Bahwa, berikut rincian per faktur pajak : NetNo Pembayaran Jumlah Pengurang TransferNomorvoucher Tanggal DPP PPN Total W/H Tax Penaltyl BV150603 25/06/201 267,783,75 26,778,3 294,562,12 10,71143 5 0 75 5 350 =907,043,3253 BV150603 25/06/201 587,917,50 58,791,7 646,709,25 23,51643 5 0 50 0 ,700 =3 BV150901 14/09/201 399,783,90 39,978,3 439,762,29 15,991 423,7794 5 0 90 0 ,356 0,934A BV151002 21/10/201 223,342,50 22,334,2 245,676,75 8,933 236,7410 5 0 50 0 ,700 3,0505 BV151102 19/11/201 681,984,30

terhadap pembayaran yang sudahdilakukan oleh Wajib Pajak dibubuhi cap Telah diperhitungkan sebagaipengurang kerugian pada pendapatan negara sesuai Peraturan MenteriKeuangan Nomor 239PMK.03/2014 dan tidak dapat diminta kembali/dipindahbukukan.Bahwa, apabila Wajib Pajak A telah melakukan pembayaran dengankode jenis setoran sehubungan dengan pengungkapan ketidakbenaranperbuatan namun tidak menyampaikan Surat Pengungkapanketidakbenaran perbuatan, maka terhadap pembayarannya tidak dapatdiakui sebagai pengurang

terhadap dalil tersebut, Penggugat Konvensi padapokoknya tidak membantah adanya uang tersebut yang telah diterimanya;Namun membantah bahwa uang sebesar itu bukanlah merupakan nafkah anak;Masingmasing dengan perincian sebagaimana pada Replik Konvensi a quo;Dari total uang yang didalilkan Tergugat Konvensi, hanya uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) melalui transfer yang diakui oleh PenggugatKonvensi; Terhadap nominal yang diakui ini, Majelis akanmempertimbangkannya tersendiri sebagai faktor pengurang

sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh duarupiah);Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T15 terdapat fakta bahwaTergugat telah membayarkan uang pisah kepada Penggugat sebesarRp6.374.843,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empatpuluh tiga rupiah), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telahmembayarkan sebagian kompensasi pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat, dengan demikian beralasan hukum untuk memperhitungkanpembayaran uang pisah tesebut sebagai faktor pengurang

Putusan Nomor 161/B/PK/PJK/2017termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yangdiberikan dalam bentuk uang, bunga, royalti, biaya perjalanan, biayapengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecualipajak penghasilan";Bahwa atas Management Services tersebut, Pemohon Banding diharuskanmembayar USD 90,000 setiap bulannya;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biaya Director/Mgt FeesRegion seharusnya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto

Bahwa dimasa pademi ada penuturn order , ada pengurang pekerja.4.

sebesarRp.421.302.455,00 yang terdiri dari Koreksi sebesarRp.436.082.925,00 dan Koreksi sebesar (Rp. 14.780.470),00 tidakdapat dipertahankanBahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 30 alinea ke4 dan. ke5Bahwa menurut Majelis, mengingat DPP sebesar Rp. 14.780.470,00tersebut telah dipotong dan dilaporkan PPh Pasal 26 nya, maka nilaisebesar Rp. 14.780.470,00 akan menjadi pengurang

Faktor pengurang : Rp. 09. Jumlah pelunasan yang harus dibayar Rp.2.129.507.040Per tgl 30/04/2019Unit kendaraan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ InvestasiDengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran YangDibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211700087 tanggal 2452017 sebagai berikut:1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke3 : Rp. 961.317.850(lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 24/07/2017hmTunggakan bunga :Rp. 0OoO.

Faktor pengurang :Rp. 0Jumlah pelunasan yang harus dibayar : Rp.2.129.507.040Per tgl 30/04/2019Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yangmasih akan bertambah seperti segala biayabiaya dan ongkosongkossehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan aquo seiringberjalannya perkara aquo yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktuterhitung sejak dibuatkan Gugatan aquo sampai dengan saat seluruhkewajiban TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSIHalaman 41 Putusan Nomor : 215

bantuan tersebut;Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi mengatakan dana bantuan kepada Koperasi PatGata tersebut adalah uang Negara karena dana dana tersebut berasal dari DIPA yangdikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI ;Bahwa karena uang BRR yang berasal dari DIPA tersebut telah disalurkan kepadaKoperasi Pat Gata, maka pertanggung jawaban atas dana tersebut dibebankan kepadaKoperasi tersebut ;Bahwa Mobil dan Komputer yang dibeli oleh terdakwa I dari dana bantuan tersebuttidak bisa dijadikan sebagai pengurang

aset koperasi berupa 2 (dua) unitkomputer satu buah printer UPS serta meja komputer yang pada waktu dibeli sehargaRp.27.050.000, (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) serta alat transportasi berupamobil Pick Up panther tahun 1991 Nopol: Bl 8296 PW seharga Rp.41.000.000, (empatpuluh satu juta) merupakan dua buah item yang menjadi asset koperasi dan mempunyainilai ekonomis serta telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu aset tersebutpatut kiranya digunakan untuk menjadi variabel pengurang

Bahwa berdasarkan angka 1 huruf b Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 tentangPerlakukan pajak Penghasilan atas Selisin Kurs, menyatakan :Pasal 6 ayat (1) huruf e, kerugian karena selisih kurs mata uang asingmerupakan unsur pengurang penghasilan bruto. Kerugian selisih kursmata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukanberdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukansecara taat asas.

Apabila Wajib Pajak menggunakan sistempembukuan berdasarkan :1) Kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saatterjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut.2) Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnyaberlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan padasetiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesiaatau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.Kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakuisebagai pengurang penghasilan sepanjang Wajib Pajaktersebut

Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk diperhitungkan sebagaipembayaran / Recovery atas kewajiban kredit Pelawan;Dengan surat Terlawan HI No.S2200/WKN.07/KNL.01/2010 tanggal 24 Nopember 2010 kepadaPelawan telah disampaikan penjelasan antara lain sebagai berikut :1 Sisa hutang Pelawan setelah dikurangi dengan uang pengganti yang telah disetorkan ke kasNegara dan .........Negara dan telah disetujui oleh Menteri Keuangan sebagai pengurang hutang Pelawan kepadaPT.

agar kiranya Pelawan menyempaikan putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pelawan adalah salah satu pengurus PTSebatin yang sah secara hukum;Berkaitan dengan jumlah hutang Pelawan dengan ini Terlawan II sampaikan bahwa berdasarkankeputusan menteri Keuangan melalui surat nomor S379/MK.6/2010 tanggal 13 Oktober 2010 ,uang penganti dalam perkara pidana dari PT Sebatin sebesar Rp 7.557.950.278,00 yang telahdisetorkan ke Kas Negara oleh Kejaksaan disetujui sebagai pengurang

huruf c, maka para petani tidakperlu menjadi PKP;Bahwa di samping itu, untuk menghindari beban pajak ganda maka disikapidalam Metode Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUPPN 1984 yang merupakan refleksi dari karakteristik PPN sebagai pajak ataskonsumsi, yang sudah barang tentu berdampak positif bagi PKP yang melakukanpenyerahan BKP atau JKP yaitu tidak perlu memikul beban pajak, dalam menghitungPPN yang harus disetor ke Kas Negara, karena UU PPN Indonesia menggunakanmetode pengurang

Mengingatbahwa metode pengurang secara tidak langsung (inderect subtraction method) jugadisebut crediet method yang menentukan bahwa PPN Terutang dan wajib disetor keKas Negara adalah selisih kurang antara Pajak Keluaran (PK) dengan Pajak Masukan(PM).

Bank BNI SKK Yogyakarta untuk dilelangsebagai pengurang uang pengganti atasnama Terdakwa MUNESH KUMAR. 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.SusTPK/2020/PN Yyk.

Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur DepokSleman sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2070 atasnama terdakwa MUNESH KUMAR yang di atasnya terdapat 1 (Satu) rukoseluas 342 m2 disita oleh negara untuk dilelang sebagai pengurang uangpengganti, atas nama terdakwa MUNESH KUMAR.

Afandi Km. 7 No. 2 CondongcaturDepok Sleman sebagaimana Surat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor 2070 atas namaMUNESH KUMAR yang diatasnya terdapat 1(satu) Ruko seluas 342 m2 Barang bukti No. 30 disita oleh Negara cq.Bank BNI SKK Yogyakarta untuk dilelangsebagai pengurang uang pengganti atasnama Terdakwa MUNESH KUMAR. 31 Uang senilai Rp 16.000.000.000, (enam belasmilyar Rupiah) yang disita oleh KejaksaanNegeri Sleman dari Nand Kumar.

Bahwa tidak selesainya permasalahan ini ditingkat Bipartit, Karena PTBank Sumut (ic.Tergugat memotong langsung uang saldo JHTPenggugat, sebesar 65 % sebagai pengurang dari hak pesangonPenggugat, sedangkan saldo JHT Penggugat timbul berdasarkankewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 17 Februari1992 tentang Jamsostek dan sepenuhnya hak normatif Penggugatdan dalam hal ini Penggugat bukan sebagai peserta Dana Pensiunsebagaimana diatur

Dilakukan pengobatan dan perawatan luka,penjahitan luka terbuka, pemberian infus, pemasangan selang ke saluranpernafasan, pemberian obat pengurang rasa nyeri, antibiotika, dikonsulkan danHalaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/201 6/PN.Bdg.dirawat oleh dokter ahli bedah saraf, direncanakan dirawat di ruangan khususnamun ruangan penuh dan disarankan untuk alih rawat namun kondisi pasientidak memungkinkan, selama lima hari perawatan di Instalasi Gawat Daruratkeadaan umum psien menurun, tanda

Tim tidak melakukan wawancara dengan tersangka sertamelakukan cek fisik kelapangan ;Bahwa pendapat ahli berkesimpulan Tim Audit menemukan adanya KerugianKeuangan Negara / Daerah yang terjadi terhadap dana bansos tersebut untukoperasional perjalanan dinas anggota DPRD Kukar sebesar 18,5 milyar dan untukjin mutasi senjata api sebesar 1,2 Milyar.Bahwa = mengenai pengembalian danadana yang telah dilakukan oleh paraanggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga para terdakwa tidaktermasuk sebagai pengurang

dari Kerugian Negara tersebut pengembalian danadana yang telah dilakukan oleh para anggota DPRD dan juga para tersangka tidaktermasuk sebagai pengurang dari Kerugian Negara tersebut.Bahwa nilai obyek pemeriksaan dana bansos Anggota DPRD Kukar tahun 2005tersebut berdasarkan kesimpulan hasil audit dana Bansos tersebut untukoperasional perjalanan dinas anggota DPRD Kukar sebesar 18,5 milyar dan untukjin mutasi senjata api sebesar Rp 1.200.000.000 ;Bahwa total Kerugian Keuangan Negara dari kedua Bansos

Pembelian melaluiperusahaan perantara (fronting company);b) Pasal5:1) Apabila bank membuat perjanjian kredit baru dengandebitur, maka selisih dibukukan sebagai pendapatanditangguhkan;2) Apabila Bank tidak membuat Perjanjian Kredit baru dengandebitur, maka selisin dibukukan sebagai PenyisihanPenghapusan Aktiva Produktif (PPAP);3) Pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan PPAP sebagaimana dimaksud dalam huruf b,disajikan sebagai pos pengurang (offsetting account) dankredit yang

Pembelian melaluiperusahaan perantara (fronting company);b) Pasal5:1) Apabila bank membuat Perjanjian Kredit baru dengandebitur, maka selisih dibukukan sebagai pendapatanditangguhkan;2) Apabila bank tidak membuat Perjanjian Kredit baru dengandebitur, maka selisin dibukukan sebagai PenyisihanPenghapusan Aktiva Produktif (PPAP);3) Pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan PPAP sebagaimana dimaksud dalam huruf b,disahkan sebagai pos pengurang (offsetting account) darikredit yang

ketentuanpasal 16 ayat (4) UU Perbendaharaan Negara,sehingga menurut hukum, bantuan dengan nilai Rp.5.916.258.150, (lima milyard sembilan ratus enambelas juta dua ratus limapuluh delapan ribu seratuslima puluh rupiah) adalah sah diterima PemdaKabupaten Sleman dan karenanya menjadi ASSETDAERAH; Oleh karena mempunyai dasar hukum yang sahdan kuat, penerimaan bantuan tersebut merupakanunsur yang menguntungkan Pemkab Sleman dalamkontrak pengadaan buku dimaksud ;Jadi nilai tersebut HARUS~ diperhitungkansebagai PENGURANG

Yogyakartapada tanggal 19 Juni 2006 telah memperhitungkannilai pengadaan yang belum dibayar sebesarRp5.982.857.850,00 (lima milyar sembilan ratusdelapan puluh dua juta delapan ratus lima puluhtujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)sebagai faktor pengurang dari kerugian KeuanganNegara.

Koreksi Biaya Packaging Wilayah Jabotabek sebesar Rp1.509.232.610,00Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi ini karena biaya ini merupakanbiaya katering dalam rangka untuk pemberian makan dan minum karyawanserta biaya pemberian makanan suplemen, dimana berdasarkan Pasal 9ayat (1) UU PPh dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor466/KMK.04/2000 biaya makan dan minum untuk pegawai merupakanpemberian natura dan kenikmatan yang dikecualikan, sehingga bolehsebagai pengurang penghasilan bruto.

ketidakwajarandalam transaksi pembayaran trading commission, namun sebaliknya, PemohonBanding dapat membuktikan bahwa transaksi trading commission yangdibayarkan berada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisakesebandingan yang telah Pemohon Banding lakukan;Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 966 /B/PK/PJK/2015Bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding tidak melakukanpenghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurang

Putusan Nomor 248/B/PK/PJK/2015serta menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Banding sesuai denganperhitungan sebagai berikut: SKPLB PPh Permohonan Yang DiajukanKeterangan Tahun 2008 Keberatan Bandinga b c =(ab)Peredaran Usaha 27.832.517.435,00 20.517.605.840,00 7.314.911.595,00Harga Pokok Penjualan (24.849.833.220,00) (24.864.914.130,00) 15.080.910,00Laba Bruto 2.982.684.215,00 (4.347.308.290,00) 0,00)Pengurang Penghasilan Bruto (7.478.356.219,00) (7.478.356.219,00) 0,00)Penghasilan dari Luar