Ditemukan 2114 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 21 Desember 2011 — BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI). dk Vs PT. MEGA MITRA SEJATI
254 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
254 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.641 K/Pdt.Sus/2011"Any dispute arising out of or in connection with his agrrement, including anyquestion regarding its existence, breach, validity or termination, shall bereferred to and finally resolvwved by arbitration in Jakarta (BANI), in accordancewith the rules of arbitration of the international chamber of commerce (ICCrules) for the time being in force which rules are deemed to be incorporated byreference to this article.
Register : 20-03-2019 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 17-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 160/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. Asuransi AXA Indonesia
Tergugat:
1.PT. Bina Samudra Karya Makmur
2.PT. Pelayaran Indo Vitex
3.PT. Global Internusa Adjusting
222 — 157
PT. Asuransi AXA Indonesia
Tergugat:
1.PT. Bina Samudra Karya Makmur
2.PT. Pelayaran Indo Vitex
3.PT. Global Internusa Adjusting
222 — 157
Alinea 3, yang berbunyi :in addition, we also noted that at the aft part of the cargo holdwas the vessels diesel oil tank which separated with bulkhead andwooden boards.Terjemahan Bahasa Indonesia Tersumpah (Sworn) halaman 20(duapuluh) alinea 2 (dua), sebagai berikut:Selain itu, kami juga mencatat bahwa bagian buritan dari ruangkargo adalah juga tempat tangki oli diesel kapal yang dipisahkandengan sekat dan papan kayu.
Register : 15-07-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Prof.Dr. O.C. KALIGIS, SH.,MH.
Tergugat:
Komisi Pemberantas Korupsi KPK RI
493 — 340
Prof.Dr. O.C. KALIGIS, SH.,MH.
Tergugat:
Komisi Pemberantas Korupsi KPK RI
493 — 340
Dan Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan InternationalConvenant on Civil and Political Right (ICCPR) Pasal 10 ayat (3)dan Pasal 26 yang berbunyi:Pasal 10 ayat (3), The penintentiary system shall comprisetreatment of prisioners the essential aim of which shall be theirreformation and social rehabilitation.
Pasal 28 D ayat1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan InternationalConvenant Civil and Political Right (ICCPR) Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 26.Pasal 10 ayat 3: The penintentiary sytem shall comprise treatment ofprisoners the essential aim of which shall be their reformation and socialrehabilitation.
Register : 25-01-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 105/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL Tanggal 4 September 2018 — Penggugat:
SETIYANTO AJI PRAHORA,SE
Tergugat:
1.SUHERMAN TIRTA DINATA
2.BUDI
104 — 44
SETIYANTO AJI PRAHORA,SE
Tergugat:
1.SUHERMAN TIRTA DINATA
2.BUDI
104 — 44
Penggugat menganalogikan atau menyamakan Rumah Kostdengan Hotel/Rumah Penginapan.Bahwa demikian pula Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugatyang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum.Bahwa ketentuan Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam pasal1365 KUH Perdata (pasal 1001 BW lama) berasal dari pasal 1382 CodeCivil Perancis yang berbunyi:"Toutfait quelcongue de homme, qui cause un dimmage, oblige celuiparla faute il est arrive, e le reparer" (jay act whatever of man which
Putus : 17-02-2010 — Upload : 21-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 903K/PDTSUS/2009 Tanggal 17 Februari 2010 — PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA, ; PT. THAHA ENGINEERING GROUP,
103 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Principal Moneys orto convert a SOCB into Conversion Shares ;The Company is not obliged to issue any Conversion Sharenorwill an Event of Default be deemed to have occured anybreach under a SOCB document by a failure or refusal to pay thePrincipal Moneys on or after the settlement Date, or any otherdate fixed for redemption or to issue any Conversation Share,unless the SOCB Holder has surendered to the Company therelevant Certificate, all SOCB evidenced by that Certificate and allother documentation which
Putus : 15-09-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tanggal 15 September 2016 — STAYWELL HOSPITALITY GROUP PTY LTD VS 1. SHERATON INTERNATIONAL, LLC, DKK
161 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 754 K/Pdt.SusHKI/2016in the relevant sector of the public, including knowledge in the Memberconcerned which has been obtained as a result of the promotion of thetrademark.
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
658 — 1285 — Berkekuatan Hukum Tetap
658 — 1285 — Berkekuatan Hukum Tetap
A weightedBeauty Contest is an allocation mechanism in whichbidders know in advance the criteria on which they will beassessed and the weights on the different criteria.
We believe that itwas correct to pick selection criteria that were largelyqualitative and which defined a partner that wouldprovide capabilities and credibility which needed tobe strengthened. These included proven, longstanding LNG experience, especially along the wholevalue chain and financial strength. Such a partnerwould know how to make the appropriate technicalchoices, thus the technology issue need not beincludedHal. 64 dari 446 hal.
Beauty contest (noun/kata benda)1. a competition in which the participants, usually women, arejudged on their attractiveness, with a prize, and often a title,awarded to the winner2.
Beauty contest (noun/kata benda)1. a competition in which the entrants, usually women, arejudged as to physical beauty and sometimes personality andHal. 204 dari 446 hal. Put.No. 305 K/Pdt.Sus/2012talent, with the winners awarded prizes or titles.2. Informal any contest, election, etc., that is decided on thebasis of popularity.
Beauty contest (noun/kata benda)a competition in which young women are judged to decidewhich one is the most beautiful.(Sumber:ttp://dictionary.reverso.net/englishcobuild/beauty%20contest)Terjemahan:Sebuah pertandingan di mana para wanita muda dinilai untukmenentukan siapa yang paling cantik.d. Beauty contest1. situation where competing firms try to attract business2. a situation in which several organizations in turn compete inorder to persuade another organization to use their services.
Putus : 03-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89/B/PK/PJK/2016 Tanggal 3 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIO TINTO INDONESIA
108 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
INCOTERMS yang berlaku untuk Tahun Pajak2006 adalah INCOTERMS 2000;Pada halaman 13 Buku Pedoman INCOTERMS 2000disebutkan bahwa:"The delivery point under FOB, which is the same under CFRand CIF, has been left unchanged in INCOTERMS 2000 in spiteof a considerable debate...bahwa dengan demikian, baik berdasarkan syarat FOB maupunCIF, kepemilikan dan risiko atas barang berpindah kepadapembeli begitu barang telah masuk kapal (the seller deliverswhen the goods pass the ship's rail in the port of sipment
Register : 26-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Bgl Tanggal 14 Oktober 2019 — Pemohon:
muksir
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
88 — 58
muksir
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
88 — 58
Adapun ketentuandimaksud adalah sebagai berikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyoneShall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;terjemahannya : Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminan jaminan minimal dibawah ini secara penuh "
Register : 23-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
langsungberkonsultasi dengan HIC mengenai strategi bisnis dan mendapatkan akses kesumber pengetahuan melalui Hyatt Connect atau mendapatkan update standarprosedural yang sesuai dengan perkembangan industri perhotelan, Dengankata lain, pembayaran ke HIC adalah biaya untuk kepentingan bisnis PTHIbukan untuk kepentingan pemegang saham PTHI;Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa dalam paragraph 7.10OECD diberikan contoh jenisjenis jasa yang tergolong sebagai stewardshipactivity:7.10 The following examples (which
Putus : 14-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 — PT KALPATARU INVESTAMA VS SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE. LTD
668 — 1035 — Berkekuatan Hukum Tetap
668 — 1035 — Berkekuatan Hukum Tetap
Burhanuddin testified for a cumulative periodof nearly 7 hours,during which time the Tribunal was able to form aclear impression that hewas an assured, confident and articulatewitness and businessman. Inlight of this, the Tribunal doubts that Mr.
Putus : 24-12-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 /B/PK/PJK/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — DIREKTUR JENDRAL PAJAK VS PT PERKASA INAKAKERTA
165 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
diambil langsung darisumbernya dan belum diolah menjadi briket batubara oleh PemohonBanding merupakan barang yang tidak dikenakan/dibebaskan pengenaanPajak Pertambahan Nilainyaseharusnya bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum dan menciptakan kepastian hukum terkait sengketayang sejenis;Bahwa dalam Yurisprudensi, putusan yang diambil telah mengandungpertimbangan yang mendasar yaitu ratio decidendi atau basic reason,berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (theprinciple of law which
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 629 B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 629/B/PK/PJK/2010To prevent a possible black markert developing in the use oftax invoices (which are a claim on the government,tantamount to printing money and the classic way to evadeVAT), requirement to give the name and address andreference of both seller and buyer, as well as the otherstatutory details should be strictly enforcea,c.
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 623 B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
The law andreglations of each country lay down the forms of invoice, thetime limit for its issue, charges in invoices, and the useof credit notes.To prevent a possible black markert developing in the use oftax invoices (which are a claim on the government, tantamountto printing money and the classic way to evade VAT),requirement to give the name and address and reference ofboth seller and buyer, as well as the other statutory detailsshould be strictly enforced.Liam Ebrill, Michael Keen, JeanPaul
Register : 23-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN Tjk Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon:
BAHTERA KURNIAWAN
Termohon:
1.Kepolisian Daerah Propinsi Lampung, Cq. Kapolda Lampung,
2.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG CQ KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG
191 — 38
BAHTERA KURNIAWAN
Termohon:
1.Kepolisian Daerah Propinsi Lampung, Cq. Kapolda Lampung,
2.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG CQ KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG
191 — 38
menjelaskanbahwaoemerintah harus senantiasa menjamin hak kemerdekaan seseorang.Dalam Habeas Corpus Act dinyatakan Sheriff harus membawaseseorang yang ditahan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditahan kepengadilan untuk menjelaskan alasan pemenjaraan kecuali terhadappengkhianatan dan kejahatan sebagaimana dinyatakan:Sheriff, etc. within Three Days after Service of Habeas Corpus, of theException of Treason and Felony, as and under the Regulations hereinmentioned, to bring up the Body before the Coud to which
Register : 17-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1971 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — PT. RUMPINARY AGRO INDUSTRY VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
50 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
These include, inter alia:(1) Cattle:This category covers bovine animals of the genus Bos, which is dividedinto four subgenera: Bos, Bibos, Novibos and Poephagus.
Putus : 14-03-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/Pdt/2012 Tanggal 14 Maret 2013 — PT. ANTARNIAGA NUSANTARA vs PT. SINAR MAS AGRO RESURCES & TECHNOLOGY, Tbk
217 — 597 — Berkekuatan Hukum Tetap
217 — 597 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan ini diakui dan dipraktekkan dalam bisnis intern ational,termasuk di Indonesia;Pasal2 The United States Uniform Commercial Code mengatursebagai berikut:(201) A contract for the sale of goods for the price of $500 or more is notenforceable by way of action or defense unless there is some recordsufficient to indicate that a contract for sale has been made between theparties and signed by the party against which enforcement is sought orby the party's authorized agent or broker.
Putus : 27-02-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138/B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Februari 2012 —
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya,transportasi udara memberikan kontribusi untuk peningkatan atasperkembangan dan ekspansi perjalanan dan perdagangan internasionalyang juga tercakup dalam ICAO;Bahwa dalam Doc. 9082/7 pada halaman Foreword disebutkan dengantegas sebagai berikut :As considered by the Council, a charge is a levy that is designed and appliedspecifically to recover the costs of providing facilities and services for civilaviation and a tax Is levy is designed to raise national or local governmentrevenues which
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
upon receiptof notice from both Pertamina and the Contractors that any suchinvoice haa been approved for payment, pay to the Liquefaction Compooy from the Todok Payment Account the amount of such invoice,porsuant to procedures to be agreed upon pursuant to Section 6.2,62 Pertamina and the Contrasters shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10ayaide to the Liquefaction Company peat toe Seeling Gl, amlBball advise the Trosteo of such procedures which
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2013 Tanggal 13 Februari 2014 — BUPATI TANGERANG vs ACENG KODIR
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun dalam konteks sistem peradilan juga dikenaldengan sistem peradilan (judicial corruption) dan tidak mengembangkan sikapyang dikenal dengan istilah judicial discretion yang menyatakan :Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principlesof law, of firm courage combined wth the calmness of cool mind, freefrom partiality, not swayed by sympathy nor warped by prejudice notmove by any kind of influence save alone the overmelming passion to dothat which its just........yang terjemahannya