Bahwa pada tahun 2012, Dominicus Usifa, BA menggugat Jorhans Gabriel(Penggugat) berkaitan dengan tanah obyek sengketa berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Kupang Nomor 181/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 12 April 2013 yang amarnya sebagai berikut :MENGADLLI Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No : 34/Pdt.G/2017/PNKpgMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yanghingga kini ditaksir sebesar Rp.476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 81/PDT/2013/PTK tanggal 1 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut :MENGADLLI :Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor181/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 12 April 2013 yang dimohonkan bandingtersebut. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Jo.

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

PUTUSANNomor 578/Pdt.G/2018/PA.KrwTht 2ersDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadlli perkaratertentu pada tingkat perkaia dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberikuasa kepada Depri Siregar, SH dan Rekan berdasarkansurat kuasa khuus tanggal 6 Februari 2018.

Jember untuk menyampaikan satu helai salinan penetapanikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLLI

tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanFULAN bin FULAN, umur 33 tahun, agama lslam, pendidikan SMP, pekerjaantani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa mengenai duduk perkaranya Pengadilan bersandarpada putusan sela tanggal 31 Oktober 2011 Nomor: 292/Pdt.G/2012/PA.Tlb,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADLLI

meliputi tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk mendaftarkanputusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala ketentuan Perundang undangan dan dalil syari yangberkaitan dengan perkara in;MENGADLLI

dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdapat perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADLLI

wilayah yang berbeda dengan wilayahPegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan; Menimbang, bahwa Permohonan perceraian termasuk perkaradalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangundangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;/MENGADLLI

MENGADLLI : Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat; Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449093 Tahun 2013,Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan,atas nama HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum. kepada ROOSJEJANSJE EMAN tanggal 11 Oktober 2013 sampai ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Menolak seluruh eksepsi Tergugat

perkawinanPenggugat dan Tergugat dilangsungkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

didaftarkan dandicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 Tentang tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat ;Mengingat segala ketentuan hukum syara dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI MENGADLLI

Tergugat dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai Tergugatsekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitandengan perkara yang dimohonkan banding;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamPutusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 15 Agustus 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo dah 1437 Hijriyah yang amarnyasebagai berikut :MENGADLLI

Menyatakan Terdakwa MENGADLLI........sah dan meyakir Hal. 9 dari hal 10 Put No.179/Pid.B/2014/PN KkaPENGANIAYAAN, sel

Berkas perkara Nomor 17/G/2013/PTUNSMD yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 17/G/2013/PTUNSMD tanggal 15 Januari 2014 yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Eksepsi : MENGADLLI : Menolak eksepsi Tergugat;Him.3 dari 12 hlm. Put. No. 73/B/2014/PT.TUN.JKTDalam Pokok Sengketa : 1.

memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ; Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 480 ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADLLI

tidak mengetahui Tergugat juga tidak mengetahui dalil gugatanpokok Penggugat, sehingga keterangan saksi pertama tersebut harus di nyakankesampingkan, sedangka saksi kedua Penggugat mengetahui sebabsebabketidakharmonisan, mengetahui dan melihat pertengkaran antara Penggugat danTergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena keterangan seorang saksitersebut ditambah dengan sumpah tambahan berupa suppletoir sebagaimanayang tertuang dalam putusan sela perkara ini, yang pada pokoknya sebagaiberikut :Mengadlli

administrasi, dipandang perlu memerintahkanPanitera untuk memenuhi ketentuan tersebut ;on= Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biayayang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Page 9 of 11 4247822108ccf92b8784a52988 ccaba0on= Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLLI

setelah nantinya Pemohon mengucapkanikrartalaknya." untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturanperundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

dalam sebauah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan Pasal 125 HIR dan ketentuan perundangundangan lainyang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADLLI