berdasarkan alasanalasan yang padaintinya adalah sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten DompuProvinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugatsejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkunganPemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor : 814.3/089/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN

Dimana 1.548 orangtersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akandilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos ujipublik;Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan

melaksanakantes tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariHalaman 8 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR10.Ach.Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari pesertaseluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orangsebagaimana Surat KEMENPAN

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.

Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori II tahun 2013 padatanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melalui online sesuaisurat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013dari tenaga Honorer Kategori Il (T9) dimana pada point 4 surat tersebutmenyatakan agar masingmasing instansi sebelum menyampaikan berkasusulan permintaan NIP ke BKN, wajib memverifikasi ulang kebenarandokumen dari masingmasing tenaga

Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRl) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah KabupatenDompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkankepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di KabupatenDompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu;3.

Putusan No. 40/G/2017/PTUNMTRKEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RIdan BKN RI;Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, makaKEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukantes UJI PUBLIK selama + 1, 5 bulan dengan mengumumkan secaraterbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara onlinemaupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu,untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksimasyarakat umum

Dimana 1.548 orangtersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akandilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos ujipublik;Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan

2017/PTUNMTR10.Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakantes tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari pesertaseluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orangsebagaimana Surat KEMENPAN

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan);.

Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRl) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah KabupatenDompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkankepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di KabupatenDompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu;3.

Putusan No. 44/G/2017/PTUNMTRKEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RIdan BKN RI;Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, makaKEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukantes UJI PUBLIK selama + 1, 5 bulan dengan mengumumkan secaraterbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara onlinemaupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu,untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksimasyarakat umum

Dimana 1.548 orangtersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akandilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos ujipublik;Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan);.

SYUPRIATMAN dkk (30 orang) yang didalamnyaterdapat nama Penggugat (T15) (berkas penggugat termasuk didalambagian 134 yang tidak memenuhi kriteria, blanko usul penetapan NIPCPNSD dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidak ditandatangani olehPejabat Pembina Kepegawaian);Bahwa Kemenpan RB kemudian mengirimkan surat NomorB.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T16) perihal PenangananHalaman 30 dari 88 hal.

Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRl) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah KabupatenDompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkankepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di KabupatenDompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu;3.

Putusan No. 51/G/2017/PTUNMTRKEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RIdan BKN RI;Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, makaKEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukantes UJI PUBLIK selama + 1, 5 bulan dengan mengumumkan secaraterbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara onlinemaupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu,untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksimasyarakat umum

Dimana 1.548 orangtersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akandilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos ujipublik;Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan

2017/PTUNMTR10.Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakantes tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari pesertaseluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orangsebagaimana Surat KEMENPAN

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan);9.

menerapkan peraturan hukum sebagaimanamestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang; Bahwa putusan Judex Facti juga telah mempertimbangkan fakta hukum yangrelevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yangterungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa yang menjanjikan Saksi NovalindaManik untuk dapat lulus menjadi PNS tanpa tes atau melalui sisipan dikarenakanTerdakwa mempunyai anak atau orang nomor 2 (dua) di KementerianPendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan

Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten DompuProvinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugatsejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkunganHalaman 6 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRPemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor : 814.2/137/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN

Dimana 1.548 orangtersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akandilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos ujipublik;Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan

Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakantes tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari pesertaseluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orangsebagaimana Surat KEMENPAN

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesHalaman 27 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori II tahun 2013 padatanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melalui online sesuaisurat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi

SYUPRIATMAN dkk (30 orang) yang didalamnyaterdapat nama Penggugat (T15) (berkas penggugat termasuk didalamHalaman 29 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR15.16.17.18.bagian 134 yang tidak memenuhi kriteria, blanko usul penetapan NIPCPNSD dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidak ditandatangani olehPejabat Pembina Kepegawaian).Bahwa Kemenpan RB~ kemudian mengirimkan surat NomorB.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T16) perihal PenangananTenaga Honorer Kategori Il yang dinyatakan

Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRl) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah KabupatenDompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkankepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di KabupatenDompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu;3.

Putusan No. 42/G/2017/PTUNMTRKEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RIdan BKN RI;Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, makaKEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukantes UJI PUBLIK selama + 1, 5 bulan dengan mengumumkan secaraterbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara onlinemaupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu,untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksimasyarakat umum

Dimana 1.548 orangtersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akandilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos ujipublik;Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan

2017/PTUNMTR10.Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakantes tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari pesertaseluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orangsebagaimana Surat KEMENPAN

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan);9.

Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRl) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah KabupatenDompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkankepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di KabupatenDompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu;3.

Putusan No. 43/G/2017/PTUNMTRKEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RIdan BKN RI;Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, makaKEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukantes UJI PUBLIK selama + 1, 5 bulan dengan mengumumkan secaraterbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara onlinemaupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu,untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksimasyarakat umum

Dimana 1.548 orangtersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akandilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos ujipublik;Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan

2017/PTUNMTR10.Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakantes tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari pesertaseluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orangsebagaimana Surat KEMENPAN

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan);9.

Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRl) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah KabupatenDompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkankepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di KabupatenDompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu;3.

Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTRKEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RIdan BKN RI;Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, makaKEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukantes UJI PUBLIK selama + 1, 5 bulan dengan mengumumkan secaraterbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara onlinemaupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu,untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksimasyarakat umum

Dimana 1.548 orangtersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akandilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos ujipublik;Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan

/2017/PTUNMTR10.Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakantes tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013dari TenagaHonorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orangyang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnyasejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orangsebagaimana Surat KEMENPAN

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan);9.

Bukti PK14yaitu fotokopi kuitansi tanggal 15 Maret 2016, Bukti PK15 fotokopikuitansi tanggal 15 September 2011, Bukti PK16 fotokopi kuitansitanggal 22 Oktober 2010, Bukti PK17 fotokopi kuitansi tanggal12 Maret 2012, Bukti PK18 fotokopi kuitansi tanggal 12 November2011, Bukti PK19 fotokopi kuitansi tanggal 21 Oktober 2011, BuktiPK20 fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan tanggal 8 Februari2019, Bukti PK21 Surat BKN tanggal 24 Juni 2014, Bukti PK22fotokopi Kartu Pengenal, Bukti PK23 fotokopi Surat Kemenpan

Melakukan pengawasan' terhadap penyelenggaraan urusanpemerintahan desa.Bahwa tahun 2013 Pemkab Lebak melaksanakan kegiatan penerimaanCPNS jalur K2 mengusulkan 2000 lebih honorer K2, dan yang dinyatakanlulus Kemenpan 495 orang, terdiri dari 426 tenaga pendidik, sisanyatenaga Kesehatan dan tenaga administrasi.Halaman 87 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PN.

Srg.untuk membantu proses pengajuan honorer K2 menjadi CPNS keMENPAN dan itu atas permintaan ibu Venni, kKemudian ditanyakan pulakepada BAMBANG, kepada siapa uang diberikan dan dijawab kepadaorang MENPAN (MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA),tanpa menyebut nama, dan yobs menambahkan kepengurusan keMENPAN atas inisiatif sendiri.

Srg.honorer K2 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak agar supayadiluluskan menjadi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Lebak.Bahwa saksi mengenal LUKI dikenalkan oleh ADE NURHIKMAT padawaktu ADE NURHIKMAT menemui Orang Kementrian PendayagunaanAparatur Negara di Hotel TWIN PLAZA Slipi Jakarta, dan sewaktu diLobby Hotel ketika Saksi dengan LUKI menunggu Tersangka ADENURHIKMAT berbicara dengan Orang KEMENPAN ARI, LUKImenceritakan bahwa Orang KEMENPAN RI yang berbicara denganTersangka ADE NURHIKMAT tersebut

Srg. karena kasusnya sudah mencuat sehingga dikembalikan lagi olehdr.Venny Iriani Amaliah kepada honorer kK2.Bahwa selanjutnya uang uang sejumlah Rp. 810.000.000, (delapan ratussepuluh juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa Ade Nurhikmat kepadaYos Rizal orang kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara(Kemenpan) Jakarta, sebesar Rp.410.000.000 diserahkan oleh bambangSetiyono Spd bersama Jalil (Sopir Drs Ade Nurhikmat) kepada Lukikepercayaan Yos Rizal di daerah Hotel Century Senayan jakarta danselebihnya

Untuk disetor kepadaterdakwa Drs.Ade Nurhikmat setiap akan berangkat ke Jakarta bersamasamasaksi Bambang Setiyono mantan Kepala Sekolah SMA Negeri Maja.Menimbang bahwa terkumpulnya uang tersebut karena kerjasama yangrapi antara terdakwa Drs.Ade Nurhikmat dan dr.Venny Iriani Amaliah selakukepala Dinas Kesehatan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sertadengan Yoz Risal yang mengaku dari Kemenpan sehingga terwujud niatnyadengan terkumpulnya uang Rp.871.000.000.Menimbang bahwa karena terdakwa tidak

(seratussembilan puluh delapan juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Dimana uang tersebut merupakan uang milik tenaga honorer K1 yang tidaklulus pengalihan CPNS Kota Gorontalo.Bahwa terdakwa Dirtan Hunowu, S.lp dalam meminta uang kepada saksiMaryam Rahim Poiyo, saksi Sri Dewi Abas atau saksi Nita Badaru beberapa kalimengatakan Saya mau ke Kemenpan, Kase uang saya kemudian selain ituterdakwa Dirtan Hunowu, S.lp juga menyampaikan akan bertemu dengan TimPokja di Bogor dan mengatakan kase

selainuang yaitu berupa kelengkapan administrasi :Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pbm Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwatelah honor minimal 5 (lima) tahun, ljasah Sl Surat Keterangan Catatan Kepolisian Fhotocopy Kartu Tanda Penduduk Pas Fhoto ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima)lembar latar merah Fhotocopy Kartu Keluarga Fhotocopy Buku Nikah Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yangditujukan kepada kementerian kemenpan

145.000.000,(seratus empat puluh lima juta rupiah) dan persayaratan berkas korbanyang diserahkan yaitu : Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwatelah honor minimal 5 (lima) tahun, ljasah Sl Surat Keterangan Catatan Kepolisian Fhotocopy Kartu Tanda Penduduk Pas Fhoto ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima)lembar latar merah Fhotocopy Kartu Keluarga Fhotocopy Buku Nikah Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yangditujukan kepada kementerian kemenpan

terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim meminta syarat selainuang yaitu berupa kelengkapan administrasi : Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwatelah honor minimal 5 (lima) tahun, ljasah Sl Surat Keterangan Catatan Kepolisian Fhotocopy Kartu Tanda Penduduk Pas Fhoto ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima)lembar latar merah Fhotocopy Kartu Keluarga Fhotocopy Buku Nikah Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yangditujukan kepada kementerian kemenpan

dan persayaratan berkas korbanyang diserahkan yaitu :Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN PbmSurat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwatelah honor minimal 5 (lima) tahun,Ijasah SISurat Keterangan Catatan KepolisianFhotocopy Kartu Tanda PendudukPas Fhoto ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima)lembar latar merahFhotocopy Kartu KeluargaFhotocopy Buku NikahSurat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yangditujukan kepada kementerian kemenpan

Rifai sebagaimana termuat dalam BAP, padapokoknya sebagai berikut:Bahwa dari hasil Bimtek Kemenpan RB tahun 2017 dinyatakan bahwa yangdilarang adalah kepala pekon turut serta dalam kegiatan kampanyepasangan calon, berdasarkan hal tersebut kepala pekon yang hadir bersamasama pasangan calon dan duduk sejajar dengan pasangan calon dalamkampanye serta kemudian terdapat unggahan di media sosial Facebookdimana terdakwa telah bersama dengan pasangan calon nomor urut 3melakukan foto bareng dengan menunjukkan

Rifai, dari hasil Bimtek Kemenpan RB tahun 2017 dinyatakan bahwaPutusan Nomor 105/Pid.

Bkolink/Rekanan di KEMENPAN/BKN Dan sdr EDI mengatakan bahwa dirinyamemiliki rekan di BPN setelah itu Terdakwa bersama sdr EDI menemui rekansdr EDI tersebut di Kantor KEMENPAN yang bernama sdr TONO Dan sdrKUSAIRI. Pada saat itu Terdakwa menanyakan sdr TONO PAK TONOKATA PAK EDI PAK TONO BISA MENGURUS UNTUK MASUK CPNSSUMBER K2 APA BETUL PAK?

seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa menghadiri acara sidang MKdi Jakarta kemudian Terdakwa menemui rekan Terdakwa di Jakarta yangbernama sdr EDI GUNADI yang mana kemudian karena pada saat ituTerdakwa mengetahui bahwa akan ada penerimaan calon PNS sumber K2Terdakwa menanyakan sdr EDI tersebut apakah dirinya ada mempunyailink/Rekanan di KEMENPAN

/BKN Dan sdr EDI mengatakan bahwa dirinyamemiliki rekan di BPN setelah itu Terdakwa bersama sdr EDI menemui rekansdr EDI tersebut di Kantor KEMENPAN yang bernama sdr TONO Dan sdrKUSAIRI.

MASUKTAPI DI KAB, MERANGIN dan Terdakwa menjawab 1YO DAK APO APOURUSLAH Dan kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian pada saat ituTerdakwa sedang berada di jakarta mengikuti sidang sdr MAT RAMLI datangmanyusul terdakwa dan mengatakan IN SUDAH ADA LIMA ORANG YANGDAFTAR yang mana pada saat itu sdr MAT RAMLI sudah membawa datadata pendaftar Dan uang yang diberikan oleh pendaftar tersebut, kKemudianTerdakwa menghubungi sdr EDI GUNADI yang kemudian Terdakwa sdr EDI,MAT RAMLI Dan TONO bertemu di kantin KEMENPAN

saksidengan alasan pinjam dulu sebagai dana talang; Bahwa saksi mengatakan kepada Saksi Margiyono pada saat itu saksisanggup mengurus anaknya yang bernama Joko diangkat menjadi PNS(Pegawai Negeri Sipil) di Kota Banjar pada tahun 2016 dengan bantuandari Saksi Toto; Bahwa anaknya Saksi Margiyono yang bernama Saksi Joko tidakdiangkat menjadi PNS di tahun 2016 dan menurut Keterangan Saksi Tototidak ada penerimaan CPNS dari Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan

Bahwa terdakwa hanya sebagai perantara mengurus anaknya SaksiMargiyono yang bernama Saksi Joko untuk diangkat menjadi PNS di KotaBanjar. dan yang mengurusnya adalah saksi Darisman; Bahwa menurut keterangan dari saksi Ade Darisman Saksi Totomengurus anaknya Saksi Margiyono yang bernama Saksi Joko untukdiangkat menjadi PNS Kota Banjar ke salah seorang Kementerian yangHalaman 22 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bijrberada di Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia (Kemenpan

sekarang uang tersebut tidak pernahdikembalikan; Bahwa terdakwa hanya sebagai perantara mengurus anaknyaSaksi Margiyono yang bernama Saksi Joko untuk diangkat menjadiPNS di Kota Banjar. dan yang mengurusnya adalah saksi Darisman; Bahwa menurut keterangan dari saksi Ade Darisman Saksi Totomengurus anaknya Saksi Margiyono yang bernama Saksi Joko untukdiangkat menjadi PNS Kota Banjar ke salah seorang Kementerian yangberada di Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia (Kemenpan

Jangga MoraSiregar, dan opung yang menyerahkan kepada terdakwa dirumah opung saksi;Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) dengan jalur Khusus dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwamemiliki kenalan di Kemenpan RB di Jakarta;Bahwa pada bulan Desember 2014 terdakwa berjanji akan memberikan SKPegawai Negeri Sipil (PNS) kepada saksi dan hingga saat itu SK tersebut tidaksaksi dapatkan;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.

Jangga MoraSiregar, dan opung yang menyerahkan kepada terdakwa dirumah opung saksi;Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Surya Pratama Siregar untukmenjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jalur Khusus dan Terdakwamengatakan bahwa terdakwa memiliki kenalan di Kemenpan RB di Jakarta;Bahwa pada bulan Desember 2014 terdakwa berjanji akan memberikan SKPegawai Negeri Sipil (PNS) kepada saksi Surya Pratama Siregar dan hinggasaat itu SK tersebut tidak saksi Surya Pratama Siregar dapatkan;Halaman 8 dari

Garut diawali informasidari Kemenpan RI untuk penerimaan CPNS lalu oleh BKD Kab. Garutdiusulkan sesuai dengan kebutuhan kepada Kemenpan RI selanjutnyaturun persetujuan dari Kemenpan RI dan selanjutnya ditetapkan olehBupati Garut sebelum akhirnya diumumkan melalui berbagai media massadan bisa diakses juga secara online di situs Pemkab.

Putusan Nomor : 198/G/2016/PTUNJKT.mengingat Kemempan mempunyai kebijakan terhadap permasalahan tenagahonorer K2;Bahwa hasil keputusan Kemenpan menolak terhadap rekomendasi untukformasi 2017 untuk Penggugat;Bahwa batas waktu diberlakukan kepada semua instansi pemerintah daerahdan pusat serta berlaku sama kepada semua Kantor Regional;Bahwa konsekuensi apabila tetap ditetapbkan NIP terhadap Penggugat yangmana ttidak sesuai dengan NSP maka akan terdapat temuan yang dilakukanaudit oleh Inspektorat internal

dan BPK;Bahwa batas waktu adalah waktu usul berkas dari instansi pemerintahkepada BKN;Bahwa Dwi Tarmini yang TMS dan telah melewati batas waktu dapatditetapkan NiPnya disebabkan adanya surat kebijakan dari Kemenpan,sedangkan Penggugat tidak ada surat kebijakan dari Kemenpan;Bahwa BKN akan memproses usulan berkas Honorer K2 Penggugat jikamemang terdapat surat kebijakan dari Kemenpan;SAKSI FAKTA TERGUGAT :Nama AMIN FATKHURROHMAN ROSYIDI. dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa surat Dinas

Pusat pelatihannya di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara(KEMENPAN). Atlit Lemkari DK!