Negeri tahanan RUTAN tanggal 25 September 2013 Nomor:261/Pen.Pid/2013/PN.PKP terhitung sejak tanggal 25 September 2013 sampaidengan tanggal 24 Oktober 2013 ;5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengantahanan Rutan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 261/Pen.Pid/2013/PN.PKPsejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013.Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Muhammad Choiri,SH dan PoltakAgustin, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan

Publik(PDKP) Bangka Belitung sesuai dengan surat kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2013 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca berkasberkas Perkara ;Telah membaca penetapan penetapan yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa ;Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan;Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidanganhari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwajaksaPenuntut umum berpendapat bahwa

tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal04 Desember 2014 ; Diperpanjang Kejari Sleman sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24Desember 2014 ; Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember5 Majelis Hakim PN Sleman sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14Januari 20156 Diperpanjang WKPN Sleman sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15Maret 2015.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum danStudi Kebijakan

Publik ( LBH SIKAP) yang beralamat di Jl.

dengan tanggal 09 April 2015;Perpanjangan Kejaksaan tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei2015.Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni2015;Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2015 sampaidengan tanggal 24 Agustus 2015;Terdakwa dalam persidangan didampingi ALFAN WIYONO,SH dan DWIHARJANTO,SH, kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Majelis HukumHAM dan Kajian Kebijakan

Publik MUHAMMADIYAH Kota Surakarta beralamat diJalan Teuku Umar Nomor 5 Surakarta, berdasarkan Penetapan No.71/ Pen.Pid/ 2015 /PN.Skt tanggal 28 Mei 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2015 ;Halaman dari17 Hal.

Hakim PN sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2019sampai dengan tanggal 08 September 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Advokad atau Pengacaradari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung(PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Bangka Belitung, yang ditunjukberdasarkan Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Pgp

., Advokad atau Pengacaradari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung(PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Bangka Belitung, yang ditunjukberdasarkan Penetapan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Pgp., tanggal 10Desember 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 27 November 2018No.Reg.Perkara : PDM 239/PK.PIN/Euh.2/10/2018 Terdakwa telah didakwasebagai

., kesemuanya Advokat atau Pembela Umum pada KantorLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) beralamat di Jl.Anggajaya Brojodento No. 294 Gejayan, Kel. Condongcatur, Kec. Depok,Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 April 2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan PengadilanNegeri Yogyakarta tertanggal 18 April 2016 Nomor : W13.U1/46/Pid.IV/2016/PNYyk.

Tahun 1986, berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara5 Bahwa KeputusanTergugat diterbitkan tanpa dasar hukum dan melampaui kewenanganTergugat selaku Plt. ( Pelaksana Tugas ) yeng telah mengambil alih kewenagan Bupati sebagaiatasannya, karena menurut hukum Pejabat Pelaksana Tugas tidak diberi kewenanganmengambil keputusan penting termasuk menerbitkan beschikking mengenai kebijakan

publik,terlebih lagi mencabut keputusan pejabat yeng lebih tinggi ;6 Bahwa selain itu, KeputusanTergugat dalam perkara a quo telah melanngar asas hukum lexsuperiori derogat legi inferiori karena telah mencabut Surat jin Nomor:503/114/427.74/2006 tanngal 2 Nopember 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Lumajangsebagai Pejabat yang lebih tinggi ; 7 Bahwa KeputusanTergugat selain secara substansial merugikan kepentingan Penggugat,secara yuridis formal juga mengandung cacat hukum karenanya harus dibatalkan

(Pelaksana Tugas ), dimana menurut hukum Administrasi Negara Tergugattidak memiliki wewenang menerbitkan beschikking mengenai kebijakan publik ;Bahwa Tergugat telah memenuhi procedural tehnis administrasi daerah, seandainya benarPenggugat melakukan kesalahan, guad non maka menurut hukum Administrasi NegaraTergugat hanya memiliki wewenang untuk memberikan saran/pertimbangan kepada Bupatisebagai pejabat atasannya, bukan menerbitkan keputusan yang tidak menjadikewenangannya ; .

., AHMAD FAUZI, S.H dan IBROHIM, S.H,Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantorPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik(PDKP) Bangka Belitung yang beralamat di Jalan StaniaNomor 133, Bukit Baru, Kota Pangkalpinang, KepulauanBangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal14 April 2014, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;MELAWAN1.

Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 2 Januari 2020 sampaidengan tanggal 31 Januari 2020;Terdakwa didampingi oleh Kusmoyo, SH; Advokat dan Konsultan Hukum padaLembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP) beralamatdi Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan GerunggangKotamadya Pangkalpinang Bangka Belitung;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tentang Dispensasi / Izin Bersidang denganHakim Tunggal:; Penetapan Ketua Pengadilan

Lahir : 60 tahun/ 07 Desember 1955.Jeniskelamin : lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempattinggal : Rogojampi RT.0O1 RW.22 Petang Rogojampi Banyuwangi,Jawa Timur (tempat tinggal sekarang Kantor LapasNarkotika Kelas II A Yogyakarta).Agama : Islam.Pekerjaan : Petani.Pendidikan : SD (tidak Lulus)..Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman pidanapenjara dalam perkara lain ;Terdakwa didampingi oleh Para Advokad dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM danSTUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LBH SIKAP) yaitu

Klaten sebagai Turut Tergugat danTurut Tergugat ll sebagai subyek hukum tidak tepat dan harusdikesampingkan serta ditolak, karena sahnya Jual Beli terletakadanya hubungan hukum diwujudkan kesepakatan dan ditandatangani adanya Jual Beli baik itu kwitansi atau Akte Jual Beliantara Penjual dan Pembeli, bilamana ada tidak benarnya karenapenggunaan nama saksi No.2 (dua) kedalam Akta Jual Beliyang ditanda tangani penjual dan pembeli, tidak membatalkanadanya jual beli melainkan menjalankan kebijakan publik

Advokat/Konsultan hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Banten(LBH SIKAP Banten), beralamat di Kantor Griya Gemilang Saktiblok A2/20 RT 003 RW 13 Kelurahan Sumur Pecung, KecamatanSerang, Kota Serang Banten. Berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 7 Maret 2017.

., Advokad atau Pengacaradari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung(PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Bangka Belitung, yang ditunjukberdasarkan Penetapan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Pgp., tanggal 10Desember 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 27 November 2018No.Reg.Perkara : PDM 239/PK.PIN/Euh.2/10/2018 Terdakwa telah didakwasebagai

Telahmenunjuk Majelis Hukum Dan Kajian Kebijakan Publik Muhammadiyah untukmendampingi terdakwa dipersidangan, akan tetapi Penasihat Hukum yang ditunjuktersebut tidak pernah hadir;Setelah membaca:Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor:148/Pid.Sus/2014/PN.Skt.e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 148 / Pen.Pid / 2014 /PN.Skt tanggal 9 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2014/PN.Skt tanggal 9Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;e Berkas

Dalam hal ini memberikankuasa kepada advokat dan pemberi bantuan pada KantorOrganisasi Bantuan Hukum Pusat Dukungan Kebijakan Publik(OBHPDKP) Bangka Belitung berkantor di Kota PangkalpinangPropinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Maret 2017 sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempattinggal di Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat perkara yang bersangkutan

., Advokat berkantorpada Majelis Hukum, HAM, dan Kajian Kebijakan Publik PimpinanDaerah Muhammadiyah Surakarta, di Jalan Teuku Umar No. 5,Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;4. Ony Dwi Hastanto, bertempat tinggal di Buran, RT. 001, RW.003, Kelurahan Buran, Kecamatan Tasikmadu,Kabupaten Karanganyar, semula sebagai TergugatIV, sekarang sebagai Terbanding IV ;5.

Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selakuSekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua PusatKajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum(PKHKP) Universitas Riau No. 890/SP/UM/V/ 2006.....(tanpa nomor) tertanggal 19 Mei 2006 berikutlampirannya ;b.

Publik UNRINo.008/PKHKPUNRI/V/2006 tentang Susunan TimPekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperdatentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua PusatKajian Hukum = dan Kebijakan Publik UNRINo.009/PKHKPUNRI/V/2006 = tentang Susunan TimHal. 131 dari 469 hal.

MH. selaku Ketua Pusat KajianHukum dan Kebijakan Publik Fakultas HukumUniversitas Riau. tentangKegiatan/Pekerjaan Pengkajian danPenelaahan Ranperda tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang ;1 (satu) Eksemplar Dokumen As!li SuratPerjanjian Pelaksanaan PekerjaanNo.34/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 23 Mei2006 antara H.

MH. selaku Ketua Pusat KajianHukum = dan Kebijakan Publik Fakultas HukumUniversitas Riau. tentang Kegiatan / PekerjaanPengkajian dan Penelaahan Ranperda tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang ;1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/V/2006/890,tanggal 23 Mei 2006 antara H.

Publik Fakultas Hukum UNRI tentangHal. 435 dari 469 hal.

., Advokat/Pembela Umum padaLemabaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan publik Banten (LBH SIKAPBANTEN), yang beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 Rt. 03/Rw.13Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang Kota SerangBanten,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/SK.Pid/LBH SIKAP BANTEN/1/2019 tertanggal 18 Februari 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dibawahRegister Nomor 56/SK.HUK/Pid/19/PN.

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajathidup orang banyak;f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupanbangsa; dan/atauHalaman 7 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUNSRG19.20.g.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yangerror in objecto, dalam arti sengketa yang diajukan olehPenggugat adalah sengketa mengenai kebijakan publik yangHalaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 434/Pdt/2021/PT.MDNseharusnya dipertanggungjawabkan sebagai pertanggungjawabanpublik dalam lapangan hukum publik, bukan pertanggungjawabanprivat, karena almarhum Mulkan, ST.MM melaksanakan tugas dantanggungjawabnya sebagai pejabat publik, melakukan kebijakanpublik yang seharusnya masuk

Bahwa kebijakan yang dilakukan oleh almarhum MulkanST.MM. adalah kebijakan publik yang apabila ada dugaan perbuatanmelawan hukum, maka harus terlebih dahulu diuji atau diperiksa melaluiperadilan Tata Usaha Negara atau pemeriksaan di depan pengadilanpidana.Bahwa Sedangkan dalam perkara ini belum ada putusan pengadilanyang menyatakan terdapat perbuatan melawan hukum, atau setidaktidaknya belum ada lembaga yang independen yang bebas danmandiri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar NegaraRepublik