Ditemukan 20270 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-10-2008 — Putus : 10-02-2009 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 169/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 10 Februari 2009 — Muchtar;Menteri Agama Republik Indonesia
6523
  • ternyatatelah terjadi pergantian Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Makassar, dan Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Kota Makassar yang baru tidak dapatmenjelaskan alasan ketidak hadiran Penggugat,padahal yang sebenarnya ketidakhadiran Penggugattelah diketahui dan atas izin secara lisan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassaryang lama, atau dengan kata lain ketidakhadiranPenggugat adalah sah dan dapat dibenarkan;Bahwa Tim pemeriksa menjadikan ketidakhadiranPenggugat sebagai temuan
    mestinya seorang pegawai negeri sipildengan mengisi data absensi dari bulan Desember2006 sampai dengan bulan Maret 2007;Bahwa ternyata tanpa surat keputusan dari pejabatyang berwenang, gaji Penggugat ditahan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassarterhitung sejak bulan Oktober 2007 dan terhadapkenyataan ini Penggugat tetap bersabar dan tetapmelakssanakan tugas yang diberikan pada Penggugat;Bahwa kemudian ternyata data hasil temuan TimPemeriksa mengenai ketidakhadiran Penggugat selama2
    Asas Pengharapan Yang Wajar, yaitu TimPemeriksa telah menjanjikan akan memperbaikidataihasil temuan mengenai ketidakhadiranPenggugat selama 2 bulan ketika Penggugatdatang untuk mengklarifikasinya. Akan tetapisebaiknya ternyata janji / harapan tersebuttidak dipenuhi oleh Terugat; c.
    Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 8dan 13 yang menyatakan bahwa Tim Itjen = akanmemperbaiki data temuan hasil pemeriksaan;Berdasarkan data yang ada, saat Penggugatmenghadap Ketua Tim Iljen/Auditor, Tim = Itjenmenyatakan bahwa Tim akan mendiskusikan lebihdahulu dengan Dewan STL (Saran Tindak Lanjut) dansementara itu Penggugat ditugaskan ditempatsemula. Tim Itjen tidak menyatakan akanmemperbaiki data temuan hasil pemeriksaan;289.
    Asas Pengharapan Yang Wajar.Sebagaimana dalil Tergugat angka 8 tersebutdiatas, Tim Itjen tidak pernah menjanjikanakan memperbaiki data hasil temuan. Tim Itjenmenyatakan bahwa Tim akan mendiskusikan lebihdahulu dengan Dewan STL (Saran Tindak Lanjut)dan Dewan STL menyatakan bahwa tetap berpegangpada Saran Tindak Lanjut semula yangHalaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor:169/G/2008/PTUN JKT.menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak denganhormat atas pelanggaran yang dilakukanPehQQUGat,
Register : 30-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Tte
Tanggal 16 Juli 2018 — RIZAL ATO Alias ICAL
1813
  • Sus/2018/PN TteBahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diketemukanNarkotika Jenis shabu shabu sejumlah 1 (satu) paket kecil dalampenguasaan terdakwa yang di simpan di bawah telapak kaki terdakwasehingga atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa di amankan dikantor BNNP Maluku Utara.Bahwa saat terdakwa di interogasi lebih lanjut, ternyata Narkotika Jenisshabu shabu sejumlah 1 (satu) paket kecil tersebut milik terdakwasendiri yang didapati dari Sdr.
    Kalumpang Kec.Ternate Tengah Kota Ternate.Bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat bahwa terdakwamenggunakan Narkotika sehingga dilakukan penyelidikan danpenangkapan.Bahwa saat penagkapan kemudian dilakukan penggeledahan temyata diketemukan Narkotika Jenis Shabu sejumlah 1 (satu) shacet yang disimpan di bawah teiapak kaki terdakwa.Bahwa atas temuan tersebut kemudian terdakwa di interogasi tenyataNarkotika sejumlah 1 (satu) shacet yang di simpan di bawah teiapak kakiterdakwa adalah benar milik terdakwa
    Sus/2018/PN TteBahwa saat penagkapan kemudian dilakukan penggeledahan temyata diketemukan Narkotika Jenis Shabu sejumlah 1 (satu) shacet yang disimpan di bawah teiapak kaki terdakwa.Bahwa atas temuan tersebut kemudian terdakwa di interogasi tenyataNarkotika sejumlah 1 (satu) shacet yang di simpan di bawah teiapak kakiterdakwa adalah benar milik terdakwa sendiri.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ataupunmengggunakan Narkotika tersebut.Bahwa dari pengakuan terdakwa, Narkotika tersebut
Register : 10-10-2012 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.48445/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10124
  • VII/19/2013Bea Masuk2012bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atasselisih kurang saldo fisik material dibandingkan dengan saldo buku material pada DivisiRefrigerator sehingga menimbulkan kewajiban bayar bea masuk, pajak dalam rangkaimpor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 724.285.000,00;bahwa terdapat temuan audit berupa selisih antara Saldo Fisik dengan Saldo Buku, yaituterhadap saldo fisik material pada Divisi Refrigerator dilakukan perbandingan
    Atas selisih kurang iniPemohon Banding wajib membayar Bea Masuk dan PPN yang terutang beserta DendaAdministrasi sebesar 100% dari Bea Masuk dengan jumlah total Rp.724.285.000,00;bahwa Pemohon Banding sudah membandingkan Temuan Terbanding dengan Data sistemPemohon Banding dan kedapatan selisih kurang sebanyak 2,610 EA dikarenakanperbedaan stock awal yang digunakan oleh Terbanding sebagai dasar dilakukan koreksitersebut.
    Sementara adalah sebagai berikut : NoUraian Kegiatan Temuan Audit Rekomendasi Keteranga Tanggapan Auditee. nD Barang jadi Auditee Lampiran Tidak diterimaselanjutnya disebut Rekapitulasi harus D KKAFinished Goods dan memberikan No. 8 Stock awal (stockpengujian penjelasan s.d. 8h akhir LHA 2008)a.
    Pengujian dalam dan kedapatankesesuaian rangka selisih kurangantara saldo impor dikarenakan bahwa berdasarkan KKA Lampiran D Nomor 13 (Perhitungan Kurang Bayar BM, PPN,PPh dan Denda Akibat Selisih Kurang Finished Goods Divisi Refrigerator), jenisFinished Goods yang dinyatakan kurang meliputi 41 item (code number) dengan jumlahMenimbange Bahwa setelah membandingkan Temuan Auditor dengan Data sistem LGEI dankedapatan selisih dikarenakan perbedaan stock awal, yaitu perbedaan pada totalpemasukan dan
    Perbedaantersebut karena data Temuan Auditor hanya menggunakan data dari REF div code(istilah penamaan gudang tempat menyimpan stock dilingkungan dalam pabrik)saja, tetapi tidak memasukkan data HDO (W/H div code/REF div code) (istilahpenamaan gudang tempat menyimpan stock di lingkungan luar pabrik) yangseharusnya data HDO tersebut juga termasuk dalam unsur penghitungan FinishedGood pada divisi Refrigerator.
Register : 19-12-2017 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN DOMPU Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Dpu
Tanggal 29 Maret 2018 — HARTONO Alias RANDI
5417
  • TimsusPolres Dompu membagi tugas, kemudian secara bersamaan anggotaTimsus Polres Dompu melakukan penggerebekan dirumah mertuaterdakwa, saat itu saksisaksi melihat terdakwa sedang duduk dilantaibersama saudara LALU SATRIADI Alias ADI dan saudara ABDULGAFUR Alias GAFUR, selanjutnya anggota Timsus Polres Dompumelakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa, saat itu ditemukan 1(satu) buah bong yang berada dibawah tempat tidur terdakwa.Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN DpuBahwa atas temuan
    tersebut selanjutnya anggota Timsus Polres Dompumemutuskan untuk melakukan penggeledahan terhadap seluruh rumahterdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buahbong dilorong dapur, atas temuan tersebut selanjutnya anggota TimsusPolres Dompu mengintrogasi terdakwa dan menanyakan dimanaterdakwa menyimpan Narkotika, saat itu terdakwa menunjukkan tempatmenyimpan narkotika miliknya yaitu diatas lemari plastik yang terletakdidalam kamar terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditempat
    .untuk 15 (lima belas) poket, atas pengakuan terdakwa tersebut,selanjutnya terdakwa dan buktibukti terkait penangkapan terdakwadibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya 15 (limabelas) bungkus plastik klip transparan tersebut dilakukan penimbangansatu persatu dan ditemukan jumlah berat kotor antara lain :1. 0,77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram).2. 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram).3. 0,64 gram (nol
    .untuk 15 (lima belas) poket, atas pengakuan terdakwatersebut,selanjutnya terdakwa dan buktibukti terkait penangkapan terdakwadibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya 15 (limabelas) bungkus plastik klip transparan tersebut dilakukan penimbangansatu persatu dan ditemukan jumlah berat kotor antara lain :0,77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram).0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram).0,64 gram (nol koma enam
Register : 02-08-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sbg
Tanggal 18 Nopember 2019 — Penggugat:
JAMALUDDIN TANJUNG
Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA SIBOLGACQ. INSPEKTORAT KOTA SIBOLGA
2.PEMERINTAH KOTA SIBOLGA CQ. BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH BPKPAD KOTA SIBOLGA
995
  • Bahwa kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InvestigatifDalam Rangka Penghitungan Keuangan Negara oleh Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XX/12/2017 tanggal 4Desember 2017, ada temuan Perhitungan Nilai Kerugian Negara;4.
    Bahwa Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang ke KasDaerah Kota Sibolga karena adanya temuan sebagaimana tertuangdalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Laporan KeuanganPemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 Nomor68.C/LHP/XVIII.MDN/O9/ 2016;.
    BarusRaya Putra Sejati menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah KotaSibolga karena adanya temuan atas 3 (tiga) paket pekerjaan yangdilaksanakan PT. Barus Raya Putra Sejati sebagaimana tertuang dalamLaporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Laporan Keuangan PemerintahKota Sibolga Tahun Anggaran 2015 Nomor : 68.C/LHP/XVIII.MDN/09/2016;6.
    Bahwa Tergugat dan Tergugat II membantah serta menolak secarategas dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 poin 20.Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar:" Bahwa Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang ke KasDaerah Kota Sibolga karena adanya temuan atas pelaksanaan 3 (tiga)paket pekerjaan yang diperoleh PT.
    Bahwa dari halhal yang Tergugat dan Tergugat II uraikan di atas,jelaslah bahwa keliru dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenaseperti dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat menyetorkan sejumlahuang ke Kas Daerah Kota Sibolga berdasarkan temuan ataspelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan yang diperoleh PT.
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 26-01-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 203/PID.SUS/2020/PT BJM
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH Terbanding/Terdakwa : PAIRAN bin alm KASMUNI
18476
  • TanahBumbu Nomor B/140/8302/PPD.K.2/2020;1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor : 031 / Bawaslu.KS.09.09 / SPT / IX / 2020, tanggal 29 September 2020;1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor : 032 /Bawaslu.KS.09.09/ SPT / IX / 2020, tanggal 29 September 2020;1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 01/BawasluKS09.071IXI/2020 tentang pembahasan temuan dugaan pelanggaran,tanggal 02 Nopember 2020;1 (satu) eksemplar surat nomor : 035/Bawaslu.
    KS09.07/X1I/2020,tanggal 02 Nopember 2020, perihal meneruskan hasil pleno temuanpelanggaran pemilihan;1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 008/BA/BAWASLUKS09/HK.01.01/XI/2020 tentang penanganan temuan dugaan pelanggaranpemilinan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 02 Nopember 2020;Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2020/PT BJM51 (satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengan nomor registernomor : 05/TM/PB/Kab/22.11/X/2020, tanggal 02 Nopember 2020;o. 1 (Satu) eksemplar surat tugas perintah
    meneruskan hasil pleno temuan pelanggaranpemilihan;1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : O08/BA/BAWASLUKSO9/HK.01.01/XV2020 tentang penanganan temuan dugaanpelanggaranpemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 02 Nopember 2020;;1 (Satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengan nomor register nomor :05/TM/PBKab/22.11/X/2020, tanggal 02 Nopember 2020;Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2020/PT BJM 1 (satu) eksemplar surat tugas perintah tugas nomor007/SGKab.1B/22.11/X/2020, tanggal 02
    Nopember 2020; 1 (Satu) eksemplar berita acara pembahasan perlama sentra gakkumduKabupaten Tanah Bumbu nomor : 01 tanggal 02 Nopember 2020; 1 (Satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 010/BA/SBAWASLUKSO9/HK.01.01/XV/2020 tentang penanganan temuan dugaanpelanggaranpemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 07 Nopember 2020; 1 (satu) eksemplar berita acara pembahasan kedua sentra gakkumduKabupaten Tanah Bumbu nomor : 02 tanggal 07 Nopember 2020; 1 (satu) eksemplar foto pada saat kejadian; 1 (satu)
    pelanggaran pemilinan, 1 (Satu) eksemplar beritaacara pleno nomor : O08/BA/BAWASLUKS09/HK.01.01/X/2020 tentangpenanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu,tanggal 02 Nopember 2020, 1 (Satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengannomor register nomor : 05/TM/PBKab/22.11/x/2020, tanggal 02 Nopember 2020, 1(satu) eksemplar surat tugas perintah tugas nomor :007/SGKab.TB/22.11/x/2020,tanggal 02 Nopember 2020, 1 (satu) eksemplar berita acara pembahasan pertamasentra gakkumdu
Register : 11-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 50/Pid.B/2021/PN Blt
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
AGUNG WIBOWO, S.H
Terdakwa:
RIAN SUSILO Bin ATIM MULJANI
828
  • Summit Oto Finance Blitardan telahmelakukan audit/ pengecekan terhadap temuan atas perbuatan yang telahdilakukan terdakwa. Dari hasil audit/ pengecekan yang dilakukan terhadapnominal kerugianPT. Summit Oto Finance Blitar terdapat temuan 95 (Sembilanpuluh lima) unit sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa ( termasuknomor urut 24 an. DESA DESI APRIYOGI dan nomor urut 77 an.
    audit internal penanganan kasus terdakwa olehpihak PT.Summit Oto Finance Blitarpada rentang bulan Juni2019 sampai bulanAgustus 2019terdapat temuan sebanyak 95 account yang dokumen pengajuannyakreditnya direkayasa oleh terdakwa seolaholah permohonan pengajuan kreditdari pihak nasabah dengan nominal kerugian sebesar Rp.1.679.333.524, (Satumilyar enam ratus tujun puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu limaratus dua puluh empat rupiah) dengan uraian temuan sebagaimana tertuangdalam lampiran
    Summit Oto Finance Blitardan telahmelakukan audit/ pengecekan terhadap temuan atas perbuatan yang telahdilakukan terdakwa. Dari hasil audit/ pengecekan yang dilakukan terhadapnominal kerugianPT. Summit Oto Finance Blitar terdapat temuan 95 (Sembilanpuluh lima) unit sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa( termasuknomor urut 24 an. DESA DESI APRIYOGI dan nomor urut 77 an.
    audit internal penanganan kasus terdakwa olehpihak PT.Summit Oto Finance Blitarpada rentang bulan Juni2019 sampai bulanAgustus 2019terdapat temuan sebanyak 95 account yang dokumen pengajuannyakreditnya direkayasa oleh terdakwa seolaholah permohonan pengajuan kreditdari pihak nasabah dengan nominal kerugian sebesar Rp.1.679.333.524, (satumilyar enam ratus tujun puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu limaratus dua puluh empat rupiah) dengan uraian temuan sebagaimana tertuangdalam lampiran
    Summit Oto FinanceBlitar;Bahwa berdasarkan Surat Hasil Audit Internal penanganan kasusTerdakwa tanggal 30 Oktober 2020 yang Saksi tandatangani selakuSTH Blitar, dapat Saksi jelaskan bahwa hasil dari temuan audit internalpenanganan kasus Terdakwa oleh pihak PT.
Register : 26-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Bpp
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
3220
  • Audit InternalPada PT Bintang Selatan Agung auditor internal mempunyai peran yaitu dengan menyusun agenda audit dengan melakukan audit internalmutu, memverifikasi status temuan hasil audit sebelumnya, melaporkan hasil audit kepada wakil manajemen serta mengeluarkanpermintaan tindakan perbaikan.3. Direktur pemasaranMemastikan bahwa sistem pemasaran yang dilakukan berjalan secara efektif.4.
    Kepala divisi keuanganMenyusun anggaran penerimaan & pengeluaran dana secara rutin dan rencana anggaran yang akan dialokasikan, melakukan pengawasnterhadap cash flow serta mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil temuan proses pemantauan audit.7. Kepala divisi alat & kendaraanMembuat pelapopran dan backup quality lapangan, serta memastikan bahwa pemeliharaan alat & kendaran terpelihara dengan baik.8.
    Temuan Audit Internal:> Terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh staff yang tidak diperiksa kembali oleh atasan bagian tersebut.Kasus:> Pada akun kas sebelum dan sesudah dilakukannya audit berbeda.
    Temuan Audit Internal:> Terdapat nota pengeluaran maupun pendapatan yang hilang yang belum disreahkannya kepada pihak pembukuan.Kasus:> Kurang terjaganya nota rangkap mengakibatkan dokumentasi yang dilakukan oleh staff.> Pada saat dilakukannya audit kurang akuratnya data yang ada pada buku dengan yang ada di tangan.Rekomendasi:> sebaiknya semua nota pengeluaran hendaknya dijaga dan staff sebaiknya melakukan pemeriksaan setiap hari dan melaporkankepada kepala bagian agar di cek kebenaran pengeluaran
Putus : 29-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2016 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2017 — WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos. alias BUDO
9958 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Kejaksaan Cabang Pagimana;Bahwa pengembalian temuan BPK tersebut sama sekali tidak diuraikanataupun dipertimbangkan dalam putusan Judex Fact;2.
    Bahwa jumlah uang sebesar Rp59.337.464,29 adalah hasil temuan BPKpada bulan April 2013 dan temuan tersebut sudah disetorkan ke RekeningKas Umum Daerah Kabupaten Banggai pada tanggal 16 Mei 2013 kuranglebih 2 (dua) minggu setelah temuan BPK tersebut (surat bukti T.2 dan T.3)dan dari bukti surat tersebut dibenarkan pula oleh saksi ARMAN MUID,saksi KADIR NURDIN;Hal. 56 dari 71 hal. Putusan Nomor 2016 K/PID.SUS/20162.
    Bahwa jumlah uang sebesar Rp11.410.307,11 adalah hasil temuan Tim Ahlidari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai tanggal 28 Januari 2015dan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukankerugian Negara sebab hasil temuannya bertentangan dan tumpang tindihdengan hasil temuan BPK, lagi pula tidak di dukung oleh alat bukti lainnya;3.Bahwa kemudian jumlah Rp46.434.958,02 adalah hasil temuan Tim Ahllidari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai tanggal 28 Januari 2015,mengenai kekurangan
    BPKRp59.337.464,42 ditambahkan dengan temuan tim Kejaksaan CabangPagimana dan tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai yakniRp11.410.307,11 ditambahkan estimasi dari Penuntut Umum sejumlahRp46.434.958,02 yang dihitung dari kekurangan pipa PVC @ 4 dan ditambahdengan retensi 5% sebesar Rp46.435.050,00;Bahwa mengenai temuan BPK sejumlah Rp59.337.464,42 fakta persidanganmembuktikan bahwa temuan BPK tersebut sudah disetorkan oleh CV.
    Dari jumlah tersebut sudah termasukdari item pekerjaan hasil temuan BPK yang sudah disetorkan pada RekeningKas Umum Daerah Kabupaten Banggai sejumlah Rp59.337.464,42 olehkarena itu item pekerjaan acian dalam pembuatan Intake dan item pekerjaanpengecatan perlintasan sudah dua kali terinout melalui temuan BPK danperhitungan tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai, darifakta tersebut terbukti bahwa hasil temuan tim ahli ternyata tumpang tindihdengan hasil temuan BPK;Bahwa demikian pula
Register : 09-08-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 136/Pid.B/2012/PN.TL
Tanggal 16 Oktober 2012 — IBNU SUNGUDI bin SAEROJI
389
  • dengan melawan hukum, denganancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan ataudengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorangsSupaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supayamemberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian antara lain sebagaiberikut : Pada awalnya terdakwa menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalekdengan membawa Resume Pengaduan Temuan
    WIBOWO, S.Pd. telah melakukaan pungutan liarterkait kenaikan pangkat guru golongan III/D ke golongan IV/A diKabupaten Trenggalek dengan membayar antara Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,(enam jutarupiah), kKemudian oleh Kepala Dinas terdakwa dipertemukan dengansaksi korban Adil Admoko Tri Wibowo, S.Pd, kemudian terdakwa diajakmakan oleh saksi korban Adil Admoko dirumah makan MekarsariTrenggalek, selesai makan terdakwa mengatakan kepada saksi korbanmau dibagaimanakan temuan
    investigasi ini dan saksi korbanmenjawab cukup disini saja mas gimana baiknya, janganditeruskan kemudian dijawab oleh terdakwa iya pak, yang pentingbapak mengerti saya investigasi ini cukup lama dan tolong kalaumemang tidak diteruskan mohon' pengganti investigasi danakomodasi terdakwa minta Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)Sampai dengan Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) kalau tidakmau temuan tersebut akan terdakwa teruskan ke Kepolisian,Kejaksaan atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena
    Kelurahan Sumbergedong,Kecamatan / Kabupaten Trenggalek atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Trenggalek, memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancamanpencemaran atau pencemaran tertulis, perbuatan manadilakukan olehterdakwa dengan cara dan uraian antara lain sebagai berikut : Pada awalnya terdakwa menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek denganmembawa Resume Pengaduan Temuan
    investigasi ini dan saksi korban menjawabcukup disini saja mas gimana baiknya, jangan diteruskan kemudiandijawab oleh terdakwa iya pak yang penting bapak mengerti sayainvestigasi ini cukup lama dan tolong kalau memang tidak diteruskanmohon pengganti investigasi dan akomodasi terdakwa minta Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) kalau tidak mau temuan tersebut akanterdakwa teruskan ke Kepolisian, Kejaksaan atau KPK (KomisiPemberantasan Korupsi) karena
Putus : 26-06-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL
Tanggal 26 Juni 2014 — IRMAWATI
6019
  • Surat Pelimpahan temuan kerugian Negrara / Daeran Nomor : 900/3236/WK tanggal 25 Nopember 2009. 5. Surat Keterangan tanggung jawab mutlak dari sdri. IRMAWATI tanggal 02 Agustus 2010.6. Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 951/137/ITKOT/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang pembebanan ganti rugi.7. Surat Pernyataan sdri. IRMAWATI tentang kesediaan pemotongan gaji Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan tanggal 17 Januari 2012.8. Surat Pernyataan tersangka DAHYAR AK.
    Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec. Palu Barat ;Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Palu melalui saksi Dra. RAMNI S. MANSOBA, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Palu.- Uang tunai sebesar Rp. 152.005.000.- (seratus lima puluh dua juta lima ribu rupiah). Disetor ke Kas Negara8.
    Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesarRp. 2.000.000. (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec. Palu Barat> Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Palu melalui saksi Dra. RAMNI S.MANSOBA, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat KotaPalu.10. Uang tunai sebesar Rp. 152.005.000.
    MANSOBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupunhubungan pekerjaan;Bahwa saksi bekerja pada Inspektorat Kota Palu jabatan Kasubag Evaluasi danPelaporan pada Inspektorat Kota Palu sejak tahun 2008;Bahwa setelah ada temuan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kota Palu yang dimuatdalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), saksi menerima dan mengarsipkanlaporan, selanjutnya saksi mengevaluasi tindak lanjut temuan dalam Laporan HasilPemeriksaan
    (seratus lima puluh dua juta lima ribu rupiah).Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec.
    MEYDILASRIE (Ketua Tim), EMMA AWALI, ST (Anggota), SAMSIR, SH (Anggota) danSUPRATMAN AJAUNA, SE (Anggota) dan pada saat itu terdapat temuan berupapenggunaan langsung penerimaan retribusi Pasar Manonda sebesar Rp. 173.005.000.(seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah), dimana kemudian dari temuan tersebutsudah dikembalikan oleh Terdakwa bersamasama dengan terdakwa bersama samadengan Sdr.
    (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah) tersebut ke kasdaerah.Menimbang, bahwa ketika pada tahun 2009 ada pemeriksaan di Kecamatan PaluBarat, pada saat itu terdapat temuan berupa penggunaan langsung penerimaan retribusiPasar Manonda sebesar Rp. 173.005.000.
Register : 29-08-2013 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.53020/PP/M.XVIIB/19/2014
Tanggal 9 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12724
  • Kesalahan tersebutmerupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai atau b.
    Telah mendapatkan penetapan Pejabat Bea danCukai";Analisa1. bahwa pokok sengketa adalah terkait sanksi administrasi berupa denda akibat dari selisih lebih atasbarang ekspor yang dimuat ke sarana pengangkut;2. bahwa atas temuan pejabat yang mengawasi pemuatan barang ekspor sebagaimana dinyatakan dalamLPT, terdapat selisih jumlah realisasi barang yang diangkut dengan data yang disampaikan dalam PEB,sedangkan permohonan pembetulan data FEB diajukan setelah barang ekspor dimuat ke dalam saranapengangkut
    , sehingga atas temuan tersebut Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkanpenetapan perhitungan bea keluar (SPPBk);3. bahwa berdasarkan ketentuan tentang ekspor sebagaimana disebutkan di atas apabila memperhatikankondisi dan kronologis kejadian di lapangan sebagaimana tersebut dalam kronologis dan fakta di atas,tidak ada kondisi yang membenarkan untuk dilakukan pembetulan data PEB;4. bahwa dasar pengenaan sanksi administrasi adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (2)Peraturan Pemerintah
    Telah memenuhi syarat alternatif pembetulan PEB yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) danayat (5) huruf a dan b Peraturan DJBC Nomor: P30/BC/2009, yaitu karena: Bukan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor ( PPDE ), atau Belum ada penetapan Pejabat Bea dan Cukai, dan Waktu pengajuannya pun (tanggal 26 Maret 2013) masih dalam tenggang waktu 3 (tiga)hari setelah keberangkatan kapal sarana pengangkut (tanggal 24 Maret 2013);b. bahwa temuan Petugas Pemuatan Barang Ekspor KPPBC Dumai yang berupa LaporanPetugas
    Pemuatan Barang Ekspor (LPT) KPPBC TMP B Dumai tanggal 24 Maret 2013 secaraformal tidak sama derajatnya dan bukan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor (PPDE)karena temuan tersebut bukan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik barang (LHP) seperti halnyayang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam sistem pelayanan kepabeanan di bidang ekspordan penetapan jumlah muatan barang ekspor menjadi 1.860 MT baru ditetapkan di dalamSPPBK a quo oleh PPDE pada tanggal 28 Maret 2013 (permohonan Pemohon tanggal 26Maret
Register : 16-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 18/Pid.B/2017/PN Llg
Tanggal 2 Maret 2017 — (Terdakwa) Nama lengkap : Rozali als Melayot Bin Ali Pia
227
  • Nomor 18/Pid.B/2017/PN Llgtersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap padapermohonannya semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPRIMAIR Bahwa terdakwa Rozali Als MeJayot Bin Ali Pia pada hari Sabtutanggal 02 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaktidaknya dalam bulanApril tahun 2016 atau setidaktidaknya daiam tahun 2016 bertempat di jalanumum yang menuju kebun Desa Simpang Gegas Temuan
    Kecamatan TiangPumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas atau setidaktidaknya yangtermasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubukiinggau, telah melakukanpenganiayaan terhadap saksi korban Midun Bin Abdul Hari yangmengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 14.00 WIBterdakwa sedang memperbaiki jalan umum menuju kebun Desa SimpatigGg*s Temuan Kecamatan Tiang Pumpung'Kepungut KabupatenMusTRawas,' tibatiba datanglah
    Ilsa denganmengendarai sepeda motor dan melewati jalan umum menuju kebunDesa Simpang Gegas Temuan, tibatiba datanglan terdakwamemberhentikan dan melarang sepeda motor saksi untuk melewati jalantersebut, dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi "garagaramotor kamu jalan jadi rusak" dijawab saksi "bukan kami bae yang lewatjalan sini" mendengar jawaban dari saksi tersebut, sehingga membuatterdakwa emosi ;Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksidengan cara terdakwa mencabut
    lengan pendek motif kotakkotak warna kuningMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 14.00WIB bertempat di jalan umum yang menuju kebun Desa Simpang GegasTemuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas,terdakwa telah melakukan penganiayaai terhadap saksi korban.Bahwa benar bermula terdakwa sedang memperbaiki jalan umummenuju kebun Desa Simpang Gegas Temuan
    Kecamatan TiangPumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, terdakwa telah melakukanpenganiayaai terhadap saksi korban.Menimbang bahwa bermula terdakwa sedang memperbaiki jalan umummenuju kebun Desa Simpang Gegas Temuan, tibatiba datanglah saksi korbanberboncengan dengan istrinya yaitu saksi Sumiati Binti M.
Putus : 19-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Penggugat, seyogianya sebelum Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00124/207/08/051/10 Tanggal 26 April 2010,temuan pemeriksaan untuk masa Agustus 2008 harus disampaikan dengan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersendiri dan diadakan Pembahasan AkhirPemeriksaan dengan Wajib Pajak.
    Pemeriksaan;Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.
    Dalam lampiran PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER19/Pj/2008 telah ditentukanbentuk, jenis dan kode kartu, formulir, surat dan daftar yang digunakandalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan;Lampiran dengan nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak. Masa pajak untuk PajakPertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulan kalender (Pasal 2 danpenjelasan Pasal 3 KUP).
    Jika diteliti lebih dalam,ternyata bentuk formulir Daftar Temuan Pemeriksaan yang dikirimkanoleh Tim Pemeriksa KPP BUMN, sebagai lampiran SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP70/WPJ. 19/KP.0305/2010, tidak sesuai dengan bentuk formulir yang ditentukandalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2008.Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan yang dikirimkan tidak11mencantumkan masa dan tahun pajak dan juga tidak mencantumkannomor kode formulir;4 TENTANG PENDAPAT MAJELIS:Sebagaimana disebutkan
    formulir Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirPaQyes ess sia 85) jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (Diisidengan masa pajak dan tahun pajak yang diperiksa).
Putus : 29-05-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang VS ALEX TICOGIROTH
11195 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk menindaklanjuti adanya segel yang tidak sesuaisebagaimana dimaksud huruf b di atas dan untuk lebih meyakinkanbahwa pemeriksaan terhadap temuan P2TL bukan rekayasa sehinggadilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi fisik bagian dalamkWh meter yang kemudian ditemukan sesuai dengan hasil tera yaituCounter/putaran angka kWh tidak sesuai dengan data di name plate yangtertulis 80 putaran/kWh, kenyataannya pada kWh meter yang diujiputaran sebanyak 80 putaran pada counter kWh menghasilkan
    Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 12 yangmengatakan: justru Termohon yang melakukan rekayasa pada temuan danatas tuduhan yang diberikan Termohon atau dengan kata lain berdasarkanbuktibukti yang akan Pemohon buktikan didalam dalildalil berikutnya padagugatan a quo ini sehingga oleh karenanya di hadapan hukum bilamanakesepakatan terhadap suatu tipu muslihat dan atau rekayasa maka secarahukum perjanjian atau surat yang dimaksud otomatis batal demi hukumsebagaimana diamanatkan Pasal 1320
    ayat (4) Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) juncto Pasal 1355 KUHPerdata adalah dalilyang tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan faktafakta yangsebenarnya, adanya temuan dan penetapan sanksi berupa tagihan susulandilakukan atas dasar keadaan yang sebenarbenarnya/apa adanya yangterjadi pada kWh meter yang terdapat di persil Termohon/Tergugat/Konsumen yang seluruh proses P2TLnya baik dari pemeriksaan kWh meterdi persil Termohon/Tergugat/Konsumen sampai dengan pemeriksaan dilaboratorium
    Termohon (PLN) terlalu premature menuduh langsung sebagaimanadalam dokumen P20 yang seharusnya hasil temuan dikatakan terbuktibilamana sudah ada uji laboratorium independen;e. Terdapat rekayasa oleh kedua orang Termohon (PLN) yang mengatakanantara surat panggilan , Il, Ill, dan keIV terdapat tuduhan terhadaptemuan berbedabeda (Bukti P1, P2, P3, dan P4) dan Termohonsudah melakukan temuan dan temuan dimaksud hanya merekayasaHal. 5 dari 19 hal. Put.
    Bahwa tuduhan Termohon/Tergugat/Konsumen yang mengatakanPemohon/Penggugat/Pelaku Usaha merekayasa hasil temuan P2TL yangterdapat dalam surat panggilan , Il, Ill, dan IV adalah dalil yang mengadaada dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa surat Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha Nomor 1310/155/A.CPT/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan Nomor 1390/155/A.CPT/2012tanggal 7 Agustus 2012 dan Nomor 1414/155/A.CPT/2012 tanggal27 Agustus 2012 menerangkan hasil temuan P2TL tanggal 17 Juli 2012yang berupa temuan pada
Register : 12-02-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Llg
Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
ANANG PURWANTO
174
  • Bukti P8: Surat Keterangan Lahir dari Poskesdes Temuan JayaNomor:440/XX/TMJ/2018 tertanggal 15 Januari 2019 an. AfifaKhoiriah, anak dari pasangan Nurhayati dan Anang Purwanto,yang dikeluarkan oleh Elsa Efriani, Am.Keb., bidan padaPoskesdes Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi KabupatenMusi Rawas;9. Bukti P9: berupa Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) an.
    ., Kepala Sekolah SD Negeri Temuan JayaKecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut,Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi saksi yang telahmemberikan keterangan dibawah sumpah, yang masingmasing saksi padapokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
    Saksi Elsa Efriani: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak adahubungan keluarga; Bahwa saksi dihadapkan disini karena saksi yang telah membantusaksi Nurhayati yang merupakan isteri dari pemohon, ketikamelangsungkan persalinan terhadap bayi perempuan yang kemudiandiberi nama Afifa Khoiriah; Bahwa persalinan tersebut dilakukan di Poskesdes Temuan JayaKecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, pada hari Senintanggal 8 Juni 2009 pukul 03.30 Wib; Bahwa surat keterangan lahir yang dimintakan
    AfifaKhoiriah, anak dari pasangan Nurhayati dan Anang Purwanto, yangdikeluarkan oleh Elsa Efriani, Am.Keb., bidan pada Poskesdes Temuan JayaKecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas (bukti P.8) dan dalamRapor Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) an.
    ., Kepala Sekolah SDHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 12/Padt.P/2019/PN LigNegeri Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas(bukti P.9) Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan dikarenakan untukmemperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AFIFAKHOIRIAH mengenai Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang tertulis lahirtanggal 04 Agustus 2011 menjadi lahir tanggal 08 Juni 2009, sesuai dengansurat keterangan lahir dan data identitias dalam Rapor SD anak AfifaKhoiriah, dikarenakan untuk
Putus : 29-11-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 303/Pid.Sus/2018/PT SMG
Tanggal 29 Nopember 2018 — KOKOK WAHYUDI bin H. SUKIRNO (Alm)
9542
  • PalListrik, Pabelan, Kartasura, Kota Surakarta, setelah terdakwamengambil posisi sabu yang berada di dalam bungkus sususachetan plastik, Kemudian dibuka oleh terdakwa dan berisi 2 (dua)paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil diikat menjadi satudengan lakban warna hitam, kemudian 2 (dua) paket sabu tersebutdimasukan dalam tas kulit warna hitam milik terdakwa danselanjutnya Terdakwa bersama Tim pulang ke KantorDitresnarkoba Polda Jateng, namun sampai dengan tanggal 01Desember 2017 barang bukti temuan
    berupa 2 (dua) paket sabudalam bungkus plastik klip kecil diikat menjadi satu dengan lakbanHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PT SMGwarna hitam belum diserahkan kepada atasan terdakwa maupunkepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti, padahalterdakwa sudah diperintahkan oleh atasan terdakwa yaitu KompolSULISTYO untuk menyerahkan barang bukti temuan tersebut danbarang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristalsabu dengan berat bersih keseluruhan adalah
    Ayat (1) : Barang temuan diperoleh petugas Polri pada saatmelakukan tindakan kepolisian ataupun ditemukanmasyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannyadengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkantersangka karena melarikan diri atau tersangka belumtertangkap. Ayat (2) : Barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaanoleh penyidik karena diduga:a).
    Pasal 8 ayat (1) : Barang bukti temuan yang telah disitapenyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) palinglama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkankepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti.Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PT SMGBahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana.Pasal 13 :(1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikian,wajib dilengkapi
    yangditentukan Undangundang, sehingga oleh karenanya permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti berupa keterangan 2 saksi intiyaitu Kompol Suulistyo dan Aiptu Surowo dan alat bukti tertulis berupaSurat perintah Tugas Nomor SPT/334/X1/201 7/Ditresnarkoba, terbuktisecara sah dan meyakinkan barang bukti sabu seberat 0.509 gramadalah hasil temuan
Putus : 19-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • M.I/16/2008 tanggal 26 April 2008);Bahwa betapa pentingnya masalah pembahasan akhir pemeriksaan tentu sudahsama sama kita maklumi terutama sejak berlakuknya UU Nomor 28 Tahun 2007,sehingga pencantuman persetujuan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan harusdidasarkan pertimbangan yang sangat hati hati agar tidak menimbulkan kerugianbagi Wajib Pajak;Bahwa dalam Lampiran surat Nomor : PHP70/WPJ.19/KP.0305/2010 (DaftarTemuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2008), hasil pemeriksaan PPN yangdiberitahukan mencakup temuan
    Menurut Penggugat,seyogianya sebelum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor(00122/207/08/051/10 tanggal 26 April 2010, temuan pemeriksaan untuk masaJuni 2008 harus disampaikan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaantersendiri dan diadakan Pembahasan Akhir Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.Artinya setiap SKPKB yang diterbitkan harus didahului dengan SuratHalaman 3 dari 17 halaman.
    Putusan Nomor 48/B/PK/PJK/2013Daftar Temuan Pemeriksaan yang merupakan lampiran dari SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut, pada nomor urut 7 tertulis antaralain sebagai berikut :PPN Dalam Negeri Masa Januari 2008 s.d Desember 2008, yang dihitungberdasarkan penjualan :EksportTidak dipungut/dibebaskan/tunda/DPTDibebaskanPenyerahan kepada bukan pemungutTotal penyerahan~ 9 29 5 pPajak keluarang.
    Pemeriksaan (Kode FormulirF.3.0..........85) jelas tertulis bahwa Daftar Temuan Hasil Pemeriksaanharus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (Diisi dengan masa pajak dantahun pajak yang diperiksa.
    Padahal dalam Daftar temuan HasilPemeriksaan tidak dicantumkan masa dan tahun pajak, juga tidakmencantumkan nomor kode formulir.Halaman 11 dari 17 halaman.
Putus : 05-10-2012 — Upload : 14-01-2013
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2012
Tanggal 5 Oktober 2012 — H.M. JAMHARI/Serda / 31950528281173/Danru Provost Rai A./Yon Armed 18/105 Tarik
3613
  • ada.Sehingga karena dalam ketentuan peraturan perundangundangan tidakmengatur mengenai kayu yang diperoleh dari temuan maka, Terdakwa dalamperkara ini tidak dapat dituntut secara pidana.
    Sedangkan dalam perkara ini, peraturan perundangundangan yangmenjadi dasar dari Surat Dakwaan Oditur Militer sama sekali tidak mengaturmengenai kayu temuan (yang ditemukan oleh Saksi4 di belakang rumahnya).Sehingga berdasarkan pasal 1 ayat 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) :Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuanperundangundangan yang telah ada.Sehingga karena dalam ketentuan Peraturan perundangundangan tidakmengatur mengenai kayu yang diperoleh dari temuan
    Hal ini sesuai dengan asas Legalitas .Bahwa mengenai pengertian barang temuan Oditur akan mengemukansebagai berikut :Bahwa barang temuan berupa kayu hasil hutan yang berdasarkan pemeriksaanditemukan di dalam dan atau di luar hutan yang tidak diketahui identitas yangmemiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama maupunalamatnya sehingga setiap kayu temuan harus dibuat Berita Acara Pemeriksaandari yang memuat tentang jumlah kayu, jenis kayu dan bentuk kayu selanjutnyapenemuan kayu diumumkan
    Penanganan kayu hutan berupa kayu hasil hutan temuan, agar tidak rusaksehingga nilai ekonominya tidak berkurang.
    Mengacu pada Peraturan Kementerian Kehutanan tersebut di atas, maka terhadap barang temuan harus segeradilakukan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, setelah proses lelang selesai,pemohon lelang melaporkan pelaksanaan pelelangan secara lengkap danberjenjang kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, JaksaAgung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Saksi4 tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan dan pada saat Terdakwa ditangkap pihakDenpom
Putus : 23-03-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2358 K/Pdt/2014
Tanggal 23 Maret 2015 — PM. BANJARNAHOR, MSc VS PT HOLCIM INDONESIA, Tbk. DKK
6849 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dimanfaatkan/digunakan untuk kepentingan usaha Tergugat (selanjutnya disebutsebagai Kasus atas temuan Audit BPK RI) (bukti P1).
    Jasakonsultan yang diberikan Pengguat kepada Terguat berupaInvestigasi Pendahuluan (Preliminary Investigation) dan sertamempelajari materi kasus atas temuan audit BPK RI dalampelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Hukum danHAM (d/h Departemen Kehakiman dan HAM RI) dengan TergugatI/PT Holcim Indonesia, Tbk. (d/n PT Semen Cibinong Tbk.)
    Nomor 2358 K/Pdt/2014Penggugat kepada Tergugat yaitu melakukan (i) InvestigasiData (Investigation Data), (ii) Pengumpulan Data (Compilingdata), dan (ili) Wawancara (/nterview) yang erat hubungannyadalam memberikan kasus atas temuan audit BPK RI dan;(2) Hotel Sheraton di Kota Yogyakarta Jasa Konsultan yangdiberikan Penggugat kepada Tergugat yaitu mempersiapkan,membuat dan menyusun materi penjelasan sertamempersiapkan dan memberikan opini bantahan (Ssanggahan)terhadap kasus atas temuan audit BPK RI
    Dimana Tergugat III memintaPenggugat untuk membuat dan menyelesaikan surat tanggapan Tergugat kepada Kementerian Hukum dan HAM (d/h Departemen Kehakiman danHAM RI) atas temuan audit BPK RI. Adapun isi surat tanggapan Tergugat untuk menjelaskan mengenai penyelesaian kasus atas temuan auditBPK RI sebagaimana telah dipaparkan oleh Penggugat dalam penjelasantambahan tanggal 16 Agustus 2012.
    Kerugian atas tidak dibayarnya biaya jasa konsultan dalammenyelesaikan kasus atas temuan audit BPK RI adalah sebesarRp2.564.800.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh empat jutadelapan ratus ribu rupiah) dan;b.