Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Ad.1 Unsur Barang siapaBahwa Barangsiapa disini adalah subyek hukum pidana yang menurut sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurliike person (manusia) dimana hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie dalam arrest tanggal O05 Agustus 1925 yangmenyatakan bahwa subyek hukum pidana Indonesia adalah manusia karena hukum pidanaIndonesia dibentuk berdasarkan asas kesalahan individual (H.A.Zainal Abidin Farid, 2007:395396).Berdasarkan

melanggar hukum, tidak sah, dan kesewenangwenanganyang sangat merugikan hak ahli waris Dul Salam bin Ahmid (alm) ;Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut atas permohonan Departemen PeneranganRepublik Indonesia sekarang Departemen Komunikasi dan Informasi oleh Kantor Agraria /Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai, No. 75tanggal 24 Juli 1987 atas nama Tergugat I seluas 14.198 m2 atas dasar Verfonding 6934tertulis atas nama Het Government Van Nederlandsche Indie

Kepala Kantor Agraria JakartaSelatan ;Bahwa ternyata berdasarkan data yang ada pada Instansi Pemerintah / KelurahanKuningan Barat ternyata Verfonding 6934 tertulis atas nama Het Government VanNederlandsche Indie yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 75sebagaimana tersebut diatas letak tanah obyek sengketa lokasinya bukan termasukdidalam Verfonding 6934.

2008 menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I, dan II telahmelakukan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya mendalilkan masingmasing : Tergugat I : Bahwa pensertifikatan tanah seluas 14.198 m2 di jalan Piere Tendean No. 41 adalahmelalui prosedur yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, dan obyeksengketa di atas bukan berasal dari tanah hak adat, melainkan berasal dari tanahnegara bekas Eigendom Nomor 6934 yang sejak Tahun 1918 tertulis atas nama HetGoeverment Van Nederlandsche Indie

Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta selatanadalah miliknya, maka harus didaftarkan atau disertifikatkan sebagai bukti konversidari tanah adat menjadi tanah hakmilik ;Bahwa pensertifikatan tanah seluas 14.198 m2 di jalan Piere Tendean No. 41 adalahmelalui prosedur yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, dan obyeksengketa di atas bukan berasal dari tanah hak adat, melainkan berasal dari tanahnegara bekas Eigendom Nomor 6934 yang sejak Tahun 1918 tertulis atas nama HetGoeverment Van Nederlandsche Indie

sesoorang dalam pergaulan dengan sesama warga, atau terhadap harta bendaoranglain ; 9229222922 202222 2 222 28e Bahwa untuk memahami substansi dari perbuatan melawan hukum harus mengacupada rumusan diatas ;Bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukumnya benar Tergugat I telah melakukanpensertifikatan tanah obyek sengketa sehingga keluar Sertifikat Hak Pakai No.75tertanggal 24 juli 1987 atas nama Tergugat I, yang berasal dari Eigendom VerpondingNo.6934 tertulis atas nama Het Goeverment Van Nederlandsche Indie

di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkanHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Tasdalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek(Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

tersebut ia ajarkan dirumah kostnya.Bahwa saksi setelah diserahkan kepada saksi ALE dipekerjakan sebagai pelacur,adapun yang menyuruh saksi untuk melacur adalah Papi GOLANG dan PapiAHENG, dan seelama tinggal di Villa tersebut telah 7 (tujuh) kali saksi di Bokinguntuk bersetubuh yakni pertama kali dengan orang India di Hotel Sangrila, yangkedua dengan orang Cina di Hotel Paragon, yang ketiga dengan orang India diWisma Karimun, yang keempat dengan orang Melayu di Wisma Karimun, yangkelima dengan orang Indie

yang diterbitkan oleh Tergugat Il atas nama Tergugat pada tahun 1987;Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Nomor 285 oleh Tergugat Il kepadaTergugat adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.28/HGB/DA/ 87, tanggal 8 April 1987 dengan pertimbangan: Hak atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 5725 atas namaGouvernement Van Nederlandsch Indie seluas 10.442 M* (sepuluhribu empat ratus empat puluh dua meter persegi) terletak di JalanRaya Yos Sudarso, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk,Jakarta

Bahwa perbuatan Tergugat mengajukan permohonan SHGB kepada10.Tergugat Il dan penerbitan SHGB Nomor 285 oleh Tergugat Il kepadaTergugat berdasarkan Eigendom Verponding Nomor 5725 atas namaGouvernement Van Nederlandsch Indie sesuai GS tanggal 23 April 1985Nomor 1802/1985 jelaslah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yangtelah merugikan Para Penggugat, karena bila SHGB Nomor 285 tersebuthendak diterbitkan berdasarkan Eigendom Verponding Nomor 5725 atasnama Gouvernement Van Nederlandsch Indie sesuai GS

sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampubertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak adaerror in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam KUHP menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistemhukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Ad.1 Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subyek hukumpidana yang menurut sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) dimana hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie dalam arrest tanggal O05 Agustus 1925 yangmenyatakan bahwa subyek hukum pidana Indonesia adalah manusiakarena hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan asas kesalahanindividual (H.A.Zainal Abidin Farid,

di Jalan Percetakan Negara Il A Nomor 20 Johar Baru yaitu RencanaTata Ruang Wisma Kecil dengan kesimpulan pemberian hak atas tanahdapat dipertimbangkan untuk disetujui ;Pada tanggal 7 November 2011 dalam Penelitian Buku Eigendom danPemetaan dalam rangka Permohonan Hak atas tanah, status tanah : TanahNegara bekas Eigendom Nomor 15550 sebagian, tertulis atas namaGouvernement Van Nederlandsch Indie, luas 122 m?

Nomor 1267 K/Pid.Sus/2017tanah Negara bekas Eigendom Nomor 15550 tertulis atas namaGouvernement Van Nederlandsch Indie, bidang tanah tersebut menjaditanah yang langsung dikuasai oleh Negara ;Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2011, diterbitkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Pusat Nomor :965/HBG/BPN.31.71/2011 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atasnama Terdakwa untuk tanah seluas 122 m?

di Jalan Percetakan Negara Il A Nomor 20 Johar Baru yaitu RencanaTata Ruang Wisma Kecil dengan simpulan pemberian hak atas tanahdimaksud disetujui ;Pada tanggal 7 November 2011 dalam Penelitian Buku Eigendom danPemetaan dalam rangka permohonan hak atas tanah, status tanah : TanahNegara bekas Eigendom Nomor 15550 sebagian, tertulis atas namaGouvernement Van Nederlandsch Indie, luas 122 m?

di Jalan Percetakan Negara II/A Nomor 20 Kelurahan Johar BaruKecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan status tanah sebagian dari tanahNegara bekas Eigendom No.15550 tertulis atas nama Gouvernement VanNederlandsch Indie, bidang tanah tersebut menjadi tanah yang langsungdikuasai oleh Negara;Hal. 19 dari 61 hal. Put.

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yangsejenis.Ad.1 Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subyekhukum pidana yang menurut sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurliike person (manusia) dimana hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie dalam arrest tanggal 05 Agustus1925 yang menyatakan bahwa subyek hukum pidana Indonesia

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

Indie) pada tanggal 22 April1935 dari Alm. Atmodikarjo yang disaksikan oleh Bekel dan Tjarik Ketanggiwaktu itu dimana surat keterangan tersebut juga ditandatangani oleh semuaanakanak Alm. Atmodikarjo;Bahwa terjadinya jual beli tersebut di atas, bermula pada tahun 1934 Alm.Atmodikarjo meminjam uang (hutang piutang) kepada Alm. ImamMoestopo (orang tua Almh. Widji dan juga mertua S. Sastrodinomo)yang dalam peristiwa tersebut dilewatkan Almh. Widji dengan di atasnamakanAlm. S.

Indie)pada tanggal 22 April 1935 yang disaksikan oleh Bekel dan TjarikKetanggi waktu itu dimana surat keterangan tersebut juga ditandatangani oleh semua anakanak Alm.

melakukan dan turut serta melakukan ;Bahwa pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat denganpertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim tingkat pertama dalampertimbangannya dihalaman 74 alinea ke2 ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengutip sebagian dari fakta fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen bukan perubahan nama ataukelanjutan dari "Het Christelijk Lyceum yang anggaran dasarnya telahdiumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsh Indie

1926 No. 540karena perkumpulan ini sudah dinyatakan sebagai perkumpulan yangHalaman 58 dari 63 halaman Putusan Pidana No. 117/PID/2018/PT.BDG.dilarang sejak 1960, oleh karena itu tidak dapat dilanjutkankeberadaannya ;Staatsblad Van Nederlandsh Indie 1926 No. 540 adalah AnggaranDasar dari Het Christelijk Lyceum bukan Anggaran Dasar dari"Perkumpulan Lyceum Kristen dan anggaran dasar dari "Het ChristelijkLyceum sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsh Indie 1926 No. 540 tidak benar mengalami

Maria GorettiPatiwael, Cornelis Edward Huwae, Choqiue Barita Sondang Hutagalungdan Edward Seky Soeryadjaya yang mengaku sebagai Anggota danPengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung, yang AnggaranDasarnya telah diumumkan Staatsblad Van Nederlandsh Indie 1926No. 540 ;Bahwa dari Anggaran Dasar tersebut telah mengalami perubahanmasing masing dengan Akta tanggal 2 Desember 1982 No.1 dan Aktatanggal 18 Juni 1983 No.34 yang dimasukkan dalam Akta No.3 tanggal18 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) pasang sepatu futsal merk Nike warna merah muda kecoklatan (Pink Salem);
• 1 (satu) buah dompet semi kulit warna kombinasi coklat merk Indie

Hal ini Sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalamsurah alBagarah ayat 231 yang menyatakan: > =Indie I5ljue Grosses V5Artinya:*...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai !striistrimu)untuk member! kemudharatan bagi mereka karena dengan demikiankamu telah menganiaya mereka.... (QS.

SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kepemilikantanah, sedangkan Saksi AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan buktisertifikat hak milik tetapi hanya menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah berupa :1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie Den GoiverneurVan Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinan atas nama Sri Ratudengan perantaraan paduka tuan Gubernur Hindia Belanda, Resident Amboina).Hal 13 dari 100 Hal Putusan NO: 08 /Pid.SusTPK/2014/PN.Amb2) Surat Keterangan

SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kepemilikantanah, sedangkan Saksi AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan buktisertifikat hak milik tetapi hanya menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah berupa :1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie Den GoiverneurVan Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinan atas nama Sri Ratudengan perantaraan paduka tuan Gubernur Hindia Belanda, Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 28 Maret1996

Foto copy Kliping koran :Jawa Pos, 27 April 2007 IPHI Ancam gugat DewanSurabaya Pagi, 14 Mei 2007 Desak Kunker Dewan dibatalkan sajaJawa pos, 26 Juli 2007 Dinilai Tak Bawa Hasil Dewan emosionalJawa pos, 4 Agustus 2007 Komisi A mentahkan usul PemprovJawa pos, 5 September 2007 Gubernur ikut digugat diberi tanda P3 ;Foto copy Siaran Pers Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda diberi tanda P4Foto copy Staatblad Van Nederlandsch Indie 1927 No. 558, diberi tanda P5 ;Foto copy Staatblad Van Nederlandsch

Indie 1928 No. 295, diberi tanda P6 ;Foto copy Buku Tien Jaar Provincie Oost Java 19291939, diberi tanda P7Foto copy Gambar/Foto Kantor Gubernur Jawa Timur di Tahun 1931, diberi tanda P8 ;Foto copy Laporan dari Den Haag : DPRD Jatim apa yang kau cari di Belanda, SumberDetik.

Alas Hak berupa> Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il PalangkaRaya Nomor : SDA.34/D.V.7/N1980 tanggal 15 April 1980 An.SIMPUN ; > Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari SIMPUNkepada UDIE INDIE SAHA TIMIN Palangka Raya tanggal07 Nopember 1997 yang diketahui oleh Lurah Langkai Nomor594/146/KLLK/XI/97 tanggal 13 Nopember 1997 ; > Surat Perjanjian atau Ikatan Jual Beli dari UDIE INDIE SAHA TIMIN(pihak Penjual) kepada HARIYANTO (pihak Pembeli) ; c.

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwaHalaman 8 dari 15Putusan Nomor 232/Pid B/2019/PN Mre,subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

terdakwa pada saat mengambil barang berupa kabel telphon tersebutdengan mengunakan sarana KBM Daihatsi Pick Up warna putih, gergaji besi,Tangga, tali tambang, tang dan obeng.bahwa dari PT Telkom Kudus tidak melakukan kegiatan Maintenance / Perbaikanjaringan di wilayah Kec Undaan Kab Kudus.Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kdsbahwa para terdakwa bisa melakukan pencurian kabel tersebut dengan menyamarsebagai petugas PT.Telkom Kudus dengan menggunakan pakaian milik PT Telkomberlogo INDIE

denganmengunakan gergaji besi setelah kabel terputus selanjutnya ada yang bertugasmengulung kabel kemudian dinaikan kedalam mobil.bahwa barang bukti yang diperlinatkan di persidangan.bahwa dari PT Telkom Kudus tidak melakukan kegiatan Maintenance / Perbaikanjaringan di wilayah Kec Undaan Kab Kudus.Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kds bahwa para terdakwa bisa melakukan pencurian kabel tersebut dengan menyamarsebagai petugas PT Telkom Kudus dengan menggunakan pakaian milik PT Telkomberlogo INDIE