaLain Prov.

KampungMelayu Kota Bengkulu;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPPD) Propinsi Bengkulu;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBengkulu dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN :KESATU :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H.

Pekerjaan: Ahmad Zikri Als Zikri Bin Izhari;: Pangkalpinang;:27 Tahun / 05 April 1994;: Lakilaki;: Indonesia;:Jalan Irian Gang Melinjo Il RT.006/RW.003Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui KotaPangkalpinang (sesuai KTP dan alamat sekarangJalan Hayati RT.003/RW.001 Kelurahan Kace TimurKecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;: Islam;: Karyawan Honorer BPPD Kota Pangkalpinang;Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2021;Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:1.

Setiap orang, berdasarkan Pasal 1 angka (82) yaitu orang peroranganatau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidakberbadan hukum;Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bppd.12.Pengelolaan limbah B3 Pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan yangmeliputi: pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3;Bahwa Izin pengelolaan limbah B3 berupa:izin penyimpanan limbah B3 yakni menyimpan sementara suatulimbah B3 sampai

., Kaban BPPD TTU a.n. Dra. Emmerentiana I. Ukat., Camat Bikomi Utara a.n. SIMO MONEMNASI, S.FIL., Kepala Desa Napan a.n. MARSELUS SIKI., PPK PBL Satker PPPW I PROV. NTT a.n. NYOMAN ARY YUDHAPRAWIRA., Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda TTU a.n. Drs. THELYMITRO KAPITAN., dan a/n Masyarakat a.n.

Aceh Tamiang sejak tahun 2008.Jabatan terdakwa pada proyek Swakelola Jalan Elak Sekerak Lubuk Sidup Kab.Aceh Tamiang TA 2010 adalah sebagai Bendahara Pengeluaran PembantuDaerah (BPPD) Kab.

Bukti P9 berupa foto copy Persetujuan Dinas Tata Ruang danPermukiman PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI tentang Aspek TataGuna Lahan No. 591.4/TGL.02/DISTARKIM/1/2013;Menunjukan bahwa diatas tanah Pemohon tersebut akan dibangun pabrikKemasan dari kertas dan percetakan yang persetujuan prinsip lokasi untukpembangunan pabrik kemasan dari kertas dan percetakan yang dikeluarkanoleh Badan Perencanaan Pembangunan Bekasi (BPPD) dan juga sudah terbitrisalah pertimbangan tekhnis pertanahan dalam penerbitan ijin

jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi dari pada jalan umum.2) Bahwa TERGUGAT III tidak terlibat langsung dalam proses pembebasan lahan jalan Tol Balikpapan Balikpapan Samarinda.3) Bahwa Proses Pembebasan lahan yang masuk dalam trase jalan Tol Balikpapan Samarinda adalah tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk menginventarisir lahan masyarakat yang masuk dalam trase jalan Tol Balikpapan Samarinda.4) Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor. 620/BPPD

dapat berfungsi sebagai jalanbebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi dari pada jalanumum.Bahwa TERGUGAT Ill tidak terlibat langsung dalam proses pembebasanlahan jalan Tol Balikpapan Balikpapan Samarinda.Bahwa Proses Pembebasan lahan yang masuk dalam trase jalan TolBalikpapan Samarinda adalah tanggung jawab dari Pejabat PembuatKomitmen untuk menginventarisir lahan masyarakat yang masuk dalam trasejalan Tol Balikpapan Samarinda.Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor.620/BPPD

RI Nomor 2 Tahun 2013 setelahdilakukan pemeriksaan saksi, alat bukti dan terperiksa ( Penggugat ) padapersidangan disiplin berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPA/21/X/2013/Propam tanggal 10 Oktober 2013 dan berkas perkara Nomor : BPPD/23/XI/2013 tanggal 6 Nopember 2013 dari Terperiksa atas nama DedySyafrianto(vide Bukti T16);Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Kabidkum atas nama KepalaKepolisian Daerah Riau menyampaikan Saran dan Pendapat Hukumterduga Pelanggar BRIPTU DEDI SAPRIANTO melalui surat NomorR

;Bahwa ahli Pemkot sebagai Kepala Pelaksana BPPD (BadanPenanggulangan Bencana Daerah) dan sebagai Pegawai Negeri Sipil KotaMadiun, selaku instruktur LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang danjasa);Bahwa secara umum untuk penyedia jasa dimulai dari tahapan lelang, lalu,membuat kontrak diberikan, lalu proses pelaksanaan fisik, didalampelaksanaan fisik bisa jadi antara pendanaan dengan pelaksanaan terjadiperbedaan, kalau itu terjadi perbedaan maka dibuat yang namana DCO,didalam kontrak apabila para

Karawang karena program TMMD danBSMSS adalah program yang berasal dari BPPD Kab. Karawang tetapi dalampelaksanaanya dilakukan oleh Kodim 0604/Krw bersama masyarakat denganpengelolaan dana tersebut oleh pihak Kodim 0604/Krw.Bahwa pelaksanaan kegiatan BMSS di laksanakan di Desa Barubug Kec.

dalamnya berisi dokumen antara lain :230.1.230.2.230.3.230.4.230.5.230.6.1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan rencana usulankegiatan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran2015 Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum KotaBinjai ;1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor GubernurSumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dariBupati Deli Serdang tanggal 019 2014 Nomor 900/5332beserta lampiranya ;1 (satu) bundel surat dengan cap basah dari BupatiSimalungun Nomor 050/A793/Bppd

,M.M. beserta lampiranya ;230.19. 1 (satu) berkas asli surat dari Bupati Labuhanbatu Nomor050/2530/BPPD/I/2014 tanggal 3 September 2014 perihalPenyampaian Usulan Prioritas Program Kegiatan dari alokasidana bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara TA 2015yang ditandatangani oleh Bupati Labuanbatu Dr. H.

Bahwa waktu ituTergugat IV mengatakan kepada Penggugat bahwa uang dari bank BPPD, itupak Husain Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sudah saya berikan kepadalurah kanaan uang Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sudah sayaberikan kepada camat bontang barat uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)sudah saya berikan kepada sekda bontang bahwa sisa uang tersebut digunakan membangun perumahan kopri di sekambing bontang selatan karenasaya bekerja sama dengan wali kota Bontang.Bahwa Penggugat

Bahwa waktu ituTergugat IV mengatakan kepada Penggugat bahwa uang dari bank BPPD, itupak Husain Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sudah saya berikan kepadalurah kanaan uang Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sudah sayaberikan kepada camat bontang barat uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)sudah saya berikan kepada sekda bontang bahwa sisa uang tersebut digunakan membangun perumahan kopri di sekambing bontang selatan karenasaya bekerja sama dengan wali kota Bontang.Bahwa Penggugat

Hak Tanggungan Peringkat III dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor2961/2006 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1114/2006tanggal 18 Oktober 2006;Hal 38 dari 75 Hal Putusan Perdata Nomor 202/Padt.G/2017/PN Bppd. Hak Tanggungan Peringkat IV dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor2986/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 765/2007tanggal 10 Agustus 2007;e.

copy dokumen bertuliskan rencanausulan kegiatan bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TahunAnggaran 2015 Bidang Cipta Karya pada dinaspekerjaan umum kota Binjal1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan KantorGubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, LembarHal 105 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.SusTpk/2019/PT.DKI230.3230.4230.5230.6230.7230.8230.9pengiriman surat dari Bupati Deli Serdang tanggal 0192014 nomor 900/5332 beserta lampiranya1 (satu) bundel surat dengan cap basah dari BupatiSimalungun nomor : 050/A793/Bppd

Wildan AswanTanjung SH, MM Beserta Lampiranya1 (Satu) berkas asli Surat dari Bupati Labuhanbatu nomor050/2530/BPPD/I/2014 tanggal 3 September 2014perihal Penyampaian usulan prioritas program kegiatandari alokasi dana bantuan keuangan provinsi SumateraUtara TA 2015 yang ditanda tangani oleh BupatiLabuanbatu Dr. H.

copy dokumen bertuliskan rencanausulan kegiatan bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TahunAnggaran 2015 Bidang Cipta Karya pada dinaspekerjaan umum kota Binjal1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan KantorGubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, LembarHal 249 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.SusTpk/2019/PT.DKI230.3230.4230.5230.6230.7230.8230.9pengiriman surat dari Bupati Deli Serdang tanggal 0192014 nomor 900/5332 beserta lampiranya1 (satu) bundel surat dengan cap basah dari BupatiSimalungun nomor : 050/A793/Bppd

Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.Halaman 79 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Bppd. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari Suatu badanhukum.e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh KetuaPengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro HukumTNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluargaTNI/POLRI).f.

Bahwa pada putusan sela yang dimaksud, amar putusan tidakmengandung frasa " Menyatakan Menolak gugatan Penggugat yangsecara yuridis Sudah tidak ada upaya hokum lagi;Hal 81 dari 103 Hal PUTUSAN No. 68/Pdt G/2018/PN BppD.